Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Februari 4, 2010

pajak bumi mosok ga wajar seh (22) … 040210

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 9:54 pm

Perlawanan Grup Bakrie
Kamis, 04 Februari 2010 | 00:48 WIB

Gugatan praperadilan Grup Bakrie terhadap Direktorat Jenderal Pajak tidaklah wajar. Kelompok usaha ini mempersoalkan keabsahan penyidikan yang tak termasuk dalam wilayah penanganan praperadilan. Karena pengadilan tak bisa menolak perkara, gugatan ini pun tetap diproses. Tapi sungguh aneh jika kelak pengadilan mengabulkannya.
Perkara ini berawal dari ditemukannya tunggakan pajak sebesar Rp 2,1 triliun dari tiga perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie pada 2007. Salah satu perusahaan itu, yakni PT Kaltim Prima Coal, mengemplang pajak Rp 1,5 triliun. Adapun dua perusahaan lainnya, PT Arutmin Indonesia dan PT Bumi Resources, masing-masing menunggak sekitar Rp 300 miliar. Setengah dari kewajiban itu sudah dibayar oleh KPC. Arutmin bahkan telah melunasi hampir seluruhnya.
Masalahnya, kasus tak berhenti sampai di situ. Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak telanjur membawa kasus KPC dan Bumi ke ranah pidana sejak akhir Maret tahun lalu. Sedangkan Arutmin baru dalam tahap pemeriksaan awal. Ketiganya diindikasikan tak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pembayaran pajak secara benar.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak, penyelesaian kasus pidana hanya bisa dilakukan lewat dua cara. Pertama, penyelesaian di luar jalur pengadilan jika wajib pajak bersedia membayar denda empat kali lipat plus utang pokoknya. Kedua, lewat sidang di pengadilan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama enam tahun plus denda maksimal empat kali lipat.
Dua pilihan itu tak ada yang menyenangkan bagi Grup Bakrie. Keduanya mengharuskan ketiga perusahaan membayar denda lebih dari Rp 10 triliun. Bisa dipahami kalau Bakrie melakukan perlawanan keras agar kasusnya diselesaikan lewat jalur administratif. Maklum, dendanya cuma 2 persen per bulan untuk jangka waktu maksimal dua tahun.
Peluang inilah yang kini dibidik Bakrie lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Januari lalu. Yang dipersoalkan adalah keabsahan proses penyidikan oleh tim Pajak, yang sesungguhnya tidak masuk ranah praperadilan. Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas diatur bahwa pengadilan hanya berwenang menangani dan memutuskan perkara menyangkut sah-tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan dan penuntutan.
Jika hakim benar-benar berpegang pada aturan itu, jelas ia akan menolak mentah-mentah gugatan Bakrie. Masalahnya, integritas dan kualitas hakim sering diragukan. Kemenangan Asian Agri dalam gugatan praperadilan di pengadilan yang sama, satu setengah tahun yang lalu, merupakan pelajaran pahit bagi pemerintah. Saat itu hakim memutuskan bahwa penyitaan sekitar seribu dokumen yang disembunyikan Asian Agri di kawasan Duta Merlin, Jakarta, oleh aparat pajak tidak sah. Buntutnya, pelimpahan berkas perkara dugaan penyelewengan pajak Rp 1,4 triliun oleh perusahaan perkebunan sawit milik Sukanto Tanoto itu pun terganjal.
Agar putusan serupa tak terulang, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Yudisial harus memantau kasus pajak Bakrie sejak dini. Mereka perlu bertindak jika terjadi permainan di luar sidang yang membuat hakim mengeluarkan vonis yang ganjil.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: