Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Mei 6, 2010

politik itu k0t0R(p)r(upiah)R(p)R(p)r(upiah) … 240510

Filed under: BURSA bumi — bumi2009fans @ 8:37 am

24 MEI 2010
Mencoba Berpisah dari Sri Mulyani
Goenawan Mohamad

MALAM ini kita mencoba berpisah dari Sri Mulyani.

Saya katakan “mencoba”. Sebab sering kali, dan terutama malam ini, kita menyadari: orang bisa hanya sebentar mengucapkan “halo”, tapi tak pernah bisa cuma sebentar mengucapkan “selamat berpisah”.

Mungkin karena kita tak tahu apa sebenarnya arti “berpisah”.

Terutama dalam hal Sri Mulyani. Kita mengerti, ia akan pergi ke Washington, DC, untuk sebuah jabatan baru di Bank Dunia; tapi itu tak berarti ia akan berpisah dari kita di Tanah Air. Tentu saja ia akan sibuk di sana, sebagaimana kita akan sibuk di sini. Tapi kita bisa yakin ia akan tak putus-putusnya memikirkan kita-bukan “kita” sebagai teman-temannya, melainkan “kita” sebagai bagian dari “Indonesia”. Dan begitu pula sebaliknya: kita tak akan bisa melupakan dia.

Lagi pula, “berpisah” mengandung kesedihan, sementara peristiwa ini tak seluruhnya sebuah kesedihan. Saya melihat Sri Mulyani menerima jabatannya yang baru ini dengan gembira. Mungkin lega. Satu hal yang bisa dimaklumi.

Sebab, sejak Oktober 2009, ia sudah jadi sasaran tembak. Berbulan-bulan ia jadi target dari premanisme politik. Yang saya maksud dengan “premanisme” di sini tak jauh berbeda dengan ke-brutal-an yang kita saksikan di jalan-jalan-sebuah metode yang dipakai oleh sebuah kekuatan untuk menguasai satu posisi.

Metode premanisme itu adalah metode tiga jurus, dalam tiga fase.

Mula-mula gangguan terus-menerus, yang makin lama makin meningkat. Mula-mula ancaman yang membayang dari gangguan itu. Fase berikutnya adalah sebuah tawaran untuk “berdamai” kepada pihak yang diganggu. Dan akhirnya, pada fase yang ketiga, tatkala pihak yang diganggu tak tahan lagi, akan ada imbalan yang dibayarkan agar gangguan itu berhenti. Juga akan ada janji bahwa pihak yang diganggu akan selanjutnya diproteksi.

Sudah tentu, antara sang pengganggu dan sang protektor (yang kadang-kadang bersikap manis dan santun) ada kerja sama. Bahkan bukan mustahil sang protektor itulah yang menggerakkan para pengganggu. Makin sengit gangguannya, makin besar yang dipertaruhkan-dan akan makin besar pula imbalan yang diminta dan didapat.

Bila premanisme di jalanan akan menghasilkan imbalan uang atau protection money, imbalan dalam premanisme politik adalah naiknya posisi kekuasaan.

Demikianlah yang terjadi dengan kasus Bank Century. Imbalan yang harus diserahkan adalah mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. Segala cara dipakai, segala daya dibayar. Politikus Senayan tak henti-hentinya membentak dan menggedor-gedor. Melalui media yang dikuasai dengan baik, kampanye anti-Sri Mulyani (dan Boediono) digencarkan. Demonstrasi-demonstrasi yang berisik dan agresif muncul. Sri Mulyani diboikot di sidang DPR, meskipun ia oleh pimpinan DPR diundang dengan resmi sebagai Menteri Keuangan. Boediono dikesankan akan dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden.

Akhirnya semua kita tahu: Sri Mulyani dipaksa berubah dari sebuah asset menjadi sebuah liability bagi pemerintahan SBY. Ia tidak bisa bertahan lagi. Ia tidak dipertahankan lagi oleh Presiden, yang barangkali merasa bahwa pemerintahannya akan habis energi karena direcoki terus-menerus.

Akhirnya semua kita tahu, hanya beberapa jam setelah Sri Mulyani dinyatakan turun dari jabatannya, konstelasi politik berubah. Akhirnya semua kita tahu, apa dan siapa yang mendapatkan kekuasaan yang lebih besar setelah itu. Dan akhirnya kita menyaksikan, perecokan dan keberisikan yang berlangsung berbulan-bulan itu dengan segera berhenti. Medan politik sepi kembali. Stabilitas tampak terjamin. Presiden lega.

Saya kira, Sri Mulyani juga lega: kini ia terbebas dari posisi sebagai bulan-bulanan kampanye buruk. Tapi tak kalah penting, ia meninggalkan jabatannya tanpa cacat. Bahkan seperti diucapkannya dalam kuliah umumnya tadi malam, ia merasa menang, dan ia berhasil. Ia merasa menang dan berhasil karena ia tetap “tak bisa didikte” hingga meninggalkan prinsip hidupnya, hati nuraninya, dan kehormatan dirinya.

Dalam hal itu, perpisahan malam ini merupakan pelepasan yang rela dan senang hati untuk seseorang yang kita sayangi dan kagumi.

l l l
TAPI saya akan berbohong jika mengatakan perpisahan ini bebas dari rasa risau.

Kita risau bukan karena Sri Mulyani turun; kita risau karena merasakan bahwa sebuah harapan telah jadi oleng, terguncang-harapan untuk mempunyai Indonesia yang lebih bersih. Kita risau karena kita jadi ragu, masih mungkinkah tumbuhnya kehidupan politik yang adil dan tak curang di tanah air kita.

Mampukah kita membebaskan diri dari premanisme politik? Bisakah berkurang kekuatan uang di parlemen, hukum, dan media dalam demokrasi kita? Sanggupkah kita membersihkan kehidupan bernegara kita dari jual-beli dukungan, jual-beli kedudukan, jual-beli keputusan-bagian yang paling gawat dalam koreng atau kanker besar yang bernama “korupsi” itu?

Pemerintahan SBY-Boediono punya janji yang seharusnya dianggap suci-yakni membangun sebuah pemerintahan yang bersih, melalui reformasi birokrasi, melalui pemberantasan korupsi. Semula kita punya keyakinan besar, janji itu akan jadi sikap yang teguh, dan sikap itu akan jadi program, dan program itu konsisten dijalankan. Tapi kini saya tak bisa mengatakan bahwa keyakinan itu masih sekuat dulu.

Tentu saja kita masih bisa percaya, pemerintah ini tetap ingin melanjutkan usaha ke arah Indonesia yang bebas dari korupsi; namun persoalannya, masih mampukah dia?

Tak perlu diulangi panjang-lebar lagi, Sri Mulyani dengan berani dan bersungguh-sungguh memulai reformasi birokrasi di tempatnya bekerja. Dalam sejarah Indonesia, mungkin baru Sri Mulyani-lah Menteri Keuangan yang dengan tangguh mencoba membersihkan aparatnya-sebuah langkah awal dari sebuah kerja yang panjang, yang mungkin baru akan selesai satu-dua generasi lagi.

Tapi kini pemerintahan SBY-Boediono telah kehilangan Menteri Keuangan yang tangguh ini.

Tentu saja Sri Mulyani bisa digantikan. Tak seorang pun seharusnya dianggap indispensable. Pengganti Sri Mulyani tidak dengan sendirinya seorang yang lemah.

Tapi beban jadi bertambah berat. Untuk membuat rakyat kembali yakin bahwa pemerintah ini masih ingin membangun sebuah republik yang bersih, Presiden SBY harus melipatgandakan ikhtiar. KPK yang kuat harus didukung dengan jelas, perlawanan terhadap Mafia Pengadilan harus lebih diefektifkan, polisi dan kejaksaan dibersihkan, dan tak kurang penting: legislasi dan regulasi yang tidak kompromistis terhadap kekuatan-kekuatan yang korup.

Tapi mungkinkah hal itu dapat terlaksana sekarang?

Kini politikus Senayan semakin merasa kuat dan semakin angkuh; mereka telah berhasil membuat Presiden berkompromi dan menyudutkan Sri Mulyani hingga jadi beban politik bagi pemerintah.

Pada saat yang sama kita lihat juga bagaimana politikus Senayan-terutama para pencari dan penadah suap-mencoba membuat KPK lemah dan Tim Anti-Mafia Pengadilan tak bergigi. Premanisme politik yang menang memang tidak mudah dijinakkan.

Pada saat yang sama kita pun layak ragu, bisakah kabinet menjalankan kebijakan yang merugikan kepentingan kelompok bisnis tertentu-ketika Aburizal Bakrie, tokoh bisnis, politik, dan penguasa media itu, berada dalam posisi yang sangat kuat di dekat kabinet dan DPR sekaligus.

Di depan kekuatan seperti itu, akan bisa tumbuh kesan kroniisme kembali lagi, seperti di zaman Orde Baru dulu. Di depan kroniisme, parang yang akan membabat korupsi akan tumpul.

Sesuatu yang serius akan terjadi jika pemerintahan SBY-Boediono gagal menjawab rasa keraguan yang saya sebut di atas. Yang akan terjadi adalah hilangnya sebuah momentum-yakni momentum gerakan nasional melawan korupsi. Pada hemat saya, gerakan ini adalah panggilan perjuangan terpenting dalam sejarah Indonesia sekarang.

Sekali momentum itu hilang, susah benar untuk mendapatkannya lagi. Sekali momentum itu hilang, kita akan hidup dengan korupsi yang tak habis-habis.

Tentu, Indonesia tak akan segera runtuh. Bahkan negeri ini akan mungkin berjalan dengan pertumbuhan ekonomi yang lumayan, 6 persen atau 7 persen. Tapi akan ada sesuatu yang mungkin tak bisa diperbaiki lagi-yakni terkikisnya “modal sosial”, runtuhnya sikap saling percaya dalam masyarakat.

Sebab yang dirampok oleh para koruptor dari masyarakat bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan dan harapan. Korupsi yang kita alami tiap hari akan membuat kita selamanya curiga kepada orang lain yang berhubungan dengan kita dalam bisnis dan politik. Korupsi yang kita alami tiap hari akan membuat kita hidup dengan sinisme-dengan keyakinan bahwa semua orang dapat dibeli.

Sinisme ini racun-dan terkikisnya “modal sosial” akan membuat sebuah negeri setengah lumpuh dan menyerah.

Tapi baiklah. Saya tak ingin membuat acara kita berpisah dari Sri Mulyani ini hanya diisi dengan deretan kecemasan.

Sejarah Indonesia menunjukkan, harapan adalah sesuatu yang sulit, tapi tak pernah padam. Kita memang sering kecewa; kita memang tahu sejak 1945 Indonesia dibangun oleh potongan-potongan optimisme yang pendek. Tapi sejak 1945 pula Indonesia selalu bangkit kembali. Bangsa ini selalu berangkat kerja kembali, mengangkut batu berat cita-cita itu lagi, biarpun berkali-kali tangan patah, tubuh jatuh, dan semangat terguncang.

Sementara itu, makin lama kita makin arif: kita memang tidak akan bisa mencapai apa yang kita cita-citakan secara penuh; tapi kita merasakan bahwa Indonesia adalah sebuah amanah-dan dalam pengertian saya, sebuah amanah adalah tugas takdir dan sejarah. Dengan kata lain, kita tak bisa melepaskan diri dari komitmen kita buat Indonesia. Selama kita ada.

Perpisahan kita dari Sri Mulyani malam ini justru merupakan penegasan komitmen itu. “Jangan berhenti mencintai Indonesia,” itulah kata-kata Sri Mulyani kepada jajaran pejabat Kementerian Keuangan yang harus ditinggalkannya, agar melanjutkan reformasi.

Kata-kata itu hidup, karena ia dihidupkan oleh perbuatan dan pengorbanan. Dan kita mendengarkannya. Maka pada titik ini baiklah kita ucapkan: kita akan melanjutkan reformasi itu, Ani. Jika malam ini kita ucapkan “selamat jalan”, kita sekaligus juga mengucapkan: “You shall return.”

– Pidato pada malam perpisahan dengan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, 19 Mei 2010
10/05/2010 – 09:42
Pembentukan Setgab Koalisi
Putus-nyambung SBY & Ical
Derek Manangka

INILAH.COM, Jakarta – Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar membantah tuduhan terjadi politik transaksional dengan Presiden SBY, dibalik pembentukan sekretariat bersama partai koalisi pendukung pemerintahan.

Wajar dan sah-sah saja Aburizal membantah tudingan tersebut. Dalam kepengurusan itu Aburizal ditetapkan sebagai ketua harian. Sedangkan presiden tetap di posisi teratas, ketua umum.

Dapat diduga, Presiden SBYakan menjadi orang pertama yang ’marah’, apabila Aburizal Bakrie (Ical) tidak membantah tudingan tersebut. Mengapa?

Soalnya Ical dan SBY merupakan dua sosok yang menduduki posisi berbeda tetapi kepentingan mereka sama.

Hubungan Ical dan SBY cerminan hubungan dua anak manusia yang berbeda ’gender’ alias pacaran. Mereka sudah saling kenal, kencan dan sudah curhat-curhatan. Intinya hati mereka sudah bertautan.

Tapi kendala masih ada. Masing-masing masih punya ’pacar simpanan’, ’orang ketiga’, bahkan ’orang keempat’. SBY yang punya status bergengsi, masih suka lirik sana, lirik sini. Sementara Ical yang punya banyak duit, tidak mau ketinggalan.

Dua-duanya punya hobi telpon-telponan, saling kirim pesan singkat atau suka chatting di Facebook dengan pacar gelap. Seperti istilah pasangan selebriti yang baru saja hadir bersama dalam satu acara. Ical dan SBY kemudian ketemu dan kepergok media infotaintmen. Ical disuruh SBY menjawab pertanyaan wartawan hanya berkata singkat:”…. kami cuma berteman…”.

Wartawan tidak puas lantas mendesak. Misalnya mengapa mereka harus ’bergandengan tangan’ seperti pacaran? Ical berkilah “… oh kalau itu, kebetulan saja. Kami hanya sekadar memperkuat pertemanan. Kami punya chemistry yang sama. SBY suka berteman sama saya dan saya juga begitu. Tapi kita lihat saja nanti. Saya maunya hubungan kami mengalir seperti air …”.

Tidak ada maksud melecehkan SBY dan Ical ketika dua politisi papan atas itu disamakan dengan selebriti. Tetapi memparodikan hubungan SBY dan Ical jauh lebih mudah ketimbang membahasnya secara serius.

Koalisi SBY dan Ical, menjadi berita teranyar karena bersamaan dengan mundurnya Sri Mulyani. Mbak Ani digadang-gadang sebagai salah seorang ’darling’-nya SBY di kabinet. Tapi sebaliknya Sri Mulyani’musuh politik’ Ical. Diakui atau tidak, Ical sangat berkepentingan apabila Sri Mulyani tidak lagi menjadi menteri kesayangan SBY.

Permusuhan Ical dan Sri Mulyani berawal dari tidak dikabulkannya permintaan suspensi perdagangan saham PT Bumi Resources, ketika harganya terus turun. Ical memiliki saham mayoritas di BUMI. Kabarnya, gara-gara penolakan Sri Mulyani itu, kekayaan Ical melorot drastis.

Permusuhan Ical dan Sri Mulyani terus memanas. Dalam skandal Century, Partai Golkar, jelas-jelas menyalahkan Sri Mulyani dan Boediono. Ical pun kemudian diganggu persoalan pajak.

Perusahaan Ical disebut-sebut menjadi korban kriminalisasi aparat perpajakan, yang ada di bawah kementerian keuangan pimpinan Sri Mulyani. Sempat muncul kesan, SBY membiarkan persoalan, sampai-sampai Ical tak bisa menahan emosi.

Beberapa bulan lalu, Ical datang ke Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR. Ical mengeluarkan pernyataan menantang. “Saya tidak takut ancaman… saya siap mati kalau ditantang…“, demikian kurang lebih potongan kalimat Ical itu.

Ical seakan menunjukkan anti-klimaks ketidakharmonisan hubungannya dengan SBY. Tapi kesan itu agak mereda, tatkala SBY menjadi saksi pernikahan putera Ical, April lalu.

Hubungan Ical dan SBY memang putus sambung. SBY (melalui aparatur dan jaringannya) dinilai membantu Ical sehingga berhasil mengalahkan Surya Paloh dalam perebutan kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar Oktober 2009.

Tapi sebelum itu SBY tidak lagi merekrut Ical sebagai Menko selepas KIB 2004-2009 berakhir. Banyak pengamat menyimpulkan, Partai Demokrat sedang bersiap-siap mengecilkan Golkar.

Penggeseran Ical ke posisi Menko Kesra dari Menko Perekonomian dalam KIB 2004-2009, merupakan awal dari usaha SBY mengerdilkan Golkar dan tokoh-tokohnya. Lantas apa yang melatar belakangi SBY sehingga muncul keputusannya memberdayakan kembali Ical ataupun Golkar ?. “Nenek-nenek atau kakek-kakek aja pasti bisa menebak….”,begitu kurang lebih kelakar seorang pengamat.

Pada hakekatnya SBY dan Ical merasa tidak aman mengarungi politik sampai 2014. SBY sadar dalam politik berlaku rumus, tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Hanya kepentingan yang abadi.

Kepentingan SBY dan Ical sekarang sama. Yaitu bagaimana dua-duanya ’bisa selamat’. Sebisa mungkin bukan hanya sampai 2014 tapi setelah itu. Di 2004, Ical pernah bercita-cita menjadi Presiden. Ia ikut dalam konvensi Golkar bersaing dengan Akbar Tanjung, Wiranto, Surya Paloh dan Prabowo.

Cita-cita itu belum mati. Tapi untuk menghidupkannya, persoalan yang paling penting adalah bagaimana “bisa selamat” melewati perjalanan waktu sampai 2014. Jadi sekali lagi, wajar apabila Ical membantah tuduhan soal adanya transaksional politik. Yang ada yaitu menjaga ’kepentingan’. [mdr]
MITRA KOALISI
Ical: Teruskan Usut Skandal Century!
Sabtu, 8 Mei 2010 | 18:58 WIB

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical memastikan bahwa partainya tetap mendukung pengusutan secara hukum terhadap skandal Bank Century yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Presiden Boediono.

Hanya, Ical menyatakan tidak sepakat jika DPR menggalang hak menyatakan pendapat dalam mengawal kasus ini. Alasannya, pengawalan kasus Century sudah cukup dengan adanya tim pengawas.

“Sekarang kan KPK-nya sedang berjalan. Saya tegaskan, suatu proses yang sedang berjalan tidak bisa dihentikan karena koalisi. Proses dan rekomendasi Pansus DPR kiranya diawasi oleh tim pengawas sehingga proses tersebut bisa dijalankan oleh KPK. Sekarang kan sudah masuk proses hukum, selesaikan kasus Century ini sampai tuntas,” kata Ical dalam pertemuan pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (8/5/2010).

Ical berargumentasi soal hak menyatakan pendapat di DPR yang dianggap tidak perlu. Sikap itu, ujarnya, belum menjadi sikap resmi partai, baru sebatas pendapat pribadi. Ia kemudian tidak mempermasalahkan bila ada kadernya di DPR yang terus menggulirkan hak menyatakan pendapat. Salah satu yang paling getol adalah Bambang Soesatyo.

“Partai Golkar sampai sekarang belum mengatakan tidak boleh atau tidak. Saya hanya menyatakan secara pribadi, kalau masalah ini sudah berjalan, KPK-nya jalan, tidak perlu lagi proses itu (hak menyatakan pendapat),” katanya.

Ia menganggap aneh ketika dia dianggap berhasil menyingkirkan Sri Mulyani dari kabinet dan dipercaya oleh Presiden SBY sebagai ketua harian mitra koalisi pemerintah. Kata Ical, mereka yang beranggapan demikian hanyalah orang-orang yang sinis.

“Sri Mulyani kan bagus. Kita mesti bangga dan menghargai pilihan hidup seseorang. Enggak jadi masalah. Kalau dikatakan ada pembicaraan yang intens dengan pemerintah, ya intens, kan sejak awal menjadi mitra koalisi. Akan tetapi, intens tidak berarti harus sama semua,” kata Ical.
Sri Mulyani Indrawati
Sabtu, 8 Mei 2010 – 10:06 wib

SUKA tak suka, fakta tak bisa dibantah, Sri Mulyani Indrawati memang wanita pertama, bahkan satu-satunya pada saat naskah ini ditulis, yang dilantik menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Juga tidak bisa dibantah menteri keuangan perempuan pertama ini juga yang pertama menyatakan mengundurkan diri di masa jabatan belum habis. Saya kenal Sri Mulyani sejak masa rezim Orde Baru masih berkuasa mutlak di persada Nusantara melalui berbagai forum seminar ekonomi, di mana kita berdua masih bergerilya sebagai pembicara.

Yang menonjol pada wanita doktor ekonomi itu di samping profesionalisme kaliber unggul adalah keberanian menyatakan apa yang dianggapnya benar sebagai benar, dan yang keliru sebagai keliru tanpa pandang apa dan siapa yang dianggap keliru atau benar.

Keberanian semacam itu tidak dimiliki para pembicara seminar, termasuk saya, yang masih takut bicara apa adanya akibat khawatir ada apanya di balik apa pun yang dibicarakan di masa kekuasaan rezim Orde Baru. Sri Mulyani memang bukan penganut paham tidak-semua-yang-benar-perludibicarakan- tetapi-apabila -bicara sebaiknya- secara-benar.

Terkesan, seolah Mbak Ani tidak punya syaraf ketakutan.Setelah era Orde Baru diruntuhkan gerakan Reformasi, tiba masa kebebasan berbicara menyampaikan kritik tanpa khawatir dampak reaksi perlawanan dari yang dikritik (kecuali kelompok agama). Maka daya tarik seminar bergaya gerilya merosot akibat semua,bukan hanya pembicara seminar, berani bicara bebas sebebasnya bebas yang paling bebas.

Sementara saya masih priapanggilan yang menunggu panggilan untuk bicara di forum seminar yang jumlahnya jauh menurun ketimbang masa belum ada kebebasan bicara, lambat namun pasti, Sri Mulyani mutasi profesi. Sri Mulyani bermutasi dari pengkritik kekuasaan ke pelaku kekuasaan tanpa meninggalkan sifat berani menyatakan yang benar sebagai benar, dan yang keliru sebagai keliru berdasar keyakinan dirinya sendiri. Keyakinan atas diri sendiri memang secara politis rawan ditafsirkan sebagai keras kepala, egois, egosentris, otoriter, bahkan arogan. Maka sejak diangkat Presiden SBY menjadi menteri keuangan, langsung para lawan politik SBY, terutama yang merasa kepentingannya terancam gelora semangat obsesi fanatisme Sri Mulyani untuk gigih melakukan reformasi (baca: pembersihan ) di Kementerian Keuangan,memasang kuda-kuda.

Mereka bukan cuma defensif membela diri, namun juga agresif menyerang sang Menteri Keuangan yang kemudian dianggap termasuk 10 perempuan paling berpengaruh, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia! Akibat tidak ada manusia yang sempurna, maka memang pasti tidak ada menteri, apalagi menteri keuangan, apalagi perempuan, yang sempurna.Jika dicari-cari dijamin pasti ditemukan ketidaksempurnaan pada setiap kebijaksanaan keuangan termasuk di khasanah bailout demi menyelamatkan bank dari musibah atau hikmah kebangkrutan. Di Amerika Serikat, terutama di masa krisis perbankan sedang asyik melanda negara adi-defisit terbesar di planet bumi itu, bailout sudah di-anggap lumrah maka tidak ada yang menggubris apalagi sibuk mempermasalahkannya.

Namun lain ladang lain belalang,ternyata bailout di Indonesia malah menjadi senjata politik sakti mandraguna untuk merongrong pemerintah melalui jalur perbankan. Kebetulan Sri Mulyani sempat melaksanakan kebijaksanaan bailout demi menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan yang entah disengaja atau tidak. Maka kasus bailout Bank Century yang benar atau kelirunya bisa diperdebatkan tanpa batas akhir sampai mulut berbusa, langsung didayagunakan para lawan politik SBY sebagai senjata pamungkas untuk menggulingkan tahta kementerian Sri Mulyani.

Bahwa Sri Mulyani akhirnya mengundurkan diri dari jabatan menteri keuangan merupakan fakta bahwa di Indonesia masa kini memang politik lebih berkuasa ketimbang moral dan profesionalisme.Tidak jelas yang keliru dalam peristiwa pengunduran Menteri Keuangan itu, apakah Sri Mulyani Indrawati atau mereka yang menginginkan perempuan pertama yang menjadi menteri keuangan RI itu mengundurkan diri? Jawaban silakan tanya ke rumput bergoyang. (*)

JAYA SUPRANA

(Koran SI/Koran SI/rhs
Inilah Empat Kesepakatan SBY dengan Empat Partai Koalisinya
JUM’AT, 07 MEI 2010 | 20:05 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat kerja dengan Menteri-Menteri dan Gubernur se-Indonesia di Istana Tampaksiring, Bali (19/4). ANTARA/Nyoman Budhiana

TEMPO Interaktif, Jakarta – Diam-diam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan empat partai mitra koalisinya Kamis (6/5) malam kemarin di kediamannya, Cikeas. Pertemuan itu langsung dipimpin SBY dan dihadiri para ketua umum partai koalisi, pimpinan fraksi partai koalisi, serta menteri-menteri dari partai koalisi. Empat partai koalisi pemerintah itu adalah Golkar, PPP, PKS, dan PAN.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuziy, pertemuan itu menghasilkan empat kesepakatan. Diantara butir kesepakatan itu adalah SBY ditetapkan sebagai ketua koalisi dan Aburizal Bakrie sebagai ketua harian. Kesepakatan lain, partai koalisi sepakat membentuk kantor sekretariat gabungan yang direncanakan berlokasi di Jalan Diponegoro, Menteng.

“Koalisi bakal lebih stabil karena dengan dipilihnya Ical sebagai ketua harian, Golkar akan siap pasang badan seperti zamannya Pak JK,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat (7/5).

Dia yakin, empat kesepakatan partai koalisi yang dibuat itu akan berpengaruh positif bagi situasi politik tanah air. “Kami yakin hubungan antar sesama partai koalisi akan semakin stabil,” katanya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie membenarkan adanya pertemuan itu. Kata dia, pertemuan bertujuan untuk memperbaiki hubungan partai-partai koalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Salah satu bentuknya adalah Presiden Yudhoyono membentuk Forum Partai Koalisi yang dipimpin langsung oleh Yudhoyono.

Inilah Empat Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan Kamis malam itu:

Pertama, adalah kesepakatan politik untuk memperkokoh dan mengefektifkan koalisi sehingga pemerintah dapat makin banyak berbuat untuk kepentingan rakyat.

Kedua, partai-partai koalisi bersepakat untuk membentuk Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Ketua adalah SBY, ketua harian Aburizal Bakrie, Sekretaris Syarif Hasan. “Ini adalah preseden sejarah pertama dan inisiatif politik yang cerdas dari SBY. Ini adalah sejarah awal berkoalisi yang terlembaga di Indonesia,” tambah Anas.

Ketiga, partai-partai bersepakat untuk membina koalisi komprehensif, baik di pemerintahan dan di parlemen, tanpa kehilangan identitas dan eksistensi politik masing-masing. “Koalisi tidak bermaksud menyeragamkan, tetapi bertujuan membina kerjasama politik yang sejati, yakni membangun pemerintahan yang kuat, stabil dan efektif,” kata dia lagi.

Keempat, dalam Sekretariat Gabungan Koalisi akan dibahas dan disepakati isu-isu dan agenda strategis yang akan dilaksanakan bersama oleh seluruh partai koalisi.

AMIRULLAH

“Sri Mulyani Mundur, Pintu Istana Jebol”
Secara personal, Priyo melihat Sri Mulyani sebagai palang pintu pertama Istana.
KAMIS, 6 MEI 2010, 14:36 WIB
Ismoko Widjaya, Anggi Kusumadewi

VIVAnews – Mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai konsekuensi dari pengangkatannya sebagai petinggi Bank Dunia. Menurut anggota Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso, hilangnya Sri Mulyani berimplikasi terhadap pemerintah.

“Oleh karena Sri Mulyani sudah mundur secara politik, maka jebol sudah palang pintu istana yang pertama,” kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Mei 2010.

Menurut Priyo, Sri Mulyani adalah palang pintu pertama Istana. Sedangkan, Wakil Presiden Boediono dianggap sebagai palang pintu kedua.

Apapun penafsiran yang muncul, Priyo menilai mundurnya Sri Mulyani sedikit banyak akan menggoyang pemerintahan.

“Intinya, satu katup telah terbuka,” tutur Wakil Ketua DPR ini. Namun Priyo yakin pemerintahan ke depan akan berlangsung dengan baik, dengan sokongan kuat koalisi.

Sebelumnya, anggota Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan dengan kepergian Sri Mulyani dari kabinet akan sedikit menganggu pemerintah. “Gol (dari lawan-lawan politik) bisa terjadi, dan bola akan masuk gawang istana,” ujar Hendrawan.

Seperti diketahui, selama ini pemerintah cukup terpojok karena kasus Bank Century yang menyeret nama Sri Mulyani dan Boediono.

Pemerintah pun selama ini membela serta mendukung Sri Mulyani dan Boediono secara politik. Walaupun DPR telah mengeluarkan rekomendasi politik yang menyatakan keduanya harus memikul tanggung jawab.

• VIVAnews
Golkar Bantah di Belakang Mundurnya Sri Mulyani
KAMIS, 06 MEI 2010 | 14:58 WIB

Priyo Budi Santoso. TEMPO/IMAM SUKAMTO

TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan adanya deal-deal politik antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di balik mundurnya Menkeu Sri Mulyani hanya sebagai rumor.

“Itu hanya rumor, bisa diterjemahkan ya, bisa tidak,” kata Priyo di Gedung DPR, Kamis (6/5). Namun, secara resmi, Priyo membantah adanya kesepakatan-kesepakatan itu. “Tidak ada-lah seakan-akan ada kesepakatan dua pemimpin (Ical-SBY),” katanya.

Priyo mengakui bahwa antara Ical dan SBY sering melakukan pertemuan. Namun, pertemuan-pertemuan itu untuk membicarakan masalah bangsa dan kenagaraan yang sifatnya umum. Salah satu pertemuan kedua orang itu terjadi di Bali beberapa saat lalu.

“Tapi, tidak secara spesifik membicarakan masalah Sri Mulyani. Sepenuhnya, kami menghormati hak prerogatif Presiden,” kata Priyo. Lagipula, ia melanjutkan, dalam soal mundurnya Sri Mulyani sebagai Menkeu, Golkar tidak ikut serta dan tidak tertarik untuk ikut serta.

Priyo menegaskan, sikap Golkar yang tidak mau ikiu serta dalam soal Sri ini karena mereka tidak mau membuat deal-deal politik yang sifatnya personal. “Kami tidak mau mendegradasi aura partai kami untuk deal-deal yang bersifat personal,” katanya.

AMIRULLAH
06/05/2010 – 06:32
Sri Mulyani Mundur, Kemenangan Golkar
Laela Zahra

INILAH.COM, Jakarta – Mundurnya Sri Mulyani dari jabatannya sebagai menteri keuangan, dinilai sebagai kemenangan awal bagi Partai Golkar dalam penanganan kasus Bank Century secara politik.

“Dengan mundurnya Sri Mulyani, Golkar memperoleh kemenangan politik pertamanya,” kata pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, dalam perbincangan dengan INILAH.COM, Kamis (6/5).

SBY, kata dia, selama pemerintahannya yang kedua ini gagal mendapatkan dukungan Golkar 100%, salah satunya faktor posisi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memiliki hubungan yang kurang baik dengan Sri Mulyani.

“Dengan mundurnya Sri Mulyani maka tensi politik berkurang, dan belakangan dia (Sri Mulyani) sudah kurang nyaman dengan suasana kerja yang dihantui serangan politik,” jelas Burhanudin.

Dalam persoalan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, Sri Mulyani ibarat korban dari pengungkapan kasus tersebut. Sasaran yang semula dituduhkan Pansus Bank Century di DPR kepada Sri Mulyani dan Boediono, nampaknya tidak bekerja efektif terhadap Boediono.

“Dengan Golkar solid mendukung SBY-Boediono, maka selesai itu hak menyatakan pendapat (di DPR),” tukasnya.

Artinya, sambung Burhan, dalam penyelesaian masalah Bank Century secara politis di DPR, hany Golkar yang diuntungkan. Fraksi PAN dan PKB yang mendukung Demokrat menyatakan kebijakan dana talangan dalam Pansus, juga tak diuntungkan.

Sama halnya dengan partai lain yakni PPP, PDIP, PKS, Hanura, Gerindra, yang ketika itu bersama-sama dengan Golkar menegaskan bahwa kebijakan dana talangan Rp 6,7 triliun bermasalah. Tak memperoleh kemenangannya. “Korbannya hanya Sri Mulyani, praktis hanya Golkar yang diuntungkan,” tandasnya. [laz/mut]

Implikasi langkah mengejutkan Sri Mulyani

Akhirnya, Sri Mulyani Indrawati memilih ‘menyerah’ menghadapi tekanan politik berkelanjutan sebagai ekor Pansus Hak Angket Bank Century dengan menerima tawaran dari Bank Dunia untuk menjadi salah satu managing director.
Tentu sulit memisahkan antara keputusan hijrah Sri Mulyani dan hiruk pikuk politik tingkat tinggi di negeri ini terkait dengan skandal Bank Century.

Keputusan itu mengejutkan memang. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya tampak memberikan back-up penuh terhadapnya.

Beberapa bulan ke belakang sampai hari-hari kemarin, pastilah menjadi waktu-waktu yang tidak nyaman bagi seorang Sri Mulyani. Masih lekat dalam ingatan, dia harus kembali menghadapi penolakan dari sejumlah fraksi terkait kehadirannya dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RAPBN-P 2010, pada Senin.

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura-dua fraksi yang induk partainya tidak masuk dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono-memilih walk out karena Sri Mulyani hadir dalam perhelatan parlemen tersebut. Aksi walk out sejenis bukan kali pertama terjadi.

Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura menilai mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam masalah penyelamatan Bank Century yang menelan dana hingga Rp6,7 triliun.

Bersama mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono (kini Wapres), Sri Mulyani dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait karut-marut kebijakan penyelamatan Bank Century pada 2008. Dan vonis DPR tersebut mirip mosi tidak percaya yang tentu saja sangat mengganggu kenyamanan bekerja seorang menkeu.

Sampai saat ini Sri Mulyani bersama Boediono juga masih menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, status keduanya adalah terperiksa, belum menjadi saksi, apalagi tersangka. KPK hingga kini belum menetapkan kasus Bank Century berstatus penyidikan-artinya belum ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

Barangkali Sri Mulyani-yang dikenal sebagai sosok dengan rasa percaya diri begitu kuat-mulai merasa gerah dan tidak nyaman dengan komplikasi persoalan sebagai ekses pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century.

Siapa pun, dalam batas tertentu, akan jengah dan pada akhirnya memilih ‘menyerah’-apalagi pada saat bersamaan ada tawaran pekerjaan lain yang tidak saja menarik, tetapi juga tetap menjanjikan segalanya.

Menjadi orang di jajaran nomor dua Bank Dunia setelah Presiden-nya Robert Zoellick pastilah merupakan bentuk kepercayaan internasional. Tidak sembarangan orang bisa memperoleh tawaran sejenis.

Sri Mulyani agaknya melihat tawaran itu bukan sekadar sebagai tantangan karier, melainkan sekaligus ‘jalan keluar’ terbaik saat ini untuk ‘menyelamatkan’ dirinya dari tekanan psikologi politik yang demikian hebat.

Pilihan Sri Mulyani juga seperti memecah kebuntuan. Alih-alih sekadar menyatakan diri nonaktif seperti yang diserukan sejumlah kalangan, dia bahkan mundur total. Suatu pilihan yang melebihi ekspektasi para inisiator Pansus Century, beberapa elite politik, dan barangkali juga sedikit mengejutkan bagi SBY.

Rekonsiliasi?

Yang menarik dicermati adalah mengapa SBY tampak begitu cepat menyetujui penunjukan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia?

Harus diakui, mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu sedikit-banyak akan mencairkan kembali hubungan pemerintah dengan DPR. Adalah sangat mengganggu sekali apabila setiap saat Menkeu rapat kerja dengan DPR, sebagian legislator melancarkan walk out. Bukan saja menguras energi politik, tetapi pemerintahan SBY seperti berada dalam sandera tak berkesudahan.

Pertanyaannya, adakah ‘pengorbanan’ Sri Mulyani tersebut bakal berbuah rekonsiliasi, terutama terhadap partai politik mitra koalisi pendukung SBY-Boediono yang dalam Pansus Century memilih berseberangan langkah dengan pemerintah-yaitu Partai Golkar dan PKS, juga mungkin PPP?

Jika jawabannya ‘ya’, sembari kembali menata hubungan dengan sejumlah elite partai mitra koalisi pendukung pemerintahannya, SBY berkesempatan merekalkulasi dan merevisi kontrak politik seraya meminta komitmen baru untuk mendukung penuh pemerintahannya hingga 2014. Dengan demikian, ada jaminan sisa perjalanan pemerintahannya relatif tanpa gangguan berarti.

Atau yang terjadi sebaliknya. ‘Pengorbanan’ Sri Mulyani itu akan disikapi SBY dengan langkah drastis. Melakukan reshuffle kabinet dan menata ulang koalisi partai pendukung pemerintah.

Artinya, sejumlah menteri dari partai yang ‘berkhianat’ dalam Pansus Century digusur, dan kalau perlu mengeluarkan partai itu dari koalisi. Mungkinkah ini terjadi? Pilihan ada di tangan SBY.

Satu hal pasti, rencana hijrah Sri Mulyani ke Washington DC niscaya memberi makna besar untuk memecah kebuntuan politik. Langkahnya untuk berkarier di Bank Dunia telah menjadi solusi, paling sedikit untuk dirinya. (tomy.sasangka@bisnis.co.id)

Oleh Tomy Sasangka
Wartawan Bisnis Indonesia

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: