Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Mei 29, 2010

politik itu k0+0R(p) … 290510

Filed under: Utang Bumi & Grup — bumi2009fans @ 11:51 am

Bos Lapindo & Korban Lumpur Maju Pilkada Sidoarjo
Sabtu, 1 Mei 2010 – 04:04 wib

SIDOARJO – Pilkada Sidoarjo yang akan dihelat 25 Juli mendatang akan semakin ramai dengan kehadiran calon bupati dari Lapindo. Tercatat dua petinggi Lapindo yang ikut bertarung di Sidoarjo.

Vice Presiden Ekternal Relation Lapindo Brantas, Yuniwati Teryana sudah mendaftar sebagai cabup ke KPU Sidoarjo berpasangan dengan Sarto melalui Partai Demokrat. Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya anak perusahaan Lapindo, Bambang Prasetyo Widodo juga ikut bersaing dalam kancah Pilkada Sidoarjo.

Pria yang namanya disingkat BPW ini sudah mengantongi rekomendasi dari PKNU, Hanura, dan Golkar. Uniknya, BPW menggandeng Khoirul Huda, tokoh korban Lumpur asal Jatirejo, Kecamatan Porong. Khoirul Huda akan menjadi cawabup mendampingi BPW.

Meski belum dideklarasikan oleh partai pendukung, namun BPW dan Khoirul Huda sudah deklarasi dihadapan kyai PKNU. Tidak tanggung-tanggung ada sebanyak 100 Kyai yang “menikahkan” pasangan cabup-cawabup itu.

Akad nikah cabup-cawabup tak ubahnya seperti akad nikah sepasang pengantin. Cabup BPW disebut sebagai pengantin pria dan cawabup Khoirul sebagai mempelai wanita.

BPW mengalungkan sorban putih kepada Khoirul Huda. Akad nikah yang dituntun KH Sholeh Khosim, ditirukan Khoirul sambil berjabat tangan seperti layaknya akad nikah pengantin. “Sepasang pengantin baru sanggup menjadi pasangan yang membesarkan NU dan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo,” ujar KH Sholeh Kosim, usai akad nikah yang digelar di masjid Pondok Pesantren Al-Hamdaniyah Siwalan Panji, Buduran, Jumat (30/4/2010).

Akad nikah pasangan cabup-cawabup yang diusung PKNU, Hanura dan Partai Golkar itu dipimpin langsung KH Sholeh Khosim (Mustasyar PKNU) Sidoarjo. Hadir diantara 100 kiai PKNU seperti KH Ali Mustawa, KH Salim Imron (Rais Suriyah PKNU Sidoarjo), M Kayis (Ketua PKNU Sidoarjo). Acara itu juga dihadiri Lutfilah (Ketua PAC PKB Jabon).
(Abdul Rouf/Koran SI/teb)
4 Tahun Lumpur Lapindo Tak Tertangani
Jumat, 28 Mei 2010 – 16:23 WIB

SURABAYA (Pos Kota)- Menginjak usianya 4 tahun bencana lumpur Lapindo di Porong-Sidoarjo pada 29 Mei 2010, Komisi D DPRD Jawa Timur menganggap masih belum ada penanganan yang konkret terhadap warga korban lumpur dan infrastruktur yang rusak.
“Relokasi infrastruktur hingga saat ini seperti jalan arteri Raya Porong dan tol Porong-Gempol belum juga terwujud. Seharusnya, satu tahun pertama kejadian sudah ada perencanaan matang dan terealisasi pada tahun kedua.
“Sekarang sudah tahun keempat masih terkendala pembebasan lahan, bubble terus bermunculan dan penurunan tanah sering terjadi,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi, Jumat (28/5).
Menurut Mahdi, penyediaan jalan alternatif pengganti Raya Porong sudah menjadi kebutuhan vital saat ini dan tidak bisa ditunda lagi. Pemprov Jatim dinilai berjalan cukup lamban dalam upaya konsinyasi untuk membebaskan lahan.
“Kondisi Raya Porong terus mengkhawatirkan. Bahkan, ancaman korban jiwa bisa saja terjadi setiap saat. Sementara, akses Jalan Raya Porong menjadi urat nadi perekonomian di Jatim. BPLS juga belum berani menutup Raya Porong,” tuturnya.
Seharusnya setelah proses pembebasan mencapai 75 persen, pemprov sedianya bisa mengebut pembebasan lahan lainnya dengan cara konsinyasi. Langkah itu tidak perlu menyita waktu panjang, sehingga jalan alternatif bisa segera dibangun.
Politisi dari PPP ini juga mengkritik, adanya perebutan kekuasaan melalui pemilukada Kabupaten Sidoarjo yang diikuti sejumlah calon yang merupakan kepanjangan tangan dari Bakrie (pemilik Lapindo Brantas Inc).
“Yang patut dipertanyakan saat ini mengapa kelompok Lapindo (Bambang Prasetyo Widodo dan Yuniwati, red) kok ramai-ramai ingin menguasai Sidoarjo. Ada apa ini? Apa ada skenario besar di belakang ini? Seharusnya mereka berkosentrasi menyelesaikan penanganan lumpur, jangan berebut kekuasaan,” tegasnya.
Penanganan lumpur saat ini dianggap masih belum serius dan konkret. Semisal, penanganan masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, perekonomian dan infrastruktur akibat lumpur Lapindo masih belum teratasi.
“Dampak lumpur lapindo jangan hanya dibaca penanganan infrastruktur saja, tetapi pengangguran, lapangan kerja sempit dan banyak orang stres akibat bencana lumpur,” jelasnya.
Komisi D DPRD Jatim saat ini sedang berkonsolidasi untuk membentuk pansus lumpur Lapindo. Pihaknya tidak ingin kegagalan seperti yang dialami rekan-rekannya dalam pembentukan Pansus tentang Marketing Fee Bank Jatim. “Pansus lumpur benar-benar harus diseriusi dan tidak main-main,” imbuhnya.
(nurqomar/sir)
Sabtu, 29/05/2010 12:53 WIB
Ical: Anas Pernah Izin Saya Sebelum Pencalonan Ketum PD
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengaku tidak masalah dengan terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD). Bahkan ia mengaku, Anas pernah menemuinya sebelum maju dalam pencalonan Ketum di Kongres II PD.

“Coba tanya aja Anas, lima bulan lalu dia ketemu saya minta izin,” kata Ical saat ditanya mengenai isu dirinya lebih menginginkan Andi Mallarangeng sebagai Ketum PD, di sela-sela acara Turnamen Tenis Piala Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, di Lapangan Tenis Gold Gym, Kuningan, Jaksel, Sabtu (29/5/2010).

Terpilihnya Anas sebagai ketum, kata Ical, juga tidak mempengaruhi soliditas Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. Ical adalah Ketua Harian Setgab.

“Terhadap Setgab sama saja, dia kan pengganti ketua Partai Demokrat. Ketua partai bisa datang saat rapat paling tinggi yang dipimpin Presiden dan rapat kedua yang dipimpin ketua harian,” jelas dia.

Saat ingin dikonfirmasi, telepon Anas tidak bisa dihubungi, pesan singkat detikcom pun tidak dibalas.

Namun, mantan Ketua Tim Sukses Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok, mengatakan Anas memang tipe orang yang sering meminta restu kepada siapapun. Mubarok pun tidak keberatan jika tindakan mendatangi Ical itu disebut meminta izin.

“Anas biasa minta restu pada siapapun. Bahkan kepada lawan-lawannya, orang yang tidak disukai sekalipun,” ujar dia.
(lrn/ndr)
Sabtu, 29/05/2010 13:03 WIB
Kubu Anas Bantah Dapat Dukungan Finansial dari Bakrie
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Mantan Ketua Tim Sukses Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok, membantah bahwa pihaknya mendapat dukungan finansial dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dalam pencalonan Ketua Umum di Kongres II Partai Demokrat minggu lalu.

“Nggak ada. Ketua Tim Suksenya kan saya. Dia selalu lapor saya apa saja,” kata Mubarok kepada detikcom lewat sambungan telepon, Sabtu (29/5/2010).

Sebelumnya, sumber detikcom, seorang politisi senior di Partai Golkar, mengatakan Anas menghubungi Ical dalam putaran kedua voting pemilihan Ketua Umum dalam Kongres II PD di Bandung minggu lalu.

“Tanya saja sama Anas, di putaran kedua, siapa yang minta ‘tolong’,” kata sumber itu.

Atas hal ini, Mubarok pun membantah. Menurutnya, saat jeda voting Anas tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain via telepon, termasuk Ical.

“Putaran kedua sudah tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Telepon sudah tidak megang,” kata Mubarok.

Usai bermain tenis di kawasan Kuningan, Jaksel, Ical mengungkapkan pernah didatangi Anas sebelum pencalonan. Namun, Mubarok menganggap pertemuan itu hal yang biasa dalam rangka meminta restu.

(lrn/ndr)
Sabtu, 29/05/2010 11:07 WIB
Ditjen Pajak Vs PT KPC
Ical Nilai Tudingan Intervensi untuk Hancurkan Nama Baiknya & Golkar
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) geram dengan tudingan bahwa dirinya mengintervensi putusan MA terkait kemenangan sengketa pajak Rp 1,5 triliun antara PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan Ditjen Pajak. Ical menganggap tudingan itu hanya untuk menghancurkan nama baiknya, PT KPC, dan Partai Golkar.

“Itu hal aneh yang ingin menghancurkan KPC, Aburizal Bakrie dan Golkar,” kata Ical di sela-sela acara Turnamen Tenis Piala Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, di Lapangan Tenis Gold Gym, Kuningan, Jaksel, Sabtu (29/5/2010).

Ical juga mempertanyakan mengapa yang dipermasalahkan hanya putusan MA atas penolakan peninjau kembali (PK) kasus Ditjen Pajak atas PT KPC saja. Padahal, katanya, dalam situs MA juga terdapat informasi putusan yang menyangkut beberapa perusahaan.

“Di situ ada 10 atau 15 perusahaan. Ada yang diterima dan ditolak. Untuk yang ditolak bukan hanya KPC, tapi kenapa yang dibicarakan hanya KPC,” tanya pengusaha kelas kakap ini.

Ical juga mengeluhkan para politisi Senayan yang angkat bicara dan menduga ada intervensi soal putusan hukum tersebut.

“Masyarakat saya minta tidak terpancing dnegan isu politik yang mendeskreditkan hukum,” katanya.

Pengadilan Pajak pada Desember 2009 memutuskan Ditjen Pajak tidak diizinkan melakukan penyidikan atas KPC karena tidak adanya alasan dan bukti yang kuat. Ditjen Pajak tetap berkeras melakukan penyidikan pajak atas KPC, dan mengajukan PK ke MA pada Maret 2010. Namun MA malah memenangkan KPC.

Sementara, KPC pun mengajukan gugatan praperadilan untuk menolak penyidikan pajak. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Februari 2010 lalu memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan KPC.

Perseteruan Ditjen Pajak dengan KPC bermula dari adanya dugaan menunggak pajak senilai Rp 1,5 triliun yang konon dilakukan oleh produsen batubara terbesar di Indonesia itu.

(lrn/ndr)
Sabtu, 29/05/2010 11:47 WIB
FPDIP Desak KY Periksa Hakim Agung Pemutus Sengketa Pajak PT KPC
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim agung yang memutus sengketa pajak Rp 1,5 triliun antara Ditjen Pajak dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi kecurigaan publik atas putusan tersebut.

“Fraksi PDI Perjuangan mendukung KY agar putusan fair terbuka berdasarkan hukum. Karena ini tugas mereka, agar keputusan fair, tidak ada praduga,” kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Sabtu (29/5/2010).

Namun demikian, kata Tjahjo, dalam pemeriksaan hakim nantinya KY harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. “Agar polemik tidak berkelanjutan, berikan hak pada KY,” kata Sekjen PDIP ini.

FPDIP, kata dia, menyesalkan putusan MA yang tidak memperhatikan nota kesepahaman (MoU) yang baru diteken MA, KY, dan Kementerian Keuangan terkait perbaikan pengadilan pajak. MoU itu dibuat karena sekitar 85 persen sengketa pajak dimenangkan oleh perusahaan.

“Harusnya kasus dibekukan dulu sampai ada tindak lanjut MoU,” ujarnya.

Pengadilan Pajak pada Desember 2009 memutuskan Ditjen Pajak tidak diizinkan melakukan penyidikan atas KPC karena tidak adanya alasan dan bukti yang kuat. Ditjen Pajak tetap berkeras melakukan penyidikan pajak atas KPC, dan mengajukan PK ke MA pada Maret 2010. Namun MA malah memenangkan KPC.

Sementara, KPC pun mengajukan gugatan praperadilan untuk menolak penyidikan pajak. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 Februari 2010 lalu memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan KPC.

Perseteruan Ditjen Pajak dengan KPC bermula dari adanya dugaan menunggak pajak senilai Rp 1,5 triliun yang konon dilakukan oleh produsen batubara terbesar di Indonesia itu.

(lrn/ndr)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: