Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Juni 2, 2010

skandal optima: sang renta, sang korban … 020610

Filed under: OPTIMA under scrutinies — bumi2009fans @ 9:28 am

Minggu, 30/05/2010 19:06:09 WIB
Menjaga asuransi tertua; mission possible!
Oleh: Arif Gunawan S.
Dalam beberapa kasus, instrumen negara bisa dibilang kalah ‘senior’ dibandingkan dengan badan usaha swasta. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menjadi buktinya, karena berdiri 33 tahun sebelum Republik Indonesia diresmikan.

Berbeda dari BUMN senior yang kebanyakan adalah warisan pemerintah kolonialis Belanda, AJB Bumiputera justru lahir dari tangan anak bangsa, yakni Dwijosewojo.

Tenaga pengajar yang juga Sekretaris Boedi Oetomo ini menggalang solidaritas Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) untuk membentuk asuransi gotong-royong (mutual). Berbeda dari asuransi lain yang hanya dimiliki segelintir pemodal, semua pemegang polis asuransi mutual ini otomatis menjadi pemilik perusahaan, yang-mirip koperasi-berhak atas laba hasil usaha (surplus) tiap akhir tahun.

Perasaan senasib-sepenanggungan membuat perusahaan ini bertahan menembus perubahan zaman, hingga kini asetnya menembus Rp13 triliun dengan 5,2 juta pemegang polis dan 30.000 pekerja di 500 kantor se-Indonesia.

Sayangnya, ‘senioritas’ dan prestasi AJB yang dibangun hampir seabad itu tak cukup membantu menghadapi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.504/2004 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas (PT).

Peraturan yang bertujuan positif itu mewajibkan AJB mendongkrak perimbangan kekayaan terhadap kewajiban sebesar 70% pada 2004. Selanjutnya naik menjadi 75% pada 2005, menjadi 80% pada 2006, dan sebesar 100% akhir 2010.

Persoalan mengemuka karena simulasi tim gabungan manajemen AJB dan Badan Perwakilan Anggota (BPA) menunjukkan perusahaan baru bisa memenuhi amanat solvabilitas itu 5 tahun mendatang, di tengah ketiadaan payung hukum menghadapi persaingan industri.

Kini, perimbangan aset dan kewajiban perseroan baru sekitar 80%. Dus, jika pemerintah bersikap kaku, tahun depan AJB bisa saja tinggal nama karena kegagalan pemenuhan KMK itu berujung pada pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungannya pada asuransi lain.

“Kalau semua portofolio dialihkan, artinya AJB Bumiputera menjadi kosong, dicabut lah izinnya. Namun itu juga bukan isu yang mudah dilakukan,” tutur Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata, pada medio Februari.

Isa benar dalam satu hal; membubarkan asuransi tertua bukanlah perkara mudah. Ada beban psikologi kebangsaan dan kesejarahan di sana, karena diakui atau tidak AJB telah menjadi ikon asuransi jiwa pertama di Indonesia, yang tentunya menjadi ironi besar jika tergulung hanya karena kekakuan birokrasi.

Butuh komitmen

Namun demikian, otoritas jasa keuangan juga tidak gegabah memberi perpanjangan waktu bagi AJB. Mengutip Isa, Kemenkeu tidak mungkin menerima cek kosong tanpa komitmen AJB memenuhi amanat KMK tersebut.

Sikap tersebut masuk akal, mengingat manajemen AJB tengah menghadapi tantangan menyelamatkan dananya yang tersangkut di PT Optima Kharya Capital Management senilai Rp425 miliar, berbuntut tuntutan Serikat Agen Bumiputera seputar transparansi pengelolaan dana.

Dalam penghitungan kekayaan perusahaan asuransi, besaran dana investasi menjadi salah satu variabel penting penentu solvabilitas. Karenanya, tiap rupiah kerugian investasi AJB bisa mengancam tingkat solvabilitas mereka.

Prinsip kehati-hatian mengelola dana inilah yang semestinya dikedepankan perusahaan mutual seperti AJB, dengan membentuk tim manajer investasi yang tak hanya mengerti bagaimana mengejar laba tetapi juga mengantisipasi risiko.

Itulah yang dilakukan New York Life Insurance, perusahaan mutual terbesar Amerika Serikat (AS) berusia 165 tahun, hingga total asetnya menembus US$280 miliar (Rp2.660 triliun) pada 2009.

Ketika krisis finansial menghajar pasar modal Amerika Serikat (AS) pada 2007, Chief Executive Officer (CEO) New York Life Theodore Mathas masih bisa tersenyum.

“Perusahaan kami dibangun untuk situasi seperti ini,” komentarnya kala itu, yang kemudian dipajang sebagai judul laporan keuangan New York Life per 2008.

Sejak awal 2007, tim manajer investasi Thamas berhasil mendeteksi sinyal irasionalitas di balik bullish pasar kredit AS. Sinyal-yang bahkan tersilap di mata raksasa keuangan besar macam Citibank N.A.-itu direspon dengan memboyong investasinya ke instrumen yang lebih aman seperti obligasi pemerintah.

“Menjelang Agustus 2007, persoalan di pasar kredit yang sebelumnya kami khawatirkan itu pun menjadi berita utama di koran-koran,” demikian tulis laporan keuangan New York Life tersebut.

Karena sikap kehati-hatian itu, laba operasi New York Life tumbuh 17% menjadi US$1,28 miliar (Rp12,16 triliun) pada ‘tahun laknat’ itu. Surplus ke para pemegang polis pun bertambah US$800 juta (Rp7,6 triliun), atau sekitar Rp550 miliar per bulan.

Kiprah New York Life ini membuktikan bahwa perusahaan mutual, yang jumlahnya per Maret 2010 (menurut International Cooperative and Mutual Insurance Federation) hanya ada 400 di dunia, mampu bersaing dan bahkan meraja.

Namun, tentu saja, capaian New York Life ini tidak terlepas dari dukungan Departemen Asuransi AS yang berbasis di New York dengan memberi payung hukum melalui Mutual Insurance Act yang dikukuhkan sejak awal abad 19.

Faktor payung hukum inilah yang dikeluhkan Komisaris Utama AJB Sugiharto. Mantan Menteri Negara BUMN ini menyayangkan ketiadaan UU Perusahaan Mutual di Indonesia, meski UU Asuransi mengamanatkan bentuk badan usaha mutual diatur secara khusus.

“Karena itu, kami mendorong regulator maupun legislator mempertimbangkan lahirnya Undang-Undang Perusahaan Mutual,” ujarnya kepada pers pada Februari.

Tanpa payung hukum, lanjutnya, AJB kesulitan bereksplorasi untuk merespon cepatnya perubahan industri asuransi nasional, di tengah ketatnya kompetisi dengan pendatang baru terutama asuransi patungan asing.

Alih-alih memberi sinyal positif dengan membentuk draf UU Perusahaan Mutual, Kemenkeu sampai sekarang memilih menekan AJB mematuhi KMK kesehatan asuransi. Merespon itu, manajemen AJB pun mengalah dan menghadap Bapepam-LK pada awal bulan ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada 3 Mei itu, direksi menyampaikan 12 program pencapaian amanat KMK ke depan. Salah satu program terpenting yang akan direvitalisasi adalah investasi, selain tata kelola usaha yang baik (good corporate governance/ GCG).

Perhatian manajemen terhadap isu investasi dan GCG ini menunjukkan adanya iktikad baik dari internal AJB memperbaiki diri. Kini, bola berada di tangan Kemenkeu dan-tentu saja-pemegang polis selaku pemilik AJB untuk mengawasi dan memastikan iktikad dan program mereka itu benar-benar direalisasikan.

Dengan demikian, ada harapan bahwa 2010 bukan menjadi tahun kematian bagi asuransi lokal tertua ini, pun bukan menjadi kematian yang tertunda pada 2015, melainkan awal kebangkitan aset warisan pendiri bangsa.(arif.gunawan@bisnis.co.id)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: