Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

April 20, 2010

elty manggut-mankgoet lah … 200410

Filed under: jalan tol n properti — bumi2009fans @ 7:46 am

Apr 20th, 2010 | Rubrik BURSA
Bakrieland Klaim Penjualan Rasuna Episentrum Tumbuh 500%
NERACA
Jakarta – Emiten properti, PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), tengah bergembira. Pasalnya penjualan berbagai unit property khususnya yang berada di kawasan Superblok Rasuna Epicentrum di Kuningan, Jakarta, mencatat kenaikan penjualan hingga 500% atau Rp120 miliar sepanjang kuartal pertama 2010.
Menurut Chief Marketing Officer (CMO) ELTY untuk Rasuna Epicentrum Andre Rizki Makalam mengatakan, keberhasilan penjualan selama kuartal I-2010 dipicu dari penjualan proyek The Grove Condominium & Suites dan Epicentrum Walk Office Suites, masing-masing mencatat kenaikan hingga 70 % dan 80 %.
“Kami sudah menjadwalkan untuk menyelesaikan sejumlah proyek di Rasuna Epicentrum bahkan di 2010 boleh dibilang sebagai tahun serah terima,” kata Andre, saat dihubungi, di Jakarta, Senin (19/4).
Beberapa proyek yang sudah beroperasi, di antaranya seperti gedung Epicentrum Walk yang soft opening-nya sudah dilakukan pada awal Maret 2010. Epicentrum Walk yang merupakan tempat hiburan dan pusat gaya hidup kreatif, saat ini telah diisi sejumlah tenant utama seperti Farmers Market, Bioskop XXI, serta sejumlah resto dan cafe, serta masih akan dibuka beberapa lagi sampai akhir 2010.
Selanjutnya, soft opening Bakrie Tower di kawasan yang sama pada Mei 2010. Gedung perkantoran tersebut menurut Andre saat ini sudah terisi hingga 12 lantai, yang sebagian penyewanya merupakan sejumlah grup perusahaan minyak nasional dan multinasional, serta dari berbagai sektor bisnis lainnya.
Menyusul kesuksesan penjualan Bakrie Tower yang seluruh areal komersialnya sudah habis terjual, Bakrieland juga berencana membangun satu menara perkantoran lagi di Rasuna Epicentrum yang ground breaking-nya akan dilaksanakan Juni 2010.
Andre optimistis Bakrie Tower dapat beroperasi penuh pada Juni 2010 untuk itu saat ini tengah mengejar penyelesaian pekerjaan akhir (finishing) lantai komersial yang masih tersisa dalam waktu satu bulan ini.
Lantas, pada Agustus 2010, Rasuna Epicentrum juga akan melakukan soft opening media walk. Tempat ini nantinya akan menjadi pusat jajanan dan restoran yang menjadi bagian terintegrasi dari Epicentrum Walk. Pada saat yang sama, Kondominium Hotel (Kondotel) The Grove Suite, tengah dalam penyelesaian pengecoran atap.
Kemudian akhir 2010, Andre mentargetkan untuk mengoperasikan penuh Epicentrum Walk dengan menghadirkan berbagai tenant utama dibidang resto, cafe, serta hiburan lainnya.
Andre menjelaskan, untuk proyek Kondotel the Grove pada akhir 2010 diharapkan konstruksi dapat diselesaikan 90 %, sedangkan untuk apartemen the Wave diperkirakan pertengahan 2011 dapat diselesaikan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka total nilai proyek properti yang akan diserahterimakan di Rasuna Epicentrum sepanjang 2010 diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun lebih.
Selain menyelesaikan proyek properti, dalam pertengahan 2010 ini Rasuna Epicentrum akan menyelesaikan seluruh infrastruktur pendukung lainnya, seperti akses jalan tembus dua arah dari Kuningan ke Jalan Casablanca serta rekondisi sungai yang melintasi kawasan Superblok Rasuna Epicentrum.
“Bahkan revitalisasi sungai yang melintasi kawasan Supberblok Rasuna Epicentrum, diharapkan dapat menjadi proyek percontohan Pemprov. DKI Jakarta, bahwa sungai juga dapat dikelola dengan baik dan bersih asal dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Andre juga menjelaskan, proyek Rasuna Epicentrum memiliki lahan 60 hektare (Ha), dari lahan seluas itu yang dikembangkan baru 30 Ha, sedangkan 30 Ha lagi akan dibangun untuk jangka waktu 15 tahun ke depan.
Pengembangan ke depan, Andre mengatakan, bisa dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan mitra (investor). “Kami tentunya akan melihat, opsi mana yang terbaik bagi pengembangan ke depan,” kata Andre.
(pph)
Infrastruktur bukan hanya soal anggaran
Senin, 19/04/2010 09:22:11 WIBOleh: P. Agung Pambudhi
Di Asia Timur, peringkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik Indonesia jauh tertinggal. Begitu juga dari negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia, kita kalah di semua indikator.
Bahkan juga lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam. Untuk indeks total, kita sedikit lebih baik dalam hal pelabuhan udara, jalan kereta api, dan listrik, namun kalah dalam hal jalan, pelabuhan, dan telepon (ADB, 2007).

Dalam hal daya saing versi IMD World Competitiveness Yearbook 2009, meski indeks total Indonesia naik hampir di seluruh indikator (performa ekonomi, efisiensi pemerintahan, dan efisiensi bisnis), dalam hal infrastruktur justru menurun dalam 5 tahun terakhir.

Itu wajar, mengingat proporsi alokasi dana untuk infrastruktur terhadap PDB hanya sekitar 4% dibandingkan dengan China, Thailand, dan Vietnam yang di atas 7%.

Meski demikian, alokasi APBN untuk infrastruktur terus naik. Pada 2009 alokasi anggaran dua kali lipat dibandingkan dengan 2005 dengan total anggaran Rp321,8 triliun pada 2005-2009 (Kemenko Perekonomian, 2009).

Alokasi anggaran infrastruktur dari pusat ke daerah melalui instrumen dana alokasi khusus juga melonjak, misalnya untuk jalan, irigasi, dan air minum dari semula sedikit di atas Rp1 triliun pada 2004 menjadi hampir Rp7 triliun pada 2008, meski turun jadi Rp6 triliun pada 2009 (Kemenkeu, 2009).

Di tingkat daerah, proporsi dana infrastruktur terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara nasional juga tinggi (36%), di mana secara spesifik 37% di tingkat provinsi, dan 35% APBD kabupaten/kota.

Mencermati angka itu, dari sisi anggaran, komitmen pemerintah dan pemda sudah tinggi. Namun, mengapa persoalan infrastruktur masih dinilai sebagai penghambat utama kinerja usaha, setidaknya menurut penilaian 35% dari 12.187 pelaku usaha di 243 kabupaten/kota yang disurvei KPPOD (2007-2008)?

Dari sisi alokasi anggaran, memang sudah ada peningkatan anggaran, tetapi itu masih kurang, sebagaimana ilustrasi dengan mengambil basis hitungan atas 300.000 km jaringan jalan dengan 40% di antaranya rusak berat dan ringan, diperlukan anggaran 1,5-17 kali lipat dari anggaran saat ini (Danang Parikesit, 2009).

Di sisi lain, masalah infrastruktur bukan hanya soal anggaran. Persoalannya langsung terkait dengan tata ruang wilayah, pertanahan, pembiayaan, dan tata kelola pemerintahan. Dimensinya pun tak hanya dalam ranah pemerintahan, tetapi juga mengait persoalan sosial kemasyarakatan.

Dalam hal tata ruang, hanya empat dari 33 provinsi yang sudah menerbitkan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah berdasarkan UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang, yang amat penting tidak saja sebagai kepastian pedoman investasi secara umum, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur.

Mengenai pertanahan, meski kewenangan pemerintah secara nasional, dalam praktiknya terdapat kualitas pelayanan yang amat berbeda antarkantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di satu daerah dengan daerah lainnya (KPPOD-TAF 2007; IFC-KPPOD, 2009).

Soal pembiayaan melalui public-private partnership (PPP) menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Meski pemerintah sudah memiliki dana infrastruktur dan unit manajemen risiko, tata kelola untuk sinergi berbagai potensi pembiayaan tetap sulit, meski banyak pihak menyatakan dana swasta cukup tersedia.

Masalah infrastruktur juga tak lepas dari persoalan umum tata kelola pemerintahan yakni praktik buruk rent seeking. Kementerian lembaga seperti Pekerjaan Umum (PU) yang berdasarkan data Kementerian Keuangan mengelola Rp126 triliun belanja modal infrastruktur untuk jumlah kumulatif 2005-2009, disusul Kementerian Perhubungan (Rp53,5 triliun), dan Kementerian ESDM (Rp25,5 triliun), tentu menghadapi godaan tak kecil untuk menghindari abuse of power.

Soal infrastruktur juga tak lepas dari kecepatan merespons peluang. Dalam PPP Book 2010, dari 100 proyek infrastruktur, hanya satu yang siap ditawarkan (Bisnis Indonesia, 16 April 2010). Ini tentu jauh dari harapan investor.

Berbagai reformasi peraturan dan kebijakan yang diperlukan, serta efisiensi dan efektivitas pemerintahan dalam pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah dituntut kecepatannya untuk tidak kehilangan momentum merebut minat investor.

Konteks daerah

Pentingnya infrastruktur untuk peningkatan aktivitas ekonomi juga merupakan perhatian daerah. Besarnya alokasi anggaran di atas mencerminkan hal itu. Di daerah peran infrastruktur juga dipahami sebagai mandat penyediaan pelayanan dasar, yang erat terkait dengan peningkatan akses anak terhadap pendidikan, peningkatan kesehatan ibu, dan penurunan angka kematian (Shakoor et al 2007 dalam Danang Parikesit 2009).

Terkait daya saing infrastruktur untuk menarik investasi, survei KPPOD-BKPM pada 2008 menunjukkan daerah yang berdaya saing infrastruktur tinggi (a.l. Bali, Jateng, Sulut), punya belanja modal infrastruktur cukup tinggi. Sebaliknya daerah berdaya saing infrastruktur rendah (a.l. Papua Barat, Sulbar), punya belanja modal infrastruktur rendah. Ini mengindikasikan komitmen anggaran pemda untuk infrastruktur memberi andil bagi peningkatan daya saing infrastruktur.

Pilihan jenis infrastruktur yang perlu dikembangkan antardaerah tentu berbeda, tergantung kebutuhan spesifik daerah. Secara konseptual ketepatan pilihan ikut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Pilihan Kota Solo fokus memperbaiki dan mempercantik jalan-disertai pembenahan pasar tradisional dan objek seni budaya-untuk menjadikan daerahnya sebagai tujuan wisata seni-budaya dan meeting-incentive-conference-exhibition (MICE) tentu punya tujuan dan implikasi berbeda dengan fokus daerah tetangga dekatnya Sragen dalam membenahi infrastruktur perdesaan dan information and communication technology.

Dalam studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada 2005, setiap jenis infrastruktur yang dibangun memberi kontribusi berbeda bagi pertumbuhan ekonomi yakni irigasi (1,26), jalan (0,88), listrik (0,61), telepon (0,61), pelabuhan (0,26), dan air (0,22). Jadi, investasi pemerintah untuk infrastruktur irigasi memberi kontribusi tertinggi. Setiap penambahan infrastruktur irigasi 10% menaikkan produk domestik bruto 1,26%.

Namun, pengaruh infrastruktur berbeda di setiap wilayah. Maka menjadi tugas pemda dan pemerintah pusat untuk menentukan intervensi pembangunan jenis infrastruktur yang paling tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang secara spesifik berbeda setiap daerah.

Itu tak sederhana, mengingat luasnya Indonesia, dana terbatas, otonomi daerah dengan kewenangan luas untuk menentukan arah pembangunan daerah masing-masing-yang mungkin beda dengan prioritas nasional, serta berbagai tantangan efektivitas dan efisiensi pemerintahan berikut peluang penyalahgunaan kekuasaan yang menyertainya.

Di tingkat nasional, meski Kementerian PU mengelola anggaran terbesar untuk infrastruktur, penentuan prioritas harus berdasar kepentingan nasional yang melibatkan kementerian lembaga terkait (Bappenas, Kemenhut, Kementerian ESDM, Kemendagri, dll.), dan pemda.

Mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan infrastructure summit mestinya mampu menghasilkan sinergi pembangunan sektoral dan kewilayahan. Di sisi lain, pemda mestinya meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan fokus pembangunan infrastruktur daerahnya, berikut ragam bentuk dan kualitas implementasinya.

Oleh P. Agung Pambudhi
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: