Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Juli 21, 2017

bukan right issues, bukan isyu, bukan spekulasi, ini bumi :P

Filed under: BURSA bumi — bumi2009fans @ 12:22 am

 

 

ets-small

MENJADI MISKIN kok diajak

MENJADI SERAKAH, kok mengada-ada

JAKARTA, KOMPAS.com – Periode perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah berakhir pada 20 Juli 2017.

Hasilnya, investor ritel tampak kurang berminat dalam melakukan subscribe atas haknya. Sumber KONTAN dari dua broker mengkonfirmasi hal tersebut.

“Kalau kami perhatikan, selama lima hari ini investor ritel jarang yang melakukan subscribed,” ujar sumber tersebut, Kamis (20/7/2017).

Seperti diketahui, perdagangan HMETD BUMI berlangsung selama lima hari, mulai dari tanggal 14 Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2017. (Baca: Rencana “Rights Issue” Rp 26 Triliun BUMI Berlanjut, Ini Rinciannya)

Ia menambahkan, bukan hanya investor ritel, investor institusi pun jarang yang mengeksekusi haknya.

Sumber KONTAN dari broker lain mengatakan, investor ritel lebih baik terdilusi daripada merugi karena ikut serta rights issue BUMI.

Pasalnya, rights issue BUMI menggunakan harga pelaksanaan yang jauh berada di atas harga pasar.

Harga pelaksanaan rights issue BUMI berada pada level Rp 926 per saham. Sementara, harga saham BUMI di pasar saat ini berada pada level Rp 344 per saham.

“Kalau masih yakin saham BUMI bisa naik, lebih baik beli di pasar, murah cuma Rp 344 per saham,” jelasnya.

Dileep Srivastava, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI mengaku, pihaknya belum bisa mengkonfirmasi pihak mana saja yang mengeksekusi haknya.

Menurut dia. datanya baru bisa diketahui pada Jumat (21/7/2017). “Yang pasti, semua issue tersebut fully underwritten,” ujar Dileep.

Artinya, sisa saham yang tidak di-subscribed, semuanya akan diserap oleh kreditur yang berhak melalui pembeli siaga pada level harga Rp 926,16 per saham.

Sebagai informasi, aksi korporasi BUMI ini sejatinya merupakan bagian dari kesepakatan perseroan dengan para krediturnya.

Seluruh penggunaan dana akan langsung digunakan untuk melunasi kewajiban utang yang mencapai Rp 35 triliun. (Dityasa H Forddanta)

whispering

 

JAKARTA kontan. PT Bumi Resources Tbk bakal segera mengeksekusi rencana rights issue. Peminat atau investor yang masih memgang saham BUMI juga terbilang masih banyak.

Sekadar mengingatkan, ini detail jadwal rights issue BUMI.

– Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Juli 2017

– Ex HMETD di pasar reguler dan negosiasi: 10 Juli 2017

– Cum HMETD di pasar Tunai: 12 Juli 2017

– Ex HMETD di pasar tunai: 13 Juli 2017

– Recording date: 12 Juli 2017

-Periode distribusi HMETD: 13 Juli 2017

– Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 14 Juli 2017

– Periode perdagangan HMETD 14-20 Juli 2017

– Periode pelaksanaan HMETD: 14-20 Juli 2017

– Periode penyerahan efek: 18-24 Juli 2017

– Tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan: 24 Juli 2017

– Tanggal penjatahan efek tambahan: 25 Juli 2017

– Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian saham tambahan yang tidak memperoleh penjatahan: 27 Juli 2017

 

Utang segar Rp 35,07 triliun

Sesuai rencana, perusahaan milik Grup Bakrie ini akan menerbitkan 28,7 miliar saham seri A dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 78 HMETD Seri A. Setiap satu HMETD Seri A berhak membeli satu saham baru Seri B, dengan harga pelaksanaan Rp 926,16 per saham. Sehingga nilainya mencapai US$ 2,01 miliar atau setara dengan Rp 26,62 triliun.

Bersamaan dengan itu, BUMI juga akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK). Sebelumnya, jumlah OWK yang diterbitkan sebesar 9,1 miliar unit di harga Rp 926,16. Namun, karena OWK ini akan diterbitkan tanpa warkat alias scripless, maka sesuai saran PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BUMI mengubah harga OWK menjadi Rp 1 per saham.

Namun, perubahan harga ini tidak berdampak pada banyaknya jumlah saham atau harga yang dikonversi menjadi saham nantinya. Jumlah unit OWK yang diterbitkan naik menjadi 8,45 triliun unit. Sehingga, jumlah penerbitan OWK akan sama dengan total utang yang harus dibayar sebesar Rp 8,45 triliun atau US$ 639 juta.

Dengan begitu, nilai total aksi korporasi perusahaan batubara ini tak berubah, yakni Rp 35,07 triliun.

Menyesuaikan dengan perubahan ini, rasio HMETD seri B pun diubah. Sebelumya, setiap 100 saham akan memperoleh 25 HMETD Seri B. Namun, kini tiap 100 saham akan memperoleh 23,08 HMETD Seri B yang bisa ditukarkan menjadi OWK dengan harga Rp 1.

Nah, nantinya, OWK ini wajib dikonversikan menjadi saham biasa Seri B dengan harga konversi yang telah ditentukan. Di tahun pertama dan tahun kedua, harga konversi diberikan 30% lebih premium dari harga referensi yang sebesar Rp 926,16.

Sehingga, dalam tahun pertama dan kedua itu, harga konversinya Rp 1.204,01 untuk setiap saham baru yang diterbitkan. Namun, pada tahun ketiga hingga tahun ke tujuh, harga konversi untuk saham baru yang diterbitkan adalah sebesar Rp 926,16 atau harga rata-rata saham BUMI selama enam bulan terakhir, dipilih mana yang lebih rendah..

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Berita tentang tenggat waktu PT Bumi Resources Tbk. untuk mengeksekusi rencana penerbitan saham baru serta PT Adaro Energy Tbk. yang membuka peluang akuisisi lahan tambang batubara menjadi topik beberapa media nasional hari ini, Rabu (14/6/2017).

Berikut rincian topik utama di sejumlah media nasional:

Waktu BUMI Tinggal 17 Hari. Tenggat waktu yang dimiliki PT Bumi Resources Tbk. untuk bisa mengeksekusi rencana penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) tersisa 17 hari lagi. (Bisnis Indonesia)

4 Anak BUMN IPO Semester II. Sejumlah anak usaha BUMN disiapkan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) saham di Bursa Efek Indonesia pada semester II/2017 setelah sepanjang 6 bulan pertama 2017 tidak ada satupun entitas anak BUMN yang masuk ke pasar. (Bisnis Indonesia)

BOGA Perluas Cakupan Pasar. PT Bintang Oto Global Tbk. mengungkapkan akan memperluas cakupan operasi dan lini usaha guna menggenjot pertumbuhan pendapatan pada tahun ini yang dipatok 15%-20%. (Bisnis Indonesia)

Japfa Kembali Terbitkan Surat Utang Global US$100 Juta. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) kembali menerbitkan surat utang global senilai US$100 juta. Surat utang tersebut akan dikonsolidasikan dengan surat utang sebelumnya yang sebesar US$150 juta, yang terbit pada Maret 2017 dan jatuh tempo pada 2022. (Investor Daily)

Adaro Tawarkan Tambang ke PLN. PT Adaro Energy Tbk. membuka peluang ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengakuisisi lahan tambang batubara mulut tambang miliknya di Kalimantan Timur. (Kontan)

whispering

JAKARTA kontan. Overhang atas pergerakan harga saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berlanjut. Hal ini menyusul belum diperolehnya izin efektif rights issue perusahaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, izin efektif aksi korporasi tersebut ditargetkan bisa diperoleh pekan lalu. Namun, surat sakti yang bisa membuat rights issue melenggang tak kunjung turun.

BACA JUGA :
BUMI belum dapat izin efektif dari OJK
Ini kata OJK soal izin rights issue BUMI
“Masih proses, kami harap, pekan ini (izin efektif) bisa diperoleh,” ujar Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI kepada KONTAN, Jumat (2/6).

Ia enggan merinci alasan belum diperolehnya izin efektif. Namun, teknis rights issue BUMI sangat kompleks.

Bahkan, sebelumnya BUMI sempat berkonsultasi dengan pihak KSEI terkait penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang menjadi bagian dari rights issue tersebut.

Berdasarkan konsultasi itu, BUMI memutuskan untuk mengubah harga OWK menjadi Rp 1 per saham. Sebelumnya, jumlah OWK yang diterbitkan sebesar 9,1 miliar unit di harga Rp 926,16. Alasannya, karena OWK ini akan diterbitkan tanpa warkat alias scripless.

Jumlah unit OWK yang diterbitkan pun naik menjadi 8,45 triliun unit. Sehingga, jumlah penerbitan OWK akan sama dengan total utang yang harus dibayar sebesar Rp 8,45 triliun atau US$ 639 juta.

Rasio HMETD seri B pun diubah. Sebelumnya, setiap 100 saham akan memperoleh 25 HMETD Seri B. Namun, kini tiap 100 saham akan memperoleh 23,08 HMETD Seri B yang bisa ditukarkan menjadi OWK dengan harga Rp 1.

“Jadi, belum diterbitkannya izin efektif murni karena masalah prosedural dan formalitas belaka,” jelas Dileep.

Ia menambahkan, pemegang saham tidak perlu khawatir. Mereka bisa berpegang pada bulatnya suara aksi korporasi BUMI, terutama suara dari para kreditur.

Sebelumnya, Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan, izin efektif ini belum diberikan lantaran dokumen rights issue BUMI belum lengkap. “Masih ada dokumen yang masih perlu dilengkapi oleh BUMI,” ujarnya kepada KONTAN.

Ia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai dokumen yang dimaksud. Manajemen BUMI sendiri masih yakin, perusahaan bisa memperoleh izin efektif dari OJK pada pekan depan.

“Struktur rights issue BUMI memang agak kompleks, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk memproses transaksi penawaran rights issue ini,” ujar Dileep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI.

spiral

JP: Indonesia’s largest thermal coal miner, PT Bumi Resources, is likely to see its rights issue plan delayed as the Financial Services Authority (OJK) has yet to issue approval, as previously expected.

“As Bumi’s rights issue structure is rather complex and novel, it needs more time possibly to process this rights offering transaction,” Bumi corporate secretary Dileep Srivastava told The Jakarta Post on Friday. “[It’s] just procedural issues and in process, may take a week or more.”

Under its debt-restructuring plan, Bumi will convert its US$1.9 billion debt into equity at Rp 926 (7 US cents) per share.

Meanwhile, another $639 million debt will be covered with convertible bonds, technically known as mandatory convertible bonds (MCB) in scripless form. With an annual coupon rate of 6 percent and a maturity period of seven years, the MCBs will be available at Rp 1.

The equities and bonds will be issued with preemptive rights to purchase securities (HMETD) for existing shareholders. The trading for the rights is scheduled for June 12 to 16.

At present, private investment company Long Haul Holdings Ltd, owned by local politician Aburizal Bakrie, holds a majority stake of 30.11 percent in Bumi.

“Post-restructuring, assuming there is no subscription by any existing shareholders, we take that Long Haul Holding’s shares can come down to around 17 until 18 percent,” Dileep previously said. (ags)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menggelar penawaran umum terbatas V atau rights issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) pada tahun ini.

Dalam penjelasan perseroan di keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti ditulis Jumat (12/5/2017), pemegang saham yang memiliki 100 saham (1 lot) akan memperoleh 78 HMETD seri A atau saham baru.

Jumlah saham dalam pelaksanaan rights issue itu sekitar 28,75 miliar saham. Harga pelaksanaan rights issue tersebut sekitar Rp 926,16 per saham. Jadi total dana hasil pelaksanaan rights issue sekitar Rp 26,62 triliun.

“Setiap investor memiliki 100 saham yang punya hak prempetive pembelian untuk 78 saham baru lewat rights issue,” ujar Dileep dalam pesan singkatnya.

Dalam pelaksanaan rights issue ini, perseroan juga menggelar obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds). Sebelumnya setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 25 HMETD seri B. Setiap 1 HMETD seri B ini berhak membeli 1 unit OWK dengan harga pelaksanaan RP 926,16.

Namun, perseroan akhirnya memutuskan menerbitkan OWK dalam bentuk tanpa warkat (scripless). Perseroan juga telah melakukan diskusi lebih lanjut dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait mekanisme distribusi scripless dari OWK Perseroan.

KSEI meminta perseroan mengubah nilai denominasi yang awalnya sebesar Rp 926,16 menjadi denominasi Rp 1 per unit. Ini agar sesuai dengan sistem KSEI yang tersedia sekarang.

Oleh karena itu, setiap pemilik 100 saham akan memperoleh 23.089 HMETD seri B. Setiap 1 HMETD seri B berhak untuk membeli 1 unit OWK dengan harga pelaksanaan Rp 1 yang diterbitkan dengan denominasi Rp 1 per unit. Total nilainya Rp 8,45 triliun. OWK itu diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless).

“Setiap 100 saham yang memiliki hak prempetive memiliki rights issue untuk membeli 23.089 unit MCB (mandatory convertible bond) seharga Rp 1 per unit MCB,” ujar dia.

MCB ini memiliki konvertibilitas terbatas selama 7 tahun berdasarkan kesepakatan dalam pengadilan yang menyetuji rencana komposisi utang. Pencatatan obligasi wajib konversi pada 26 Mei 2017.

Dalam penjelasannya ke BEI, OWK wajib dikonversikan menjadi saham biasa seri B dengan harga konversi sebesar Rp 1.204 untuk setiap saham baru yang diterbitkan pada tahun pertama dan kedua.

Kemudian pada tahun ketiga, harga konversi untuk setiap saham baru yang diterbitkan dengan perhitungan Rp 926,16, harga rata-rata saham perseroan selama enam bulan terakhir sebelum hari pertama tahun ketiga, mana yang lebih rendah. Demikian hingga tahun kelima.

Analis PT First Asia Capital David Sutyanto menuturkan, aksi korporasi PT Bumi Resources Tbk selama sesuai peraturan maka tidak menjadi masalah. “Dengan mereka berdiskusi dengan KSEI jadi mereka juga berusaha penuhi aturan,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com.

Terkait harga rights issue, David menilai, pelaku pasar akan cenderung memilih beli saham PT Bumi Resources di pasar reguler. David menuturkan, rights issue PT Bumi Resources Tbk juga akan menarik pelaku pasar. “Ini juga laku. Krediturnya pada pindah utang ke saham. Kalau pelaku pasar atau publik lebih memilih di pasar reguler,” kata dia.

Ia pun merekomendasikan trading buy untuk saham PT Bumi Resources Tbk di kisaran Rp 300-Rp 400 per saham. Pada sesi pertama perdagangan saham PT Bumi Resources Tbk naik 5,49 persen ke level harga Rp 346 per saham. Total frekuensi 6.648 kali dengan nilai Rp 128 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Setiap investor yang memiliki satu lot saham PT Bumi Resources Tbk. bisa membeli 78 saham baru dalam rights issue yang diterbitkan perseroan sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Direktur & Corporate Secretary PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengungkapkan perhitungan hak memesan kembali atau rights preemptive untuk rights issue adalah 78 saham baru per 100 saham yang ada (per satu 1 lot).

Saham BUMI yang beredar saat ini sebanyak 36,627 miliar saham dan akan menjadi 28,75 miliar saham usai rights issue di harga penawaran umum terbatas sebesar Rp926,16 per saham.

“Setiap 100 saham yang ada memiliki hak preemptive untuk membeli 78 saham baru yang diterbitkan melalui rights issue,” katanya dalam pesan singkat pada Rabu malam (10/5/2017).

Dia menambahkan berkaitan dengan penerbitan obligasi wajib konversi (mandatory convertible bonds/MCB), patokan harga sebesar Rp1 per unit MCB. Adapun, unit MCB yang ditawarkan sebanyak 8,45 triliun unit MCB.

“Setiap 100 saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli 23.089 unit MCB seharga Rp1 per unit MCB,” ujarnya.

Dileep menambahkan MCB memiliki konvertibilitas terbatas selama tenor 7 tahun berdasarkan formula yang disepakati di pengadilan yang menyetujui rencana komposisi utang.

Dia menilai MCB harus dipandang sebagai hak yang diberikan oleh perusahaan untuk menghadirkan pemegang saham utuk mencegah dilusi saham mereka pada masa mendatang. Adapun, tanggal pencatatan hak obligasi wajib konversi saat ini adalah 26 Mei 2017.

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin, Selasa (7/2/2017), telah merestui perseroan untuk menerbitkan saham baru (rights issue) serta menerbitkan obligasi konversi (mandatory convertible bonds/MCB), untuk penyelesaian utang.

“Agenda RUPSLB yang mengusulkan penerbitan saham baru sudah disetujui oleh pemegang saham (sebanyak 99,96 persen). Ini merupakan tindak lanjut dari proses PKPU,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resource, Dileep Srivastava, ditemui wartawan seusai rapat.

Jika dikonversi ke rupiah, saham baru yang akan diterbitkan ditambah dengan MCB mencapai angka Rp 34,5 triliun (kurs 13.300). Jumlah saham baru yang akan diterbitkan mencapai 37,8 miliar lembar saham.

Dileep menjelaskan, RUPSLB telah mencapai kuorum dengan dihadiri sebanyak 58-59 persen, di mana syarat minimal rapat adalah dihadiri 50 persen ditambah satu persen pemegang saham.

Rapat menyetujui penyelesaian utang dengan dua skema. Pertama, yaitu rights issue sebesar 1,99 miliar dollar AS. Kedua, penerbitan MCB sebesar 639 juta dollar AS, yang merupakan bentuk lain dari ekuitas.

“MCB dapat ditukar menjadi saham dalam jangka waktu 7 tahun. Harga penukaran MCB Rp 926 per saham,” kata Dileep.

Penerbitan saham baru dan MCB rencananya akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini, sekitar bulan Juli 2017.

Saat ini, perusahaan milik Grup Bakrie itu tengah menyelesaikan proses audit laporan keuangan tahun 2016.

“Setelah laporan keuangan selesai pada Maret 2017, kami akan menyiapkan prospektus rights issue. Kemudian kami akan mengikuti tahap-tahapan untuk menerbitkan saham baru,” imbuh Dileep.

Selain menyetujui penerbitan saham baru dan MCB, rapat kemarin juga menyetujui beberapa hal, di antaranya, belum adanya pembagian dividen kepada semua pemegang saham karena BUMI masih membukukan rugi bersih 2,1 miliar dollar AS.

Rapat juga menyetujui belum adanya perubahan direksi dan perseroan, serta tidak menggaji jajaran direksi periode 2012-2015.

 ets-small

JAKARTA – Lantaran terjadi peningkatan harga kumulatif yang cukup tinggi pada saham PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pun memutuskan untuk melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan saham BRMS.

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Irvan Susandy mengatakan, informasi terakhir yang dipublikasikan emiten adalah pada 11 Januari 2017. Dalam keterangannya, Bui Resources melaporkan aktivitas eksplorasi bulanannya.

“Sehubungan dengan terjadinya UMA atas Saham BRMS perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” imbuhnya seperti dilansir dari keterangan tertulis di BEI.

Selain itu, BEI juga meminta mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya, mengkaji kembali rencana corporate action perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul di kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.

Meski demikian, pengumuman UMA ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di pasar modal.

(mrt)

Britama.com – Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan HMETD dan menerbitkan saham baru sebanyak 37.882.406.301 lembar.

Saham baru akan diterbitkan dalam proses penawaran umum terbatas perseroan dan pelaksanaan obligasi wajib konversi oleh para pemegang sahamnya. Jumlah dana yang dihasilkan dari aksi korporasi ini diperkirakan Rp35,1 triliun.

RUPSLB akan dilakukan pada 7 Februari 2017. Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsi atas saham baru akan mengalami dilusi kurang lebih 50,8%.

ets-small

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara milik Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), akan menggelar rights issue senilai Rp26,9 triliun dengan efek dilusi saham publik mencapai 80%.

Untuk memenuhi keputusan pengadilan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), manajemen BUMI akan menerbitkan saham baru melalui mekanisme rights issue. Penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) itu maksimum digelar Juni 2017.

Direktur Keuangan Bumi Resources Andrew Christopher Becham menuturkan harga eksekusi rights issue Rp926,16 per lembar, sesuai konversi utang. Perseroan akan menerbitkan 29,1 miliar lembar saham baru dalam rights issue tersebut.

Konversi total utang dan klaim vendor sebesar US$1,99 miliar menjadi saham. Nilai ekuitas aset bersih yang dihitung perseroan mencapai US$4,6 miliar, harga konversi ditetapkan Rp926,16 per lembar, dengan kurs Rp13.235 per dolar AS.

“Publik bisa menyerap saham baru, tapi bila tidak, mereka akan terdilusi sekitar 80%,” katanya dalam paparan publik, Kamis (8/12/2016).

Saat ini, jumlah saham BUMI mencapai 36,6 miliar lembar. Setelah penerbitan saham baru, jumlah ekuitas bumi mencapai 65,7 miliar lembar.

Manajemen BUMI akan mengantongi dana dari rights issue senilai Rp26,9 triliun. Jika dihitung dari kapitalisasi pasar saham BUMI per Selasa (6/12/2016), mencapai Rp11,1 triliun, market capitalizationsaham BUMI secara teoretis mencapai Rp38 triliun.

“Nilai teoretis saham BUMI saat itu Rp580 per lembar. Jika publik ingin menyerap rights issue, dananya akan digunakan untuk membayar utang. Jika tidak, lender akan menyerap sisa saham seluruhnya sebagai konversi,” kata dia.

Kreditur nantinya berpotensi menjadi pemegang saham terbesar BUMI. Kreditur juga akan menempatkan jajaran manajemen, yakni tiga direksi dan tiga komisaris baru.

whispering

BUMI : Dengan Tegas Kami Tolak Spekulasi Media
Rabu, 26 Mei 2010 – 17:17 wib
Candra Setya Santoso – Okezone

JAKARTA – Rencana PT Bumi Resources Tbk (BUMI) untuk menerbitkan penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (tanpa HMETD/nonpreemptive rights) ternyata tidak hanya isapan jempol semata.

Aksi korporasi tersebut, yang kabarnya bernilai Rp4-Rp5 triliun, akan dianggarkan untuk membayar utang sebanyak USD1 miliar tahun ini. Tercatat, total utang perseroan saat ini mencapai USD3,4 miliar.

“Ada kemungkinan kita mengeluarkan maksimal 10 persen, seperti dalam ketentuan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan),” kata Direktur Utama Bumi Ari Saptari Hudaya usai RUPST ENRG, di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (26/5/2010).

Total utang perseroan saat ini mencapai USD3,4 miliar. Tahun ini, rencananya emiten berkode BUMI itu akan melunasi utangnya sebanyak USD1 miliar dengan dana dari penawaran umum terbatas tanpa HMETD tadi. Namun sayang, dirinya enggan menyebutkan besaran dana yang bisa didapat dari aksi korporasi melepas 10 persen saham tersebut. “Belum tahu,” katanya singkat.

Sebelumnya, perseroan berniat kembali menerbitkan saham non-preemptive dan mengajukannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 24 Juni mendatang.

“Kami menyerahkan agenda kemarin ke regulator. Pada dasarnya, ini adalah langkah pertama dalam serangkaian debtcutting bergerak yang berlangsung selama 12 bulan ke depan, seperti yang telah kita sebelumnya umumkan ke pasar dan masyarakat luas,” kata Senior Vice President dan Investor Relations Dileep Srivastava.

Sesuai ketentuan, saham non-preemptive memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan saham baru maksimal 10 persen dari total saham perusahaan dengan harga rata-rata perdagangan 25 hari sebelumnya dari harga penutupan sebelum tanggal pengumuman.

“Kami dengan tegas menolak spekulasi media yang semakin liar terhadap adanya penerbitan right issue yang akan dilakukan perusahaan ke depan. Kami tidak pernah memiliki rencana tersebut juga tidak ada suatu maksud untuk melakukannya,” tambah Dileep.(adn)(rhs)

25/05/2010 – 09:51
Ajukan ‘Non Preemptive Issue’, ‘Buy’ BUMI

(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengundur pelaksanaan RUSPLB menjadi 24 Juni 2010 dari rencana sebelumnya 22 Juni 2010, dengan salah satu agendanya untuk meminta persetujuan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau non preemptive issue.

Manajemen juga membantah rumor yang beredar di pasar yang menyebutkan BUMI akan melakukan rights issue. Sementara itu, BUMI melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) menawar 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) senilai US$400 juta, lebih rendah dari yang diajukan NTT US$444 juta. Eksekusi terhadap divestasi 7% saham NTT diperkirakan dijadwalkan pada minggu depan.

Berdasarkan catatan Samuel Securities, mengikuti peraturan Bapepam maka jumlah maksimal saham yang dapat diterbitkan melalui non preemptive issue sebanyak 1,94 miliar lembar atau 10% dari jumlah saham beredar. Harga pelaksanaan non preemptive issue minimal Rp2,328 per saham (premium

30,7% dari penutupan kemarin), berdasarkan harga rata-rata tertimbang saham BUMI di pasar reguler selama 25 hari. “Kami merekomendasikan buy untuk saham BUMI,” ujar Samuel. [cms]

handle is hein.journals/hlr42 and id is 242

Better than bailouts?
Preemptive rights issues for banks
By John Schroy, on April 9th, 2009

In March 2009, HSBC PLC strengthened its finances by making a preemptive rights offering of new equity. The bank quickly raised $18.5 billion dollars.

Unlike Citibank, Bank of America, and other giant US banks, HSBC did not have to sell its soul to the government to stay in business.

HSBC had the good fortune to be headquartered in the UK and to have much of its investor base in Europe and other countries where preemptive rights are the law and the customary way to raise capital.

The hidden beauty of preemptive rights
Some countries, including the United Kingdom, insist that companies give shareholders the preemptive right to subscribe to a new issue of the same class of stock that they own, in proportion to their holdings. If shareholders do not wish to subscribe, they may sell their rights to others on the stock exchange.

Often, to encourage shareholders to exercise their subscription rights, the issuer will offer the new shares at a discount from current market value. In the case of HSBC the discount was 40% — which virtually forced the issue to be taken up.

HSBC at Canary Wharf, London
Preemptive rights are advantageous to stockholders that don’t want to see their equity diluted by a board that might be too inclined to issue stock to take over other companies, or to hand out stock options that provide extra remuneration to management.

Companies with conservative ownership, looking to the long-term, find preemptive rights useful because a rights issue at a substantial discount from market, effectively frees the company from expensive and intrusive investment bankers.

Who hates preemptive rights and why
The mortal enemies of preemptive rights issues are investment bankers and fund managers.

The reasons are obvious:

Once a company has a wide distribution of its stock traded on an exchange, it can raise additional capital simply by declaring an issue of preemptive rights at a substantial discount.

Investors are virtually forced to either take up their rights, or sell them on the exchange to someone else who will take up the rights.

Sometimes the services of an underwriter might be necessary to serve as a standby subscriber, but often, when a company has enough investors and when its stock is actively traded, the company can handle the issue entirely on its own — saving substantial underwriting fees.

Mutual fund managers also often hate preemptive rights, especially when the rights issue is at a big discount. Such discounted issues force fund managers to use cash to exercise the rights at a time when they may not have cash available.

Also, if fund managers are required to sell rights on the exchange, the arbitrage between the theoretical value of the rights and the quoted price may represent a loss for the fund.

US corporations that like to use share issues to acquire other companies without having to explain too much to their own shareholders, find preemptive rights burdensome and an annoyance to their plans for financial engineering.

The dominant role of investment bankers, free-wheeling corporate management, and fund managers in the US capital market, and the silence of ordinary investors and the SEC, has led to rights issues being relatively rare, although such issues are common elsewhere.

Preemptive rights helped HSBC
Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) by Q4 2008, faced similar financial constraints as major US banks in the current deep recession. Prices of its stock were crashing, while the need to raise additional funds was increasing rapidly.

A typical underwriting in the US involves trying to set the price of the offering at the market.

However, with delay in getting documents through the SEC and in building a book of syndicators, as the market engages in wild gyrations, underwriting risks and costs increase.

Furthermore, if investment banks are themselves in trouble, they will be too busy trying to survive to help an issuer trying to raise capital in a falling market.

In contrast, preemptive rights have advantages for those issuers that are free to use the technique.

First, by setting the offering price far below the market, the delicate task of matching offering and market price is avoided;
Second, a heavily discounted rights offering reduces or eliminates the need for investment banks as intermediaries. With capable lawyers and a reliable shareholder base, management can handle the deal by themselves. It doesn’t matter if the investment banking community is busy trying to put out their own fires.
Preemptive rights and Citicorp
Citicorp and the other big US banks should have been aware, well before September 2008, that they had a problem with leverage and that an effective cure would have been to arrange a massive injection of capital.

However, if one is trained to think only in terms a US-type, non-preemptive rights issues at the market, with the standard apparatus of underwriters and book-building, the success of such an issue might indeed seem questionable in mid-year 2008. Especially when the big investment banks were scrambling themselves, trying to resolve their own troubles.

But I suspect that a dramatic preemptive rights issue, say at a discount of 40 or 50% from market, might very well have done the trick — saving those banks that were able to think outside of the cultural box of the US market from the tender mercies of the US Treasury Department.

We’ll never know, of course. Monday morning quarterbacking is not useful.

But looking forward, some traded US corporations that have problems with leverage might benefit from studying the potential benefits of preemptive rights offerings.

What do you think?
Corporate Securities: Common Stock
A corporation is owned by its shareholders, who elect its board of directors to oversee the company. The board in turn appoints senior managers to run the company. A corporation generally issues two types of stock: common and preferred.

If the topic of equity securities is new to you, or you would like a quick review our Stock Basics tutorial is a useful read.

Common Stock
The most common equity security owned by investors is common stock. Common stock shareholders have certain rights that are specified in the corporation’s charter and bylaws. Below is a summary of the rights and privileges enjoyed by the common stockholder:
Stock Certificate: A shareholder has the right to receive one or more certificates as proof of ownership of a stock. Each certificate will state the name of the corporation, the owner’s name and the number of owned shares, plus the names of the transfer agent and the registrar. It is also signed by an authorized corporate officer.
The transfer agent for the company keeps a list of all registered stockholders and cancels old stock certificates while issuing new ones when shares are transferred. The registrar verifies that the company has not issued more shares than authorized by its charter.
Limited Liability: Since a corporation is a separate person according to the law, an individual shareholder generally cannot be held responsible for the company’s debts: if the business fails, shareholders only lose their original investment. If the business thrives, however, the shareholders expect to share in the company’s profits in the form of dividends and in the increased value of company stock, as reflected in the stock price. This limitation of loss to the original amount invested is referred to as limited liability.

Right to Earnings: The shareholder’s most fundamental right (and incentive to purchase the stock!) is the ability to share in the earnings of the company – both through the dividends that might be paid as well as the increase in the value of the stock itself.

Right of Transfer: A shareholder may freely transfer shares by selling them, giving them away or bequeathing them to heirs. An exception to this rule is the shareholder who is an employee of the company and acquires stock directly as part of a compensation package.

Voting Rights: Only common stockholders have voting rights. The number of votes that each shareholder gets is determined by the number of shares he or she owns. A shareholder who owns 1,000 shares will get 1,000 votes. These votes may be cast at the shareholder annual meeting, mailed in by proxy or cast online. Votes are cast on decisions to add members to the board of directors, acquire or merge with other companies, offer stock options to employee benefit packages, and so on.
There are two types of voting rights: cumulative and statutory.

Statutory voting is the standard “one share one vote” counting that governs voting procedures in most corporations. Shareholders may cast one vote per share either for or against a board of director nominee, but may not give more than one vote per nominee.

Cumulative Voting: Unlike statutory voting, where any shareholder with over 50% of the shares has the potential to control the voting outcome, cumulative voting improves minority shareholders’ chances of naming nominees to the board of directors. In general, shareholders are able to weight their votes towards one or more candidates.

Right to Dividends: Remember, common stock does not necessarily pay a specific annual dividend. The board of directors will decide what dividends, if any, are paid to common stockholders. However, if the board does declare a dividend for, say, $.50 per share, a shareholder with 1,000 shares will receive $500 by right. Dividends are usually paid on a quarterly basis and are taxable in the year in which they are received.

Formula 2.2
Here’s a simple formula to keep in mind for calculating yields on common stocks:Current yield  =  Annual dividend/share
Market price/shareFor example, let’s calculate the current yield of a stock that is currently paying a quarterly dividend of $.40 and trading at $44 a share:3.6% yield  =  $.40 x 4
$44

Right of inspection: Stockholders have the right to inspect company books and records, including the minutes of shareholder meetings and the list of stockholders.

Preemptive right: Preemptive right refers to the right of shareholders to maintain a proportional ownership by purchasing newly issued shares of common stock from the company before they are offered to the public. Otherwise, a new issue would dilute the value of their investment.

Stock splits: A company may wish to decrease the price of its stock and make it more marketable. The par value and the market price of the stock are adjusted according to a particular ratio, for example: 2-for-1, 3-for-2, 4-for-3. So, even though the stockholder’s number of shares increases, the absolute value of an investor’s shareholding does not change. This is also referred to as a “forward stock split”.

A company may also perform a reverse stock split. Here, the shareholder will received a decreased number of shares at a higher per-share value. For instance, if a company’s stock is trading at $2 per share, investors may avoid buying shares because they believe the price is too low. To make the price of shares more appealing, the company could issue a reverse stock split at a 1-for-10 ratio. A shareholder with 1,000 shares now owns 100 shares at $20 a piece.

Stock buybacks: A corporation that wants to increase the price of its shares will sometimes buy back shares on the open market. The repurchased stocks, called treasury stock, are put aside as non-voting shares that do not pay a dividend. Since the outstanding stock remaining is reduced in number, the price of the stock goes up.

Stock dividends: Instead of paying dividends to shareholders in cash, a company may elect to pay dividends with additional shares of stock. For example, a stockholder with 1,000 shares of a company that decides to pay a 3% stock dividend will receive an extra 30 shares. (1,000 x .03 = 30) Unlike cash dividends, which are taxable in the year in which they are received, stock dividends are taxable only when they are sold.

Iklan

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: