Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Juli 21, 2017

bukan right issues, bukan isyu, bukan spekulasi, ini bumi :P

Filed under: BURSA bumi — bumi2009fans @ 12:22 am

 

 

ets-small

MENJADI MISKIN kok diajak

MENJADI SERAKAH, kok mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.com – Periode perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah berakhir pada 20 Juli 2017.

Hasilnya, investor ritel tampak kurang berminat dalam melakukan subscribe atas haknya. Sumber KONTAN dari dua broker mengkonfirmasi hal tersebut.

“Kalau kami perhatikan, selama lima hari ini investor ritel jarang yang melakukan subscribed,” ujar sumber tersebut, Kamis (20/7/2017).

Seperti diketahui, perdagangan HMETD BUMI berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 14 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2017. (Baca: Rencana “Rights Issue” Rp 26 Triliun BUMI Berlanjut, Ini Rinciannya)

Ia menambahkan, bukan hanya investor ritel, investor institusi pun jarang yang mengeksekusi haknya.

Sumber KONTAN dari broker lain mengatakan, investor ritel lebih baik terdilusi daripada merugi karena ikut serta rights issue BUMI.

Pasalnya, rights issue BUMI menggunakan harga pelaksanaan yang jauh berada di atas harga pasar.

Harga pelaksanaan rights issue BUMI berada pada level Rp 926 per saham. Sementara, harga saham BUMI di pasar saat ini berada pada level Rp 344 per saham.

“Kalau masih yakin saham BUMI bisa naik, lebih baik beli di pasar, murah cuma Rp 344 per saham,” jelasnya.

Dileep Srivastava, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI mengaku, pihaknya belum bisa mengkonfirmasi pihak mana saja yang mengeksekusi haknya.

Menurut dia. datanya baru bisa diketahui pada Jumat (21/7/2017). “Yang pasti, semua issue tersebut fully underwritten,” ujar Dileep.

Artinya, sisa saham yang tidak di-subscribed, semuanya akan diserap oleh kreditur yang berhak melalui pembeli siaga pada level harga Rp 926,16 per saham.

Sebagai informasi, aksi korporasi BUMI ini sejatinya merupakan bagian dari kesepakatan perseroan dengan para krediturnya.

Seluruh penggunaan dana akan langsung digunakan untuk melunasi kewajiban utang yang mencapai Rp 35 triliun. (Dityasa H Forddanta)

whispering

 

JAKARTA kontan. PT Bumi Resources Tbk bakal segera mengeksekusi rencana rights issue. Peminat atau investor yang masih memgang saham BUMI juga terbilang masih banyak.

Sekadar mengingatkan, ini detail jadwal rights issue BUMI.

– Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Juli 2017

– Ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 10 Juli 2017

– Cum HMETD di pasar Tunai: 12 Juli 2017

– Ex HMETD di pasar tunai: 13 Juli 2017

– Recording date: 12 Juli 2017

-Periode distribusi HMETD: 13 Juli 2017

– Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 14 Juli 2017

– Periode perdagangan HMETD 14-20 Juli 2017

– Periode pelaksanaan HMETD: 14-20 Juli 2017

– Periode penyerahan efek: 18-24 Juli 2017

– Tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan: 24 Juli 2017

– Tanggal penjatahan efek tambahan: 25 Juli 2017

– Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham tambahan yang tidak memperoleh penjatahan: 27 Juli 2017

 

Utang segar Rp 35,07 triliun

Sesuai rencana, perusahaan milik Grup Bakrie ini akan menerbitkan 28,7 miliar saham seri A dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 78 HMETD Seri A. Setiap satu HMETD Seri A berhak membeli satu saham baru Seri B, dengan harga pelaksanaan Rp 926,16 per saham. Sehingga nilainya mencapai US$ 2,01 miliar atau setara dengan Rp 26,62 triliun.

Bersamaan dengan itu, BUMI juga akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK). Sebelumnya, jumlah OWK yang diterbitkan sebesar 9,1 miliar unit di harga Rp 926,16. Namun, karena OWK ini akan diterbitkan tanpa warkat alias scripless, maka sesuai saran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BUMI mengubah harga OWK menjadi Rp 1 per saham.

Namun, perubahan harga ini tidak berdampak pada banyaknya jumlah saham atau harga yang dikonversi menjadi saham nantinya. Jumlah unit OWK yang diterbitkan naik menjadi 8,45 triliun unit. Sehingga, jumlah penerbitan OWK akan sama dengan total utang yang harus dibayar sebesar Rp 8,45 triliun atau US$ 639 juta.

Dengan begitu, nilai total aksi korporasi perusahaan batubara ini tak berubah, yakni Rp 35,07 triliun.

Menyesuaikan dengan perubahan ini, rasio HMETD seri B pun diubah. Sebelumya, setiap 100 saham akan memperoleh 25 HMETD Seri B. Namun, kini tiap 100 saham akan memperoleh 23,08 HMETD Seri B yang bisa ditukarkan menjadi OWK dengan harga Rp 1.

Nah, nantinya, OWK ini wajib dikonversikan menjadi saham biasa Seri B dengan harga konversi yang telah ditentukan. Di tahun pertama dan tahun kedua, harga konversi diberikan 30% lebih premium dari harga referensi yang sebesar Rp 926,16.

Sehingga, dalam tahun pertama dan kedua itu, harga konversinya Rp 1.204,01 untuk setiap saham baru yang diterbitkan. Namun, pada tahun ketiga hingga tahun ke tujuh, harga konversi untuk saham baru yang diterbitkan adalah sebesar Rp 926,16 atau harga rata-rata saham BUMI selama enam bulan terakhir, dipilih mana yang lebih rendah..

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Berita tentang tenggat waktu PT Bumi Resources Tbk. untuk mengeksekusi rencana penerbitan saham baru serta PT Adaro Energy Tbk. yang membuka peluang akuisisi lahan tambang batubara menjadi topik beberapa media nasional hari ini, Rabu (14/6/2017).

Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional:

Waktu BUMI Tinggal 17 Hari. Tenggat waktu yang dimiliki PT Bumi Resources Tbk. untuk bisa mengeksekusi rencana penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) tersisa 17 hari lagi. (Bisnis Indonesia)

4 Anak BUMN IPO Semester II. Sejumlah anak usaha BUMN disiapkan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham di Bursa Efek Indonesia pada semester II/2017 setelah sepanjang 6 bulan pertama 2017 tidak ada satupun entitas anak BUMN yang masuk ke pasar. (Bisnis Indonesia)

BOGA Perluas Cakupan Pasar. PT Bintang Oto Global Tbk. mengungkapkan akan memperluas cakupan operasi dan lini usaha guna menggenjot pertumbuhan pendapatan pada tahun ini yang dipatok 15%-20%. (Bisnis Indonesia)

Japfa Kembali Terbitkan Surat Utang Global US$100 Juta. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) kembali menerbitkan surat utang global senilai US$100 juta. Surat utang tersebut akan dikonsolidasikan dengan surat utang sebelumnya yang sebesar US$150 juta, yang terbit pada Maret 2017 dan jatuh tempo pada 2022. (Investor Daily)

Adaro Tawarkan Tambang ke PLN. PT Adaro Energy Tbk. membuka peluang ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengakuisisi lahan tambang batubara mulut tambang miliknya di Kalimantan Timur. (Kontan)

whispering

JAKARTA kontan. Overhang atas pergerakan harga saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berlanjut. Hal ini menyusul belum diperolehnya izin efektif rights issue perusahaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, izin efektif aksi korporasi tersebut ditargetkan bisa diperoleh pekan lalu. Namun, surat sakti yang bisa membuat rights issue melenggang tak kunjung turun.

BACA JUGA :
BUMI belum dapat izin efektif dari OJK
Ini kata OJK soal izin rights issue BUMI
“Masih proses, kami harap, pekan ini (izin efektif) bisa diperoleh,” ujar Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI kepada KONTAN, Jumat (2/6).

Ia enggan merinci alasan belum diperolehnya izin efektif. Namun, teknis rights issue BUMI sangat kompleks.

Bahkan, sebelumnya BUMI sempat berkonsultasi dengan pihak KSEI terkait penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang menjadi bagian dari rights issue tersebut.

Berdasarkan konsultasi itu, BUMI memutuskan untuk mengubah harga OWK menjadi Rp 1 per saham. Sebelumnya, jumlah OWK yang diterbitkan sebesar 9,1 miliar unit di harga Rp 926,16. Alasannya, karena OWK ini akan diterbitkan tanpa warkat alias scripless.

Jumlah unit OWK yang diterbitkan pun naik menjadi 8,45 triliun unit. Sehingga, jumlah penerbitan OWK akan sama dengan total utang yang harus dibayar sebesar Rp 8,45 triliun atau US$ 639 juta.

Rasio HMETD seri B pun diubah. Sebelumnya, setiap 100 saham akan memperoleh 25 HMETD Seri B. Namun, kini tiap 100 saham akan memperoleh 23,08 HMETD Seri B yang bisa ditukarkan menjadi OWK dengan harga Rp 1.

“Jadi, belum diterbitkannya izin efektif murni karena masalah prosedural dan formalitas belaka,” jelas Dileep.

Ia menambahkan, pemegang saham tidak perlu khawatir. Mereka bisa berpegang pada bulatnya suara aksi korporasi BUMI, terutama suara dari para kreditur.

Sebelumnya, Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan, izin efektif ini belum diberikan lantaran dokumen rights issue BUMI belum lengkap. “Masih ada dokumen yang masih perlu dilengkapi oleh BUMI,” ujarnya kepada KONTAN.

Ia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai dokumen yang dimaksud. Manajemen BUMI sendiri masih yakin, perusahaan bisa memperoleh izin efektif dari OJK pada pekan depan.

“Struktur rights issue BUMI memang agak kompleks, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk memproses transaksi penawaran rights issue ini,” ujar Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI.

spiral

JP: Indonesia’s largest thermal coal miner, PT Bumi Resources, is likely to see its rights issue plan delayed as the Financial Services Authority (OJK) has yet to issue approval, as previously expected.

“As Bumi’s rights issue structure is rather complex and novel, it needs more time possibly to process this rights offering transaction,” Bumi corporate secretary Dileep Srivastava told The Jakarta Post on Friday. “[It’s] just procedural issues and in process, may take a week or more.”

Under its debt-restructuring plan, Bumi will convert its US$1.9 billion debt into equity at Rp 926 (7 US cents) per share.

Meanwhile, another $639 million debt will be covered with convertible bonds, technically known as mandatory convertible bonds (MCB) in scripless form. With an annual coupon rate of 6 percent and a maturity period of seven years, the MCBs will be available at Rp 1.

The equities and bonds will be issued with preemptive rights to purchase securities (HMETD) for existing shareholders. The trading for the rights is scheduled for June 12 to 16.

At present, private investment company Long Haul Holdings Ltd, owned by local politician Aburizal Bakrie, holds a majority stake of 30.11 percent in Bumi.

“Post-restructuring, assuming there is no subscription by any existing shareholders, we take that Long Haul Holding’s shares can come down to around 17 until 18 percent,” Dileep previously said. (ags)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menggelar penawaran umum terbatas V atau rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada tahun ini.

Dalam penjelasan perseroan di keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Jumat (12/5/2017), pemegang saham yang memiliki 100 saham (1 lot) akan memperoleh 78 HMETD seri A atau saham baru.

Jumlah saham dalam pelaksanaan rights issue itu sekitar 28,75 miliar saham. Harga pelaksanaan rights issue tersebut sekitar Rp 926,16 per saham. Jadi total dana hasil pelaksanaan rights issue sekitar Rp 26,62 triliun.

“Setiap investor memiliki 100 saham yang punya hak prempetive pembelian untuk 78 saham baru lewat rights issue,” ujar Dileep dalam pesan singkatnya.

Dalam pelaksanaan rights issue ini, perseroan juga menggelar obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds). Sebelumnya setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 25 HMETD seri B. Setiap 1 HMETD seri B ini berhak membeli 1 unit OWK dengan harga pelaksanaan RP 926,16.

Namun, perseroan akhirnya memutuskan menerbitkan OWK dalam bentuk tanpa warkat (scripless). Perseroan juga telah melakukan diskusi lebih lanjut dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait mekanisme distribusi scripless dari OWK Perseroan.

KSEI meminta perseroan mengubah nilai denominasi yang awalnya sebesar Rp 926,16 menjadi denominasi Rp 1 per unit. Ini agar sesuai dengan sistem KSEI yang tersedia sekarang.

Oleh karena itu, setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 23.089 HMETD seri B. Setiap 1 HMETD seri B berhak untuk membeli 1 unit OWK dengan harga pelaksanaan Rp 1 yang diterbitkan dengan denominasi Rp 1 per unit. Total nilainya Rp 8,45 triliun. OWK itu diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless).

“Setiap 100 saham yang memiliki hak prempetive memiliki rights issue untuk membeli 23.089 unit MCB (mandatory convertible bond) seharga Rp 1 per unit MCB,” ujar dia.

MCB ini memiliki konvertibilitas terbatas selama 7 tahun berdasarkan kesepakatan dalam pengadilan yang menyetuji rencana komposisi utang. Pencatatan obligasi wajib konversi pada 26 Mei 2017.

Dalam penjelasannya ke BEI, OWK wajib dikonversikan menjadi saham biasa seri B dengan harga konversi sebesar Rp 1.204 untuk setiap saham baru yang diterbitkan pada tahun pertama dan kedua.

Kemudian pada tahun ketiga, harga konversi untuk setiap saham baru yang diterbitkan dengan perhitungan Rp 926,16, harga rata-rata saham perseroan selama enam bulan terakhir sebelum hari pertama tahun ketiga, mana yang lebih rendah. Demikian hingga tahun kelima.

Analis PT First Asia Capital David Sutyanto menuturkan, aksi korporasi PT Bumi Resources Tbk selama sesuai peraturan maka tidak menjadi masalah. “Dengan mereka berdiskusi dengan KSEI jadi mereka juga berusaha penuhi aturan,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Terkait harga rights issue, David menilai, pelaku pasar akan cenderung memilih beli saham PT Bumi Resources di pasar reguler. David menuturkan, rights issue PT Bumi Resources Tbk juga akan menarik pelaku pasar. “Ini juga laku. Krediturnya pada pindah utang ke saham. Kalau pelaku pasar atau publik lebih memilih di pasar reguler,” kata dia.

Ia pun merekomendasikan trading buy untuk saham PT Bumi Resources Tbk di kisaran Rp 300-Rp 400 per saham. Pada sesi pertama perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk naik 5,49 persen ke level harga Rp 346 per saham. Total frekuensi 6.648 kali dengan nilai Rp 128 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Setiap investor yang memiliki satu lot saham PT Bumi Resources Tbk. bisa membeli 78 saham baru dalam rights issue yang diterbitkan perseroan sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Direktur & Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengungkapkan perhitungan hak memesan kembali atau rights preemptive untuk rights issue adalah 78 saham baru per 100 saham yang ada (per satu 1 lot).

Saham BUMI yang beredar saat ini sebanyak 36,627 miliar saham dan akan menjadi 28,75 miliar saham usai rights issue di harga penawaran umum terbatas sebesar Rp926,16 per saham.

“Setiap 100 saham yang ada memiliki hak preemptive untuk membeli 78 saham baru yang diterbitkan melalui rights issue,” katanya dalam pesan singkat pada Rabu malam (10/5/2017).

Dia menambahkan berkaitan dengan penerbitan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds/MCB), patokan harga sebesar Rp1 per unit MCB. Adapun, unit MCB yang ditawarkan sebanyak 8,45 triliun unit MCB.

“Setiap 100 saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli 23.089 unit MCB seharga Rp1 per unit MCB,” ujarnya.

Dileep menambahkan MCB memiliki konvertibilitas terbatas selama tenor 7 tahun berdasarkan formula yang disepakati di pengadilan yang menyetujui rencana komposisi utang.

Dia menilai MCB harus dipandang sebagai hak yang diberikan oleh perusahaan untuk menghadirkan pemegang saham utuk mencegah dilusi saham mereka pada masa mendatang. Adapun, tanggal pencatatan hak obligasi wajib konversi saat ini adalah 26 Mei 2017.

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin, Selasa (7/2/2017), telah merestui perseroan untuk menerbitkan saham baru (rights issue) serta menerbitkan obligasi konversi (mandatory convertible bonds/MCB), untuk penyelesaian utang.

“Agenda RUPSLB yang mengusulkan penerbitan saham baru sudah disetujui oleh pemegang saham (sebanyak 99,96 persen). Ini merupakan tindak lanjut dari proses PKPU,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resource, Dileep Srivastava, ditemui wartawan seusai rapat.

Jika dikonversi ke rupiah, saham baru yang akan diterbitkan ditambah dengan MCB mencapai angka Rp 34,5 triliun (kurs 13.300). Jumlah saham baru yang akan diterbitkan mencapai 37,8 miliar lembar saham.

Dileep menjelaskan, RUPSLB telah mencapai kuorum dengan dihadiri sebanyak 58-59 persen, di mana syarat minimal rapat adalah dihadiri 50 persen ditambah satu persen pemegang saham.

Rapat menyetujui penyelesaian utang dengan dua skema. Pertama, yaitu rights issue sebesar 1,99 miliar dollar AS. Kedua, penerbitan MCB sebesar 639 juta dollar AS, yang merupakan bentuk lain dari ekuitas.

“MCB dapat ditukar menjadi saham dalam jangka waktu 7 tahun. Harga penukaran MCB Rp 926 per saham,” kata Dileep.

Penerbitan saham baru dan MCB rencananya akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini, sekitar bulan Juli 2017.

Saat ini, perusahaan milik Grup Bakrie itu tengah menyelesaikan proses audit laporan keuangan tahun 2016.

“Setelah laporan keuangan selesai pada Maret 2017, kami akan menyiapkan prospektus rights issue. Kemudian kami akan mengikuti tahap-tahapan untuk menerbitkan saham baru,” imbuh Dileep.

Selain menyetujui penerbitan saham baru dan MCB, rapat kemarin juga menyetujui beberapa hal, di antaranya, belum adanya pembagian dividen kepada semua pemegang saham karena BUMI masih membukukan rugi bersih 2,1 miliar dollar AS.

Rapat juga menyetujui belum adanya perubahan direksi dan perseroan, serta tidak menggaji jajaran direksi periode 2012-2015.

 ets-small

JAKARTA – Lantaran terjadi peningkatan harga kumulatif yang cukup tinggi pada saham PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memutuskan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan saham BRMS.

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Irvan Susandy mengatakan, informasi terakhir yang dipublikasikan emiten adalah pada 11 Januari 2017. Dalam keterangannya, Bui Resources melaporkan aktivitas eksplorasi bulanannya.

“Sehubungan dengan terjadinya UMA atas Saham BRMS perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” imbuhnya seperti dilansir dari keterangan tertulis di BEI.

Selain itu, BEI juga meminta mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Meski demikian, pengumuman UMA ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal.

(mrt)

Britama.com – Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD dan menerbitkan saham baru sebanyak 37.882.406.301 lembar.

Saham baru akan diterbitkan dalam proses penawaran umum terbatas perseroan dan pelaksanaan obligasi wajib konversi oleh para pemegang sahamnya. Jumlah dana yang dihasilkan dari aksi korporasi ini diperkirakan Rp35,1 triliun.

RUPSLB akan dilakukan pada 7 Februari 2017. Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsi atas saham baru akan mengalami dilusi kurang lebih 50,8%.

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), akan menggelar rights issue senilai Rp26,9 triliun dengan efek dilusi saham publik mencapai 80%.

Untuk memenuhi keputusan pengadilan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), manajemen BUMI akan menerbitkan saham baru melalui mekanisme rights issue. Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) itu maksimum digelar Juni 2017.

Direktur Keuangan Bumi Resources Andrew Christopher Becham menuturkan harga eksekusi rights issue Rp926,16 per lembar, sesuai konversi utang. Perseroan akan menerbitkan 29,1 miliar lembar saham baru dalam rights issue tersebut.

Konversi total utang dan klaim vendor sebesar US$1,99 miliar menjadi saham. Nilai ekuitas aset bersih yang dihitung perseroan mencapai US$4,6 miliar, harga konversi ditetapkan Rp926,16 per lembar, dengan kurs Rp13.235 per dolar AS.

“Publik bisa menyerap saham baru, tapi bila tidak, mereka akan terdilusi sekitar 80%,” katanya dalam paparan publik, Kamis (8/12/2016).

Saat ini, jumlah saham BUMI mencapai 36,6 miliar lembar. Setelah penerbitan saham baru, jumlah ekuitas bumi mencapai 65,7 miliar lembar.

Manajemen BUMI akan mengantongi dana dari rights issue senilai Rp26,9 triliun. Jika dihitung dari kapitalisasi pasar saham BUMI per Selasa (6/12/2016), mencapai Rp11,1 triliun, market capitalizationsaham BUMI secara teoretis mencapai Rp38 triliun.

“Nilai teoretis saham BUMI saat itu Rp580 per lembar. Jika publik ingin menyerap rights issue, dananya akan digunakan untuk membayar utang. Jika tidak, lender akan menyerap sisa saham seluruhnya sebagai konversi,” kata dia.

Kreditur nantinya berpotensi menjadi pemegang saham terbesar BUMI. Kreditur juga akan menempatkan jajaran manajemen, yakni tiga direksi dan tiga komisaris baru.

whispering

BUMI : Dengan Tegas Kami Tolak Spekulasi Media
Rabu, 26 Mei 2010 – 17:17 wib
Candra Setya Santoso – Okezone

JAKARTA – Rencana PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk menerbitkan penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (tanpa HMETD/nonpreemptive rights) ternyata tidak hanya isapan jempol semata.

Aksi korporasi tersebut, yang kabarnya bernilai Rp4-Rp5 triliun, akan dianggarkan untuk membayar utang sebanyak USD1 miliar tahun ini. Tercatat, total utang perseroan saat ini mencapai USD3,4 miliar.

“Ada kemungkinan kita mengeluarkan maksimal 10 persen, seperti dalam ketentuan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan),” kata Direktur Utama Bumi Ari Saptari Hudaya usai RUPST ENRG, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (26/5/2010).

Total utang perseroan saat ini mencapai USD3,4 miliar. Tahun ini, rencananya emiten berkode BUMI itu akan melunasi utangnya sebanyak USD1 miliar dengan dana dari penawaran umum terbatas tanpa HMETD tadi. Namun sayang, dirinya enggan menyebutkan besaran dana yang bisa didapat dari aksi korporasi melepas 10 persen saham tersebut. “Belum tahu,” katanya singkat.

Sebelumnya, perseroan berniat kembali menerbitkan saham non-preemptive dan mengajukannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 24 Juni mendatang.

“Kami menyerahkan agenda kemarin ke regulator. Pada dasarnya, ini adalah langkah pertama dalam serangkaian debtcutting bergerak yang berlangsung selama 12 bulan ke depan, seperti yang telah kita sebelumnya umumkan ke pasar dan masyarakat luas,” kata Senior Vice President dan Investor Relations Dileep Srivastava.

Sesuai ketentuan, saham non-preemptive memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan saham baru maksimal 10 persen dari total saham perusahaan dengan harga rata-rata perdagangan 25 hari sebelumnya dari harga penutupan sebelum tanggal pengumuman.

“Kami dengan tegas menolak spekulasi media yang semakin liar terhadap adanya penerbitan right issue yang akan dilakukan perusahaan ke depan. Kami tidak pernah memiliki rencana tersebut juga tidak ada suatu maksud untuk melakukannya,” tambah Dileep.(adn)(rhs)

25/05/2010 – 09:51
Ajukan ‘Non Preemptive Issue’, ‘Buy’ BUMI

(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengundur pelaksanaan RUSPLB menjadi 24 Juni 2010 dari rencana sebelumnya 22 Juni 2010, dengan salah satu agendanya untuk meminta persetujuan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau non preemptive issue.

Manajemen juga membantah rumor yang beredar di pasar yang menyebutkan BUMI akan melakukan rights issue. Sementara itu, BUMI melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) menawar 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) senilai US$400 juta, lebih rendah dari yang diajukan NTT US$444 juta. Eksekusi terhadap divestasi 7% saham NTT diperkirakan dijadwalkan pada minggu depan.

Berdasarkan catatan Samuel Securities, mengikuti peraturan Bapepam maka jumlah maksimal saham yang dapat diterbitkan melalui non preemptive issue sebanyak 1,94 miliar lembar atau 10% dari jumlah saham beredar. Harga pelaksanaan non preemptive issue minimal Rp2,328 per saham (premium

30,7% dari penutupan kemarin), berdasarkan harga rata-rata tertimbang saham BUMI di pasar reguler selama 25 hari. “Kami merekomendasikan buy untuk saham BUMI,” ujar Samuel. [cms]

handle is hein.journals/hlr42 and id is 242

Better than bailouts?
Preemptive rights issues for banks
By John Schroy, on April 9th, 2009

In March 2009, HSBC PLC strengthened its finances by making a preemptive rights offering of new equity. The bank quickly raised $18.5 billion dollars.

Unlike Citibank, Bank of America, and other giant US banks, HSBC did not have to sell its soul to the government to stay in business.

HSBC had the good fortune to be headquartered in the UK and to have much of its investor base in Europe and other countries where preemptive rights are the law and the customary way to raise capital.

The hidden beauty of preemptive rights
Some countries, including the United Kingdom, insist that companies give shareholders the preemptive right to subscribe to a new issue of the same class of stock that they own, in proportion to their holdings. If shareholders do not wish to subscribe, they may sell their rights to others on the stock exchange.

Often, to encourage shareholders to exercise their subscription rights, the issuer will offer the new shares at a discount from current market value. In the case of HSBC the discount was 40% — which virtually forced the issue to be taken up.

HSBC at Canary Wharf, London
Preemptive rights are advantageous to stockholders that don’t want to see their equity diluted by a board that might be too inclined to issue stock to take over other companies, or to hand out stock options that provide extra remuneration to management.

Companies with conservative ownership, looking to the long-term, find preemptive rights useful because a rights issue at a substantial discount from market, effectively frees the company from expensive and intrusive investment bankers.

Who hates preemptive rights and why
The mortal enemies of preemptive rights issues are investment bankers and fund managers.

The reasons are obvious:

Once a company has a wide distribution of its stock traded on an exchange, it can raise additional capital simply by declaring an issue of preemptive rights at a substantial discount.

Investors are virtually forced to either take up their rights, or sell them on the exchange to someone else who will take up the rights.

Sometimes the services of an underwriter might be necessary to serve as a standby subscriber, but often, when a company has enough investors and when its stock is actively traded, the company can handle the issue entirely on its own — saving substantial underwriting fees.

Mutual fund managers also often hate preemptive rights, especially when the rights issue is at a big discount. Such discounted issues force fund managers to use cash to exercise the rights at a time when they may not have cash available.

Also, if fund managers are required to sell rights on the exchange, the arbitrage between the theoretical value of the rights and the quoted price may represent a loss for the fund.

US corporations that like to use share issues to acquire other companies without having to explain too much to their own shareholders, find preemptive rights burdensome and an annoyance to their plans for financial engineering.

The dominant role of investment bankers, free-wheeling corporate management, and fund managers in the US capital market, and the silence of ordinary investors and the SEC, has led to rights issues being relatively rare, although such issues are common elsewhere.

Preemptive rights helped HSBC
Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) by Q4 2008, faced similar financial constraints as major US banks in the current deep recession. Prices of its stock were crashing, while the need to raise additional funds was increasing rapidly.

A typical underwriting in the US involves trying to set the price of the offering at the market.

However, with delay in getting documents through the SEC and in building a book of syndicators, as the market engages in wild gyrations, underwriting risks and costs increase.

Furthermore, if investment banks are themselves in trouble, they will be too busy trying to survive to help an issuer trying to raise capital in a falling market.

In contrast, preemptive rights have advantages for those issuers that are free to use the technique.

First, by setting the offering price far below the market, the delicate task of matching offering and market price is avoided;
Second, a heavily discounted rights offering reduces or eliminates the need for investment banks as intermediaries. With capable lawyers and a reliable shareholder base, management can handle the deal by themselves. It doesn’t matter if the investment banking community is busy trying to put out their own fires.
Preemptive rights and Citicorp
Citicorp and the other big US banks should have been aware, well before September 2008, that they had a problem with leverage and that an effective cure would have been to arrange a massive injection of capital.

However, if one is trained to think only in terms a US-type, non-preemptive rights issues at the market, with the standard apparatus of underwriters and book-building, the success of such an issue might indeed seem questionable in mid-year 2008. Especially when the big investment banks were scrambling themselves, trying to resolve their own troubles.

But I suspect that a dramatic preemptive rights issue, say at a discount of 40 or 50% from market, might very well have done the trick — saving those banks that were able to think outside of the cultural box of the US market from the tender mercies of the US Treasury Department.

We’ll never know, of course. Monday morning quarterbacking is not useful.

But looking forward, some traded US corporations that have problems with leverage might benefit from studying the potential benefits of preemptive rights offerings.

What do you think?
Corporate Securities: Common Stock
A corporation is owned by its shareholders, who elect its board of directors to oversee the company. The board in turn appoints senior managers to run the company. A corporation generally issues two types of stock: common and preferred.

If the topic of equity securities is new to you, or you would like a quick review our Stock Basics tutorial is a useful read.

Common Stock
The most common equity security owned by investors is common stock. Common stock shareholders have certain rights that are specified in the corporation’s charter and bylaws. Below is a summary of the rights and privileges enjoyed by the common stockholder:
Stock Certificate: A shareholder has the right to receive one or more certificates as proof of ownership of a stock. Each certificate will state the name of the corporation, the owner’s name and the number of owned shares, plus the names of the transfer agent and the registrar. It is also signed by an authorized corporate officer.
The transfer agent for the company keeps a list of all registered stockholders and cancels old stock certificates while issuing new ones when shares are transferred. The registrar verifies that the company has not issued more shares than authorized by its charter.
Limited Liability: Since a corporation is a separate person according to the law, an individual shareholder generally cannot be held responsible for the company’s debts: if the business fails, shareholders only lose their original investment. If the business thrives, however, the shareholders expect to share in the company’s profits in the form of dividends and in the increased value of company stock, as reflected in the stock price. This limitation of loss to the original amount invested is referred to as limited liability.

Right to Earnings: The shareholder’s most fundamental right (and incentive to purchase the stock!) is the ability to share in the earnings of the company – both through the dividends that might be paid as well as the increase in the value of the stock itself.

Right of Transfer: A shareholder may freely transfer shares by selling them, giving them away or bequeathing them to heirs. An exception to this rule is the shareholder who is an employee of the company and acquires stock directly as part of a compensation package.

Voting Rights: Only common stockholders have voting rights. The number of votes that each shareholder gets is determined by the number of shares he or she owns. A shareholder who owns 1,000 shares will get 1,000 votes. These votes may be cast at the shareholder annual meeting, mailed in by proxy or cast online. Votes are cast on decisions to add members to the board of directors, acquire or merge with other companies, offer stock options to employee benefit packages, and so on.
There are two types of voting rights: cumulative and statutory.

Statutory voting is the standard “one share one vote” counting that governs voting procedures in most corporations. Shareholders may cast one vote per share either for or against a board of director nominee, but may not give more than one vote per nominee.

Cumulative Voting: Unlike statutory voting, where any shareholder with over 50% of the shares has the potential to control the voting outcome, cumulative voting improves minority shareholders’ chances of naming nominees to the board of directors. In general, shareholders are able to weight their votes towards one or more candidates.

Right to Dividends: Remember, common stock does not necessarily pay a specific annual dividend. The board of directors will decide what dividends, if any, are paid to common stockholders. However, if the board does declare a dividend for, say, $.50 per share, a shareholder with 1,000 shares will receive $500 by right. Dividends are usually paid on a quarterly basis and are taxable in the year in which they are received.

Formula 2.2
Here’s a simple formula to keep in mind for calculating yields on common stocks:Current yield  =  Annual dividend/share
Market price/shareFor example, let’s calculate the current yield of a stock that is currently paying a quarterly dividend of $.40 and trading at $44 a share:3.6% yield  =  $.40 x 4
$44

Right of inspection: Stockholders have the right to inspect company books and records, including the minutes of shareholder meetings and the list of stockholders.

Preemptive right: Preemptive right refers to the right of shareholders to maintain a proportional ownership by purchasing newly issued shares of common stock from the company before they are offered to the public. Otherwise, a new issue would dilute the value of their investment.

Stock splits: A company may wish to decrease the price of its stock and make it more marketable. The par value and the market price of the stock are adjusted according to a particular ratio, for example: 2-for-1, 3-for-2, 4-for-3. So, even though the stockholder’s number of shares increases, the absolute value of an investor’s shareholding does not change. This is also referred to as a “forward stock split”.

A company may also perform a reverse stock split. Here, the shareholder will received a decreased number of shares at a higher per-share value. For instance, if a company’s stock is trading at $2 per share, investors may avoid buying shares because they believe the price is too low. To make the price of shares more appealing, the company could issue a reverse stock split at a 1-for-10 ratio. A shareholder with 1,000 shares now owns 100 shares at $20 a piece.

Stock buybacks: A corporation that wants to increase the price of its shares will sometimes buy back shares on the open market. The repurchased stocks, called treasury stock, are put aside as non-voting shares that do not pay a dividend. Since the outstanding stock remaining is reduced in number, the price of the stock goes up.

Stock dividends: Instead of paying dividends to shareholders in cash, a company may elect to pay dividends with additional shares of stock. For example, a stockholder with 1,000 shares of a company that decides to pay a 3% stock dividend will receive an extra 30 shares. (1,000 x .03 = 30) Unlike cash dividends, which are taxable in the year in which they are received, stock dividends are taxable only when they are sold.

Juli 20, 2017

bumi DITEKAN utang melulu, investor :)) … 040610_060717

Filed under: Utang Bumi & Grup — bumi2009fans @ 12:35 am

rose KECIL

catatan rekor harga saham bumi YTD 2016

MENJADI SERAKAH, kok mengada-ada

JAKARTA kontan. Proses rights issue PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih berjalan. Setelah proses itu usai, perusahaan Grup Bakrie tersebut yakin bisa segera bebas dari jerat utang.

“BUMI bakal terbebas dari utang sekitar tiga sampai empat tahun ke depan setelah restrukturisasi berhasil diselesaikan,” ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava kepada KONTAN belum lama ini.

BACA JUGA :
Masa-masa Krusial bagi Bumi Resources
Jangan lupa, catat jadwal rights issue BUMI
Proyeksi ini mempertimbangkan jangka waktu teknis rights issue BUMI. Sesuai rencana, perusahaan milik Grup Bakrie ini akan menerbitkan 28,75 miliar saham seri A dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 78 HMETD Seri A. Setiap satu HMETD Seri A berhak membeli satu saham baru Seri B, dengan harga pelaksanaan Rp 926,16 per saham. Sehingga nilainya mencapai US$ 2,01 miliar atau setara dengan Rp 26,62 triliun.

Bersamaan dengan itu, BUMI juga akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK). Sebelumnya, jumlah OWK yang diterbitkan sebesar 9,1 miliar unit di harga Rp 926,16. Namun, karena OWK ini akan diterbitkan tanpa warkat alias scripless, BUMI mengubah harga OWK menjadi Rp 1 per saham.

Menyesuaikan dengan perubahan ini, rasio HMETD seri B pun diubah. Sebelumya, setiap 100 saham akan memperoleh 25 HMETD Seri B. Namun, kini tiap 100 saham akan memperoleh 23,08 HMETD Seri B yang bisa ditukarkan menjadi OWK dengan harga Rp 1.

Nah, nantinya, OWK ini wajib dikonversikan menjadi saham biasa Seri B dengan harga konversi yang telah ditentukan. Di tahun pertama dan tahun kedua, harga konversi diberikan 30% lebih premium dari harga referensi yang sebesar Rp 926,16.

Sehingga, dalam tahun pertama dan kedua itu, harga konversinya Rp 1.204,01 untuk setiap saham baru yang diterbitkan. Namun, pada tahun ketiga hingga tahun ke tujuh, harga konversi untuk saham baru yang diterbitkan adalah sebesar Rp 926,16 atau harga rata-rata saham BUMI selama enam bulan terakhir, dipilih mana yang lebih rendah.

Tentunya, proyeksi tersebut juga tergantung pada kondisi harga batubara global. Hal ini sangat penting dalam menentukan kinerja keuangan BUMI.

Yusuf Ade Winoto, analis Yuanta Sekuritas Indonesia mengatakan, BUMI sejatinya memiliki fundamental yang baik. BUMI merupakan emiten batubara dengan produksi batubara terbesar dibanding emiten lainnya.

Valuasi saham BUMI juga menarik. Ditengah besarnya BUMI, valuasi sahamnya hanya setara dengan price earning ratio (PER) 4,6 kali. Bandingkan dengan PER PT Adaro energy Tbk (ADRO) dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) yang sebesar 9,1 kali dan 8,7 kali. “Sayangnya, BUMI datang dengan bagasi yang penuh dengan utang,” ujar Yusuf dalam riset 11 Juli lalu.

Bukan hanya utang. Kepercayaan investor kepada BUMI juga sudah jauh berkurang. Untuk kasus ini, sepertinya sudah bisa sedikit ditangani seiring dengan kehadiran jajaran komisaris dan direksi baru yang mewakili sejumlah kreditur. “BUMI kedepannya harus lebih konsisten dalam menjaga performa keuangan dan operasional bisnisnya. Ini menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor kepada BUMI,” jelas Yusuf.

ets-small

JAKARTA kontan. Pasar modal domestik diyakini masih bergerak dalam tren bullish hingga akhir tahun nanti. Seiring hal tersebut, harga saham emiten grup konglomerasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi terus bertumbuh.

Sejak awal tahun hingga kemarin atau year to date (ytd), saham grup konglomerasi memang bergerak positif. Rata-rata harga saham delapan grup konglomerasi menanjak. Sementara dua grup, yakni Grup Lippo dan Grup MNC, masih menyusut.

Rata-rata harga saham emiten Grup Barito tercatat naik paling tinggi, yakni mencapai 65,29% sejak awal tahun atau year to date (ytd). Kenaikan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata laju harga saham dua emiten Grup Barito, yakni PT Barito Pacific Tbk yang naik sekitar 100% dan saham PT Chandra Asri Tbk naik sekitar 30% (ytd), seirama dengan peningkatan kinerja.

Saham Grup Sinarmas rata-rata naik 29,72% berdasarkan kenaikan harga saham 10 emiten grup ini. Sementara harga rata-rata 13 emiten Grup Lippo turun 14,84% sejak awal tahun.

Pertumbuhan saham emiten grup konglomerasi turut mendorong pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski kemarin turun 0,69% menjadi 5.825,05, IHSG masih naik 9,97% dihitung sejak awal tahun.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menyebut, kenaikan maupun penurunan harga saham emiten grup konglomerasi tak terlepas dari faktor sentimen sektoral. Misal, kinerja sektor keuangan membaik sehingga mendorong harga saham grup konglomerasi yang memiliki emiten di sektor perbankan.

Contoh Grup Panin. Mayoritas harga saham anggotanya yakni PNBN, PNIN, PNLF, PNBS dan AMAG, naik hingga double digit. Hanya PANS yang membukukan penurunah harga saham di antara emiten Grup Panin.

Sementara Grup Djarum yang mengandalkan BBCA juga menunjukkan tren positif. “Kinerja sektor keuangan positif ditunjang efek investment grade, ekspansi kredit yang double digit dan membaiknya non performing loan (NPL),” ungkap Hans kepada KONTAN, Rabu (4/7).

Sementara sektor properti masih tiarap. Hal inilah yang menyebabkan pergerakan harga saham emiten properti jadi terseok-seok. Menurut Hans, produk properti saat ini mahal (overvalued), sementara daya beli masyarakat masih rendah. “Daya beli masyarakat tidak cukup, data menunjukkan lebih dari 70% pembelian properti melalui kredit atau mencicil,” ujar dia.

Dia menilai, kencenderungan investor masuk ke suatu saham dengan pertimbangan konglomerasi sudah rendah. Pada periode 1998 hingga 2000, tren investor membeli saham dengan melihat latar belakang konglomerasi masih cukup besar. “Saat ini orang tidak melihat grup, tapi sentimen sektoral yang paling mempengaruhi,” terang Hans.

Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada mengemukakan hal senada. Faktor fundamental dari emiten memegang pengaruh besar. Selain itu, pemberitaan positif maupun negatif atas emiten tersebut juga mempengaruhi. “Ini jadi pertimbangan pasar,” ujar Reza.

Dia menambahkan, saham emiten Grup Salim saat ini tumbuh ditunjang oleh produk yang telah menguasai pasar. Selain dengan pertimbangan sektor konsumer saat ini masih positif di pasar. Kenaikan harga saham DNET misalnya, mencapai 123,64% (ytd). “Saham ICBP dan INDF masih menjadi motor penggerak grup ini,” kata Reza.

Sementara saham emiten Grup Bakrie masih ditopang oleh pertumbuhan sang ikon, yakni BUMI, yang akan menggelar rights issue.

Adapun prospek saham Grup MNC dinilai masih positif. Namun pemberitaan tokoh sentral Grup MNC, Hary Tanoesoedibjo, yang terjerat perkara hukum, menjadi sentimen negatif. “Berita negatif tersebut menutupi berita positif lainnya,” ujar Reza.

Tapi Hans menyatakan, perkara hukum yang menimpa Hary Tanoesudibjo saat ini tidak berpengaruh signifikan. Selain bukan kasus besar, masih banyak tokoh MNC saat ini yang memegang peran. “Meskipun secara umum industri media saat ini sedang mencari modelnya,” kata dia.

 

ets-small

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyambut Tahun Ayam Api, investor yang mendekap saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) memperoleh angpao besar.

Maklum, dalam tujuh bulan terakhir, harga saham BUMI naik hingga lebih dari 10 kali lipat.

Setelah terus-terusan reli, harga saham BUMI akhirnya menembus posisi Rp 500 per saham. Pada perdagangan hari ini, Jumat (27/1/2017) lalu, harga saham BUMI ditutup di posisi Rp 505 per saham.

Dengan begitu, saham BUMI kini memasuki kelompok harga saham Rp 500-Rp 2.000 per saham dengan fraksi harga Rp 5 per saham.

Bukan cuma harga yang naik tinggi. Transaksi saham BUMI juga meningkat drastis. Saban hari, nilai transaksi perdagangan saham BUMI mencapai ratusan miliar rupiah.

Jika dihitung selama sebulan terakhir, nilai transaksi perdagangan saham BUMI mencapai Rp 8,1 triliun. Tidak salah jika pelaku pasar menyebut saham BUMI kembali menyandang julukan saham sejuta umat.

Padahal, sejak Juli 2015 hingga Juni 2016, harga saham BUMI tiarap di harga Rp 50 per saham. Malah, di pasar negosiasi, saham bumi diperdagangkan dengan harga di bawah 50 perak. Perdagangan saham BUMI juga sepi sejak harganya terdampar di Rp 50 per saham. Dalam sehari, nilai trasaksi perdagangan saham BUMI hanya ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah.

Jauh-jauh hari sebelum anjlok di titik terendah, BUMI memang menjadi saham sejuta umat lantaran peminat bejibun.

Transaksi perdagangan saham BUMI tak pernah sepi. Sebelum merosot, harga saham BUMI pada lima tahun lalu masih di kisaran Rp 2.500 per saham.

Tentu, saham BUMI tidak anjlok begitu saja menjadi gocap tanpa alasan. Isu paling utama pada saat itu adalah beban utang yang begitu besar hingga membikin perusahaan kesulitan untuk membayar.

 

Ditambah lagi, harga batubara dunia terus menurun  hingga mencapai titik terendah di kisaran US$ 41 per metrik ton pada Januari 2016.

Nah, arah angin mulai berbalik arah saat tren harga batubara kembali menguat. Pada saat hampir bersamaan, BUMI berhasil menyelesaikan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Pada November tahun lalu, para kreditur BUMI telah menyepakati proposal perdamaian berupa konversi utang menjadi saham.

Melalui tukar guling itu, utang komersial BUMI senilai US$ 4,2 miliar akan berkurang menjadi US$ 1,6 miliar. Beban bunga utang BUMI juga akan berkurang lebih dari US$ 250 juta setiap tahun.

Yang menarik, konversi utang menjadi saham BUMI akan dilakukan di harga Rp 926,16 per saham/.

Dua katalis positif inilah yang mendorong harga saham BUMI naik kencang dan transaksi perdagangan tak pernah sepi dalam beberapa bulan terakhir.

Meskipun, secara fundamental kinerja keuangan BUMI belum benar-benar membaik.

BUMI baru mulai membukukan keuntungan pada September 2016 lalu. Namun, ekuitas BUMI masih tercatat negatif. Jika dihitung, nilai buku per saham alias book value per share BUMI sebesar minus US$ 0,078.

Tanpa adanya restrukturisasi utang dan kenaikan harga batubara, barangkali harga saham BUMI masih anteng di Rp 50 per saham. Transaksi perdagangan juga tak seramai sekarang.

Bisa jadi, tak banyak orang menyangka harga saham BUMI bisa kembali naik hingga mencapai Rp 500 per saham. Hanya sedikit investor yang berani membeli saham BUMI saat harganya masih Rp 50 per saham.

Mereka yang mengakumulasi saham BUMI di harga Rp 50 per saham tentu mendapat angpao dalam jumlah besar dari BUMI.

Salah satunya adalah Lo Kheng Hong. Investor kawakan yang populer dijuluki Warren Buffet Indonesia ini mengaku mengoleksi saham BUMI di harga Rp 50 per saham dalam jumlah banyak.

Tentu, menjadi pertanyaan mengapa pria yang akrab disapa LKH ini mau mengakumulasi saham BUMI saat beban utang begitu besar dan ekuitasnya negatif.

Maklum, Lo dikenal sebagai value investor yang selalu membeli saham berdasarkan fundamental emiten.

Lo mengatakan, pemilihan suatu saham tidak hanya berdasarkan pada rasio harga saham terhadap laba bersih per saham (PER) maupun rasio harga saham terhadap nilai buku per saham (PBV).

Dalam pertimbangannya, investor yang bulan depan genap berusia 58 tahun ini  juga melihat berdasarkan nilai wajar perusahaan tersebut. Menurut Lo, BUMImemiliki cadangan batubara yang terbukti sebanyak 3 miliar ton. “Berapa nilainya?” tanya Lo.

Kalau dihitung berdasarkan harga batubara saat ini di kisaran US$ 80 per metrik ton, nilai cadangan batubara BUMI bisa sebesar US$ 240 miliar.

Jika kita menghitung secara konservatif dengan asumsi harga rata-rata batubara periode 2015-2016 di kisaran US$ 40 per metrik ton, nilai cadangan batubara BUMImasih sebesar US$ 120 miliar.

Menurut Lo, harga pasar saham BUMI Rp 50 per saham jelas salah harga. Sebab, dengan jumlah saham beredar sebanyak 36,6 miliar, nilai perusahaan BUMI hanya sebesar Rp 1,83 triliun.

Dengan asumsi kurs rupiah sebesar  Rp 13.300 per dollar, nilai perusahaan BUMI saat harga sahamnya Rp 50 per saham adalah US$ 137 juta. “Padahal, cadangan batubara BUMI 3 miliar ton. Murah, kan?” kata Lo.

Lalu, berapa sebetulnya nilai perusahaan BUMI? Lo memberikan rumus harga wajar BUMI, yakni harga batubara dikurangi ongkos produksi lalu dikurangi lagi royalti ke pemerintah.

Hasilnya perhitungan tersebut dikalikan dengan cadangan batubara yang BUMI miliki lalu dikurangi utang perusahaan. “Ini perhitungan fundamental,” ujar Lo.

Berdasarkan keterangan manajemen BUMI, Lo bilang, nilai wajar BUMI adalah US$ 4,6 miliar.

Karena itulah, harga saham BUMI Rp 50 per saham merupakan kesalahan pasar dalam menghargai nilai perusahaan BUMI. Makanya, “Sebagai seorang value investor, saya harus membelinya,” ujar Lo.

Sayang Lo enggan menyebutkan jumlah pasti kepemilikan saham BUMI.  Dia hanya mengatakan, kemungkinan ia memiliki saham BUMI terbesar kedua setelah Bakrie.

Yang jelas, Lo dan juga investor saham BUMI lainnya memperoleh angpao besar di Tahun Baru Imlek kali ini.

Reporter: Herry Prasetyo

new-chin-year-dragon-02

Jakarta – Sebanyak sembilan pihak berpotensi masuk sebagai pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terkait rencana perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) perseroan. Di antara para kreditor, China Investment Corporation (CIC) berpeluang menguasai saham paling besar, yakni menjadi 22,6%.

Berdasarkan verifikasi Tim Pengurus Bumi Resources, jumlah kreditor yang mengajukan tagihan sebanyak 162 pihak dengan nilai Rp 135,78 triliun. Dari jumlah tersebut, kreditor konkruen sebanyak 146 pihak dengan nilai Rp 82,92 triliun. Sedangkan kreditor separatis sebanyak 16 pihak dengan nilai Rp 52,85 triliun.

Isi rencana perdamaian salah satunya adalah debt to equity conversion, yaitu sebagian utang Bumi diusulkan ditukar menjadi saham perseroan pada harga Rp 926,16 per saham. Selain itu, perseroan juga mengusulkan penerbitan mandatory convertible bonds (MCB), pemberian employee stock option program (MSOP), dan penerbitan saham kepada kreditor konkuren.

Jika seluruh rencana tersebut dieksekusi, maka komposisi pemegang saham perseroan akan menjadi CIC sebesar 22,6% dari sebelumnya 16,9% dan delapan pihak lain merupakan pemegang saham baru, yang sebelumnya nihil atau belum memiliki saham Bumi.

Mereka adala pemegang senior notes 2016 dengan potensi kepemilikan saham 4,6%, pemegang senior notes 2017 sebesar 10,6%, Credit Suisse selaku pemberi fasilitas pinjaman I sebesar 2%, UBS sebesar 0,8%, Axis Bank sebesar 0,8%, Deutsche Bank 0,7%, Raiffeisen Bank International 1,2%, Credit Suisse selaku pemberi fasilitas pinjaman 2 sebesar 1,6%.

“Transaksi tersebut juga akan membuat kepemilikan publik terdilusi menjadi 55,2% dari sebelumnya 83,1%,” ungkap Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava dalam penjelasan resmi, kemarin.

Dalam klausul restrukturisasi utang dengan skema konversi utang menjadi saham, penerbitan saham baru Bumi Resources akan dilakukan pada atau sebelum 30 Juni 2016. Adapun, pada klausul penerbitan MCB senilai US$ 639 juta, kupon yang ditetapkan sekitar 6% per tahun dan jatuh tempo tujuh tahun sejak tanggal efektif.

Klausul restrukturisasi lain yang disepakati adalah penerbitan contingent value rights (CVR) yang dapat diperdagangkan senilai US$ 100 juta. Instrumen ini akan diterbitkan kepada kreditor new senior secured Bumi Resources. CVR tersebut jatuh tempo lima tahun sejak terbit.

Selanjutnya, terdapat klausul restrukturisasi utang ke China Development Bank (CDB), yang mengusulkan Bumi Resources untuk mengganti 32,24% utang dengan new senior secured facility dan/atau new note 2021 dan sisanya diganti tranche C facility.

Sebelumnya, Bumi telah melunasi sebagian pinjaman Axis sebesar US$ 90 juta. Dana itu berasal dari penjualan anak usahanya. Sisa kewajiban yang masih tersisa kepada Axis Bank sebesar US$ 61,56 juta. Total pinjaman perseroan ke Axis sebesar US$ 142,72 juta.

Saat ini, perseroan masih menunggu putusan pengesahan dari pengadilan pada sidang yang dijadwalkan pada 28 November 2016 atas perdamaian yang telah disetujui dalam rapat kreditor pada 9 November 2016.

Sementara itu, hingga kuartal III-2016, Bumi Resources mencatatkan penjualan batubara sebanyak 64,6 juta ton, meningkat 10,7% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 58,4 juta ton.

Dileep Srivastava mengungkapkan, penjualan Arutmin meningkat sebesar 37,5% menjadi 7,9 juta ton pada kuartal III – 2016 dibandingkan dengan kuartal III – 2015 sebesar 5,7 juta ton. “Sama halnya dengan KPC, penjualan meningkat sebesar 16,2% menjadi 14,8 juta ton di kuartal III 2016 dibandingkan dengan 12,7 juta ton pada kuartal III tahun lalu,” jelas Dileep, baru-baru ini.

Perseroan meningkatkan jumlah batubara yang ditambang sebesar 4,5% menjadi 62,7 juta ton hingga September 2016, dari 60 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Secara khusus, Arutmin meningkatkan jumlah batubara yang ditambang sebesar 43,9% menjadi 8 juta ton pada kuartal – III 2016 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 5,5 juta ton.

Realisasi harga rata-rata perseroan adalah US$ 40,1 per ton dibandingkan dengan tahun lalu US$ 45,7 per ton. Nilai tersebut berkurang sebesear 12,4%, disebabkan oleh kondisi pasar dan pelaksanaan kontrak-kontrak sebelumnya. Namun demikian, harga Jual rata-rata tersebut mulai menunjukkan tren peningkatan sejak kuartal II – 2016.

Biaya kas produksi turun secara tajam menjadi sebesar US$ 26,8 per ton pada semester I – 2016 dibandingkan sebesar US$ 34,6 per ton pada 2014 dan US$ 30,2 per ton di tahun 2015 atau sebesar US$ 7,8 per ton sejak Desember 2014.

Perseroan berharap untuk mampu melebihi target penjualan batubara lebih dari 85 juta ton untuk tahun ini dengan harga jual rata-tata yang lebih tinggi pada kuartal – IV 2016.

 

 

Farid Nurfaizi/MHD

Investor Daily

 

 ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Penyelesaian utang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kepada kreditornya menemui titik terang. Penyelesaian utang perseroan akan dilakukan secara damai dengan kreditornya.

Penyelesaian utang tersebut disampaikan kepada manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterbukaan informasi ke BEI seperti ditulis Selasa (22/11/2016).

Salah satu penyelesaian utang dengan mengkonversi saham menjadi PT Bumi Resources Tbk. Konversi utang BUMI dengan harga Rp 926,16 per saham. Hal itu berdasarkan perhitungan ekuitas bersih US$ 4,6 miliar.

Dalam rencana perjanjian damai juga merestrukturisasi utang dengan menerbitkan mandatory convertible bonds (MCB). MCB itu bertenor 7 tahun dan tidak ada utang bunga yang akan dikonversi menjadi saham perseroan.

Dengan penerbitan saham tersebut maka pemegang saham lama akan memiliki 55,7 persen kepemilikan saham perseroan sehingga dampak dilusi dari penerbitan saham baru itu diperkirakan mencapai 44,3 persen.

Direktur PT Bumi Resources Tbk Dileep Srivastava menuturkan, bila pemegang MCB tidak melaksanakan konversi MCB maka 100 persen pokok utang akan dikonversi menjadi saham perseroan pada harga konversi yang berlaku pada tanggal jatuh tempo MCB (obligasi wajib konversi).

Perseroan juga akan melaksanakan konversi utang dengan menerbitkan saham baru atau rights issue. Rencananya dilakukan pada atau sebelum 30 Juni 2017.

“Penerbitan saham baru akan dilakukan Perseroan pada atau sebelum 30 Juni 2017 dengan mematuhi peraturan pasar modal di Indonesia dan ketentuan-ketentuan hukum terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan rapat umum pemegang saham perseroan, dan persetujuan dari pihak otoritas pasar modal,” ujar dia.

Perseroan juga akan menerbitkan management share option plan (MSOP) kepada manajemen senilai US$ 25 Juta. MSOP itu akan dikonversi menggunakan harga yang sama dengan kreditor lain senilai Rp 926,16 per saham. Hal ini juga masuk dalam rencana perdamaian. Pelaksanaannya juga dilakukan sebelum 30 Juni 2017 bersama dengan penerbitan saham (share issuance).

Selain itu, ada juga rencana menerbitkan saham kepada kreditor konkuren senilai US$ 200 juta dengan harga pelaksanaan Rp 926,16. Kreditor konkuren tersebut yang bersedia dan telah mengajukan permohonan untuk konversikan tagihannya menjadi kepemilikan saham di PT Bumi Resources Tbk.

Untuk mengajukan utang untuk dikonversi menjadi saham, perseroan menyatakan kalau kreditor bersangkutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari perseroan. Dalam hal ini telah diperoleh melalui proses PKPU.

Dengan ada skema debt to equity conversion, penerbitan MCB, pemberian MSOP, dan penerbitan saham kepada kreditor konkuren maka daftar pemegang saham perseroan antara lain CIC dari kepemilikan saham 16,9 persen menjadi 22,6 persen, 2016 senior notes dari nihil menjadi 4,6 persen, 2017 senior notes menjadi 10,6 persen.

Kemudian CS facility 1 sebesar dua persen,UBS facility sebesar 0,8 persen,  Axis Bank facility jadi 0,8 persen,DB facility sebesar 0,7 persen, RBI faciliy sebesar 1,2 persen, CS facility 2 sebesar1,6 persen dan publik dari 83,1 persen menjadi 55,2 persen.

Para kreditor PT Bumi Resources Tbk juga telah menyepakati pembatalan utang denda yang masuk dalam rencana perdamaian. Perseroan memiliki utang denda sekitar US$ 214 juta.

PT Bumi Resources Tbk juga menyatakan kalau pihaknya telah melunasi sebagian pinjaman Axis sebesar US$ 90juta. Dana itu berasal dari penjualan anak usahanya. Sisa kewajiban yang masih tersisa kepada Axis Bank sebesar US$ 61,56 juta. Total pinjaman perseroan ke Axis sebesar US$ 142,72 juta.

Saat ini perseroan masih menunggu putusan pengesahan dari pengadilan pada sidang yang dijadwalkan pada 28 November 2016  atas perdamaian yang telah disetujui dalam rapat kreditor pada 9 November 2016.

buttrock

 

JAKARTA kontan. Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berakhir damai. Mayoritas kreditur merestui proposal BUMI, yang sebagian besar akan mengubah utang BUMI menjadi saham.

Dalam pemungutan suara (voting) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (9/11), 100% kreditur konkuren dan 99,84% kreditur separatis menyetujui rencana perdamaian. Jumlah kreditur yang hadir mencapai 142 kreditur dengan nilai tagihan Rp 39,26 triliun.

Lalu 98 kreditur separatis hadir mewakili tagihan sebesar Rp 47,07 triliun. Proses PKPU BUMI berakhir damai (homologasi) lantaran sudah memenuhi Pasal 281 UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Hasil voting ini akan disahkan majelis hakim pada 28 November. Di rencana perdamaian itu, BUMI menawarkan skema konversi utang menjadi saham (debt to equity swap).

Skema ini melibatkan 11 kreditur, antara lain Country Forest Limited (CFL), Castleford Investment dan Axis Bank. Nilai total utangnya US$ 1,81 miliar. Sehingga, nilai konversi utang itu setara 39,39% saham BUMI.

Penerbitan saham BUMI dijadwalkan 30 Juni 2017. Klausul lain yang disepakati adalah penerbitan contingent value rights (CVR) yang dapat diperdagangkan, senilai US$ 100 juta.

Instrumen ini akan diterbitkan kepada kreditur New Senior Secured BUMI. CVR tersebut jatuh tempo lima tahun sejak terbit. Klausul berikutnya, penerbitan mandatory convertible bonds (MCB) senilai US$ 639 juta.

Krediturnya antara lain CFL, Axis, UBS dan DBS. MCB ini memiliki kupon 6% per tahun dan jatuh tempo tujuh tahun sejak tanggal efektif. Sementara rencana restrukturisasi ke China Development Bank (CDB) akan dilakukan dengan mengganti 32,24% utang dengan new senior secured facility dan/atau new note2021, dan sisanya diganti tranche C facility.

Harga saham konversi utang ke saham disepakati Rp 926,16 per saham. Harga itu turun dari penawaran awal Rp 1.149 per saham. Kesepakatan lain juga soal rencana penerbitan saham baru (rights issue) yang selambat-lambatnya dilakukan 30 Juni 2017.

Manajemen BUMI akan menunggu pengesahan hasil voting sebelum memberi keterangan resmi, termasuk rencana teknis yang akan mempengaruhi saham BUMI.

“Efeknya positif terhadap kinerja BUMI. Bukan hanya soal penurunan utang. Tetapi akan ada dampak positif dari industri batubara yang mulai membaik,” ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI, Dileep Srivastava kepada KONTAN, kemarin.

Seiring restrukturisasi, saham BUMI bergerak positif. Harga BUMI kemarin ditutup naik 5,07% ke Rp 290 per saham. Analis Samuel Sekuritas, Sharlita Malik menilai, restrukturisasi utang BUMI menjadi kunci untuk mengerek kinerja jangka panjang.

Jika restrukturisasi berhasil, ia memberi estimasi harga intrinsik BUMI Rp 608 atau berpotensi naik 122%. Hitungan ini dilihat dari EBITDA di level historis ketika harga batubara US$ 70 per juta ton dan rata-rata enterprise value (EV) per EBITDA mengacu rata-rata industri.

Utang BUMI akan berkurang menjadi US$ 1.7 miliar jika proses restrukturisasi berhasil. “Hal ini akan mengurangi beban bunga BUMI,” ujar Sharlita.

Analis Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya mengatakan, secara teknikal saham BUMI masih berpotensi naik. Harga penukaran saham yang cukup tinggi berpotensi membuat BUMI terkerek. “Restrukturisasi ini menjadi jalan keluar yang ditunggu-tungu,” ujar dia.

 ets-small

 

Bisnis.com, JAKARTA – Restrukturisasi utang emiten milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), menghasilkan konversi menjadi saham Rp926,16 per lembar.

Berdasarkan dokumen resmi Tim Pengurus PT Bumi Resources Tbk., yang diterima Bisnis.com akhir pekan lalu, menyebutkan bahwa jumlah kreditur yang mengajukan tagihan sebanyak 207 pihak dengan nilai Rp135,78 triliun.

Kreditur kongkruen sebanyak 146 pihak dengan nilai Rp82,92 triliun. Sedangkan, kreditur separatis sebanyak 61 pihak dengan nilai Rp52,85 triliun.

“Isi rencana perdamaian antara lain adanya debt to equity conversion yaitu sebagian utang kreditur perseroan diusulkan untuk menjadi saham dalam perseroan dengan harga Rp926,16 per lembar,” tulis dokumen resmi tersebut.

Emiten bersandi saham BUMI tersebut juga telah sepakat untuk melakukan rencana rights issueterkait hal tersebut paling lambat 30 Juni 2017.

Berdasarkan hasil rapat kreditur, yang terdiri dari China Investment Corporation Limited (CIC), Trustee Bondholder, dan Trustee Noteholder, bersama tim pengurus, sebanyak 80% kreditur telah setuju.

Voting atas rencana perdamaian tersebut akan diadakan pada 9 November 2016 pada pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Direktur & Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava menuturkan perseroan terus mengikuti Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Batas waktu PKPU diperpanjang menjadi 9-10 November dari 27 Oktober 2016.

“Sejauh ini tidak ada penambahan atau perubahan dari proposal sebelumnya,” katanya kepada Bisnis.com, belum lama ini.

Sementara itu, anak usaha BUMI, PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) melaporkan kepemilikan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) telah resmi dijual senilai US$400 juta.

Divestasi 24% saham Newmont kepada PT Amman Mineral Internasional.Sebagai bagian dari kondisi perjanjian tersebut, BRMS akan mengurangi total fasilitas pinjaman baik di anak perusahaan maupun di BRMS. Akibatnya, likuiditas perseroan ditargetkan dapat meningkat.

Chief Executive Officers BRMS Suseno Kramadibrata mengatakan kelanjutan perjanjian divestasi saham NNT akan digunakan untuk membayar sebagian besar fasilitas pinjaman. Oleh karena itu, dia mengharapkan utang konsolidasi perseroan terhadap ekuitas menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Kami juga terus mengembangkan proyek kami yang lain seperti emas, tembaga, seng, dan memimpin proyek di Citra Palu Minerals, Gorontalo Minerals dan Dairi Prima Mineral,” katanya.

 ets-small

Bisnis.com, JAKARTA–Menumpuknya utang emiten Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), membuat manajemen memangkas belanja modal tahun ini lebih rendah 50% dari tahun lalu.

Bumi Resources menjadi emiten dengan pemangkasan belanja modal (capital expenditure/Capex) terbesar hingga 50% dari tahun lalu. Manajemen BUMI menganggarkan belanja modal US$50 juta pada tahun ini dari sebelumnya US$100 juta.

Direktur dan Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan perseroan belum mengumumkan target produksi batu bara pada tahun ini. Namun, dia memerkirakan produksi batu bara bakal sama dengan tahun lalu sebanyak 80 juta ton.

“Belanja modal kami untuk sustainance dan perawatan sekitar US$50 juta,” katanya kepadaBisnis.com, Rabu (3/2/2016).

Dileep menegaskan, perseroan tidak memiliki utang dari bank di Indonesia. Utang BUMI berasal dari China Investment Corporation (CIC), pemegang obligasi secured dan unsecured asing, serta dari sejumlah perbankan.

Menurutnya, selama lebih dari setahun, BUMI telah melakukan dialog intesif dengan para pemegang obligasi. Manajemen BUMI berharap menemukan solusi terbaik bagi perjanjian restrukturisasi utang perseroan.

Dalam laporan keuangan Bumi Resources per kuartal III/2015, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun mencapai US$3,63 miliar, melonjak tipis 1,42% dari akhir tahun sebelumnya senilai US$3,58 miliar. Obligasi konversi tidak mengalami perubahan mencapai US$375 juta.

Bumi Resources tercatat tidak memiliki pinjaman jangka panjang, lantaran jatuh tempo dalam waktu setahun. Total liabilitas Bumi Resources mencapai US$5,79 miliar per 30 September 2015, naik 8,4% dari akhir tahun sebelumnya US$5,34 miliar.

rose KECIL

JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berharap bisa segera mendapat keputusan dari kreditur soal proposal restrukturisasi utang pada akhir bulan ini.

Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI mengatakan, banyak pihak yang dilibatkan atas restrukturisasi utang senilai US$ 3,98 miliar itu.

Total estimasi bunga yang dikapitalisasi dan masuk usulan restrukturisasi mencapai US$ 397 juta.

Setidaknya ada 12 fasilitas utang yang harus direstrukturisasi perusahaan batubara miliki Bakrie ini.

“Ini memang memakan waktu, karena jumlah pihak yang terlibat dalam restrukturisasi cukup banyak. Tapi kami berharap kesepakatan dengan sebagian besar kreditur disetujui pada akhir bulan,” ujar Dilesep kepada KONTAN, Jumat (20/11).

Ia menegaskan proposal utang yang diberikan kepada kreditur bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan.

Ia menilai, kesepakatan harus cepat dicapai sebelum kondisi industri batubara makin memburuk.

“Karena kami perkirakan, dalam setahun ke depan, pasar batubara masih tidak berubah dan masih akan tertekan,” kata dia.

Chris Fong, Juru Bicara Bakrie Grup mengatakan, saat ini, kreditur dan perseroan masih dalam negosiasi.

“Semua pihak sepertinya akan segera mengarah ke kesepakatan,” imbuhnya.

Dalam rencana restrukturisasi itu, utang sebesar US$ 1,49 miliar akan dikonversi menjadi 32,5% saham BUMI berdasarkan valuasi ekuitas bersih tersirat sebesar US$ 4,6 miliar.

Utang itu sebagian besar berasal dari utang China Investment Corporation (CIC) dan China Development Bank Corporation (CDB).

Selain itu, ada pula sebagian surat utang senior BUMI dan pinjaman dari Castleford yang akan diubah menjadi saham.

Lalu, senilai US$ 1,2 miliar atau 42,3% dari pokok utang akan tetap menjadi utang di BUMI dalam bentuk Fasilitas Bergaransi Senior Baru.

Fasilitas ini terbagi menjadi dua trance. Trance 1 senilai US$ 600 juta dengan bunga 6% per tahun.

Lalu trance 2 juga bernilai US$ 600 juta dengan bunga Payment in Kind (PIK) sebesar 9% per tahun akan dibayar atau dikapitalisasi sesuai dengan prinsip Cash Waterfall atau pada saat jatuh tempo.

Bunga PIK merupakan bunga terutang yang dapat ditangguhkan pembayarannya dengan alasan likuiditas, konsekuensinya, bisa terhindar dari gagal bayar.

Sebelumnya, BUMI sudah tidak lagi memperpanjang status perlindungan utang (moratorium) yang berakhir pada 24 Oktober 2015 lalu.

 

ets-small

JAKARTA. Kelesuan ekonomi dan bisnis, serta pelemahan kurs rupiah menekan keuangan korporasi lokal. Kemampuan membayar utang jatuh tempo ikut melemah, utamanya perusahaan yang merilis obligasi valuta asing. Alhasil, jalan restrukturisasi utang ditempuh demi menyiasati tekanan beban utang.

Pilihan itu pula  yang kini ditempuh PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO). Lewat pengumumannya di Bursa Singapura, TRIO akan merestrukturisasi dua obligasi Trikomsel Pte Ltd, anak usaha TRIO. Pertama, obligasi S$ 115 juta berbunga 5,25% yang terbit Mei 2013. Kedua, obligasi S$ 100 juta berbunga 7,87% yang terbit Juni 2014. Kedua obligasi itu bertenor tiga tahun.

Jalan restrukturisasi utang adalah pilihan logis bagi TRIO. Maklum, per Juni 2015, nilai kas dan setara kas TRIO sekitar Rp 516,87 miliar. Padahal selain utang obligasi, emiten ini memiliki utang bank jangka pendek senilai sekitar Rp 2,99 triliun.

Manajemen TRIO akan bertemu dengan para pemegang obligasi pada 26 Oktober 2015 terkait agenda restrukturisasi. Dalam pertemuan itu pula TRIO akan membeberkan detil proposal restrukturisasi utang anak usahanya.

Sayang, TRIO belum  bersedia menjelaskan detil restrukturisasi utang tersebut. “Saya tidak bisa komentar sekarang, tolong ditunggu dulu, nanti kami umumkan secara resmi,” ujar Juliana Samudro, Direktur Trikomsel, kepada KONTAN, Selasa (20/10).

Selain TRIO, sejumlah emiten lain juga memiliki obligasi valas dan patut dicermati (lihat tabel). Berau Coal Energy Tbk (BRAU), misalnya, sedang merestrukturisasi utang obligasi sekitar US$ 900 juta.

Sementara Bumi Resources Tbk (BUMI) juga tengah melakukan hal serupa. Masa perpanjangan penangguhan utang BUMI akan kedaluwarsa pada 24 Oktober 2015.

BUMI memiliki total utang US$ 3,9 miliar. Emiten ini menargetkan para kreditur bisa menyetujui restrukturisasi pada 22 Oktober 2015.

Nah, Xavier Jean, Analis Kredit Standard & Poor’s (S&P), menyatakan, tergerusnya neraca keuangan saat pertumbuhan melambat, bisa memicu gagal bayar atau restrukturisasi utang di pasar obligasi Singapura pada 12-18 bulan mendatang. “Gagal bayar obligasi korporasi dollar Singapura sangat jarang,” ungkap dia dalam penjelasan tertulisnya. Hitungan S&P, ongkos kupon obligasi S$ 115 juta TRIO sekitar dua lipat di atas kupon penerbitan obligasi lokal di Indonesia atau pendanaan lewat bank domestik.

Reza Priyambada, Kepala Riset NH Korindo Securities, menilai, kemampuan korporasi Indonesia membayar utang valas bergantung kemampuan dan klasifikasi emiten. Sejauh ini kasus default tak banyak terjadi pada emiten Indonesia. “Mayoritas emiten bisa survive,” kata Reza.

Reporter Widiyanto Purnomo
Editor Yudho Winarto

Jakarta detik -PT Bumi Resources Tbk (BUMI) masih mencatat kinerja negatif di awal tahun ini. Pergerakan sahamnya juga tidak menggembirakan, terus turun hingga nyaris jadi sahamgocap.

Saham gocap adalah istilah untuk saham perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyentuh titik terendahnya, yaitu Rp 50 per lembar. Setelah sampai di titik ini, harga saham tidak bisa turun lagi.

Pilihannya hanya dua, stagnan di harga tersebut atau bergerak ke atas. Nah, saham tambang Grup Bakrie ini sudah sempat menyentuh titik terendahnya di Rp 51 per lembar alias nyaris gocap.

Pada perdagangan hari ini, Rabu (22/7/2015), hingga pukul 11.50 waktu JATS harga saham BUMIdiperdagangkan di Rp 53 per lembar, stagnan dari posisi pada perdagangan sebelum hari Lebaran.

Hari ini sahamnya sempat naik ke titik tertinggi di Rp 54 per lembar dengan titik terendah di Rp 52 per lembar. Sahamnya cukup aktif diperdagangkan dengan volume 174.701 lot sebanyak 527 kali dengan nilai Rp 925,4 juta.

Dalam tiga bulan pertama tahun ini, tambang Grup Bakrie itu mencatat rugi US$ 345,7 juta (Rp 4,49 triliun). Tahun lalu masih mencatat laba US$ 349,5 juta (Rp 4,54 triliun).

(ang/dnl)

Bisnis.com, JAKARTA – Pengadilan Singapura telah mengabulkan perpanjangan penangguhan utang atau moratorium kepada Bumi Capital Pte. Ltd., Bumi Investment Pte. Ltd. dan Enercoal Resources Pte. Ltd. dalam upaya memfasilitasi restrukturisasi.

Dileep Srivastava, Direktur & Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), mengatakan tiga anak usaha perseroan di Singapura telah mendapatkan moratorium utang selama lima bulan ke depan dari pengadilan Singapura.

Perlindungan utang tersebut yakni dari segala upaya hukum atau upaya paksa yang dapat dilakukan kreditor yang sedianya diperoleh perseroan pada 24 November 2014 dan berakhir pada 24 Mei 2015.

“Telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2015,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Selasa (25/5/2015).

Dia mengatakan, perpanjangan waktu moratorium tersebut diharapkan mampu memfasilitasi upaya yang tengah berjalan dalam rangka merestrukturisasi kewajiban utang BUMI dan beberapa anak perusahaannya.

Tiga anak usaha BUMI yang berbasis di Singapura memang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh perseroan. Bumi Capital Pte. Ltd. merupakan penerbit surat berharga bergaransi senior (guaranteed senior secured notes) senilai US$300 juta dengan kupon 12%.

Kemudian, Bumi Investment Pte. Ltd. yang merupakan penerbit surat berharga bergaransi senior senilai US$700 juta dengan kupon 10,75%. Terakhir, Enercoal Resources Pte. Ltd. sebagai penerbit obligasi konversi bergaransi senilai US$375 juta berkupon 9,25%.

Jakarta -Penangguhan utang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) diperpanjang lima bulan oleh Pengadilan Singapura. Jumlah utang yang harus dibereskan oleh tambang milik Grup Bakrie itu sebesar US$ 1,37 miliar atau sekitar Rp 17 triliun (kurs Rp 13.000/US$).

Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (22/5/2015), perpanjang utang ini melanjutkan moratorium utang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Pengadilan Singapura. Moratorium enam bulan ini akan habis pekan depan.

Dengan perpanjangan waktu, pemilik tambang di Kalimantan Timur ini bisa mendapatkan waktu lebih untuk mengurus utang-utangnya.

Utang sebesar itu dimiliki anak usaha Bumi Resources yang berdomisili di Singapura. Berikut tiga anak usahanya bersama total utangnya masing-masing:

  • Bumi Capital Pte. Ltd. penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior (Guaranteed Senior Secured Notes) senilai US4 300 juta berkupon 12%,
  • Bumi Investment Pte. Ltd. penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior (Guaranteed Senior Secured Notes) senilai US$ 700 juta berkupon 10,75%,
  • Enercoal Resources Pte. Ltd. penerbit Obligasi Konversi Bergaransi (Guaranteed Convertible Bonds) senilai US$ 375 juta berkupon 9,25%

Pada perdagangan hari ini, harga saham BUMI naik 2 poin (2,27%) ke level Rp 90 per lembar. Sahamnya diperdagangkan 2.654 kali dengan volume 2.121.862 lot senilai Rp 19,5 miliar.

Investor domestik membeli Rp 18,4 miliar dan jual Rp 16,8 miliar. Sementara investor asing hanya membeli Rp 964,2 juta dan jual Rp 2,6 miliar.

(ang/dnl)

 

Jumat, 04 Juni 2010 | 10:51

CUPLIKAN HARIAN KONTAN

Kas BUMI Merosot 57,4 % di Akhir Maret 2010

JAKARTA. Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu penjelasan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sehubungan rencana mereka melepas saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Maklum, BUMI belum menjelaskan siapa yang akan membeli saham ini.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito mengaku sudah bertemu manajemen BUMI Selasa lalu (2/6). Tapi, sampai saat itu mereka belum bisa menjelaskan siapa pembeli saham ini. “Mereka masih memfinalisasi aksi ini,” kata dia, kemarin (3/6).Tak hanya itu, Eddy juga akan meminta penjelasan tentang penggunaan dana hasil penerbitan saham baru tersebut.

Seperti kita ketahui, BUMI akan menerbitkan saham baru sebanyak 1,9 milir saham atau setara 10% modal disetor. Sebelumnya, Presiden Direktur BUMI Ari S. Hudaya pernah berujar BUMI akan memakai dana hasil penerbitan saham baru itu untuk menambal utang senilai US$ 1 miliar, setahun ke depan. Padahal, menurut Eddy, dana penerbitan saham baru sebetulnya tidak boleh dipakai untuk membayar utang. “Penerbitan saham baru harus mendatangkan value bagi perusahaan,” ungkap dia.

Walau begitu, ada ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang memberikan pengecualian. Merujuk peraturan Bapepam-LK IX.D.4 Pasal 2 ayat 2 c, dana hasil penerbitan saham baru tanpa HMETD bisa dipakai membayar utang apabila perusahaan tidak mampu menghindari kegagalan atas kewajibannya kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi. Syaratnya, si pemberi utang setuju menerima saham atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Eddy juga menyoroti posisi kas BUMI yang merosot tajam. Per Maret lalu, posisi kas emiten pentolan Grup Bakrie ini mengempis 57,4% dibandingkan dengan posisi per kuartal pertama 2009, persisnya anjlok dari US$ 140,06 juta menjadi US$ 59,6 juta. Belum jelas apa penyebabnya. BEI berniat menyelidiki laporan keuangan BUMI ini. “Kami akan telaah laporan keuangannya,” janji Eddy.

Kempisnya kas BUMI yang terjadi berbarengan dengan rencana penerbitan saham baru ini segera memancing spekulasi di pasar. Ada dugaan, BUMI sengaja mengembosi kasnya demi memuluskan rencana membayar utang dengan dana hasil penerbitan saham baru. Namun Senior Vice President Investor Relations BUMI Dileep Srivastava tidak mau menanggapi spekulasi ini. “Ini posisi kas pada 31 Maret, posisinya memang bisa berubah-ubah,” kilah dia.

Menurut pengamat pasar modal Arif Budi Satria, sebenarnya sah-sah saja BUMI melakukan hal tersebut. Namun, dia menyayangkan manajemen BUMI yang lebih banyak menjual berita aksi korporasi ketimbang menjalankan bisnis inti. “Saat ini BUMI cenderung bermain di berita korporasi. Ini sangat berbahaya bagi investor institusi,” jelas dia.Kemarin, harga saham BUMI ditutup naik 3,8% dari hari sebelumnya menjadi Rp 1.910 per saham

Abdul Wahid Fauzie, Sofyan Nur Hidayat, Anna Suci
Jumat, 04/06/2010
Saham Bumi digadai lagi
bisnis indonesia
JAKARTA: Perusahaan induk Grup Bakrie PT Bakrie & Brothers Tbk kembali menjaminkan sebagian saham produsen batu bara terbesar PT Bumi Resources Tbk, anak usahanya, kepada kreditur dalam perjanjian utang yang baru disepakati.

Seorang eksekutif yang mengetahui transaksi itu mengatakan dalam perjanjian baru itu, tidak menutup kemungkinan saham unit usaha Bakrie lain juga digadaikan.

“Ada bebarapa pembiayaan baru yang diambil Bakrie. Itulah mengapa kepemilikan Bakrie & Brothers di Bumi menyusut 3,88% menjadi 9,79% [1,85 miliar saham pada 31 Maret 2010] dari 13,67% [2,58 miliar saham pada 31 Desember 2009],” ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan kreditur pinjaman kali ini tidak jauh berbeda dengan kreditur yang biasa mengucurkan pinjaman ke Bakrie. Namun, dia tidak memerinci jumlah saham Bumi yang dijaminkan. Pinjaman disepakati pada Januari-Maret.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Eddy Soeparno menolak berkomentar. “Tunggu saja laporan keuangan [kuartal I/2010] kami yang akan kami terbitkan besok [hari ini],” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2009, Bakrie & Brothers memiliki pinjaman jangka pendek Rp2,64 triliun, dan pinjaman jangka panjang Rp6,43 triliun. Jumlah itu belum termasuk pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, Rp314,88 miliar.

Untuk pinjaman jangka pendek rupiah yang sebesar Rp1,17 triliun, beberapa kreditur terbesar yang disebutkan a.l. PT Sinarmas Sekuritas dengan pinjaman Rp685,42 miliar, PT Recapital Securities Rp140,00 miliar, dan Brentwood Ventures Pte Ltd senilai Rp122,11 miliar.

Adapun, pinjaman jangka pendek dalam mata uang asing berasal dari a.l. Bank Sarasin-rabo (Asia) Limited Rp432,70 miliar, Brentwood Rp267,90 miliar, dan Credit Suisse AG Singapura Rp235,00 miliar.

Secara lebih rinci, untuk pinjaman rupiah dari Recapital, Bakrie & Brothers menjaminkan saham Bumi, dan juga saham unit lainnya yakni PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk serta PT Bakrieland Development Tbk. Untuk utang berjatuh tempo kuartal I/2010, jumlah saham Bumi yang telah dijaminkan 28,39 juta lembar.

Eddy Soeparno menambahkan perseroan menunda emisi obligasi tukar yang semula direncanakan kuartal I/2010. “Pasar sedang tidak kondusif. Kami tidak ingin obligasi itu membuat kami lebih terikat. Kami akan tunggu pasar membaik.”

Oleh Pudji Lestari
Bisnis Indonesia

Juli 18, 2017

neh, JAWABAN @trub … 300511_180717

Filed under: Saham Trub — bumi2009fans @ 12:15 am

ets-small

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan perdagangan enam saham di pasar reguler dan pasar tunai akibat belum membayar biaya pencatatan tahunan (annual listing fee/ALF).
P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I, Imron Hamzah mengatakan, berdasarkan catatan Bursa hingga 14 Oktober 2016 terdapat enam emiten yang belum melakukan pembayaran angsuran terakhir biaya pencatatan tahunan tahun 2016 dan denda atas keterlambatan pembayaran ALF.

Adapun enam saham yang disuspensi atau penghentian sementara perdagangan efek, yaitu PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Bakrie Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE), dan PT Graha Citrawisata Tbk (GMCW).
“Bursa melakukan suspensi sejak sesi pertama perdagangan efek pada hari ini,” ujar Imron Hamzah, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Biaya pencatatan tahunan yang harus ditanggung emiten bervariasi, emiten dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 100 miliar ke bawah membayar Rp 50 juta.
Kemudian, emiten berkapitalasi pasar Rp 100 miliar sampai Rp 500 miliar dikenakan biaya Rp 500 ribu per Rp 1 miliar kapitalisasi pasar.
Sedangkan perusahaan berkapitalisasi pasar di atas Rp 500 miliar wajib membayar biaya pencatatan tahunan senilai Rp 250 juta.

whispering

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –‎ PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membekukan perdagangan enam saham di pasar reguler dan pasar tunai akibat belum membayar biaya pencatatan tahunan (annual listing fee/ALF).

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I, Imron Hamzah mengatakan, berdasarkan catatan Bursa hingga 14 Oktober 2016 terdapat enam emiten yang belum melakukan pembayaran angsuran terakhir biaya pencatatan tahunan tahun 2016 dan denda atas keterlambatan pembayaran ALF.

Adapun enam saham yang disuspensi atau penghentian sementara perdagangan efek, yaitu PT Bara Jaya Internasional Tbk (ATPK), PT Bakrie Development Tbk (ELTY), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Yulie Sekurindo Tbk (YULE), dan PT Graha Citrawisata Tbk (GMCW).

“Bursa melakukan suspensi sejak sesi pertama perdagangan efek pada hari ini,” ujar Imron Hamzah, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Biaya pencatatan tahunan yang harus ditanggung emiten bervariasi, emiten dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 100 miliar ke bawah membayar Rp 50 juta.

Kemudian, emiten berkapitalasi pasar Rp 100 miliar sampai Rp 500 miliar dikenakan biaya Rp 500 ribu per Rp 1 miliar kapitalisasi pasar.

Sedangkan perusahaan berkapitalisasi pasar di atas Rp 500 miliar wajib membayar biaya pencatatan tahunan senilai Rp 250 juta.

ets-small

TRUB Teken Kontrak Proyek dengan INCO

Oleh: Charles MS
Pasar Modal – Senin, 30 Mei 2011 | 17:17 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) melalui anak usahanya PT Truba Jaya Engineering telah menandatangani Kontrak Pembangunan Kembali Electric Furnace dengan PT International Nickel Indonesia Tbk (INCO).

Hal ini disampaikan Corporate Secretary TRUB dalam keterbukaannya ke BEI, Senin (30/5). Kontrak yang diteken tersebut berada di Unit 2 dan Ritary Kiln Unit 1 dan Unit 3 dari INCO.

Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp63,26 miliar dan US$2,88 juta.

Garap Proyek, TRUB Gandeng Grup Rajawali
Oleh:
Pasar Modal – Kamis, 21 April 2011 | 09:04 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) dikabarkan menjalin kerjasama dengan Grup Rajawali untuk menggarap proyek energi.

Saham TRUB diperkirakan akan menuju level Rp100 dalam jangka pendek. Apalagi saat ini perseroan sedang menggarap proyek PLTU di Jawa dan Sumatera.

Saham TRUB pada perdagangan kemarin ditutup turun Rp1 ke Rp63 dengan volume perdagangan mencapai 773.554 saham senilai Rp24,6 miliar sebanyak 2.429 kali transaksi.
Erman Suparno: Juragan Setrum
JUM’AT, 08 APRIL 2011 | 12:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Selepas menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi, Erman Suparno kembali ke habitatnya sebagai profesional di bidang pembangunan infrastruktur. Namun kali ini, dia tak lagi membangun gedung-gedung perkantoran tapi pusat pembangkit listrik.

“Saya ini kasarnya jadi juragan setrum. Kami yang bangun infrastrukturnya, Pak Dahlan (Dahlan Iskan, Dirut PLN) yang menjual listriknya,” kata Erman diiringi derai tawa saat ditemui Tempo sebelum memimpin acara ulang tahun PT Truba ke-35 di kantornya, Jumat (08/04) pagi.
PT Truba Jaya Engineering yang dikomandoinya menguasai 70 persen pembangunan pembangkit listrik di seluruh Indonesia seperti Suralaya I-VIII, Paiton I-IX, dan PLTU Buntok di Kalimantan Timur. Akhir April ini, Truba akan menyerahkan PLTG Muara Tawar. Total nilai proyek Truba di bidang kelistrikan dan pertambangan selama 2011 ini mencapai Rp 8 triliun.

“September nanti kami akan mulai mengerjakan Paiton III dengan daya 800 Megawatt (MW). Ini pembangkit terbesar sebagai bagian dari proyek 10 ribu MW tahap II yang digagas Pak Kalla (Wakil Presiden Jusuf Kalla),” kata Erman yang didampingi Direktur Operasi PT Truba MMA Gofran. Di luar negeri, Erman menambahkan, Truba juga mengerjakan proyek di Timur Tengah seperti Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi.

Sudrajat
Rajawali Minati TRUB
PETER SONDAKH @TRUB???

PETER SONDAKH @TRUB??? who is PS: aset dan AKSI PS/Rajawali

Oleh:
Pasar Modal – Selasa, 5 April 2011 | 08:56 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Harga saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) akan dibawa ke atas Rp100-200 dalam jangka menengah dan panjang.

Ini menyusul berembusnya kabar masuknya Grup Rajawali ke dalam daftar kepemilikan saham perseroan.

Selain itu, perseroan dikabarkan berhasil mendapatkan proyek baru dari Grup Sinarmas dan PLN. Pada perdagangan kemarin saham TRUB ditutup naik 1 poin ke level Rp58.
Menurut surat kabar Investor Daily, Harga saham PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) akan dibawa ke atas Rp 100-200 untuk jangka pendek dan menengah. ini menyusul berembusnya kabar masuknya Grup Rajawali ke dalam daftar kepemilikan saham perseroan. Selain itu, perseroan dikabarkan berhasil mendapatkan proyek baru dari Grup Sinarmas dan PLN, sehingga harga saham bakal menguat. Kemarin, saham TRUB naik Rp 1 (1,75%) ke level Rp 58.

Author : Rumors
BUKAN APRIL MOP :
Indo Infrastructure Group Pte. Ltd (IIG), perusahaan asal Singapura kembali melepas 32.756.642 sahamnya di PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB).

Hal ini disampaikan Dirut TRUB Sidarta Sidik dalam keterbukaan informasinya ke BEI, Jumat (1/4). Dijelaskan penjualan saham tersebut dilakukan pada 25 Maret 2011. Saham sebesar 0,21% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan secara penuh pada Perseroan ini dialihkan ke Credit Suisse Securities (Europe) Lte. Prime Brokerage.

Setelah transaksi pengalihan saham tersebut, kepemilikan IIG di TRUB menjadi 1.543.556.920 saham yang mewakili 9,77%. Sebelumnya IIG memiliki 9,98% saham di TRUB.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1379122/indo-infrastructure-kembali-lepas-saham-trub

Sumber : INILAH.COM
Raih Dana Segar, TRUB Menuju Rp150
Oleh:
Pasar Modal – Rabu, 16 Maret 2011 | 08:46 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) dikabarkan berhasil mendapatkan dana segar untuk proyek PLTU Buntok, Kalimantan Tengah.

Selain itu, masuknya mitra strategis asing dan perusahaan finansial asal Belanda guna mendukung ekspansi Perseroan juga ikut mendukung penguatan saham TRUB ke depan.

Sejumlah bandar yang mengetahui kabar tersebut dikabarkan tengah bersiap menggiring saham TRUB hingga menuju level Rp150 dalam waktu dekat. Pada perdagangan kemarin, saham TRUB ditutup melemah 2 poin ke level Rp59.
SAHAM PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB) berpeluang menembus level Rp 100-200 dalam jangka pendek. Beberapa pelaku pasar menyatakan, saat ini perseroan sedang melakukan negoisasi kontrak proyek dengan PLN untuk dua pembangkit listrik tenaga batu baru berkapasitas 414 MW. Selain itu, kabar masuknya dana segar dari investor Tiongkok untuk mendanai pembangkit PLTU di sejumlah daerah turut menjadi sentimen positif. Pada perdagangan Selasa (22/2), TRUB tidak bergerak di level Rp 60.
… kemarin: 22/02/2011, gw maenin trub dan dapat gain +5%an :

beli @59, jual @61, 62

Author : Rumors

Bakal Raih Kontrak PLN, TRUB Menuju Rp700

Oleh: .
Pasar Modal – Rabu, 23 Februari 2011 | 08:49 WIB

INILAH.COM, Jakarta – PT Truba Alam Manunggal Tbk (TRUB) dikabarkan tengah melakukan negosiasi kontrak proyek dengan PT PLN (Persero).

Proyek tersebut terkait dengan dua pembangkit tenaga listrik batubara berkapasitas 414 MegaWatt. Selain itu kabar lainnya menyebutkan Perseroan tengah dilirik investor asal Tiongkok untuk mendanai pembangkit PLTU di sejumlah daerah.

Berita tersebut sudah terdengar di kalangan pelaku pasar dan sejumlah bandar dikabarkan tengah bersipa untuk menggiring saham TRUB menuju Rp200 dalam jangka pendek. Pada perdagangan kemarin saham TRUB ditutup stagnan di level Rp60.

Anak usaha PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB), PT Truba Power Utama mengambialih kepemilikan di PT Central Daya Energi.

Hal ini disampaikan manajemen TRUB dalam keterbukaannya ke BEI, Rabu (23/2).

Dijelaskan, PT Central Daya Energi merupakan grup perusahaan TRUB yang semula dimiliki mayoritas oleh CDE International Pte.Ltd (anak usaha TRUB 100%), nerubah menjadi dimiliki mayoritas PT Truba Power Utama (anak usaha TRUB di atas 99%).

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1263682/truba-power-ambialih-central-daya-energi

Sumber : INILAH.COM

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.