Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Maret 2, 2010

buka matamu unsp … 020310

Filed under: Terkait BUMI&GRUP — bumi2009fans @ 8:23 am

Hutan menderita, CPO berkibar
Rabu, 24/02/2010 09:48:07 WIBOleh: Martin Sihombing
Luas perkebunan sawit di Indonesia ternyata menimbulkan luka. Dugaan buruk yang selama ini ditentang, kini hampir terang benderang.
Ini bukan hanya dinyatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bahwa dirinya telah mendapat laporan adanya jutaan hektare areal hutan dialihkan untuk perkebunan. “Laporan pelanggaran ini mengatakan hutan produksi, hutan lindung yang dialihkan untuk perkebunan,” kata Menhut Zulkifli Hasan.

Kini ada delapan perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Bengkayang dan Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang terbukti merambah kawasan hutan produksi tanpa mengantongi izin Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk perluasan kebun sawit.

Kedelapan perusahaan perkebunan sawit itu terbukti melanggar aturan dengan melakukan penebangan hutan untuk menanam sawit tanpa mengantongi izin peralihan hutan untuk perkebunan dari Kemenhut. Dari delapan perusahaan perkebunan sawit itu, empat di antaranya berada di Kabupaten Bengkayang dan dua lagi di Sanggau. Saat ini, pemda sana, kabarnya sedang mengumpulkan data, sehingga nama-nama perusahaan itu belum bisa diekspos.

Dari empat perusahaan perkebunan sawit di Bengkayang lahan yang sudah dibersihkan tanpa izin itu seluas 20.000 hektare, sementara dua perusahaan sawit di Sanggau telah membersihkan lahan seluas 2.000 hektare. Bahkan aktivitas perambahan hutan secara ilegal oleh perusahaan perkebunan sawit di dua kabupaten itu kini disetop dan tengah menunggu proses hukum lebih lanjut.

Perusahaan perkebunan sawit itu dapat diancam menurut UU No.40 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sanksi kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5 miliar. Hingga akhir 2007, pemerintah kabupaten/kota di Kalbar telah menerbitkan info lahan seluas 4,6 juta hektare untuk perkebunan sawit. Meski info lahan yang diterbitkan amat luas, realisasi penanaman sawit di Kalbar baru sekitar 10% atau 400.000 hektare, dengan jumlah petani sawit sekitar 90.000 kepala keluarga.

Sementara itu, menurut data dari Institut Dayakologi dan Sawit Watch di enam kabupaten di Kalbar, perluasan perkebunan sawit sejak 1980-an hingga 2009 sudah 229 perusahaan yang mengantongi izin perluasan sawit dengan luas 3,57 juta hektare, tetapi baru terealisasi sekitar 318.560 hektare.

Pemanfaatan lahan di areal hutan produksi, hutan lindung atau hutan konservasi yang belum mendapat izin dari Menhut, masuk kategori pelanggaran pidana. Ancaman hukumannya kurungan 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Kementerian Kehutanan sejak Januari lalu sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan untuk membentuk tim terpadu yang menangani kasus-kasus kejahatan sektor kehutanan. Selain perusahaan yang melanggar, pihak pemberi izin juga dapat dikenakan ancaman hukuman. “Sudah banyak bupati yang tersangkut hukum,” katanya.

Saat ini, ada sekitar 20 perusahaan yang diperiksa, terkait izin kuasa pertambangan di kawasan hutan. Adapun, yang sudah disidangkan dan divonis bersalah pengusaha DL Sitorus dengan hukuman 8 tahun penjara. “Prosesnya lama,” kata Zulkifli Hasan.

Dia mengatakan untuk areal penggunaan lain tidak masalah kalau digunakan ke sektor perkebunan atau pertambangan. Karuan, dia menolak usulan dari daerah untuk menetapkan pengalihan areal hutan yang sudah digunakan ke sektor lain seperti perkebunan dan pertambangan. “Tidak boleh dan tidak dapat diputihkan,” katanya.

Tak pantas bangga

Greenomics Indonesia menilai Indonesia tidak pantas bangga sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Pasalnya, ratusan perkebunan sawit yang beroperasi di Indonesia yang mengusahakan kawasan hutan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan.

Namun, anehnya, perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang mengusahakan kawasan hutan tanpa izin tersebut, tetap saja beroperasi tanpa adanya penindakan hukum. Hanya satu dua yang ditindak, yang lainnya seperti tak tersentuh.

“Apa yang bisa dibanggakan oleh Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia dengan produksi sekitar 20 juta ton per tahun, jika banyak perusahaan sawit yang mengusahakan aktivitas perkebunannya di kawasan hutan secara ilegal? Malu dong bangga atas prestasi begitu,” sindir Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi .

Fakta di lapangan memperlihatkan, hutan-hutan lindung dirambah oleh perusahaan-perusahaan perkebunan sawit. Bahkan, pabrik-pabrik pengolahan sawit pun bertebaran di kawasan hutan, tanpa ada penindakan hukum. “Wah, untuk apa Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia, jika hutan-hutan lindungnya menjadi korban perambahan perkebunan-perkebunan sawit?” tanya Elfian.

Elfian meminta agar pemidanaan bagi perusahaan-perusahaan perkebunan sawit yang mengusahakan kawasan hutan secara ilegal itu harus menjadi prioritas utama Menteri Kehutanan. “Kementerian Kehutanan sudah memiliki data yang cukup memadai untuk menindak perusahaan-perusahaan sawit yang mengusahakan kawasan hutan tanpa izin. Tak ada alasan Kementerian Kehutanan tidak menjalankan mandat UU Kehutanan untuk menindak secara pidana perusahaan-perusahaan sawit tersebut,” ujar Elfian.

Berdasarkan UU Kehutanan, perusahaan-perusahaan sawit yang mengusahakan kawasan hutan secara ilegal diancam pidana 10 tahun penjara, denda Rp5 miliar, serta membayar ganti rugi kayu dan kerusakan hutan lainnya sebagai akibat dari aktivitas perambahan yang dilakukannya.

Tindak pidana itu, disebabkan karena perusahaan-perusahaan sawit yang mengusahakan kawasan hutan secara ilegal tersebut telah mengerjakan, menggunakan, dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

“Berarti, perusahaan sawit yang mengusahakan kawasan hutan secara tidak sah adalah sama saja penebangan liar. Kok pelaku penebangan liar tak diambil tindakan hukum? Ini pertanyaan besar,” tegas Elfian.

Untuk itu, Greenomics meminta, sepanjang masalah perambahan kawasan hutan oleh perkebunan-perkebunan sawit belum diselesaikan oleh pemerintah secara tuntas, maka Indonesia tak perlu berbangga diri sebagai produsen CPO terbesar di dunia.

Untuk itu, langkah Kemenhut yang sedang menggodok peraturan menteri kehutanan dengan memasukkan perkebunan kelapa sawit menjadi bagian dari kawasan hutan, perlu dipercepat. Sebab, kehadiran aturan itu akan menuntas tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit perusak hutan.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: