Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Juni 3, 2010

isu pajak : dolar2 liar lier … 040610

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 11:06 pm

04/06/2010 – 17:25
Ditjen Pajak: Bakrie Bayar Pajak Rp2,1 Triliun
Rosdianah Dewi

(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta – Direktur Intelegen dan Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane mengatakan Bakrie Grup telah membayar sebagian tunggakan pajak dari 3 anak usahanya.

Tunggakan yang dibayar itu adalah nilai SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007. Jumlahnya totalnya cukup besar yakni mencapai Rp2,1 triliun untuk tiga perusahaan. “Itu untuk Bumi Recources Tbk (BUMI) Rp948 miliar, KPC Rp828 miliar dan sisanya Arutmin,” ujarnya di Gedung Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/6).

Namun Pontas menegaskan pembayaran itu tidak berarti menghentikan proses pidana Bakrie Grup. Pontas mengatakan penyidikan baru akan dihentikan apabila ada permintaan penghentian perkara dengan kesanggupan melunasi. “Penghentian penyidikan bisa dilakukan sepanjang wajib pajak mau melunasi utangnya ditambah sanksi denda 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar (400 persen),” tandasnya. [cms]
Bumi Bantah Pernah Beri Dana ke Gayus
Dileep: laporan keuangan selama ini transparan, diaudit, serta bisa diakses publik.
JUM’AT, 4 JUNI 2010, 11:57 WIB
Heri Susanto

VIVAnews – PT Bumi Resources, Tbk. membantah kabar bahwa Bumi dan anak perusahaannya, Kaltim Prima Coal, pernah memberikan sejumlah dana kepada Gayus Tambunan, tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang.

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar,” ujar Dileep Srivastava, Senior Vice President Investor Relation Bumi Resources di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2010.

Muncul pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepada penyidik kepolisian, Gayus mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Kaltim Prima Coal dan Bumi Resources.

Menurut Dileep, tuduhan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Sebab, katanya lagi, sebagai perusahaan publik, laporan keuangan Bumi Resources selama ini selalu transparan, sudah diaudit, serta bisa diakses oleh publik.

“Status pajak kami clear,” katanya sembari menambahkan bahwa baru-baru ini Mahkamah Agung telah memperkuat keputusan atas kasus pajak KPC.

MA sebelumnya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Direktorat Pajak terkait sengketa pajak PT Kaltim Prima Coal senilai Rp1,5 triliun. Juru bicara MA Hatta Ali menjelaskan Mahkamah menolak karena putusan pengadilan pajak dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, hakim agung ini menjelaskan keputusan Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan mengandung cacat yuridis dari segi prosedural. “Untuk setiap pemeriksaan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi pemeriksaan-bukti-permulaan maka pemeriksaan LPPS (Laporan Pemeriksaan Pajak Sumir) harus dihentikan lebih dahulu,” ia menjelaskan.

Pada kenyataannya, kata Hatta Ali, hal itu alpa dilakukan Ditjen Pajak. Surat Keputusan (SK) pemeriksaan bukti permulaan, kata dia, terbit 4 Maret 2009. Sementara SK Penghentian LPPS baru terbit keesokan harinya, 5 Maret. “Secara logika sudah kelihatan, ternyata SK yang terbit itu mustinya dibalik,” Ali menjelaskan.

• VIVAnews
03/06/2010 – 19:25
Dileep: Status Pajak Kita Jelas!
Agustina Melani

(IST)
INILAH.COM, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengaku laporan keuangan termasuk pajak disampaikan transparan, diaudit dan dapat diakses oleh umum.

Hal itu disampaikan Senior Vice President Investor Relation BUMI, Dileep Srivastava lewat pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Kamis (3/6). “Status pajak kita jelas. Selain itu, kasus pajak KPC telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan gugatan ditolak MA. Kami tetap berpegang pada keputusan MA,” tutur Dileep.

Lebih lanjut ia mengatakan, isu kasus penyuapan kepada Gayus oleh perseroan dinilai tidak berdasar. Perseroan pun tidak ada hubungannya dengan kasus Gayus. [mel/hid]
Kamis, 03 Juni 2010 | 16:35

MAFIA PAJAK

Tiga Perusahaan Bakrie Bakal Dipanggil Polisi Terkait Suap Gayus

JAKARTA. Pihak Mabes Polri menegaskan tidak akan serta-merta mempercayai pengakuan Gayus Tambunan yang mengaku menerima sejumlah duit dengan sebesar US$ 3 juta dari beberapa anak perusahaan Grup Bakrie terkait penanganan pajak.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menegaskan, polisi tidak bisa menerima pengakuan sepihak apalagi dari seorang tersangka. “Tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan saja. Tapi kita juga harus melihat berdasarkan bukti yang harus kita kumpulkan,” tegas Ito, Kamis (3/6).

Gayus sendiri dalam pemeriksaan oleh penyidik Tim Independen Mabes Polri mengaku menerima duit dari 40 perusahaan yang ia tangani sejak tahun 2007-2009. Sementara temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan ada 149 transaksi dalam rekening Gayus. Ketua Tim Independen Mabes Polri Irjen Mathius Salempang mengatakan dalam pemeriksaan terhadap Gayus, mengaku mendapatkan US$ 500 ribu dari KPC pada 2008 dan dari Bumi Resources US$ 500 ribu. Pada 2009 ia menerima US$ 2 juta dari KPC dan Arutmin.

Ito menegaskan, karena informasi dari Gayus berkaitan dengan pajak, polisi tidak bisa langsung turun menangani karena harus melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak. “Ini domainnya masalah pajak, pasti koordinasi dengan Ditjen Pajak bukan hanya Bareskrim. Untuk klarifikasi di mana diserahkannya, siapa saksinya. Dikirim aliran dananya lewat apa. Itu kan ada proses panjang,” tandasnya.

Polisi sendiri akan memanggil beberapa perusahaan Group Bakrie sebagaimana disebutkan oleh Gayus memberi suap. “Pasti. Iya kita minta keterangan,” tandasnya.

Apakah sudah ada temuan sementara polisi terkait informasi dari Gayus? “Itu kan baru pengakuan, belum ada,” katanya. Hanya, soal kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Bakrie, ia masih belum bisa memastikan waktunya. “Kita berjalan lah,” kilahnya.

Epung Saepudin
Dirjen Pajak Terima Surat Keputusan MA Soal KPC
Kamis, 3 Juni 2010 – 20:20 wib

Andina Meryani – Okezone

JAKARTA – Akhirnya, Dirjen Pajak M Tjiptardjo telah menerima surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA) terkait keputusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus tunggakan pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Untuk itu, pihaknya saat ini tengah mempelajari peluang untuk kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas sengketa pajak dengan PT KPC.

“Surat keputusan PK KPC sudah dapat, kita pelajari dalam waktu dekat. Kita akan konsultasi juga dengan jaksa. Apa kita ada peluang untuk PK lagi enggak. Dalam waktu dekat kita putuskan,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Menurutnya, alasan ditolaknya PK oleh MA tersebut bukan dikarenakan adanya tumpang tindih surat perintah bukti permulaan (buper) atas berkas kasus tersebut, melainkan adanya miskomunikasi terkait penerbitan surat tersebut.

Sebagai informasi, pada Mei 2008, Ditjen Pajak telah menerbitkan surat perintah untuk pemeriksaan rutin atas pajak KPC yang masa berlakunya hingga 5 Maret 2009.

Namun, pada 4 Maret 2009, Ditjen Pajak menerbitkan surat perintah buper yang sebenarnya baru terbilang efektif dua hari sesudah tanggal penyidikan. Hal inilah yang dijadikan alasan KPC bahwa terdapat tumpang tindih berkas.

“Surat (perintah penyidikan itu) enggak bisa diposting, tapi naik status penyidikan bukan menghentikan surat yang lama,” jelasnya.(ade)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: