Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Juni 9, 2010

elty melarak-lirik … 090610

Filed under: jalan tol n properti — bumi2009fans @ 10:08 pm

Rabu, 09/06/2010 15:04 WIB
Boediono: Pembangunan Tol Trans Jawa Lambat
Gunawan Mashar – detikFinance

Jakarta – Wakil Presiden Boediono mengevaluasi pembangunan jalan tol trans Jawa yang dinilai lambat. Sejumlah pembangunan ruas jalan belum berjalan karena pembebasan tanah yang belum kelar.

“Pembangunannya lambat, iya lambat,” kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto kepada wartawan usai rapat evaluasi Jalan Tol di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Lambatnya pembangunan jalan tol Trans Jawa terjadi di 10 ruas di Jawa. Yaitu, ruas Cikopo-Palimanan, Kanci-Pejagan, Pejagan-pemalang, Pemalang-batang, Batang-semarang, Semarang-solo, Solo-ngawi, Ngawi-kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Mojokerto-Surabaya.

Sejumlah ruas yang bermasalah ini sebagian pembangunannya macet. Hanya Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya saja yang jalan, namun pembangunannya masih lambat.

“Yang Kertosono-Mojokerto dan Mojokerto-Surabaya progressnya jalan, memang lambat tapi jalan,” timpal Juru Bicara Wapres Boediono, Yopie Hidayat.

Lambatnya pembangunan jalan tol ini disebabkan oleh pembebasan lahan di sejumlah ruas yang belum berjalan.

“Kalau Cikopo-Palimanan sudah 87 persen pembebasan tanahnya. Kalo yang lain-lain kecil semua di bawah 10 persen yang dari Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang. Tapi kalo Solo-Ungaran sudah 100 persen. Ungaran-Bawen 30 persen,” sebut Djoko.

Lebih lanjut, Djoko juga mengatakan pemerintah akan mengevaluasi kembali keterlibatan sejumlah badan usaha dalam pembangunan ruas jalan tol itu. Kalau perlu, pemerintah akan melakukan tender ulang.

“Semua yang lamban-lamban tadi di evaluasi badan usahanya, masih mau terus apa nggak. Itu yang diutamakan harus segera selesai, kalau dia tidak mau ya sudah. Kita tender ulang. Atau kita berikan kesempatan untuk kerjasama dengan yang lain,” jelas Djoko.

(gun/dnl)
Rabu, 09/06/2010 15:59 WIB
Pemerintah Terbitkan Daftar Negatif Investasi Baru
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) baru yang tertuang dalam Perpres No.36 Tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

Dalam lampiran Perpres ini, pemerintah mengatur batasan kepemilikan saham investor asing pada 8 sektor usaha.

“Bagi penanaman modal yang surat persetujuannya diperoleh perusahaan sebelum terbitnya Perpres ini, maka ketentuan DNI mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tidak diberlakukan, kecuali ketentuan dari DNI baru lebih menentukan,” tutur Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan dalam jumpa pers di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Sektor-sektor baru yang diatur adalah:
Sektor perindustrian di bidang usaha industri siklamat dan sakarin sebelumnya tertutup untuk asing, menjadi terbuka dengan perizinan khusus
Sektor pekerjaan umum di bidang usaha jasa konstruksi kepemilikan modal asing meningkat dari maksimal 55% menjadi maksimal 67%
Sektor kebudayaan dan pariwisata di bidang teknis film (seperti studio pengambilan gambar film, laboratorium film, sarana pengisian suara film, sarana percetakan dan/atau penggadaan film) menjadi terbuka untuk asing maksimal 49%.
Sektor kesehatan di bidang usaha pelayanan rumah sakit spesialistik, klinik kedokteran spesialis, jasa pelayanan penunjang kesehatan atau laboratorium klinik, dan klnik medikal check up. Kepemilikan asing meningkat dari maksimal 65% menjadi maksimal 67%, dan lokasi kegiatannya bisa dilakukan di seluruh Indonesia.
Sektor kelistrikan di bidang usaha pembangkit tenaga listrik 1 sampai 10 MW dapat dilakukan dalam bentuk kemitraan. Kalau di atas 10 MW maksimal 95%.
Sektor pertanian di bidang budidaya tanaman pangan pokok seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, dan ubi jalar dengan luas lebih dari 25 Ha, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Ini sesuai UU NO.41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Sektor komunikasi dan informatika di bidang usaha:
Penyelenggaraan pos dipersyaratkan memiliki perizinan khusus dan modal asing maksimal 49% sesuai UU No.38 tahun 2009 tentang Pos
Penyedia, pengelola (pengoperasian dan penyewaan).
Penyedia data konstruksi untuk BTS diperuntukkan kepemilikan modal dalam negeri 100%.
(dnl/qom)

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: