Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

November 21, 2009

elty minat ga seh … ayo donk : 211109

Filed under: Terkait BUMI&GRUP — bumi2009fans @ 9:10 pm

INVESTASI Rp 47,7 TRILIUN, Pemerintah Targetkan 800 Km Jalan Tol Baru
20/11/2009 23:53:50 WIB
Oleh Imam Mudzakir

JAKARTA, INVESTOR DAILY
Pemerintah mencanangkan pembangunan jalan tol sepanjang 800 kilometer (km) dalam lima tahun ke depan (2009-2014). Total investasi diperkirakan mencapai Rp 47,7 triliun.

Kini, pemerintah menyiapkan perubahan regulasi tentang pembebasan lahan yang selama ini menjadi penyumbat utama pembangunan jalan tol. Perubahan regulasi itu diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi investor untuk berbisnis di sektor jalan tol.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak mengatakan, dari target 800 km jalan tol itu, tiga ruas tol dengan panjang sekitar 54,8 km di antaranya hampir selesai pembangunannya. Ketiganya adalah tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) W1 dengan rute Kebon Jeruk-Penjaringan sepanjang 9,8 km, Bogor Ring Road (BRR) sepanjang 11 km, dan tol Kanci-Pejagan sepanjang 34 km.

Pemerintah berharap, perubahan regulasi terkait pembebasan lahan bisa memberikan sinyal positif bagi investasi jalan tol. ”Dengan regulasi baru, akan ada kemudahan-kemudahan bagi investor, sehingga target 800 km jalan tol bisa tercapai,” kata dia, di sela Seminar Outlook Infrastruktur 2010, di Jakarta, Kamis (19/11).

Dari 800 km jalan tol tersebut terbagi menjadi 15 ruas tol. Selain tiga ruas tol yang sudah hampir selesai pembangunannya, tol lainnya di antaranya adalah tol Cikampek-Palimanan, tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Semarang-Solo, dan Solo-Ngawi-Kertosono.

Hermanto Dardak menjelaskan, ke-15 ruas tol itu umumnya telah mengantungi kontrak Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2006. Empat ruas di antaranya adalah proyek tol yang sepenuhnya dibiayai pemerintah, yakni tol Solo-Ngawi-Kertosono, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), dan akses Pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan 11 lainnya proyek tol murni swasta.

“Keempat tol itu telah beberapa kali ditender, namun kelayakan finansialnya belum mencukupi sehingga minat investor terbatas. Untuk itu, pemerintah akan mengambilalihnya karena tol-tol itu bisa meningkatkan ekonomi daerah di sekitarnya,” ungkap dia.

Ketua Umum Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman menilai, target pembangunan jalan tol sepanjang 800 km itu cukup realistis. Target itu selaras dengan kondisi iklim investasi jalan tol saat ini yang akan memasuki masa transisi menuju regulasi baru tentang pembebasan lahan.

Fatchur Rochman menuturkan, tanpa perubahan atau penguatan regulasi, mustahil pembangunan jalan tol bisa berjalan sesuai target. Para pelaku bisnis jalan tol mengapresiasi langkah pemerintah yang akan menguatkan regulasi.

“Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan, ya tak mungkin jalan tol sepanjang 800 km itu terbangun. Sebelumnya saja dengan target sekitar 1.200-an km realisasinya sangat sedikit karena memang tidak ada perubahan regulasi,” ungkap Facthur.

Menurut Fatchur, seharusnya pemerintah tidak hanya menerbitkan Perppu tentang pembebasan lahan atau merevisi sejumlah aturan yang ada. Seharusnya, pemerintah juga mengubah skema investasi di bidang jalan tol, yakni dengan mengeluarkan biaya tanah dari investasi jalan tol.

Pemerintah mengusulkan kepemilikan tanah gugur demi hukum, jika tanah rakyat di lewati proyek jalan tol atau Banjir Kanal. “Kami mengusulkan untuk dibuat dalam undang-undang,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, belum lama ini.

Usulan itu berupa revisi undang-undang Nomor 20 tahun 1961 agar ada pasal yang mengatur bahwa tanah yang telah ditetapkan untuk kepentingan umum maka hak kepemilikan tercabut demi hukum. “Ini terjadi di Malaysia, sehingga pembangunan infrastrukturnya lebih lancar,” kata dia.

Sebelumnya, Dirut PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Frans S Sunito mengatakan, pihaknya lebih memilih untuk menggarap kontrak jalan tol yang sudah dimiliki dibandingkan kontrak yang bakal ditender Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). Perusahaan pelat merah itu belum akan mengikuti tender baru.
Saat ini, Jasa Marga telah mengantungi kontrak baru pembangunan jalan tol sepanjang 200 km. BUMN itu menyatakan siap untuk membenamkan investasi Rp 20-25 triliun dalam tiga- empat tahun ke depan. “Saat ini sudah ada komitmen dari BNI, BRI, dan Mandiri sebanyak Rp 7 triliun,” kata Frans.

Hermanto Dardak mengakui, penyebab lambannya pembangunan infrastruktur tol di Indonesia sangat komplek, mulai dari sulitnya proses pembebasan lahan hingga ketidakmampuan investor menyetorkan modal (ekuitas). Namun demikian, penyebab yang paling krusial adalah sulitnya proses pembebasan lahan.

“Tol Trans Jawa misalnya, pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas dana talangan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU) dan dana risiko kenaikan harga tanah (land capping). Namun realisasinya sulit karena persoalan-persoalan itu,” jelas dia.

Terbitkan Perppu

Hermanto menuturkan, klausul tentang pencabutan hak kepemilikan tanah secara otomatis akan dituangkan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang diharapkan terbit Januari 2010.

Saat ini, Perppu tersebut sudah masuk dalam tahap pembahasan teknis yang dimotori oleh Departemen PU dan melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Menko Perekonomian, Sekretaris Kabiner, dan sejumlah pemerintah daerah (pemda). “Untuk jangka panjang, UU terkait lahan dan infrastruktur pada umumnya akan diperkuat atau direvisi,” jelas dia.

UU yang akan direvisi adalah UU No 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda di Atasnya. Pemerintah juga akan merevisi Perpres No 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau Publik. Di sisi lain, Perpres 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur akan direvisi.

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mengucurkan dana talangan BLU dan land capping bagi proyek-proyek tol yang dikerjakan investor swasta. Di sisi lain, pemerintah akan memutus kontrak investor atas proyek tol yang perkembangannya tidak signifikan.

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) mengaku perseroan akan fokus menggarap kontrak jalan tol yang sudah dimiliki dibandingkan kontrak yang bakal ditender Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

“Kita sekarang sudah mempunyai kontrak jalan tol. Kami tidak tahu, apakah 22 ruas jalan tol itu yang mana. Kami belum ikut tender baru,” kata Direktur Utama Jasa Marga Frans S. Sunito di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 13 November 2009.

Seperti diketahui, BPJT menyatakan penyelesaian 22 jalan tol sepanjang 900 kilometer dalam lima tahun ke depan masih akan berat. Wasit jalan tol tersebut, bahkan sedang mengevaluasi pelaksanaan proyek ruas jalan tol itu.

Menurut Frans, perseroan saat ini sudah mengantongi kontrak baru jalan tol sepanjang 200 kilometer. Untuk itu, pihaknya akan fokus menggarap kontrak yang sudah dimiliki.

Namun, fokus pengembangan bisnis jalan tol yang akan dilakukan perseroan ke depan adalah berpatisipasi dalam sejumlah proyek ruas jalan tol milik perusahaan swasta.
Target ruas jalan tol yang dibidik terutama untuk ruas-ruas yang pembangunannya terhenti. “Kami mungkin bisa mengambil dan menjadi mayoritas,” katanya.

Sayangnya, Frans enggan mengungkapkan ruas jalan tol yang menjadi bidikannya. Namun, satu diantara ruas tol yang dibidik adalah Jakarta Outer Ring Road II.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: