Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Februari 12, 2010

asa @pajak bumi … 120210

Filed under: Terkait BUMI&GRUP — bumi2009fans @ 8:41 am

12/02/2010 – 05:52
Soal Pajak, Masih Ada Jalur Musyawarah
Ahluwalia

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta – Belakangan ini, Presiden SBY gemar berbicara soal pengemplangan pajak. SBY kembali mengangkat contoh kasus pajak dengan menyatakan bahwa di masa lalu kerap kali terjadi kolusi antara kepentingan bisnis dengan politik. Ada apa gerangan?

Kalangan DPR menilai pernyataan SBY juga ditujukan kepada Aburizal Bakrie dengan Bakrie group-nya. ”Itu jelas ke sana,” kata politisi FPPP di DPR Ahmad Yani, di Jakarta, kemarin.

Dalam soal pajak itu, perlu sekali pemerintah dan dunia usaha membahas masalah penafsiran dan persepsi yang berbeda-beda mengenai azas self assessment dalam UU No 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adanya perbedaan inilah yang antara lain mendorong munculnya kasus perpajakan perusahaan tambang milik Grup Bakrie.

Lantas, apa saja letak perbedaan itu? “Ini soal persepsi dan interpretasi atas UU perpajakan. Sebaiknya pemerintah tidak menekan dan memaksa dunia usaha agar menuruti semua keinginannya, sementara masih ada banyak masalah dan kendala serta perbedaan tafsir di dalamnya,” papar pemerhati ekonomi-politik Dani Setiawan.

Aktivis Koalisi Anti Utang itu menyarankan agar pemerintah dan dunia usaha perlu duduk bersama agar tidak terjadi salah pengertian. Menurutnya, kalau memang ada masalah maka harusnya diselesaikan di pengadilan, dengan catatan proses pengadilan harus transparan dan akuntabel. ”Ini penting untuk mencari solusi yang baik,” imbuhnya.

Presiden SBY kemarin kembali mengulangi pernyataannya soal pajak saat memberikan sambutan pemberian penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara,di Jakarta. Menurut SBY, praktek penyelewangan pajak terbukti merugikan negara karena tidak membangun iklim usaha yang sehat. “Di pajak juga tidak boleh demikian. Harusnya bayar pajak sekian tapi karena kolusi bayar rendah dan aman,” kata SBY.

Sebelumnya diberitakan Presiden SBY kembali menyampaikan soal politisi dan pengusaha. SBY menilai kolusi antara politisi dengan pengusaha akan merugikan negara. Selain itu SBY juga menyinggung ketidaksukaannya terhadap para pengempang pajak.

Sementara pengusaha dan politisi Aburizal Bakrie menyatakan siap melakukan perlawanan terhadap semua upaya politisasi kasus tunggakan pajak anak perusahaan Group Bakrie. Tidak sepatutnya masalah itu disangkutkan dengan dinamika politik sedang berlangsung.

“Menjadikan pajak sebagai instrumen penekan, tentu tidak baik dan harus dilawan,” tegas Ical, kemarin. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, bila memang ada perusahaanya tersangkut kasus pajak, maka penyelesaiannya di pengadilan.

Menurutnya semua masalah pajak terkait Group Bakrie sudah diselesaikan di tingkat pengadilan dan tidak sepatutnya bila dikait-kaitkan dengan masalah politik.

“Semua 20 perusahaan itu (yang punya tunggakan pajak) diselesaikan di pengadilan, tapi apa hubungannya dengan Golkar? Tidak ada hubungannya. Bedakan antara perusahaan, pribadi dan partai,” tandas Ical seusai rapat tertutup di ruang Fraksi Golkar. [mdr]

EKONOMI
11/02/2010 – 19:54
Dirjen Pajak harus Bebas dari Motif Politis
Ahmad Munjin

(istimewa)
INILAH.COM, Jakarta – Pengusutan pajak dinilai harus sesuai aturan main. Jika didasarkan pada motif politis, merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan alias salah.

“Dirjen pajak bertindak politis harus dihindari. Direktorat Pajak juga salah kalau dia melakukan pengusutan pajak karena disuruh oleh Menteri Keuangan. Kalau memang seperti itu, nggak bener juga kan,” kata Ahmad Erani Yustika, ekonom dari Universitas Brawijaya kepada INILAH.COM, Kamis (11/2).

Erani menegaskan aturan main (role) harus berjalan dengan semestinya. Karena itu, harus lepas dari aspek politik. “Selama ini, semua orang tahu, kadang-kadang kebijakan diterapkan untuk ditumpangi kepentingan politik semacam itu. Jangan sampai hal itu terjadi,” tukasnya.

Jika pengusutan pajak dipicu karena momentumnya bersamaan dengan finalisasi skandal Bank Century oleh Pansus DPR, tentu ada maksud politis yang terselubung dalam pengusutan itu. “Mungkin ada ‘sesuatu’. Tapi, saya tidak bisa memberi judgment yang pasti mengenai hal itu,” timpalnya.

Sebab, penghitungan pajak di Indonesia didasarkan pada azas self assessment. Pihak perusahaan maupun individu, melakukan penghitungan-penghitungan berdasarkan penafsirannya atas pendapatan yang diperoleh.

“Akibatnya, karena self assesment itu sangat mungkin terjadi perbedaan penghitungan antara yang dihitung wajib pajak dengan yang diperkirakan oleh Ditjen Pajak,” ungkapnya.

Meskipun, wajib pajak menghitung keuntungan yang diperoleh yang kemudian dikaitkan dengan regulasi pajak. “Sebaiknya, sebelum kekurangan bayar pajak dipublikasikan antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak, menyepakati terkait kesalahan hitung tersebut,” pungkasnya. [jin/hid]
Century Vs Politisasi Pajak
12/02/2010 09:19:58 WIB
TAJUK INVESTOR DAILY, 12 Februari 2010

Detik–detik menjelang berakhirnya masa kerja Pansus Century, suhu politik di Indonesia makin panas. Bola liar Century tak hanya siap menebas pejabat pemerintah yang diduga terlibat, tetapi juga membidik seterunya yang dianggap ‘pengkianat’ koalisi pemerintah.

Muncullah isu reshuffle kabinet. Kasus ini makin melebar karena pemerintah mebeberkan data perusahaan penunggak pajak, tiga di antaranya perusahaan grup Bakrie, yang pemiliknya tak lain adalah Ketua Umum Partai Golkar. Publik melihat, kasus Century telah menjadi pertempuran pribadi dan juga kelompok. Ini yang menimbulkan pertanyaan, akankah kasus ini berakhir dengan deal-deal politik?

Pengungkapan para penunggak pajak memang sesuatu yang lazim dan wajib diproses hukum karena merugikan negara. Namun, menjadi tidak wajar jika kasus pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC) tahun 2007 baru diungkap belakangan ini ketika Pansus mengusut skandal Century. Tak heran timbul kecurigaan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan senjata balasan pemerintah untuk melunakkan Pansus, khususnya Partai Golkar yang sangat garang menyikapi skandal Century.

Kondisi ini sangat mengganggu perekonomian. Masalah pajak yang semestinya menjadi urusan ekonomi kini dibawa ke ranah politik. Akan sangat berbahaya jika terbukti urusan ekonomi di negeri ini bisa diintervensi pemerintah. Sebab, terkesan dunia usaha di Indonesia berpotensi untuk ditekan dan ditakut-takuti.

Tiga perusahaan batu bara milik keluarga Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Arutmin Indonesia, dan PT KPC tengah disidik Ditjen Pajak karena ditengarai menunggak pajak sekitar Rp 2 triliun. Dua perusahaan masuk penyidikan sementara dan kemungkinan masuk ke ranah pidana karena pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tidak benar. Sedangkan satu perusahaan lainnya masih dalam bukti permulaan.

Sebelumnya, KPC mengajukan gugatan praperadilan berdasarkan tiga alasan. Pertama, Ditjen Pajak tidak pernah menghentikan proses pemeriksaan awal yang dilakukan karena adanya lebih bayar atas status pajak terutang perusahaan 2007.

Kedua, KPC menganggap penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan dilandaskan pada dasar hukum yang salah, yakni UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Ketiga, KPC menganggap surat perintah penyidikan dari Ditjen Pajak merupakan tindakan melampaui kewenangan dan melawan hukum.

Aburizal Bakrie menilai, tuduhan tunggakan pajak pada beberapa anak perusahaannya tidak lagi murni masalah fiskal, tetapi telah dibumbui kepentingan politik. Alasannya, perusahaan-perusahaan milik keluarganya sudah menjadi perusahaan publik yang neraca keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik.

Dispute (perselisihan) antara wajib pajak (WP) dengan fiskus bukan kali ini saja terjadi. Belum lama ini, sejumlah BUMN, antara lain PT Angkasa Pura II, PT Garuda Indonesia, PT BNI Tbk, dan PT Bukopin Tbk juga kecewa dengan Ditjen Pajak karena dianggap sebagai penunggak pajak. Padahal, mereka merasa sudah melunasi kwajiban perpajakannya.

Perbedaan perhitungan antara perusahaan dan Ditjen Pajak adalah hal yang wajar dan bisa menimpa perusahaan mana pun, sehingga semestinya bisa diselesaikan dengan baik, tak perlu dibawa ke ranah politik. Apalagi, jika dispute itu disebabkan karena rumitnya aturan perpajakan di Indonesia.

Hasil survei International Finance Corporation (IFC) menunjukkan, persoalan administrasi pajak di Indonesia masih menjadi masalah serius. Artinya, pemerintah belum benar-benar terbebas dari masalah dalam mengelola pajak.

Kita setuju, penerimaan negara pajak perlu ditingkatkan untuk menggerakkan pembangunan. Sebab, pajak bermanfaat sebagai sumber pendapatan (fungsi bujeter), pengatur ekonomi (fungsi reguler), dan alat pemerataan pendapatan (fungsi distribusi). Namun, untuk meningkatkan perpajakan jangan dilakukan dengan cara menakut-nakuti dunia usaha. Sebaliknya, pengusaha semestinya dirangkul untuk menunjang tugas pemerintah tersebut. Bukankah sebagian besar penerimaan pajak disumbang dari dunia usaha?

Akhir 2009, jumlah WP sekitar 16,23 juta atau naik 5,65 juta dibanding tahun sebelumnya. Namun, penerimaan pajak per 2009 hanya sekitar Rp 565 triliun. Artinya, sumber penerimaan pajak utama masih dipundak pengusaha. Jika dunia usaha merasa tidak aman di Indonesia karena adanya tekanan dari pajak, dipastikan akan mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Kasus Century, jangan sampai membuat pemerintah tidak objektif dalam menyikapi kasus perpajakan. Pengusaha pasti rela membayar pajak jika aparat pajak berlaku transparan dan adil. Pajak jangan dijadikan alat politik.

Iklan

2 Komentar »

  1. “Ini pukulan telak bagi MA, karena dari awal MA mengatakan tidak ada masalah (dalam kasus Gayus). Tidak ada pelanggaran dan tidak ada suap, tapi ternyata buktinya ada. Ini menunjukan praktek mafia hukum masih eksis sampai sekarang,” ujar peneliti hukum ICW Febri Diansyah di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (18/4/2010).

    Febri menyatakan, klaim MA telah melakukan pembersihan terhadap mafia hukum, harus diuji lagi. “Kalau begini terkesan MA memberikan perlindungan terhadap pihak bermasalah dengan mengatakan tidak ada masalah,” katanya.

    Febri menyangsikan polisi dapat menyeret aktor utama kasus Gayus Tambunan. Hal ini disebabkan polisi merupakan bagian dari kasus Gayus.
    Selain itu kejaksaan tidak jelas dalam menanggani masalah ini.

    “Jalur konvensional seperti ini pasti akan gagal dalam kondisi yang kita sebut darurat mafia ini. Sebaiknya diserahkan ke KPK agar lebih baik,” katanya.

    Komentar oleh makelarkasus.com — Mei 5, 2010 @ 3:05 pm

    • dunia kriminal itu tema situs tetangga ini … well, dunia ini memang sulit dibedakan antara neraka dan surga

      Komentar oleh bumi2009fans — Mei 6, 2010 @ 8:40 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: