skandal OPTIMA: ayo BURUAN BAYAR … 180811_240216

Isu-isu SAHAM BUMI Resources

Program Les Maen Saham BarenK JO (info saham barenK JO)

Daftar posting n links @ isu2 maen saham barenK JO

Bwat calon investor atwa INVESTOR MILENIAL n INVESTOR PEMULA sila baca2 di link ini: https://transaksisaham.wordpress.com/2020/06/15/selamat-bergabung-bei-jadi-investor-n-trader-berlaba-ya-141014/

Promo Keanggotaan Les Maen Saham Berlaba BarenK JO: masa berlaku tgl 2 Juni 2020 s/d 31 Desember 2020. Ada keringanan, ada analisis saham secara teknikal, fundamental, dan strategi trading. Yuk, buruan mendaftar ke https://twitter.com/JonatanOswari ; sila tinggalkan pesan. Atau kirim e-mail ke ekonomitakserius@gmail.com. Manfaatkan periode Adaptasi Kebiasaan Baru aka New Normal dalam kehidupan Bangsa Indonesia serta komunitas global, dengan berinvestasi dan bertrading saham, rauplaba sekarang juga. Catatan: JO bukan sniper / penembak jitu aka penebak harga saham. Cara JO melakukan trading saham dengan menggunakan analisis fundamental, teknikal, dan manajemen trading ala pake uzi (probabilitas statistik tertinggi), peluru banyak (amunisi modal cukup, jumlah lot disesuaikan dalam setiap order transaksi saham, frekuensi trading bisa lebih dari satu kali dalam setiap saham yang diincar), tepat sasaran (order paling mungkin terpenuhi). Laba selalu terbentuk dalam trading saham karena berdasarkan analisis2 tersebut di atas. Catatan: peserta les bebas memilih program. Bisa pilih akses blog saja, tanpa harus ikut les. Akses blog boleh satu saja. Yuk, buruan daftar les maen saham berlaba barenK JO skarang juga!

Menjadi anggota les ini berarti juga bisa membentuk komunitas SAYANG SAHAM juga, bo !

Yuk gabung, kirim message ke Twitter @JonatanOswari

Peserta Les akan belajar cara TRADING SAHAM JO: pake “UZI”! Liat tabel berikut, selisih persentase imbal hasil cara “SNIPER” kontra “UZI” neh. Tapi bisa juga tuh JO sekale-sekale menjadi SNIPER (cek analisis teknikal JO @ tren ihsg sjak 3900, bottom) https://lesmaensahamolehjo.blogspot.com/2018/01/analisis-teknikal-ihsg.html?zx=627b41f3f900d747) :

MUNDUR untuk MAJU

Langgar Aturan Pasar Modal, OJK Cabut Izin Usaha Perusahaan Efek PT Optima Kharya Capital Securities

Penurunan kinerja perusahaan sekuritas sejatinya telah terjadi sejak dua tahun terakhir. Berdasarkan hasil “Rating Perusahaan Sekuritas Versi Infobank 2015”, perusahaan sekuritas yang berhasil mencatatkan kinerja terbaik jumlahnya menurun. Dari total 111 perusahaan sekuritas yang di-rating, hanya 27 perusahaan yang berhasil meraih predikat “sangat bagus”. Jumlah itu menyusut lima perusahaan dibandingkan dengan hasil rating 2014. Artinya, tak ada seperempat dari total perusahaan sekuritas yang masih mampu menorehkan kinerja terbaiknya.

Selebihnya, 20 perusahaan sekuritas harus puas dengan predikat “bagus”, 21 perusahaan sekuritas berpredikat “cukup bagus”, dan 43 perusahaan sekuritas mesti menelan kekecewaan karena menerima predikat “tidak bagus”. Ada empat perusahaan sekuritas yang tidak di-rating, yakni Inti Kapital Sekuritas, Jakarta Securities, Overseas Securites, dan Optima Kharya Capital Securities. Keempatnya mendapat suspend dari otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI). Mana saja nama perusahaan sekuritas.

Optima, skandal yang terperam

Oleh

Selasa, 02 Agustus 2011 | 00:00 WIB
bisnis indonesia

Sejak menjabat Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Uriep Budhi Prasetyo merasakan ubannya bertambah. Kelelahan acap memuncak.

Uriep masuk ke jajaran direksi BEI pada Juli 2009 setelah bersaing dengan Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Hamdi Hasyarbaini. Sebelumnya, dia adalah Direktur Operasional PT Dhanawibawa Artha Cemerlang dan Komisaris Kustodian Sentra Efek (KSEI).

“Ketika masuk direksi bursa, saya sering di-bilangin pilihannya hanya dua: Rambut berkurang atau rambut jadi putih semua. Baru 2 bulan, rambut saya sudah putih semua,” ujarnya di depan direksi dan kepala divisi pada rapat koordinasi BEI 2 September 2009.

Maklum, baru duduk sebagai direktur BEI, Uriep langsung disuguhi kasus pasar modal terbesar setelah skandal PT Bank Century Tbk-PT Antaboga Delta Sekuritas, yakni dugaan penyelewengan dana nasabah PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities).

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyebutkan kerugian nasabah dalam kasus itu Rp700 miliar, dua kali lipat kerugian nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas yang Rp245 miliar, dan separuh dari kerugian skandal Century-Antaboga, Rp1,4 triliun.

Kerugian nasabah Grup Optima terdiri atas kerugian di Optima Securities Rp300 miliar dan piutang macet nasabah di PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management) Rp400 miliar. Terduga utama kasus ini Harjono Kusuma, Direktur Utama Optima Securities.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, BEI dan Bapepam-LK melancarkan operasi diam (silence operation) dan tutup mulut soal kerugian nasabah. Tujuannya tidak lain untuk mencegah kepanikan pasar.

“Saya belum pernah menghadapi kasus seperti ini. Sampai sebatas pemeriksaan, I know what to do. Namun, sampai pada remedy biar tak ada kepanikan, jujur saya tidak tahu,” keluh Uriep dalam rapat direksi BEI sebulan kemudian.

Skandal Optima memang rumit dan mengejutkan. Meski indikasinya telah terlihat sejak 2008, kasus ini baru muncul ke permukaan setahun kemudian. Uniknya, tidak ada gejolak berarti di pasar seperti dikhawatirkan Uriep, meski Optima Securities disuspen 6 bulan lebih.

Padahal, potensi kekacauan di Optima tidak kalah besar dari Sarijaya, karena ada 150 nasabah yang berpotensi menimbulkan sengketa, nilai kerugian sebesar Rp308 miliar, serta melibatkan 428 juta saham yang terkatung-katung selama lebih dari setahun.

Papan atas

Optima Securities semula dikenal sebagai perusahaan efek papan atas. Berdiri pada Desember 1989 dengan nama PT Sun Hung Kai Securities, lalu pada September 1997 mengubah nama jadi PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas, dan pada April 2006 menjadi Optima Securities.

Pada 2007, aset broker ini pernah menembus Rp2 triliun. Kala itu, gelar sebagai sekuritas terbaik untuk kategori aset di atas Rp500 miliar-Rp1 triliun pun sempat terpampang dalam profil mereka.

Harjono memiliki saham PT Optima Kharya Mulia (OKM), yang berposisi sebagai perusahaan induk Optima Securities dan Optima Management. Kepemilikan Harjono 75%, sedangkan Antonius Torang P. Siahaan, mitranya, memegang 25% sisanya.

Sebelumnya, Harjono menjadi Direktur Utama Optima Management dengan kepemilikan saham 15% per Juni 2007. Pada 2008, Antonius sudah mengganti posisinya, dan Harjono pindah mengambil kendali Optima Securities.

Bersamaan dengan masuknya Harjono, Optima Securities terseret saham PT Agis Tbk yang menjadi langganan watchlist BEI sejak 2007. Jatuhnya saham emiten milik Johnny Kesuma dari kisaran Rp4.000 per saham menjadi Rp300 itu membuat Grup Optima terpukul.

Posisi mereka kian sulit setelah BEI mengawasi aksi Optima Securities di pasar pada 2008. Berdasarkan data perdagangan otoritas bursa, Optima Securities tercatat menjadi salah satu penggerak harga saham berkode TMPI itu, sebelum akhirnya ikut ‘terkubur’.

Saham Agis yang kodenya biasa dipelesetkan ‘Taman Makam Para Investor’ tersebut bukan aksi satu-satunya. Perusahaan yang sempat memasang mantan Ketua Bapepam-LK Marzuki Usman sebagai komisaris ini juga ditengarai mendalangi aksi goreng empat saham lain.

Salah satunya adalah saham PT Triwira Insan Lestari Tbk, di mana Optima Securities bertindak selaku penjamin pelaksana emisi saham perdananya. Sejak debut perdagangannya 28 Januari 2008, harga saham berkode TRIL itu meroket 97,06% ke Rp1.340 per 6 Maret 2008.

Merespons hal tersebut, BEI kemudian memvonis Optima Securities dan PT Mahakarya Capital Securities dengan sanksi tertulis pada 2 Juni 2008. Bapepam-LK juga memeriksa kasus Optima Securities ini dengan indikasi pelanggaran dua peraturan pasar modal.

Bapepam-LK mensinyalir Optima Securities melanggar Pasal 91 dan 92 UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, terkait dengan persekongkolan dua atau lebih pihak untuk menciptakan gambaran semu harga efek sehingga tidak menggambarkan harga sebenarnya di pasar.

Mereka juga dijerat Peraturan Bapepam-LK Nomor V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Sekadar mengingatkan, Triwira adalah perusahaan yang 6,61% sahamnya dimiliki PT Kereta Api Indonesia. Kereta Api dan Grup Optima dikenal dekat, terlihat dari posisi Optima sebagai konsultan keuangan proyek RaiLink milik Kereta Api dan PT Angkasa Pura II.

Belakangan, kedekatan itu menyeret Dirut Optima Management Antonius T. P. Siahaan ke kursi pesakitan. Dia dituduh menyuap pejabat Kereta Api sebesar Rp100 juta guna memuluskan penempatan investasi Rp100 miliar perseroan itu ke Optima Management.

Masuk pengawasan

Nyaris bersamaan dengan aksi goreng TRIL, dalam masa euforia bursa itu Optima Securities terpantau beraksi dengan Sarijaya mengangkat saham PT Ades Waters Indonesia Tbk sebesar 183,33%. Itu kejadian sebelum Sarijaya digulung karena menyalahgunakan dana nasabah.

Tak lama sesudah itu, Optima Securities-Sarijaya kembali beraksi di saham PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk, sehingga harganya naik 191,26% per 23 April-22 Mei 2008. Optima Securities juga disinyalir mendongkrak harga saham PT Tjiwi Kimia Tbk hingga 111,11%.

BEI lantas memasukkan Optima Securities-Sarijaya ke dalam daftar anggota bursa (AB) yang diawasi (watchlist). Kebetulan, saat itu BEI mulai getol mengawasi pasar, dan baru membentuk satuan pemeriksa AB dan partisipan. Fokus satuan tersebut, ironisnya, memelihara aset nasabah.

Satuan itu menemukan indikasi bahwa Optima Securities telah melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.1 Butir 5 tentang persetujuan tertulis pengawas atas pembukaan rekening nasabah. Pokok yang kemudian menjadi benih persoalan Optima Securities.

Merespons temuan tersebut, Erry Firmansyah, Dirut BEI ketika itu, memerintahkan bawahannya memanggil Harjono. “Yang saya lihat paling banyak [pelanggaran] di sini adalah Optima. Panggil saja deh,” tegasnya dalam rapat koordinasi BEI akhir Mei 2008.

Sayang, tim BEI saat itu bersikap lunak. Temuan pemeriksaan di lapangan hanya berujung pada sanksi administratif, sebagai bentuk pembinaan. Harapannya, Optima Securities memperbaiki diri tanpa perlu dihukum. Atau istilahnya, diberi ‘obat’.

Namun, harapan itu justru berakhir menjadi lelucon. Dokumen BEI tentang hasil pemeriksaan AB per Desember 2008 mencatat Sarijaya dan Optima Securities lagi-lagi bertengger pada daftar 10 AB berstatus pengawasan khusus.

Erry pun berang. Broker-broker bermasalah tersebut dinilai tidak beriktikad memperbaiki diri. Efek nasabah tetap dicampur dalam rekening kolateral perseroan, dan dana nasabah juga digabung dengan dana perusahaan.

“Berarti masih terjadi pengulangan, meski sudah diperingatkan. Kalau dalam kondisi begini, kita sudah tidak bisa lagi [membina], mending disuspen saja. Ini menunjukkan mereka tidak siap menjadi AB yang benar,” ujarnya dalam rapat direksi pada 22 Oktober 2008.

Kebetulan, pada saat bersamaan kasus Sarijaya pecah. Tuntutan publik agar BEI memperkuat pengawasannya kian besar. Akhirnya, untuk mencegah pembajakan saham, BEI melarang praktik kuasa nasabah oleh AB untuk meminjamkan dananya ke pihak lain.

Tak ingin kecolongan lagi, BEI membangun sistem manajemen risiko AB dan memerintahkan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menyusun kriteria basis data nasabah. Tiga firma akuntan diseleksi untuk jadi konsultan, yakti Ernst & Young, Pricewaterhouse Cooper, dan Deloitte.

Seorang direktur BEI yang meminta identitasnya dilindungi menyebutkan sejak beredar rumor tentang kasus reksa dana dan kontrak pengelolaan dana di Optima Management pada pertengahan 2008, Erry sebenarnya telah mengingatkan tim pengawasan untuk memonitor Grup Optima.

Pasalnya, eksposur yang dimiliki Optima Management saat itu sudah mencapai di atas setengah triliun. “Hati-hati, Optima banyak mengelola aset dana pensiun. Tolong dicek lagi,” ujarnya menirukan Erry dalam sebuah rapat direksi.

Ketika dikonfirmasi pada 8 Juni 2010, Erry mengaku kasus Grup Optima mulai dimonitor ekstra ketika persoalan reksa dananya mengemuka. Pengawasan itu kian diperkuat setelah muncul indikasi gagal bayar Optima Securities pada Februari 2009.

Pada akhir Maret 2009, BEI mengganjar Optima Securities dengan peringatan tertulis karena tidak melakukan tertib administrasi terkait dengan pemindahbukuan efek bersifat ekuitas, untuk penyelesaian transaksi antar-AB.

Akan tetapi, itu saja belum cukup. Optima Securities tetap berada pada daftar pemeriksaan khusus 10 AB, dengan hasil temuan yang sama dari pemeriksaan 2008, yakni penyalahgunaan rekening efek nasabah dan pencampuran dana nasabah di akun utama perusahaan.

Sayang, riuh-rendah kampanye perebutan kursi direksi BEI sepanjang April-Juni 2009 menelan temuan penting hasil pemeriksaan tersebut. Pengawasan mengendur. Pembinaan BEI yang diberikan Juli 2009 praktis tidak mempan.

Kesalahan yang sama tetap muncul dalam temuan pemeriksaan Agustus 2009. Akhirnya, meledaklah ‘bom waktu’ Optima Securities pada September 2009. Uriep, yang baru tarik napas setelah timnya memenangkan perebutan kursi direksi BEI, pun terhenyak.

Mulai terkuak

Urip tidak sendirian. Robert Widjaja, pemilik distributor barang konsumsi PT Tigaraksa Satria Tbk, juga tak pernah menyangka akan menghadapi kenyataan dana investasi di masa senjanya senilai Rp100 miliar menguap di Optima Securities.

Sejak 15 Januari 1998, Robert tercatat sebagai nasabah Optima Securities yang kala itu bernama PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas. Saat itu, Robert juga mengajak putrinya, Chandra Natalie Widjaja, berinvestasi di Optima Securities melalui PT Penta Widjaja Investindo.

Apabila krisis finansial Asia pada 1998 menjadi tonggak awal investasi Robert di Optima Securities, krisis negara maju 2008 justru membuyarkan perjalanan investasi tersebut, menyusul terkuaknya penyalahgunaan efek yang ditanamnya.

“Juni 2009, jumlah dan nilai saham portepel di Optima Securities atas nama Robert Widjaja Rp150 miliar. Setelah membaca berita skandal di Grup Optima, ayah berniat memindahkan sahamnya ke Trimegah namun tidak bisa,” tutur Chandra.

Padahal, lanjutnya, pemindahan tersebut seharusnya bisa dieksekusi dalam sehari. Setelah didesak, broker di Optima Securities bernama Ety Sulistyowati mengaku perusahaan terbelit masalah dan tidak ada rekening efek atas nama Robert di KSEI.

Tentu saja, pengakuan Ety membuat Robert dan Chandra berang. Tindakan Optima Securities itu jelas melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor III.C.7 tentang SubRekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Apalagi, Harjono Kesuma selaku Dirut Optima Securities, tidak pernah menginformasikan fakta tersebut, dan terus ‘menjaga kepercayaan’ mereka melalui laporan cetakan tertulis berisi daftar efek Robert Widjaja, versi Optima Securities yang rutin dikirimkan.

Pada 9 September 2009, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli berupaya menenangkan Robert sembari membawa dua orang yang diperkenalkan sebagai calon investor Optima Securities. Salah satu investor itu adalah Jodi Haryanto. Dalam pertemuan tersebut Robert diwakili Chandra.

Harjono, berdasarkan keterangan Chandra yang juga terkonfirmasi melalui berkas laporannya ke polisi, berusaha meyakinkan bahwa persoalan Optima Securities segera tuntas, dan pengembalian dana Rp100 miliar yang ditanamnya di Optima Securities tinggal menunggu negosiasi dengan dua calon investor tersebut.

Sepanjang perjalanan kasus ini, calon investor yang berminat menanam modal di Optima Securities hanya Indonesia Recovery Fund dan PT Garuda Capital Investama. Keduanya dimainkan orang yang sama, mantan wakil bendahara Partai Demokrat, Jodi Haryanto.

Jodi dikenal sebagai Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities, salah satu sekuritas yang terdepak dari keanggotaan bursa 2 tahun silam akibat suspen berkepanjangan, menyusul sengketa dengan komisaris utamanya sendiri, Rudi Wirawan Rusli. Kasusnya sampai sekarang masih di pengadilan.

Robert dan Chandra tidak tertarik dengan negosiasi yang ditawarkan Harjono. Prioritas mereka adalah adanya jaminan pengembalian aset. Untuk itu, dia mengajukan gadai saham Optima Securities 70% sebagai jaminan. Harjono meneken persetujuan pada 30 September 2009.

Dengan harapan dananya kembali utuh, Chandra kemudian mengadukan nasibnya ke BEI dan Bapepam-LK, serta melaporkannya ke polisi atas dasar dugaan penggelapan direksi Optima Securities pada 23 Oktober 2009 melalui laporan Nomor Po.LP/3026/K/X/2-009/SPK unit I.

Dalam dokumen pemeriksaan polisi per 18 Januari 2010, Harjono menyebut nama Ahmad Rudiansyah sebagai pelaku penjualan aset Penta Widjaja di Optima Securities senilai Rp85 miliar. Namun penyidik menduga nama itu alibi Harjono untuk menghindari tanggung-jawab.

Pada 26 April 2010, Bisnis berkunjung ke kantor Optima Securities di Menara Rajawali, Jakarta Selatan untuk mengecek nama itu. Resepsionis dan satpam kantor Optima Securities kebingungan, karena nama Ahmad yang ada hanyalah Ahmad Royani dan Achmad Halim.

Robert Widjaja mungkin tidak pernah tahu namanya sempat menjadi perbincangan di rapat direksi dan rapat koordinasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Robert, yang menanam uangnya di PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities), sempat diposisikan sebagai ‘kunci’ penyelesaian kasus Grup Optima. Situasi tersebut bermula dari pemeriksan BEI, tak lama setelah kasus itu meledak awal September 2009.

Pemeriksaan itu menemukan perbedaan data antara saldo di Optima Securities dengan saldo di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).Atas perbedaan tersebut, Dirut Optima Securities Harjono berdalih hal tersebut hanya karena salah input dan bisa dikoreksi.

Tim pemeriksa BEI lalu menunggu, dan butuh hampir sebulan untuk sadar bahwa alasan Harjono mengada-ada, sampai Optima Securities mengaku bermasalah. Fakta material itu akhirnya mengundang suspen, 23 Oktober 2009.

Untuk mengklarifikasi situasi tersebut, 3 hari setelah suspen, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli mendatang kantor BEI. Keduanya ditemui oleh Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito.

Dalam pertemuan itu, Harjono menyatakan nilai efek nasabahnya yang bermasalah Rp165 miliar tersebar di 50 rekening.

Pernyataan ini menganulir pengakuan sebelumnya di hadapan Bapepam-LK yang mengklaim hanya terdapat 10 rekening.

Harjono juga mengaku Rp400 miliar dana Optima Securities terpakai untuk menambal kewajiban PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management), seiring dengan anjloknya bursa pada akhir 2008.

“Optima Management melikuidasi obligasi aset dasar kontrak pengelolaan dana dan reksa dana. Waktu likuidasi, nilai asetnya hancur, ada rush lagi. Untuk menambal, dana Optima Securities dipakai,” kata Eddy dalam rapat direksi BEI, tak lama setelah pertemuan itu.

Harjono, dalam pertemuan itu, juga mengusulkan cara minimalisasi kerusakan dengan mengalihkan atau merelokasi konflik melawan puluhan nasabah Optima Securities kepada tiga nasabah terbesar, yakni Robert, Jawadi, investor asal Yogyakarta, dan Aryo asal Solo.

Dia meyakinkan direksi BEI bahwa dirinya bisa berunding dengan Robert, Jawadi, dan Aryo, untuk ‘mengorbankan’ sekitar Rp170 miliar total efek mereka di Optima Securities. Operasi penyelamatan itu diskenariokan rahasia (silence operation). Publik tak perlu tahu.

Menanggapi usulan tersebut, Eddy menyatakan tidak bisa ikut campur. Itu pilihan Harjono. Namun, dia menekankan prioritas BEI adalah agar Optima Securities menyelesaikan persoalan secepatnya seperti ketentuan pasar modal.

Segendang sepenarian dengan BEI, Bapepam-LK yang kian sensitif dengan penggelapan dana nasabah sejak mencuat kasus Sarijaya-Antaboga, juga membiarkan silence operation tersebut. Atas nama mencegah kepanikan pasar, efek nasabah Optima Securities pun tak dibekukan.

Psikologi kepanikan itu pula yang menjelaskan kenapa Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida kemudian mengizinkan Harjono bernegosiasi dengan Robert dkk. Izin yang kemudian justru menempatkan otoritas bursa dan pasar modal ke posisi pasif.

Padahal, Robert, melalui Chandra, mengaku negosiasi itu tak pernah ada. “Negosiasi yang ada adalah September 2009, Optima Securities mengajukan ganti rugi tunai Rp22,5 miliar, tanah, dan saham PT Colorpark Indonesia Tbk,” kata Chandra, 21 Juni 2010.

Operasi rahasia

Di balik meja kantornya, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito melancarkan silence operation versinya. Diam-diam, pria yang gemar berjaket kulit a la pejabat Bareskrim Polri ini mengonfirmasi langsung ketiga investor tersebut.

Ketika ditemui di kantornya 28 Juni 2010, Sardjito mengakui operasi rahasia itu menemukan bahwa Robert, Jawadi, dan Aryo, menolak proposal Harjono dan membantah ada negosiasi. Dari fakta itulah akhirnya, Bapepam-LK menolak usulan relokasi konflik.

“Secara logis, tidak mungkin ada investor rela uangnya dipakai menambal dana orang lain ketika dia belum tentu bisa mendapatkan kembali asetnya. Karena itu, kami langsung blokir rekening efek Optima Securities yang diduga terafiliasi Harjono,” katanya.

Rekening itu berjumlah 34 buah plus 11 rekening nominee. Bersamaan dengan itu, Sardjito menolak permintaan Lanny untuk membuka blokir Optima Securities. Apalagi, argumennya ganjil, jika nasabah tak bisa menarik dana, Optima Securities seolah memakai dana mereka.

Saat itu, muncul kabar Jawadi, pemilik Toko Progo di Yogyakarta, hendak memindahkan Rp60 miliar dananya di Optima Securities ke PT Dinamika Usahajaya. Pada saat yang sama, Robert, nasabah dengan eksposur aset terbesar, juga ngotot keluar dari Optima Securities.

Tak pelak, tekanan dari Bapepam-LK yang diiringi serangkaian permintaan pemindahan dana nasabah utamanya menyebabkan posisi Harjono terjepit. Dia lalu mendekati Dirut BEI Ito Warsito agar menekan Robert guna menyetujui skenario relokasi konflik.

Permintaan itu disaksikan Dirut KSEI Ananta Wiyogo, Dirut Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Yunus Hoesein, dan mantan Dirut BEI Erry Firmansyah dalam pertemuan tertutup di kantor KSEI pada pertengahan Desember 2009.

Ito menolak permintaan itu, karena bisa berkonsekuensi hukum. Di tengah kemelut, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa BEI Uriep Budhi Prasetyo mengambil solusi jitu: Pastikan dahulu jumlah efek bodong yang diklaim Optima Securities hanya 67 buah, sebelum membahas proposal Harjono.

Rekonsiliasi data oleh BEI dilancarkan Januari 2010 dan baru selesai 2 bulan karena data off balance sheet yang dipasok Optima Securities berubah-ubah. Keterangan Harjono juga tidak konsisten soal jumlah efek bermasalah, dari 50 efek menjadi 67 efek.

Akhir Februari 2010, Uriep melaporkan hasil rekonsiliasi dari pemeriksaannya. Dari total 1.827 rekening nasabah Optima Securities, hanya 421 yang aktif. Sisanya, sebanyak 1.406 rekening diketahui tidak lagi aktif.

Dari 421 rekening aktif, 262 berpotensi bersih karena efek dan nasabahnya cocok dengan data back office internal system (boffis) di Optima Securities dan central depository and book entry settlement system (C-BEST) di KSEI. Namun, sekitar 150 rekening terindikasi bodong dan 50 di antaranya diduga terafiliasi Harjono.

Temuan ini membungkam klaim-klaim Harjono. Proposal penyelamatannya pun dibuang ke tempat sampah. Pada 5 Maret 2010, setelah sekian lama, Bapepam-LK dan BEI baru bernyali membekukan rekening seluruh nasabah Optima Securities.

“Setelah freeze, kita membuat satuan tugas seperti kasus Sarijaya. Ini silence operation, tidak muncul di media. Perusahaan efeknya [Optima Securities] yang kirim form ke nasabah, nanti hasil klaim ditaruh ke kita,” ujar Uriep dalam rapat koordinasi BEI, 15 Maret 2010.

Dengan skenario silence operation yang baru ini, Uriep bisa bernapas lega. Kekhawatiran soal kepanikan pasar teratasi, dan tugas verifikasi segera tuntas, meski akhir ceritanya tak berbeda seperti dalam kasus Sarijaya tidak menyinggung soal pengembalian dana nasabah.

Akhir Juni 2010, Uriep menyatakan ada 401 efek nasabah yang aktif di Optima Securities, dan sebanyak 130 nasabah dinyatakan clean and clear, 132 masih diverifikasi, dan sisanya dengan nilai efek Rp21 miliar masih menunggu klaim nasabah.

“Sekarang rambut saya mulai menghitam lagi,” ujarnya sembari tersenyum ketika ditemui di lobi Bapepam-LK, 28 Juni 2010.

Kondisi khusus

Di kalangan karyawan Optima Securities, Harjono Kesuma dikenal pendiam. Interaksi interpersonalnya tidak begitu intens, Apalagi, koridor menuju ruangannya tak melewati episentrum ruang karyawan di kantor Optima Securities, Menara Rajawali, Jakarta Selatan.

Namun di balik sikap diam itu, Harjono tidak abai dengan nasib sekitar 60 karyawannya. Terhitung per 23 Oktober 2009, sejak sanksi suspen membekap Optima Securities hingga laporan ini diturunkan, Harjono bertahan. Tak satu pun karyawan yang di-PHK.

“Memang ada beberapa kawan yang mengundurkan diri, tapi tak ada pemecatan,” tutur seorang karyawan Optima Securities yang menolak disebut identitasnya. “Kami berharap Bapepam-LK tetap membiarkan Optima Securities beroperasi.”

Harapan serupa dikemukakan Harjono melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Pengacara senior ini secara langsung mengajukan surat berisi skema penyelesaian kewajiban kliennya kepada Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito.

“Skemanya adalah pemulihan aset nasabah [asset resettlement], penggantian kerugian tiga nasabah terbesar Optima Securities dengan aset berupa tanah seluas 30 hektare di Sentul dan beberapa saham,” tuturnya dalam wawancara 23 Juni 2010.

Namun, Eggi meminta Bapepam-LK mencabut suspen, karena cenderung tidak adil. Di satu sisi otoritas pasar modal mewajibkan Optima Securities membayar dana nasabah, tapi di sisi lain kliennya dihambat menjalankan bisnis untuk meraih dana guna membayar kewajiban.

Soal nasib nasabah, dia menilai ada perbedaan cara pandang. Menurut dia, kerugian adalah konsekuensi investasi. “Kala-kala untung, kala-kala rugi. Nilai kerugian Optima Securities itu hanya Rp300 miliar, karena Rp400 miliar itu utang afiliasi ke Optima Management,” ujarnya.

Bapepam-LK bergeming. Optima Securities tetap diwajibkan memenuhi modal kerja bersih disesuaikan Rp25 miliar guna mencabut suspen. Ini lingkaran setan, sebab pokok yang diatasi Optima Securities untuk membuka suspen itulah yang membuat modal kerjanya minus Rp700 miliar.

Sardjito menilai pembukaan suspen Optima Securities belum tentu mengatasi persoalan karena ada risiko eksodus. Berdasar keterangan BEI dan Bapepam-LK, 130 nasabah Optima Securities yang rekeningnya lolos verifikasi memilih memindahkan efek ke sekuritas lain.

“Jika ada nasabah pindah, setidaknya Optima Securities masih bisa mencari nasabah baru dan punya posisi tawar untuk berunding dengan investor guna membantu menyelesaikan kewajiban,” demikian argumentasi Eggi.

Eggi juga mengaku Bapepam-LK tidak pernah menekan Optima Securities menyelesaikan kewajiban dengan ancaman pidana. “Jika pasal pidana bermain, tanggung-jawab penyelesaian dana nasabah OKCS pun beralih kepada negara,” ujarnya.

Silence revolution

Bagi Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rahmany, meski ada konsekuensi munculnya kesan lamban dan tidak tegas, pilihan mengedepankan penyelesaian bisnis di atas penyelesaian hukum adalah pilihan ideal untuk menangani kasus Optima Securities.

Hingga kini, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK belum mengoper hasil pemeriksaan Optima Securities ke polisi. Optima Securities yang sudah menyedot dana nasabah tersuspen satu semester lebih, hidup tak boleh dibunuh pun enggan.

Padahal, Peraturan Bursa No.III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan Bursa menyebut izin broker dicabut jika disuspen 6 bulan lebih. Namun, pilihan Bapepam-LK mengambangkan Optima Securities juga tidak datang dari ruang hampa.

Pilihan itu dipicu oleh ending antiklimaks kasus Sarijaya. Akhir kasus tersebut telah menjadi jurisprudensi bahwa pasal-pasal pidana penggelapan dana investor di pasar modal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Kala itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Herman Ramli, pelaku penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas, dengan hukuman 26 bulan. Hukuman itu tak ada artinya dibandingkan dengan kerugian nasabah yang hampir seperempat triliun.

“Yang paling utama adalah kepentingan nasabah diselamatkan dulu sebelum bicara soal pidana. Saya dengar nasabah sudah menggugat Harjono, tapi mengenai status tersangka Harjono, saya tidak komentarlah,” tutur Fuad dalam wawancara 23 Juni 2010.

Bagi Fuad, kasus Optima Securities paling tidak memperkuat tekad melanjutkan apa yang disebutnya silence revolution pasar modal, yakni radikalisasi perubahan sistem pengawasan anggota bursa (AB) dan perlindungan nasabah, hingga revisi UU Pasar Modal Nomor 8/1995.

Beberapa usul ekstrem muncul dalam draf revisi itu, a.l. pasal sita, kewenangan menyadap, mencekal, membuka rekening bank untuk penyidikan. Bahkan mengambil-alih sekuritas penyeleweng dana nasabah, mirip statutory management di Bank Indonesia (BI).

Revisi UU Pasar Modal kali terakhir dibahas dalam rapat Bapepam-LK di Bandung, Jawa Barat akhir Juni lalu. Targetnya, RUU dibahas DPR tahun ini, meski diyakini mengundang resistensi berbagai kalangan, baik dari BI maupun anggota DPR.

“Memang ada perlawanan. Namun, kami berharap kasus Optima Securities membuka mata bahwa kewenangan Bapepam-LK sangat terbatas. Di negara lain, kewenangan seperti yang kami usulkan sudah dimiliki otoritas pasar modalnya,” ujar Sardjito.

Sejak skandal Antaboga merebak, kesadaran otoritas pasar modal dan bursa memperkuat pengawasan Anggota Bursa (AB) kian muncul ke permukaan. Hal ini terlihat dari inisiatif BEI membentuk manajemen risiko AB pada Oktober 2008.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) ditugasi menyusun basis data nasabah dan AB, sedangkan divisi hukum BEI menggarap aspek legal formal. Serangkaian upaya itu makin terakselerasi setelah kasus Sarijaya pecah.

Dalam rapat koordinasi BEI 23 Januari 2009, disepakati terbentuknya Tim Pematangan dan Finalisasi Risk Management AB. Rapat itu menargetkan dokumen rancangan manajemen risiko tersebut selesai akhir Februari 2009.

Ironisnya, APEI justru tidak mampu memenuhi target tersebut dengan alasan masih terjadi polemik seputar batasan risiko yang dilaporkan, tahapan pelaporan, hingga uraian mengenai kegunaannya. Erry Firmansyah, dirut BEI ketika itu, pun berang.

“Bukannya proyek database nasabah sudah dibahas September 2008 oleh APEI? Di Bandung kan disepakati database yang simpel, kok sekarang jadi susah? Ngapain bikin database kalau AB sendiri takut lapor?” ujarnya.

Proyek itu pun terpaksa ditunda. BEI lagi-lagi kembali ke cara klasik, yakni pembinaan AB melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali AB-hingga sekonyong-konyong skandal Optima Securities pecah.

Mukjizat

Sebelum skandal Optima Securities menampar otoritas bursa dan pasar modal, boleh dikata AB punya ‘mukjizat’. Pembinaan BEI yang cenderung kooperatif memungkinkan mereka berbisnis seperti biasa, sembari memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan AB per Januari 2009, masih ada 49 broker melakukan pelanggaran serius. Update selanjutnya, Agustus, relatif sama. Sebanyak 43 AB masih mencatat perbedaan antara dana nasabah di KSEI dan catatan boffis mereka.

Otoritas bursa merespons lebih keras, kali ini dengan teguran. Surat teguran dikirim untuk AB dengan nilai perbedaan di bawah Rp400 juta, sedangkan 15 AB lain yang nilai perbedaannya di atas Rp400 juta langsung masuk daftar pemeriksaan.

Untuk memperkuat pengawasan itu, pada saat bersamaan BEI membangun sistem informasi nasabah dan pegawai AB. Ada pelatihan yang dibuat untuk penerapan sistem itu.

Draf standar kontrak pembukaan rekening efek dirombak agar tidak ada lagi klausul yang menjebak calon investor untuk memberi kuasa AB ‘menyekolahkan’ efek mereka.

Kabar bagus juga berembus dari divisi pemeriksaan BEI. Dari 34 AB yang diperiksa, tidak satupun yang terindikasi sama seperti Optima Securities. Justru, AB yang sempat dicurigai bermasalah terbukti bersih ketika diaudit.

Kliring Penjaminan Efek Indonesia juga membangun sistem pengawasan portofolio AB dan KSEI. Untuk sementara, laporan tersebut fokus pada volume portofolio. Pada uji coba 5 Maret, dari total 117 AB, hanya 14 yang portofolio di Boffis-nya lebih besar.

“Ke depan, sistem itu akan terhubung langsung dengan penghitungan modal kerja bersih disesuaikan AB, untuk memotret posisi mereka secara harian, hingga meningkatkan pengawasan dana dan aset nasabah,” ujar Uriep.

Hingga kini, BEI dan Bapepam-LK masih memverifikasi nasabah Optima Securities. Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK sibuk menyosialisasikan kartu acuan kepemilikan sekuritas, agar nasabah bisa memonitor posisi efeknya.

Kepada Bisnis, Sardjito, ‘jenderal lapangan’ tim gabungan Bapepam-LK dan BEI dalam penanganan kasus Grup Optima yang selama ini bungkam, berjanji semua persoalan akan dijawab dan dipaparkan ke publik segera setelah verifikasi itu tuntas.

Sampai laporan ini diturunkan, Harjono, kunci kasus Optima Securities, masih memilih bungkam. “Selama ku menyembah-Mu, kupercaya bahwa mukjizat masih terjadi,” demikian nada sambung ponselnya, menyambut telepon konfirmasi. (arif.gunawan@bisnis. co.id)

Nasabah Optimal kembali pertanyakan nasib dananya
Oleh Bunga Citra Arum N.

bisnis indonesia
Published On: 30 May 2011

JAKARTA: Sejumlah nasabah Grup Optima kembali mendatangi kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada hari ini, untuk mempertanyakan nasib dana mereka.
Kedatangan para nasabah itu merupakan yang kesekian kalinya, dengan maksud mempertanyakan kelanjutan pemeriksaan dana mereka yang masih tersangkut di PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) dan PT Optima Kharya Capital Management (OKCM).

Salah seorang nasabah Grup Optima, Evi Gunawan, menyatakan hingga kini masih terdapat dana nasabah sekitar Rp20 miliar yang tersimpan di bank kustodian, yakni Bank CIMB Niaga.

“Jumlah total dana nasabah kira-kira sebesar Rp40 miliar untuk dua produk reksa dana yakni Optima Diamond I dan II. Saat ini yang telah cair baru separuhnya,” kata Evi mewakili nasabah lainnya kepada Bisnis, hari ini.

Evi kemudian mengutip pernyataan staf Biro Pengelolaan Investasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Sujanto, yang berhasil mereka temui di kantor Bapepam-LK hari ini, bahwa tertahannya dana nasabah itu karena belum diperoleh pengesahan dari direksi OKCM yang berwenang untuk mencairkan dana tersebut.

“Menurut Sujanto, Bapepam-LK akan berkonsultasi dengan bank kustodian terkait dengan masalah ini,” ujar Evi. (yes)

repo optima ke reksa dana optima ke mantan dirut ajb bumiputera ke NASABAH

Program Les Maen Saham BarenK JO (info saham barenK JO) Daftar posting n links @ isu2 maen saham barenK JO

Bwat calon investor atwa INVESTOR MILENIAL n INVESTOR PEMULA sila baca2 di link ini: https://transaksisaham.wordpress.com/2020/06/15/selamat-bergabung-bei-jadi-investor-n-trader-berlaba-ya-141014/

Promo Keanggotaan Les Maen Saham Berlaba BarenK JO: masa berlaku tgl 2 Juni 2020 s/d 31 Desember 2020. Ada keringanan, ada analisis saham secara teknikal, fundamental, dan strategi trading. Yuk, buruan mendaftar ke https://twitter.com/JonatanOswari ; sila tinggalkan pesan. Atau kirim e-mail ke ekonomitakserius@gmail.com. Manfaatkan periode Adaptasi Kebiasaan Baru aka New Normal dalam kehidupan Bangsa Indonesia serta komunitas global, dengan berinvestasi dan bertrading saham, rauplaba sekarang juga. Catatan: JO bukan sniper / penembak jitu aka penebak harga saham. Cara JO melakukan trading saham dengan menggunakan analisis fundamental, teknikal, dan manajemen trading ala pake uzi (probabilitas statistik tertinggi), peluru banyak (amunisi modal cukup, jumlah lot disesuaikan dalam setiap order transaksi saham, frekuensi trading bisa lebih dari satu kali dalam setiap saham yang diincar), tepat sasaran (order paling mungkin terpenuhi). Laba selalu terbentuk dalam trading saham karena berdasarkan analisis2 tersebut di atas. Catatan: peserta les bebas memilih program. Bisa pilih akses blog saja, tanpa harus ikut les. Akses blog boleh satu saja. Yuk, buruan daftar les maen saham berlaba barenK JO skarang juga! Menjadi anggota les ini berarti juga bisa membentuk komunitas SAYANG SAHAM juga, bo !

Yuk gabung, kirim message ke Twitter @JonatanOswari

Peserta Les akan belajar cara TRADING SAHAM JO: pake “UZI”! Liat tabel berikut, selisih persentase imbal hasil cara “SNIPER” kontra “UZI” neh. Tapi bisa juga tuh JO sekale-sekale menjadi SNIPER (cek analisis teknikal JO @ tren ihsg sjak 3900, bottom) https://lesmaensahamolehjo.blogspot.com/2018/01/analisis-teknikal-ihsg.html?zx=627b41f3f900d747) :

MUNDUR untuk MAJU

03/04/2009 – 11:58 Nasabah AJB Bumiputera Resah Susan Silaban INILAH.COM, Jakarta – Ternyata, bukan PT Perhutani saja yang deg-degan karena dananya tidak bisa dicairkan di Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB). Kini, beberapa keamanan Bapepam-LK yang baru-baru ini membuat polis di AJB pun ikut resah. Salah satu securities Bapepam-LK, Syahrudin mengakui, dirinya mengajak 100 orang rekannya untuk masuk sebagai pemegang polis AJB. Ia mendengar bahwa AJB tengah bermasalah ketika salah satu securities lainnya mendampingi Ketua Bapepam-LK menuju ruang kerjanya di lantai 3 berbicara dengan wartawan. Sontak, Syahrudin pun kaget mendengar infomasi tersebut kemudian ia mendekati wartawan tersebut untuk memastikan kebenaran informasi yang ia peroleh melalui rekan sekerjanya. “Wah mbak, gawat saya kemarin lalu baru aja membeli polis AJB,” jelas Syahrudin dengan wajah penuh tanya kepada INILAH.COM. Menurutnya, ia ditawari oleh seorang sales AJB yang ada di kawasan Lapangan Banteng. Namun, sales tersebut sudah menghilang setelah berhasil menawari AJB kepada sejumlah keamanan Lapangan Banteng. Tak berselang lama, ia menghubungi AJB untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi terkait penggelapan dana dan penahanan mantan Dirut AJB. Selain Syahrudin, ada juga keamanan lapangan banteng sebut saja Aminudin. Ia pun mengakui ditawari oleh sales yang ada di lapangan banteng. Ia juga sudah mengajak 100 orang rekannya. Jadi, dalam waktu yang tidak lama sudah terjaring 200 pemegang polis AJB. Sementara itu, ketua Bapepam-LK, Ahmad Fuad Rahmany mengharapkan, pemegang polis tetap tenang. “Kami mengharapkan pemegang polis tenang dan kami ingin membuat AJB semakin sehat karena untuk penegakan hukum,” tegas Fuad. [cms] 24/04/2009 – 16:26 AJB Bumiputera Tetap Tanggung Perhutani INILAH.COM, Jakarta – Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 membenarkan pemberitaan media seputar penahanan mantan Direktur Utama AJB Bumiputera 1912, Soeseno Haryo Saputro. “Pak Soeseno sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 sejak pertengahan Juni 2008 oleh karena itu aktifitas Beliau tidak terlalu kami ikuti”, ujar Sekretaris Perusahaan, M. Antorikso dalam siaran pers yang diterima INILAH.COM, Jumat (24/4). Lebih lanjut Antorikso mengatakan tentang kabar yang beredar bahwa Soeseno menjadi tersangka dalam penggelapan dana Bumiputera, bermula dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK selaku pengawas Lembaga Keuangan non Bank termasuk AJB Bumiputera 1912. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terindikasi adanya tindak penggelapan dana AJB Bumiputera 1912 yang sedianya diperuntukkan membayar klaim kepada PT Perhutani. Atas temuan tersebut, Bapepam-LK melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri. Antorikso menegaskan dalam kasus tersebut pihak PT Perhutani tidak dirugikan karena Bumiputera sampai saat ini masih tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan program asuransi yang diperjanjikan. “Hal ini sesuai dengan komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik bagi para Pemegang Polis, karena pelayanan yang baik merupakan kunci sukses mengapa Bumiputera bisa bertahan dan tumbuh selama hampir satu abad,” ujarnya. Klaim yang dibayar AJB Bumiputera 1912, sepanjang tahun 2008 mencapai Rp 2,75 triliun atau rata-rata sebesar Rp 7,5 milyar per hari. Saat ini manajemen AJB Bumiputera 1912 tetap bertekad untuk mengedepankan kepentingan Perusahaan dan para Pemegang Polis sehingga tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap penyimpangan yang dilakukan oleh aparat AJB Bumiputera 1912. [cms] 03/04/2009 – 09:06 Mantan Dirut AJB Bumiputera Ditahan Susan Silaban INILAH.COM, Jakarta – Bapepam-LK mengimbau kepada pemegang polis Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB) tetap tenang setelah Bareskrim menahan Mantan Dirut AJB Soeseno Haryo Saputro pada 23 Maret lalu. Hal ini diakui Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany kepada INILAH.COM, Kamis (2/4). Ia menjelaskan, bukti hukum dari Bapepam-LK atas tindakan korupsi dan penggelapan dana nasabah telah diproses oleh Bareskrim untuk melakukan tahanan terhadap Soeseno. Sebelum menyerahkan berkas bukti hukum, Bapepam-LK melakukan penyidikan tentang tindakan korupsi dan penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Soeseno. Setelah cukup bukti akhirnya bukti tersebut diserahkan ke Bareskrim dan Bareskrim menganggap berkas bukti hukum cukup kuat. “Kami mengharapkan para pemegang polis AJB tetap tenang karena justru membuat AJB semakin sehat di kemudian hari,” tegas Fuad. Menurutnya, penegakan hukum yang dilakukan Bapepam akan membersihkan perusahaan AJB dari orang-orang yang curang. Soeseno diberitakan melakukan penggelapan dana perusahaan sebesar Rp 17 miliar dan salah satu pemegang polis AJB, yaitu PT Perhutani telah dirugikan dlam hal ini. Saat ini, polis asuransi milik Perhutani di Bumi Putera tidak bisa dicairkan. Ternyata, Kasus ini sudah terjadi pada 2006 lalu. [cms] 03/04/2009 – 09:26 Mantan Dirut AJB Bumiputera Gagal F&P Susan Silaban INILAH.COM, Jakarta – Ternyata, Mantan Dirut Asuransi Jiwa Bumiputera (AJB), Soeseno Haryo Saputro gagal mengikuti fit&proper test yang dilakukan Biro Asuransi Bapepam-LK. Hal ini diakui Ketua Bapepam, Ahmad Fuad Rahmany kepada INILAH.COM, di Gedung Bapepam, Kamis (2/4). Ia menjelaskan, tahun 2007, Soeseno diangkat oleh Badan Perwakilan Asuransi (BPA) menjadi Dirut AJB. Sebelumnya, Soeseno menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Kemudian, Biro Asuransi Bapepam-LK melakukan fit&proper test dan Soeseno tidak lulus. Pasalnya, lanjut Fuad, sewaktu menjadi Direktur Pemasaran, Soeseno bersinggungan dengan masalah integritas dan kinerjanya. “Tentunya, komite fit&proper test punya dasar kuat untuk tidak meluluskan dia,” tegasnya. Fuad menambahkan, Soeseno menggugat Bapepam-LK ke Pengadilan Tinggi Umum Negeri (PTUN) atas ketidaklulusannya. “Sangat mengejutkan, PTUN memenangkan gugatannya,” tegas Fuad. Akhirnya, Bapepam terus melakukan penyidikan tentang korupsi dan penggelapan dana perusahaan senilai Rp 17 miliar dan kemudian Soesno ditahan pada 23 Maret lalu. Sebelumnya, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Soesno Duadji menjelaskan, Soeseno diancam hukuman 15 tahun penjara dan polri akan memeriksa pihak yang merasa korban dalam kasus ini. Selanjutnya, AJB mengangkat Dirut baru yakni I Dewa Bagus Supratman. AJB tahun lalu mengolah aset sebesar Rp 12 triliun, melayani kurang lebih 7 juta pemegang polis dan memperkerjakan karyawan kurang lebih 3.000 dan 25.000 agen Pemasaran dari Aceh hingga Papua, sekaligus merupakan asuransi terbesar di Indonesia. [cms]

skandal optima: kelanjutan oleh ajb bumiputera … 090110_261016

JAKARTA kontan. Status mutual Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 bakal berubah. Pasca direstrukturisasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan AJB Bumiputera akan menjadi perusahaan terbuka.

Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK bilang, OJK tengah mempersiapkan AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan terbuka. Itu sebabnya, OJK menunjuk empat perusahaan sekuritas yakni Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas dan Bahana Sekuritas.

Jika menjadi perusahaan terbuka, otomatis status perusahaan sebagai mutual hilang. Sebagaimana diketahui, AJB Bumiputera saat ini merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Artinya, mereka tidak ada pemegang saham mayoritas seperti dalam perusahaan.

Konsep bisnis dan organisasi Bumiputera lebih mirip koperasi sehingga tidak ada modal. Pemegang saham perusahaan ini adalah para pemegang polis asuransi sendiri. Keputusan tertinggi berada di tangan badan perwakilan melalui sidang tahunan.

Investor mundur

Sumber KONTAN mengatakan, AJB Bumiputera membutuhkan dana segar untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.

Sebagai perusahaan asuransi tertua, Bumiputera memiliki jutaan polis asuransi yang wajib dibayarkan manfaatnya. Sebelumnya, AJB Bumiputera santer dikabarkan ditawar sejumlah investor. Antara lain BRI, Garuda Indonesia dan PLN.

Gosip yang beredar mereka tertarik bermitra dengan Bumiputera. Namun, sejumlah investor tersebut mundur perlahan. Sumber KONTAN mengatakan, mundurnya para investor karena klaim harus dibayar cukup besar.

Dalam catatan KONTAN, Bumiputera menargetkan klaim tahun ini Rp 5,2 triliun lebih rendah dibandingkan pembayaran klaim tahun 2015 sebesar Rp 5,4 triliun. Sedangkan premi tahun 2015 yang himpun Bumiputera sebesar Rp 5,9 triliun. Selisih nilai premi dan klaim membuat Bumiputera butuh dana segar.

OJK telah menetapkan tujuh tim statuter AJB Bumiputera. Dua diantaranya adalah Didik Ahdiyat, mantan Komisaris AJB Bumiputera sebagai pimpinan sementara. Lalu Dirman Pardosi mengomandani pemasaran dan teknik.

Tim statuter telah memulai tugasnya sejak Jumat pekan lalu. Gede Sri Darma, Anggota Badan Perwakilan Anggota Bali dan Nusa Tengara AJB Bumiputera membenarkan nama tim baru tersebut. “Mereka bertugas membawa perbaikan,” ujar Gede.

Dirut AJB Bumiputera Cholil Hasan Mundur, Inilah Perjalanan Karirnya
Lahyanto Nadie – Senin, 16 September 2013, 20:52 WIB
Bisnis.com, JAKARTA – Ke mana Cholil Hasan berlabuh setelah mundur dari AJB Bumiputera? “Ada lowongan nggak?,” katanya menjawab pertanyaan Bisnis hari ini, Senin (16/9/2013).

Cholil, pria kelahiran Jakarta, 7 Oktober 1952, secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera yang dijabatkan belum genap setahun. Dengan logat Betawi yang kental, ia masih enggan berbicara banyak mengenai latar belakang pengunduran dirinya. Yang jelas, eksekutif tersebut akan banyak menulis tentang industri keuangan.

Inilah perjalanan karirnya:

1982, Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

1987, Mengikuti program Sertifikat Lanjutan Profesional di bidang Keuangan di Universitas New York-Graduate School of Business.

1989, Karir Perbankannya berkembang sejak di Bank Bumi Daya dengan jabatan terakhir sebagai General Manager di New York Agency.

1996, Memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Wisconsin-Madison.

1999, SVP International Banking Bank Mandiri di Markas.

1999, Wakil Ketua Bank Mandiri Europe Ltd di London.

2001, Ketua Tim Manajemen Bank International Indonesia.

2002, Direktur Keuangan yang membawahi akuntansi, keuangan & IT pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

2011, Direktur Keuangan di PT Bakrie Sumatera Plantation, EVP Perusahaan Strategis, Perencanaan & Pengembangan Bisnis PT. Bakrie & Brothers Tbk.

2012, menjabat sebagai Direktur Utama AJB Bumiputera 1912.

2013, Mengundurkan diri sebagai Direktur Utama AJB Bumiputera 1912.

Cholil Hasan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 lantaran menilai tata kelola perusahaan yang berjalan saat ini sudah tidak sesuai dengan standar industri keuangan.

Surat pengunduran diri Cholil telah disampaikan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.Hadad, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Firdaus Djaelani sekaligus Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera Syahrul Yasin Limpo pada Jumat (13/9/2013).

Editor : Lahyanto Nadie

09/01/2010 – 16:00
Pangaduan AJB Atas Optima Masih Panggil Saksi
Agustina Melani

INILAH.COM, Jakarta – Saat ini, proses pengaduan PT AJB Bumiputera terkait pelunasan kontrak pengelolaan dana (KPD) di PT Optima Kharya Capital Management masih dalam proses pemanggilan para saksi.

Hal itu disampaikan Direktur AJB Bumiputera Dirman Pardosi lewat pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Sabtu (9/1). “Masih dalam proses pemanggilan para saksi terutama unsur internal yang terlibat dalam urusan penempatan investasi waktu itu,” tutur Dirman.

Seperti diketahui, AJB Bumiputera telah melaporkan PT Optima Kharya Capital Management kepada pihak kepolisian terkait penundaan cicilan pembayaran tahap II KPD PT Optima Kharya Capital Management Rp13 miliar pada akhir tahun lalu.

Menurut Dirman, pihak PT Optima Kharya Capital Management tidak kooperatif untuk menyelesaikan sisa pembayaran KPD sehingga AJB melaporkan kepada pihak kepolisian.

Selain itu, pihak AJB Bumiputera menagdukan PT Optima Kharya Capital Management kepada Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait kontrak pengelolaan dana sebesar Rp 424 miliar yang belum dikembalikan oleh pihak Optima. Kejadian ini terbongkar saat AJB Bumiputera ingin mencairkan dana KPD mengingat ada polis yang jatuh tempo. [san/cms]

skandal optima: AYO BURUAN baYaR donk … 210111 (… jujur SAYA TIDAK TAU :( )

Jadi Dirjen Pajak, Kemampuan Fuad Rahmany Diragukan!
Jum’at, 21 Januari 2011 – 12:18 wib
Andina Meryani – Okezone

JAKARTA – Sosok Fuad Rahmany yang diangkat sebagai Dirjen Pajak menggantikan M Tjiptardjo dinilai tidak akan berpengaruh banyak untuk mengungkap kebobrokan di Ditjen Pajak dan melakukan reformasi perpajakan.

Pengamat Pasar Modal Yanuar Rizki menilai Ditjen Pajak membutuhkan sosok yang lebih kuat dari Tjiptardjo untuk membersihkan institusi tersebut. Dirinya menilai sosok Fuad tidak lah istimewa untuk menggantikan Tjiptardjo. Karena sepanjang menjadi Ketua Bapepam-LK, Fuad tidak menunjukkan prestasi yang bisa dibanggakan.

“Kalau menurut saya sih sami mawon (sama saja). Pajak membutuhkan orang yang lebih kuat dari Fuad. Sepanjang dia menjadi Ketua Bapepam saja tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan, apalagi di Pajak yang birokrasinya lebih besar dari pasar modal,” ujar Yanuar saat berbincang dengan okezone, di Jakarta, Jumat (21/1/2011).

Yanuar menyoroti kinerja Fuad sepanjang menjadi Ketua Bapepam, yang mana tidak mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus di pasar modal dengan tuntas seperti kasus Antaboga (Bank Century), Krakatau Steel. Hal inilah yang membuat dirinya meragukan sosok Fuad Rahmany.

“Bagaimana dia bisa memperbaiki citra pajak? Selama dia jadi Ketua Bapepam juga tidak hebat-hebat banget, KS saja tidak ada ketegasan sikap,” tegasnya.

Dia pun mengaku tidak mengetahui perihal mekanisme penggantian Dirjen Pajak dari Tjiptardjo ke Fuad Rahmany apakah karena kasus Mafia Pajak yang dipelopori Gayus Tambunan. Namun, menurutnya Tjiptardjo hanya kurang beruntung mengalami banyak permasalahan sepanjang masa jabatannya. Semestinya, pengganti Dirjen Pajak bisa berasal dari kalangan dalam Ditjen Pajak yang mengerti masalah pajak yang masih bersih serta mampu mengungkap masalah-masalah perpajakan.

“Kalau kayak begini, sepertinya Menteri Keuangan tidak menunjukkan niat yang lebih besar untuk melakukan reformasi pajak. Harusnya di cari figur yang kuat yang masih bersih dari dalam Ditjen pajak sendiri,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Tjiptardjo diangkat menjadi Dirjen Pajak menggantikan Darmin Nasution pada 28 Juli 2009 lalu. Dengan demikian, Tjiptardjo hanya menjalankan tugasnya tersebut selama 1,5 tahun saja. Tjiptardjo sendiri memang akan menjalani masa pensiunnya pada 1 Mei mendatang.(adn)(rhs)
Optima, skandal yang terperam
Oleh Arif Gunawan S. | 10 December 2010

bisnis

Sejak menjabat Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Uriep Budhi Prasetyo merasakan ubannya bertambah. Kelelahan acap memuncak.

Uriep masuk ke jajaran direksi BEI pada Juli 2009 setelah bersaing dengan Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Hamdi Hasyarbaini. Sebelumnya, dia adalah Direktur Operasional PT Dhanawibawa Artha Cemerlang dan Komisaris Kustodian Sentra Efek (KSEI).

“Ketika masuk direksi bursa, saya sering di-bilangin pilihannya hanya dua: Rambut berkurang atau rambut jadi putih semua. Baru 2 bulan, rambut saya sudah putih semua,” ujarnya di depan direksi dan kepala divisi pada rapat koordinasi BEI 2 September 2009.

Maklum, baru duduk sebagai direktur BEI, Uriep langsung disuguhi kasus pasar modal terbesar setelah skandal PT Bank Century Tbk-PT Antaboga Delta Sekuritas, yakni dugaan penyelewengan dana nasabah PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities).

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyebutkan kerugian nasabah dalam kasus itu Rp700 miliar, dua kali lipat kerugian nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas yang Rp245 miliar, dan separuh dari kerugian skandal Century-Antaboga, Rp1,4 triliun.

Kerugian nasabah Grup Optima terdiri atas kerugian di Optima Securities Rp300 miliar dan piutang macet nasabah di PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management) Rp400 miliar. Terduga utama kasus ini Harjono Kusuma, Direktur Utama Optima Securities.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, BEI dan Bapepam-LK melancarkan operasi diam (silence operation) dan tutup mulut soal kerugian nasabah. Tujuannya tidak lain untuk mencegah kepanikan pasar.

“Saya belum pernah menghadapi kasus seperti ini. Sampai sebatas pemeriksaan, I know what to do. Namun, sampai pada remedy biar tak ada kepanikan, jujur saya tidak tahu,” keluh Uriep dalam rapat direksi BEI sebulan kemudian.

Skandal Optima memang rumit dan mengejutkan. Meski indikasinya telah terlihat sejak 2008, kasus ini baru muncul ke permukaan setahun kemudian. Uniknya, tidak ada gejolak berarti di pasar seperti dikhawatirkan Uriep, meski Optima Securities disuspen 6 bulan lebih.

Padahal, potensi kekacauan di Optima tidak kalah besar dari Sarijaya, karena ada 150 nasabah yang berpotensi menimbulkan sengketa, nilai kerugian sebesar Rp308 miliar, serta melibatkan 428 juta saham yang terkatung-katung selama lebih dari setahun.

Papan atas

Optima Securities semula dikenal sebagai perusahaan efek papan atas. Berdiri pada Desember 1989 dengan nama PT Sun Hung Kai Securities, lalu pada September 1997 mengubah nama jadi PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas, dan pada April 2006 menjadi Optima Securities.

Pada 2007, aset broker ini pernah menembus Rp2 triliun. Kala itu, gelar sebagai sekuritas terbaik untuk kategori aset di atas Rp500 miliar-Rp1 triliun pun sempat terpampang dalam profil mereka.

Harjono memiliki saham PT Optima Kharya Mulia (OKM), yang berposisi sebagai perusahaan induk Optima Securities dan Optima Management. Kepemilikan Harjono 75%, sedangkan Antonius Torang P. Siahaan, mitranya, memegang 25% sisanya.

Sebelumnya, Harjono menjadi Direktur Utama Optima Management dengan kepemilikan saham 15% per Juni 2007. Pada 2008, Antonius sudah mengganti posisinya, dan Harjono pindah mengambil kendali Optima Securities.

Bersamaan dengan masuknya Harjono, Optima Securities terseret saham PT Agis Tbk yang menjadi langganan watchlist BEI sejak 2007. Jatuhnya saham emiten milik Johnny Kesuma dari kisaran Rp4.000 per saham menjadi Rp300 itu membuat Grup Optima terpukul.

Posisi mereka kian sulit setelah BEI mengawasi aksi Optima Securities di pasar pada 2008. Berdasarkan data perdagangan otoritas bursa, Optima Securities tercatat menjadi salah satu penggerak harga saham berkode TMPI itu, sebelum akhirnya ikut ‘terkubur’.

Saham Agis yang kodenya biasa dipelesetkan ‘Taman Makam Para Investor’ tersebut bukan aksi satu-satunya. Perusahaan yang sempat memasang mantan Ketua Bapepam-LK Marzuki Usman sebagai komisaris ini juga ditengarai mendalangi aksi goreng empat saham lain.

Salah satunya adalah saham PT Triwira Insan Lestari Tbk, di mana Optima Securities bertindak selaku penjamin pelaksana emisi saham perdananya. Sejak debut perdagangannya 28 Januari 2008, harga saham berkode TRIL itu meroket 97,06% ke Rp1.340 per 6 Maret 2008.

Merespons hal tersebut, BEI kemudian memvonis Optima Securities dan PT Mahakarya Capital Securities dengan sanksi tertulis pada 2 Juni 2008. Bapepam-LK juga memeriksa kasus Optima Securities ini dengan indikasi pelanggaran dua peraturan pasar modal.

Bapepam-LK mensinyalir Optima Securities melanggar Pasal 91 dan 92 UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, terkait dengan persekongkolan dua atau lebih pihak untuk menciptakan gambaran semu harga efek sehingga tidak menggambarkan harga sebenarnya di pasar.

Mereka juga dijerat Peraturan Bapepam-LK Nomor V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Sekadar mengingatkan, Triwira adalah perusahaan yang 6,61% sahamnya dimiliki PT Kereta Api Indonesia. Kereta Api dan Grup Optima dikenal dekat, terlihat dari posisi Optima sebagai konsultan keuangan proyek RaiLink milik Kereta Api dan PT Angkasa Pura II.

Belakangan, kedekatan itu menyeret Dirut Optima Management Antonius T. P. Siahaan ke kursi pesakitan. Dia dituduh menyuap pejabat Kereta Api sebesar Rp100 juta guna memuluskan penempatan investasi Rp100 miliar perseroan itu ke Optima Management.

Masuk pengawasan

Nyaris bersamaan dengan aksi goreng TRIL, dalam masa euforia bursa itu Optima Securities terpantau beraksi dengan Sarijaya mengangkat saham PT Ades Waters Indonesia Tbk sebesar 183,33%. Itu kejadian sebelum Sarijaya digulung karena menyalahgunakan dana nasabah.

Tak lama sesudah itu, Optima Securities-Sarijaya kembali beraksi di saham PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk, sehingga harganya naik 191,26% per 23 April-22 Mei 2008. Optima Securities juga disinyalir mendongkrak harga saham PT Tjiwi Kimia Tbk hingga 111,11%.

BEI lantas memasukkan Optima Securities-Sarijaya ke dalam daftar anggota bursa (AB) yang diawasi (watchlist). Kebetulan, saat itu BEI mulai getol mengawasi pasar, dan baru membentuk satuan pemeriksa AB dan partisipan. Fokus satuan tersebut, ironisnya, memelihara aset nasabah.

Satuan itu menemukan indikasi bahwa Optima Securities telah melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.1 Butir 5 tentang persetujuan tertulis pengawas atas pembukaan rekening nasabah. Pokok yang kemudian menjadi benih persoalan Optima Securities.

Merespons temuan tersebut, Erry Firmansyah, Dirut BEI ketika itu, memerintahkan bawahannya memanggil Harjono. “Yang saya lihat paling banyak [pelanggaran] di sini adalah Optima. Panggil saja deh,” tegasnya dalam rapat koordinasi BEI akhir Mei 2008.

Sayang, tim BEI saat itu bersikap lunak. Temuan pemeriksaan di lapangan hanya berujung pada sanksi administratif, sebagai bentuk pembinaan. Harapannya, Optima Securities memperbaiki diri tanpa perlu dihukum. Atau istilahnya, diberi ‘obat’.

Namun, harapan itu justru berakhir menjadi lelucon. Dokumen BEI tentang hasil pemeriksaan AB per Desember 2008 mencatat Sarijaya dan Optima Securities lagi-lagi bertengger pada daftar 10 AB berstatus pengawasan khusus.

Erry pun berang. Broker-broker bermasalah tersebut dinilai tidak beriktikad memperbaiki diri. Efek nasabah tetap dicampur dalam rekening kolateral perseroan, dan dana nasabah juga digabung dengan dana perusahaan.

“Berarti masih terjadi pengulangan, meski sudah diperingatkan. Kalau dalam kondisi begini, kita sudah tidak bisa lagi [membina], mending disuspen saja. Ini menunjukkan mereka tidak siap menjadi AB yang benar,” ujarnya dalam rapat direksi pada 22 Oktober 2008.

Kebetulan, pada saat bersamaan kasus Sarijaya pecah. Tuntutan publik agar BEI memperkuat pengawasannya kian besar. Akhirnya, untuk mencegah pembajakan saham, BEI melarang praktik kuasa nasabah oleh AB untuk meminjamkan dananya ke pihak lain.

Tak ingin kecolongan lagi, BEI membangun sistem manajemen risiko AB dan memerintahkan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menyusun kriteria basis data nasabah. Tiga firma akuntan diseleksi untuk jadi konsultan, yakti Ernst & Young, Pricewaterhouse Cooper, dan Deloitte.

Seorang direktur BEI yang meminta identitasnya dilindungi menyebutkan sejak beredar rumor tentang kasus reksa dana dan kontrak pengelolaan dana di Optima Management pada pertengahan 2008, Erry sebenarnya telah mengingatkan tim pengawasan untuk memonitor Grup Optima.

Pasalnya, eksposur yang dimiliki Optima Management saat itu sudah mencapai di atas setengah triliun. “Hati-hati, Optima banyak mengelola aset dana pensiun. Tolong dicek lagi,” ujarnya menirukan Erry dalam sebuah rapat direksi.

Ketika dikonfirmasi pada 8 Juni 2010, Erry mengaku kasus Grup Optima mulai dimonitor ekstra ketika persoalan reksa dananya mengemuka. Pengawasan itu kian diperkuat setelah muncul indikasi gagal bayar Optima Securities pada Februari 2009.

Pada akhir Maret 2009, BEI mengganjar Optima Securities dengan peringatan tertulis karena tidak melakukan tertib administrasi terkait dengan pemindahbukuan efek bersifat ekuitas, untuk penyelesaian transaksi antar-AB.

Akan tetapi, itu saja belum cukup. Optima Securities tetap berada pada daftar pemeriksaan khusus 10 AB, dengan hasil temuan yang sama dari pemeriksaan 2008, yakni penyalahgunaan rekening efek nasabah dan pencampuran dana nasabah di akun utama perusahaan.

Sayang, riuh-rendah kampanye perebutan kursi direksi BEI sepanjang April-Juni 2009 menelan temuan penting hasil pemeriksaan tersebut. Pengawasan mengendur. Pembinaan BEI yang diberikan Juli 2009 praktis tidak mempan.

Kesalahan yang sama tetap muncul dalam temuan pemeriksaan Agustus 2009. Akhirnya, meledaklah ‘bom waktu’ Optima Securities pada September 2009. Uriep, yang baru tarik napas setelah timnya memenangkan perebutan kursi direksi BEI, pun terhenyak.

Mulai terkuak

Urip tidak sendirian. Robert Widjaja, pemilik distributor barang konsumsi PT Tigaraksa Satria Tbk, juga tak pernah menyangka akan menghadapi kenyataan dana investasi di masa senjanya senilai Rp100 miliar menguap di Optima Securities.

Sejak 15 Januari 1998, Robert tercatat sebagai nasabah Optima Securities yang kala itu bernama PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas. Saat itu, Robert juga mengajak putrinya, Chandra Natalie Widjaja, berinvestasi di Optima Securities melalui PT Penta Widjaja Investindo.

Apabila krisis finansial Asia pada 1998 menjadi tonggak awal investasi Robert di Optima Securities, krisis negara maju 2008 justru membuyarkan perjalanan investasi tersebut, menyusul terkuaknya penyalahgunaan efek yang ditanamnya.

“Juni 2009, jumlah dan nilai saham portepel di Optima Securities atas nama Robert Widjaja Rp150 miliar. Setelah membaca berita skandal di Grup Optima, ayah berniat memindahkan sahamnya ke Trimegah namun tidak bisa,” tutur Chandra.

Padahal, lanjutnya, pemindahan tersebut seharusnya bisa dieksekusi dalam sehari. Setelah didesak, broker di Optima Securities bernama Ety Sulistyowati mengaku perusahaan terbelit masalah dan tidak ada rekening efek atas nama Robert di KSEI.

Tentu saja, pengakuan Ety membuat Robert dan Chandra berang. Tindakan Optima Securities itu jelas melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor III.C.7 tentang SubRekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Apalagi, Harjono Kesuma selaku Dirut Optima Securities, tidak pernah menginformasikan fakta tersebut, dan terus ‘menjaga kepercayaan’ mereka melalui laporan cetakan tertulis berisi daftar efek Robert Widjaja, versi Optima Securities yang rutin dikirimkan.

Pada 9 September 2009, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli berupaya menenangkan Robert sembari membawa dua orang yang diperkenalkan sebagai calon investor Optima Securities. Salah satu investor itu adalah Jodi Haryanto. Dalam pertemuan tersebut Robert diwakili Chandra.

Harjono, berdasarkan keterangan Chandra yang juga terkonfirmasi melalui berkas laporannya ke polisi, berusaha meyakinkan bahwa persoalan Optima Securities segera tuntas, dan pengembalian dana Rp100 miliar yang ditanamnya di Optima Securities tinggal menunggu negosiasi dengan dua calon investor tersebut.

Sepanjang perjalanan kasus ini, calon investor yang berminat menanam modal di Optima Securities hanya Indonesia Recovery Fund dan PT Garuda Capital Investama. Keduanya dimainkan orang yang sama, mantan wakil bendahara Partai Demokrat, Jodi Haryanto.

Jodi dikenal sebagai Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities, salah satu sekuritas yang terdepak dari keanggotaan bursa 2 tahun silam akibat suspen berkepanjangan, menyusul sengketa dengan komisaris utamanya sendiri, Rudi Wirawan Rusli. Kasusnya sampai sekarang masih di pengadilan.

Robert dan Chandra tidak tertarik dengan negosiasi yang ditawarkan Harjono. Prioritas mereka adalah adanya jaminan pengembalian aset. Untuk itu, dia mengajukan gadai saham Optima Securities 70% sebagai jaminan. Harjono meneken persetujuan pada 30 September 2009.

Dengan harapan dananya kembali utuh, Chandra kemudian mengadukan nasibnya ke BEI dan Bapepam-LK, serta melaporkannya ke polisi atas dasar dugaan penggelapan direksi Optima Securities pada 23 Oktober 2009 melalui laporan Nomor Po.LP/3026/K/X/2-009/SPK unit I.

Dalam dokumen pemeriksaan polisi per 18 Januari 2010, Harjono menyebut nama Ahmad Rudiansyah sebagai pelaku penjualan aset Penta Widjaja di Optima Securities senilai Rp85 miliar. Namun penyidik menduga nama itu alibi Harjono untuk menghindari tanggung-jawab.

Pada 26 April 2010, Bisnis berkunjung ke kantor Optima Securities di Menara Rajawali, Jakarta Selatan untuk mengecek nama itu. Resepsionis dan satpam kantor Optima Securities kebingungan, karena nama Ahmad yang ada hanyalah Ahmad Royani dan Achmad Halim.

Robert Widjaja mungkin tidak pernah tahu namanya sempat menjadi perbincangan di rapat direksi dan rapat koordinasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Robert, yang menanam uangnya di PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities), sempat diposisikan sebagai ‘kunci’ penyelesaian kasus Grup Optima. Situasi tersebut bermula dari pemeriksan BEI, tak lama setelah kasus itu meledak awal September 2009.

Pemeriksaan itu menemukan perbedaan data antara saldo di Optima Securities dengan saldo di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).Atas perbedaan tersebut, Dirut Optima Securities Harjono berdalih hal tersebut hanya karena salah input dan bisa dikoreksi.

Tim pemeriksa BEI lalu menunggu, dan butuh hampir sebulan untuk sadar bahwa alasan Harjono mengada-ada, sampai Optima Securities mengaku bermasalah. Fakta material itu akhirnya mengundang suspen, 23 Oktober 2009.

Untuk mengklarifikasi situasi tersebut, 3 hari setelah suspen, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli mendatang kantor BEI. Keduanya ditemui oleh Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito.

Dalam pertemuan itu, Harjono menyatakan nilai efek nasabahnya yang bermasalah Rp165 miliar tersebar di 50 rekening.

Pernyataan ini menganulir pengakuan sebelumnya di hadapan Bapepam-LK yang mengklaim hanya terdapat 10 rekening.

Harjono juga mengaku Rp400 miliar dana Optima Securities terpakai untuk menambal kewajiban PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management), seiring dengan anjloknya bursa pada akhir 2008.

“Optima Management melikuidasi obligasi aset dasar kontrak pengelolaan dana dan reksa dana. Waktu likuidasi, nilai asetnya hancur, ada rush lagi. Untuk menambal, dana Optima Securities dipakai,” kata Eddy dalam rapat direksi BEI, tak lama setelah pertemuan itu.

Harjono, dalam pertemuan itu, juga mengusulkan cara minimalisasi kerusakan dengan mengalihkan atau merelokasi konflik melawan puluhan nasabah Optima Securities kepada tiga nasabah terbesar, yakni Robert, Jawadi, investor asal Yogyakarta, dan Aryo asal Solo.

Dia meyakinkan direksi BEI bahwa dirinya bisa berunding dengan Robert, Jawadi, dan Aryo, untuk ‘mengorbankan’ sekitar Rp170 miliar total efek mereka di Optima Securities. Operasi penyelamatan itu diskenariokan rahasia (silence operation). Publik tak perlu tahu.

Menanggapi usulan tersebut, Eddy menyatakan tidak bisa ikut campur. Itu pilihan Harjono. Namun, dia menekankan prioritas BEI adalah agar Optima Securities menyelesaikan persoalan secepatnya seperti ketentuan pasar modal.

Segendang sepenarian dengan BEI, Bapepam-LK yang kian sensitif dengan penggelapan dana nasabah sejak mencuat kasus Sarijaya-Antaboga, juga membiarkan silence operation tersebut. Atas nama mencegah kepanikan pasar, efek nasabah Optima Securities pun tak dibekukan.

Psikologi kepanikan itu pula yang menjelaskan kenapa Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida kemudian mengizinkan Harjono bernegosiasi dengan Robert dkk. Izin yang kemudian justru menempatkan otoritas bursa dan pasar modal ke posisi pasif.

Padahal, Robert, melalui Chandra, mengaku negosiasi itu tak pernah ada. “Negosiasi yang ada adalah September 2009, Optima Securities mengajukan ganti rugi tunai Rp22,5 miliar, tanah, dan saham PT Colorpark Indonesia Tbk,” kata Chandra, 21 Juni 2010.

Operasi rahasia

Di balik meja kantornya, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito melancarkan silence operation versinya. Diam-diam, pria yang gemar berjaket kulit a la pejabat Bareskrim Polri ini mengonfirmasi langsung ketiga investor tersebut.

Ketika ditemui di kantornya 28 Juni 2010, Sardjito mengakui operasi rahasia itu menemukan bahwa Robert, Jawadi, dan Aryo, menolak proposal Harjono dan membantah ada negosiasi. Dari fakta itulah akhirnya, Bapepam-LK menolak usulan relokasi konflik.

“Secara logis, tidak mungkin ada investor rela uangnya dipakai menambal dana orang lain ketika dia belum tentu bisa mendapatkan kembali asetnya. Karena itu, kami langsung blokir rekening efek Optima Securities yang diduga terafiliasi Harjono,” katanya.

Rekening itu berjumlah 34 buah plus 11 rekening nominee. Bersamaan dengan itu, Sardjito menolak permintaan Lanny untuk membuka blokir Optima Securities. Apalagi, argumennya ganjil, jika nasabah tak bisa menarik dana, Optima Securities seolah memakai dana mereka.

Saat itu, muncul kabar Jawadi, pemilik Toko Progo di Yogyakarta, hendak memindahkan Rp60 miliar dananya di Optima Securities ke PT Dinamika Usahajaya. Pada saat yang sama, Robert, nasabah dengan eksposur aset terbesar, juga ngotot keluar dari Optima Securities.

Tak pelak, tekanan dari Bapepam-LK yang diiringi serangkaian permintaan pemindahan dana nasabah utamanya menyebabkan posisi Harjono terjepit. Dia lalu mendekati Dirut BEI Ito Warsito agar menekan Robert guna menyetujui skenario relokasi konflik.

Permintaan itu disaksikan Dirut KSEI Ananta Wiyogo, Dirut Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Yunus Hoesein, dan mantan Dirut BEI Erry Firmansyah dalam pertemuan tertutup di kantor KSEI pada pertengahan Desember 2009.

Ito menolak permintaan itu, karena bisa berkonsekuensi hukum. Di tengah kemelut, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa BEI Uriep Budhi Prasetyo mengambil solusi jitu: Pastikan dahulu jumlah efek bodong yang diklaim Optima Securities hanya 67 buah, sebelum membahas proposal Harjono.

Rekonsiliasi data oleh BEI dilancarkan Januari 2010 dan baru selesai 2 bulan karena data off balance sheet yang dipasok Optima Securities berubah-ubah. Keterangan Harjono juga tidak konsisten soal jumlah efek bermasalah, dari 50 efek menjadi 67 efek.

Akhir Februari 2010, Uriep melaporkan hasil rekonsiliasi dari pemeriksaannya. Dari total 1.827 rekening nasabah Optima Securities, hanya 421 yang aktif. Sisanya, sebanyak 1.406 rekening diketahui tidak lagi aktif.

Dari 421 rekening aktif, 262 berpotensi bersih karena efek dan nasabahnya cocok dengan data back office internal system (boffis) di Optima Securities dan central depository and book entry settlement system (C-BEST) di KSEI. Namun, sekitar 150 rekening terindikasi bodong dan 50 di antaranya diduga terafiliasi Harjono.

Temuan ini membungkam klaim-klaim Harjono. Proposal penyelamatannya pun dibuang ke tempat sampah. Pada 5 Maret 2010, setelah sekian lama, Bapepam-LK dan BEI baru bernyali membekukan rekening seluruh nasabah Optima Securities.

“Setelah freeze, kita membuat satuan tugas seperti kasus Sarijaya. Ini silence operation, tidak muncul di media. Perusahaan efeknya [Optima Securities] yang kirim form ke nasabah, nanti hasil klaim ditaruh ke kita,” ujar Uriep dalam rapat koordinasi BEI, 15 Maret 2010.

Dengan skenario silence operation yang baru ini, Uriep bisa bernapas lega. Kekhawatiran soal kepanikan pasar teratasi, dan tugas verifikasi segera tuntas, meski akhir ceritanya tak berbeda seperti dalam kasus Sarijaya tidak menyinggung soal pengembalian dana nasabah.

Akhir Juni 2010, Uriep menyatakan ada 401 efek nasabah yang aktif di Optima Securities, dan sebanyak 130 nasabah dinyatakan clean and clear, 132 masih diverifikasi, dan sisanya dengan nilai efek Rp21 miliar masih menunggu klaim nasabah.

“Sekarang rambut saya mulai menghitam lagi,” ujarnya sembari tersenyum ketika ditemui di lobi Bapepam-LK, 28 Juni 2010.

Kondisi khusus

Di kalangan karyawan Optima Securities, Harjono Kesuma dikenal pendiam. Interaksi interpersonalnya tidak begitu intens, Apalagi, koridor menuju ruangannya tak melewati episentrum ruang karyawan di kantor Optima Securities, Menara Rajawali, Jakarta Selatan.

Namun di balik sikap diam itu, Harjono tidak abai dengan nasib sekitar 60 karyawannya. Terhitung per 23 Oktober 2009, sejak sanksi suspen membekap Optima Securities hingga laporan ini diturunkan, Harjono bertahan. Tak satu pun karyawan yang di-PHK.

“Memang ada beberapa kawan yang mengundurkan diri, tapi tak ada pemecatan,” tutur seorang karyawan Optima Securities yang menolak disebut identitasnya. “Kami berharap Bapepam-LK tetap membiarkan Optima Securities beroperasi.”

Harapan serupa dikemukakan Harjono melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Pengacara senior ini secara langsung mengajukan surat berisi skema penyelesaian kewajiban kliennya kepada Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito.

“Skemanya adalah pemulihan aset nasabah [asset resettlement], penggantian kerugian tiga nasabah terbesar Optima Securities dengan aset berupa tanah seluas 30 hektare di Sentul dan beberapa saham,” tuturnya dalam wawancara 23 Juni 2010.

Namun, Eggi meminta Bapepam-LK mencabut suspen, karena cenderung tidak adil. Di satu sisi otoritas pasar modal mewajibkan Optima Securities membayar dana nasabah, tapi di sisi lain kliennya dihambat menjalankan bisnis untuk meraih dana guna membayar kewajiban.

Soal nasib nasabah, dia menilai ada perbedaan cara pandang. Menurut dia, kerugian adalah konsekuensi investasi. “Kala-kala untung, kala-kala rugi. Nilai kerugian Optima Securities itu hanya Rp300 miliar, karena Rp400 miliar itu utang afiliasi ke Optima Management,” ujarnya.

Bapepam-LK bergeming. Optima Securities tetap diwajibkan memenuhi modal kerja bersih disesuaikan Rp25 miliar guna mencabut suspen. Ini lingkaran setan, sebab pokok yang diatasi Optima Securities untuk membuka suspen itulah yang membuat modal kerjanya minus Rp700 miliar.

Sardjito menilai pembukaan suspen Optima Securities belum tentu mengatasi persoalan karena ada risiko eksodus. Berdasar keterangan BEI dan Bapepam-LK, 130 nasabah Optima Securities yang rekeningnya lolos verifikasi memilih memindahkan efek ke sekuritas lain.

“Jika ada nasabah pindah, setidaknya Optima Securities masih bisa mencari nasabah baru dan punya posisi tawar untuk berunding dengan investor guna membantu menyelesaikan kewajiban,” demikian argumentasi Eggi.

Eggi juga mengaku Bapepam-LK tidak pernah menekan Optima Securities menyelesaikan kewajiban dengan ancaman pidana. “Jika pasal pidana bermain, tanggung-jawab penyelesaian dana nasabah OKCS pun beralih kepada negara,” ujarnya.

Silence revolution

Bagi Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rahmany, meski ada konsekuensi munculnya kesan lamban dan tidak tegas, pilihan mengedepankan penyelesaian bisnis di atas penyelesaian hukum adalah pilihan ideal untuk menangani kasus Optima Securities.

Hingga kini, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK belum mengoper hasil pemeriksaan Optima Securities ke polisi. Optima Securities yang sudah menyedot dana nasabah tersuspen satu semester lebih, hidup tak boleh dibunuh pun enggan.

Padahal, Peraturan Bursa No.III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan Bursa menyebut izin broker dicabut jika disuspen 6 bulan lebih. Namun, pilihan Bapepam-LK mengambangkan Optima Securities juga tidak datang dari ruang hampa.

Pilihan itu dipicu oleh ending antiklimaks kasus Sarijaya. Akhir kasus tersebut telah menjadi jurisprudensi bahwa pasal-pasal pidana penggelapan dana investor di pasar modal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Kala itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Herman Ramli, pelaku penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas, dengan hukuman 26 bulan. Hukuman itu tak ada artinya dibandingkan dengan kerugian nasabah yang hampir seperempat triliun.

“Yang paling utama adalah kepentingan nasabah diselamatkan dulu sebelum bicara soal pidana. Saya dengar nasabah sudah menggugat Harjono, tapi mengenai status tersangka Harjono, saya tidak komentarlah,” tutur Fuad dalam wawancara 23 Juni 2010.

Bagi Fuad, kasus Optima Securities paling tidak memperkuat tekad melanjutkan apa yang disebutnya silence revolution pasar modal, yakni radikalisasi perubahan sistem pengawasan anggota bursa (AB) dan perlindungan nasabah, hingga revisi UU Pasar Modal Nomor 8/1995.

Beberapa usul ekstrem muncul dalam draf revisi itu, a.l. pasal sita, kewenangan menyadap, mencekal, membuka rekening bank untuk penyidikan. Bahkan mengambil-alih sekuritas penyeleweng dana nasabah, mirip statutory management di Bank Indonesia (BI).

Revisi UU Pasar Modal kali terakhir dibahas dalam rapat Bapepam-LK di Bandung, Jawa Barat akhir Juni lalu. Targetnya, RUU dibahas DPR tahun ini, meski diyakini mengundang resistensi berbagai kalangan, baik dari BI maupun anggota DPR.

“Memang ada perlawanan. Namun, kami berharap kasus Optima Securities membuka mata bahwa kewenangan Bapepam-LK sangat terbatas. Di negara lain, kewenangan seperti yang kami usulkan sudah dimiliki otoritas pasar modalnya,” ujar Sardjito.

Sejak skandal Antaboga merebak, kesadaran otoritas pasar modal dan bursa memperkuat pengawasan Anggota Bursa (AB) kian muncul ke permukaan. Hal ini terlihat dari inisiatif BEI membentuk manajemen risiko AB pada Oktober 2008.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) ditugasi menyusun basis data nasabah dan AB, sedangkan divisi hukum BEI menggarap aspek legal formal. Serangkaian upaya itu makin terakselerasi setelah kasus Sarijaya pecah.

Dalam rapat koordinasi BEI 23 Januari 2009, disepakati terbentuknya Tim Pematangan dan Finalisasi Risk Management AB. Rapat itu menargetkan dokumen rancangan manajemen risiko tersebut selesai akhir Februari 2009.

Ironisnya, APEI justru tidak mampu memenuhi target tersebut dengan alasan masih terjadi polemik seputar batasan risiko yang dilaporkan, tahapan pelaporan, hingga uraian mengenai kegunaannya. Erry Firmansyah, dirut BEI ketika itu, pun berang.

“Bukannya proyek database nasabah sudah dibahas September 2008 oleh APEI? Di Bandung kan disepakati database yang simpel, kok sekarang jadi susah? Ngapain bikin database kalau AB sendiri takut lapor?” ujarnya.

Proyek itu pun terpaksa ditunda. BEI lagi-lagi kembali ke cara klasik, yakni pembinaan AB melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali AB-hingga sekonyong-konyong skandal Optima Securities pecah.

Mukjizat

Sebelum skandal Optima Securities menampar otoritas bursa dan pasar modal, boleh dikata AB punya ‘mukjizat’. Pembinaan BEI yang cenderung kooperatif memungkinkan mereka berbisnis seperti biasa, sembari memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan AB per Januari 2009, masih ada 49 broker melakukan pelanggaran serius. Update selanjutnya, Agustus, relatif sama. Sebanyak 43 AB masih mencatat perbedaan antara dana nasabah di KSEI dan catatan boffis mereka.

Otoritas bursa merespons lebih keras, kali ini dengan teguran. Surat teguran dikirim untuk AB dengan nilai perbedaan di bawah Rp400 juta, sedangkan 15 AB lain yang nilai perbedaannya di atas Rp400 juta langsung masuk daftar pemeriksaan.

Untuk memperkuat pengawasan itu, pada saat bersamaan BEI membangun sistem informasi nasabah dan pegawai AB. Ada pelatihan yang dibuat untuk penerapan sistem itu.

Draf standar kontrak pembukaan rekening efek dirombak agar tidak ada lagi klausul yang menjebak calon investor untuk memberi kuasa AB ‘menyekolahkan’ efek mereka.

Kabar bagus juga berembus dari divisi pemeriksaan BEI. Dari 34 AB yang diperiksa, tidak satupun yang terindikasi sama seperti Optima Securities. Justru, AB yang sempat dicurigai bermasalah terbukti bersih ketika diaudit.

Kliring Penjaminan Efek Indonesia juga membangun sistem pengawasan portofolio AB dan KSEI. Untuk sementara, laporan tersebut fokus pada volume portofolio. Pada uji coba 5 Maret, dari total 117 AB, hanya 14 yang portofolio di Boffis-nya lebih besar.

“Ke depan, sistem itu akan terhubung langsung dengan penghitungan modal kerja bersih disesuaikan AB, untuk memotret posisi mereka secara harian, hingga meningkatkan pengawasan dana dan aset nasabah,” ujar Uriep.

Hingga kini, BEI dan Bapepam-LK masih memverifikasi nasabah Optima Securities. Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK sibuk menyosialisasikan kartu acuan kepemilikan sekuritas, agar nasabah bisa memonitor posisi efeknya.

Kepada Bisnis, Sardjito, ‘jenderal lapangan’ tim gabungan Bapepam-LK dan BEI dalam penanganan kasus Grup Optima yang selama ini bungkam, berjanji semua persoalan akan dijawab dan dipaparkan ke publik segera setelah verifikasi itu tuntas.

Sampai laporan ini diturunkan, Harjono, kunci kasus Optima Securities, masih memilih bungkam. “Selama ku menyembah-Mu, kupercaya bahwa mukjizat masih terjadi,” demikian nada sambung ponselnya, menyambut telepon konfirmasi. (arif.gunawan@bisnis. co.id)

Bapepam-LK mengulti matum 13 manajer investasi untuk segera membenahi perusahaannya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengultimatum 13 manajer investasi untuk segera membenahi perusahaannya menjadi perusahaan yang modern, termasuk memiliki jajaran direksi hingga akhir tahun.

Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK Djoko Hendratto mengemukakan institusi itu telah menemukan beberapa kekurangan yag harus dibenahi setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 manajer investasi (MI), yang juga terkena suspensi.
… lengkapnya : Optima SANG BURONAn

Sumber : BISNIS.COM
Rabu, 10 November 2010 | 14:25 oleh Avanty Nurdiana, Abdul Wahid Fauzie
DANA NASABAH OPTIMA kontan
Selisih dana nasabah dan klaim Optima capai Rp 350 miliar

JAKARTA. Kabar terbaru tentang PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) kembali terdengar. Kali ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengklaim jika ada selisih antara dana yang tersimpan di OKCS dengan klaim yang diajukan nasabah.

“Selisih antara yang mengklaim dengan angka yang ada naik menjadi Rp 350 miliar,” jelas Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI. Padahal sebelumnya, jumlah selisih klaim hanya mencapai Rp 300 miliar. Peningkatan selisih klaim tersebut menurut Uriep disebabkan harga saham yang terus naik. Asal tahu saja, jika harga saham terus naik, maka nilai selisihnya juga akan ikut terdongkrak.

Uriep menambahkan, total nasabah yang sudah selesai diverifikasi dan dikembalikan dananya mencapai 160 nasabah. Angka tersebut masih terbilang kecil, mengingat total nasabah sebanyak 401 nasabah. Dari angka total tersebut, masih ada sekitar 130 nasabah yang masih belum melakukan verifikasi. Sisanya masih dalam proses verifikasi.

“Kita masih dalam proses dengan Bapepam LK dan menunggu klaim dari nasabah,” papar Uriep. Ada beberapa kemungkinan kenapa para nasabah tidak melakukan klaim sampai saat ini. Menurut Uriep, bisa jadi karena memang saham dari nasabah tersebut jumlahnya cukup kecil. Alasan lain adalah nasabah mempunyai kewajiban sehingga mereka tidak melakukan klaim.

Jika sampai batas yang ditentukan masih ada nasabah yang belum melakukan klaim, maka BEI akan menyerahkannya kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Hal ini sebelumnya pernah dilakukan pada kasus Sarijaya, di mana sampai saat ini, masih ada 700 nasabah yang belum melakukan klaim.

Karena itu, BEI berharap, manajemen Optima dapat bekerjasama untuk menuntaskan penyelesaian verifikasi efek ini. Aktivitas Optima Kharya Capital Securities sudah dibekukan sejak akhir tahun 2009.

Selasa, 09/11/2010 14:53:11 WIB
Nasabah Optima tuntut pengembalian dana
Oleh: Ratna Ariyanti
JAKARTA: Belasan nasabah Grup Optima kembali mempertanyakan pengembalian dana mereka di PT Optima Kharya Capital Securities dan PT Optima Kharya Capital Management (OKCM) yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Siang tadi, belasan investor ritel mendatangi kantor Optima Securities di Menara Rajawali, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

M. Jaya, kuasa hukum nasabah Optima dari M. Jaya & Partners, mengatakan bahwa pihaknya menempuh beragam cara untuk memperjuangkan dana para nasabah yang ditanamkan dalam produk kontrak pengelolaan dana (KPD), termasuk menemui mantan Direktur Utama OKCM Antonius Siahaan.

“Kami harap kejelasan mengenai pengembalian dana ini dapat segera terwujud. Seharusnya pihak Optima memberikan informasi yang lengkap kepada para nasabah,” tuturnya, siang tadi.

Pada pekan lalu, puluhan investor ritel ini juga mendatangi kantor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Nilai investasi para investor beragam mulai dari ratusan juta hingga miliaran

“Kami terus melakukan beragam upaya agar dana nasabah dapat kembali sebab dalam kontrak KPD tertera bahwa Optima akan mengembalikan seluruh dana awal nasabah ditambah target investasi yang tertera pada setiap kontrak,” tegas Jaya.

Pada saat itu, selepas mendatangi gedung otoritas pasar modal, rombongan bergerak menuju kantor Indonesia Corruption Watch.

Sebelumnya, rencana restrukturisasi yang ditawarkan manajemen OKCM dengan mengalihkan investasi KPD ke produk reksa dana penyertaan terbatas AIM Trust Rajawali Fund milik PT Aim Trust ditolak oleh para nasabah.(htr)

skandal optima: PENJAHAT v. ORANG BODOH … 300810

Selasa, 31 Agustus 2010 | 13:14 oleh Amailia Putri Hasniawati KEMELUT RINAKegiatan operasional RINA lumpuh
JAKARTA. PT Katarina Utama Tbk (RINA) kian terpuruk. Kegiatan operasional di kantor cabang Medan lumpuh setelah seluruh fasilitas seperti listrik, air, sambungan telepon dan internet diputus.

“Ya semua fasilitas itu diputus karena kita menunggak selama tiga bulan,” ujar salah satu pengurus Forum Komunikasi Pekerja Katarina (FKPK) RINA yang enggan disebut namanya di Jakarta, Selasa (31/8).

Total semua tagihan itu mencapai Rp 17 juta. Ia merinci untuk tagihan listirik sebesar Rp 9 juta, telepon Rp 4 juta, air Rp 1 juta dan fasilitas internet Rp 2,5 juta.Itu belum termasuk untuk keperluan pembelian kertas, tinta printer, dan peralatan kantor lainnya. “Jadi mulai hari ini (Selasa,31/8) kegiatan operasional sama sekali tidak ada,” tandas sang sumber.

Permasalahan terus mendera pasca managemen RINA diduga menyelewengkan hasil dana penawaran saham perdananya yang berhasil dijaring sebesr Rp 33,6 miliar.

Yang teranyar, perseroan diduga menggunakan dana hasil penawaran saham perdana (IPO) senilai Rp 5 miliar untuk diinvestasikan di pasar modal. Padahal dalam laporan resminya, tidak ada alokasi tersebut.

Menurut sumber internal yang enggan disebut namanya menjelaskan, ada dana sebesar Rp 5 miliar yang ditansfer ke rekening milik perusahaan penjamin emisi IPO yaitu PT Optima Karya Capital Management (OKCM). “Kita masih selidiki untuk apa dana tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/8).

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Direktur Keuangan RINA Izzudin Mahmood tidak mengangkat telepon atau pun menjawab SMS dari KONTAN. Izzudin dinilai bertanggungjawab atas penggunaan hasil dana IPO. Sebelumnya, ia mengaku bahwa realisasi penggunaan dana hasil IPO sudah sesuai dengan yang direncanakan. Ia pun mengelak adanya penyimpangan.

Senin, 30/08/2010 11:17 WIB
Dana IPO Katarina Diduga Nyangkut di Optima Rp 5 Miliar
Indro Bagus – detikFinance
Jakarta – Sebagian dana IPO PT Katarina Utama Tbk (RINA) diduga nyangkut di PT Optima Kharya Capital Securities sebesar Rp 5 miliar. Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menindaklanjuti dugaan tersebut.

“Beberapa hari setelah IPO ada transfer sebesar Rp 5 miliar menggunakan dana hasil IPO. Kelihatannya transfer itu ditujukan ke rekening di Optima untuk transaksi saham,” ujar sumber detikFinance, Senin (30/8/2010).

Meski sumber belum mengetahui pasti dana tersebut digunakan untuk melakukan transaksi saham apa saja. Namun yang jelas, dana tersebut kini hilang lantaran pemilik Optima membawa lari uang-uang nasabahnya.

“Kurang tahu juga dana itu dibelikan saham apa saja, yang jelas sekarang sudah hilang. Optima kan ada kasus penggelapan dana dan kini disuspensi BEI,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito menyatakan akan menindaklanjuti dugaan tersebut. BEI sudah menerima data-data yang diberikan sumber terkait dugaan penyelewengan dana IPO RINA.

“Data-data sudah kita terima. Nanti kita telusuri, kalau memang benar akan kita tindak,” ujar Eddy.

Jumat, 16/07/2010 09:54:10 WIB
Optima, skandal yang terperam
Oleh: Arif Gunawan S.
Sejak menjabat Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Uriep Budhi Prasetyo merasakan ubannya bertambah. Kelelahan acap memuncak.
Uriep masuk ke jajaran direksi BEI pada Juli 2009 setelah bersaing dengan Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Hamdi Hasyarbaini. Sebelumnya, dia adalah Direktur Operasional PT Dhanawibawa Artha Cemerlang dan Komisaris Kustodian Sentra Efek (KSEI).

“Ketika masuk direksi bursa, saya sering di-bilangin pilihannya hanya dua: Rambut berkurang atau rambut jadi putih semua. Baru 2 bulan, rambut saya sudah putih semua,” ujarnya di depan direksi dan kepala divisi pada rapat koordinasi BEI 2 September 2009.

Maklum, baru duduk sebagai direktur BEI, Uriep langsung disuguhi kasus pasar modal terbesar setelah skandal PT Bank Century Tbk-PT Antaboga Delta Sekuritas, yakni dugaan penyelewengan dana nasabah PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities).

Data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyebutkan kerugian nasabah dalam kasus itu Rp700 miliar, dua kali lipat kerugian nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas yang Rp245 miliar, dan separuh dari kerugian skandal Century-Antaboga, Rp1,4 triliun.

Kerugian nasabah Grup Optima terdiri atas kerugian di Optima Securities Rp300 miliar dan piutang macet nasabah di PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management) Rp400 miliar. Terduga utama kasus ini Harjono Kusuma, Direktur Utama Optima Securities.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, BEI dan Bapepam-LK melancarkan operasi diam (silence operation) dan tutup mulut soal kerugian nasabah. Tujuannya tidak lain untuk mencegah kepanikan pasar.

“Saya belum pernah menghadapi kasus seperti ini. Sampai sebatas pemeriksaan, I know what to do. Namun, sampai pada remedy biar tak ada kepanikan, jujur saya tidak tahu,” keluh Uriep dalam rapat direksi BEI sebulan kemudian.

Skandal Optima memang rumit dan mengejutkan. Meski indikasinya telah terlihat sejak 2008, kasus ini baru muncul ke permukaan setahun kemudian. Uniknya, tidak ada gejolak berarti di pasar seperti dikhawatirkan Uriep, meski Optima Securities disuspen 6 bulan lebih.

Padahal, potensi kekacauan di Optima tidak kalah besar dari Sarijaya, karena ada 150 nasabah yang berpotensi menimbulkan sengketa, nilai kerugian sebesar Rp308 miliar, serta melibatkan 428 juta saham yang terkatung-katung selama lebih dari setahun.

Papan atas

Optima Securities semula dikenal sebagai perusahaan efek papan atas. Berdiri pada Desember 1989 dengan nama PT Sun Hung Kai Securities, lalu pada September 1997 mengubah nama jadi PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas, dan pada April 2006 menjadi Optima Securities.

Pada 2007, aset broker ini pernah menembus Rp2 triliun. Kala itu, gelar sebagai sekuritas terbaik untuk kategori aset di atas Rp500 miliar-Rp1 triliun pun sempat terpampang dalam profil mereka.

Harjono memiliki saham PT Optima Kharya Mulia (OKM), yang berposisi sebagai perusahaan induk Optima Securities dan Optima Management. Kepemilikan Harjono 75%, sedangkan Antonius Torang P. Siahaan, mitranya, memegang 25% sisanya.

Sebelumnya, Harjono menjadi Direktur Utama Optima Management dengan kepemilikan saham 15% per Juni 2007. Pada 2008, Antonius sudah mengganti posisinya, dan Harjono pindah mengambil kendali Optima Securities.

Bersamaan dengan masuknya Harjono, Optima Securities terseret saham PT Agis Tbk yang menjadi langganan watchlist BEI sejak 2007. Jatuhnya saham emiten milik Johnny Kesuma dari kisaran Rp4.000 per saham menjadi Rp300 itu membuat Grup Optima terpukul.

Posisi mereka kian sulit setelah BEI mengawasi aksi Optima Securities di pasar pada 2008. Berdasarkan data perdagangan otoritas bursa, Optima Securities tercatat menjadi salah satu penggerak harga saham berkode TMPI itu, sebelum akhirnya ikut ‘terkubur’.

Saham Agis yang kodenya biasa dipelesetkan ‘Taman Makam Para Investor’ tersebut bukan aksi satu-satunya. Perusahaan yang sempat memasang mantan Ketua Bapepam-LK Marzuki Usman sebagai komisaris ini juga ditengarai mendalangi aksi goreng empat saham lain.

Salah satunya adalah saham PT Triwira Insan Lestari Tbk, di mana Optima Securities bertindak selaku penjamin pelaksana emisi saham perdananya. Sejak debut perdagangannya 28 Januari 2008, harga saham berkode TRIL itu meroket 97,06% ke Rp1.340 per 6 Maret 2008.

Merespons hal tersebut, BEI kemudian memvonis Optima Securities dan PT Mahakarya Capital Securities dengan sanksi tertulis pada 2 Juni 2008. Bapepam-LK juga memeriksa kasus Optima Securities ini dengan indikasi pelanggaran dua peraturan pasar modal.

Bapepam-LK mensinyalir Optima Securities melanggar Pasal 91 dan 92 UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, terkait dengan persekongkolan dua atau lebih pihak untuk menciptakan gambaran semu harga efek sehingga tidak menggambarkan harga sebenarnya di pasar.

Mereka juga dijerat Peraturan Bapepam-LK Nomor V.F.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Sekadar mengingatkan, Triwira adalah perusahaan yang 6,61% sahamnya dimiliki PT Kereta Api Indonesia. Kereta Api dan Grup Optima dikenal dekat, terlihat dari posisi Optima sebagai konsultan keuangan proyek RaiLink milik Kereta Api dan PT Angkasa Pura II.

Belakangan, kedekatan itu menyeret Dirut Optima Management Antonius T. P. Siahaan ke kursi pesakitan. Dia dituduh menyuap pejabat Kereta Api sebesar Rp100 juta guna memuluskan penempatan investasi Rp100 miliar perseroan itu ke Optima Management.

Masuk pengawasan

Nyaris bersamaan dengan aksi goreng TRIL, dalam masa euforia bursa itu Optima Securities terpantau beraksi dengan Sarijaya mengangkat saham PT Ades Waters Indonesia Tbk sebesar 183,33%. Itu kejadian sebelum Sarijaya digulung karena menyalahgunakan dana nasabah.

Tak lama sesudah itu, Optima Securities-Sarijaya kembali beraksi di saham PT Indah Kiat Pulp & Papers Tbk, sehingga harganya naik 191,26% per 23 April-22 Mei 2008. Optima Securities juga disinyalir mendongkrak harga saham PT Tjiwi Kimia Tbk hingga 111,11%.

BEI lantas memasukkan Optima Securities-Sarijaya ke dalam daftar anggota bursa (AB) yang diawasi (watchlist). Kebetulan, saat itu BEI mulai getol mengawasi pasar, dan baru membentuk satuan pemeriksa AB dan partisipan. Fokus satuan tersebut, ironisnya, memelihara aset nasabah.

Satuan itu menemukan indikasi bahwa Optima Securities telah melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.1 Butir 5 tentang persetujuan tertulis pengawas atas pembukaan rekening nasabah. Pokok yang kemudian menjadi benih persoalan Optima Securities.

Merespons temuan tersebut, Erry Firmansyah, Dirut BEI ketika itu, memerintahkan bawahannya memanggil Harjono. “Yang saya lihat paling banyak [pelanggaran] di sini adalah Optima. Panggil saja deh,” tegasnya dalam rapat koordinasi BEI akhir Mei 2008.

Sayang, tim BEI saat itu bersikap lunak. Temuan pemeriksaan di lapangan hanya berujung pada sanksi administratif, sebagai bentuk pembinaan. Harapannya, Optima Securities memperbaiki diri tanpa perlu dihukum. Atau istilahnya, diberi ‘obat’.

Namun, harapan itu justru berakhir menjadi lelucon. Dokumen BEI tentang hasil pemeriksaan AB per Desember 2008 mencatat Sarijaya dan Optima Securities lagi-lagi bertengger pada daftar 10 AB berstatus pengawasan khusus.

Erry pun berang. Broker-broker bermasalah tersebut dinilai tidak beriktikad memperbaiki diri. Efek nasabah tetap dicampur dalam rekening kolateral perseroan, dan dana nasabah juga digabung dengan dana perusahaan.

“Berarti masih terjadi pengulangan, meski sudah diperingatkan. Kalau dalam kondisi begini, kita sudah tidak bisa lagi [membina], mending disuspen saja. Ini menunjukkan mereka tidak siap menjadi AB yang benar,” ujarnya dalam rapat direksi pada 22 Oktober 2008.

Kebetulan, pada saat bersamaan kasus Sarijaya pecah. Tuntutan publik agar BEI memperkuat pengawasannya kian besar. Akhirnya, untuk mencegah pembajakan saham, BEI melarang praktik kuasa nasabah oleh AB untuk meminjamkan dananya ke pihak lain.

Tak ingin kecolongan lagi, BEI membangun sistem manajemen risiko AB dan memerintahkan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menyusun kriteria basis data nasabah. Tiga firma akuntan diseleksi untuk jadi konsultan, yakti Ernst & Young, Pricewaterhouse Cooper, dan Deloitte.

Seorang direktur BEI yang meminta identitasnya dilindungi menyebutkan sejak beredar rumor tentang kasus reksa dana dan kontrak pengelolaan dana di Optima Management pada pertengahan 2008, Erry sebenarnya telah mengingatkan tim pengawasan untuk memonitor Grup Optima.

Pasalnya, eksposur yang dimiliki Optima Management saat itu sudah mencapai di atas setengah triliun. “Hati-hati, Optima banyak mengelola aset dana pensiun. Tolong dicek lagi,” ujarnya menirukan Erry dalam sebuah rapat direksi.

Ketika dikonfirmasi pada 8 Juni 2010, Erry mengaku kasus Grup Optima mulai dimonitor ekstra ketika persoalan reksa dananya mengemuka. Pengawasan itu kian diperkuat setelah muncul indikasi gagal bayar Optima Securities pada Februari 2009.

Pada akhir Maret 2009, BEI mengganjar Optima Securities dengan peringatan tertulis karena tidak melakukan tertib administrasi terkait dengan pemindahbukuan efek bersifat ekuitas, untuk penyelesaian transaksi antar-AB.

Akan tetapi, itu saja belum cukup. Optima Securities tetap berada pada daftar pemeriksaan khusus 10 AB, dengan hasil temuan yang sama dari pemeriksaan 2008, yakni penyalahgunaan rekening efek nasabah dan pencampuran dana nasabah di akun utama perusahaan.

Sayang, riuh-rendah kampanye perebutan kursi direksi BEI sepanjang April-Juni 2009 menelan temuan penting hasil pemeriksaan tersebut. Pengawasan mengendur. Pembinaan BEI yang diberikan Juli 2009 praktis tidak mempan.

Kesalahan yang sama tetap muncul dalam temuan pemeriksaan Agustus 2009. Akhirnya, meledaklah ‘bom waktu’ Optima Securities pada September 2009. Uriep, yang baru tarik napas setelah timnya memenangkan perebutan kursi direksi BEI, pun terhenyak.

Mulai terkuak

Urip tidak sendirian. Robert Widjaja, pemilik distributor barang konsumsi PT Tigaraksa Satria Tbk, juga tak pernah menyangka akan menghadapi kenyataan dana investasi di masa senjanya senilai Rp100 miliar menguap di Optima Securities.

Sejak 15 Januari 1998, Robert tercatat sebagai nasabah Optima Securities yang kala itu bernama PT Ciptamahardhika Mandiri Sekuritas. Saat itu, Robert juga mengajak putrinya, Chandra Natalie Widjaja, berinvestasi di Optima Securities melalui PT Penta Widjaja Investindo.

Apabila krisis finansial Asia pada 1998 menjadi tonggak awal investasi Robert di Optima Securities, krisis negara maju 2008 justru membuyarkan perjalanan investasi tersebut, menyusul terkuaknya penyalahgunaan efek yang ditanamnya.

“Juni 2009, jumlah dan nilai saham portepel di Optima Securities atas nama Robert Widjaja Rp150 miliar. Setelah membaca berita skandal di Grup Optima, ayah berniat memindahkan sahamnya ke Trimegah namun tidak bisa,” tutur Chandra.

Padahal, lanjutnya, pemindahan tersebut seharusnya bisa dieksekusi dalam sehari. Setelah didesak, broker di Optima Securities bernama Ety Sulistyowati mengaku perusahaan terbelit masalah dan tidak ada rekening efek atas nama Robert di KSEI.

Tentu saja, pengakuan Ety membuat Robert dan Chandra berang. Tindakan Optima Securities itu jelas melanggar Peraturan Bapepam-LK Nomor III.C.7 tentang SubRekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Apalagi, Harjono Kesuma selaku Dirut Optima Securities, tidak pernah menginformasikan fakta tersebut, dan terus ‘menjaga kepercayaan’ mereka melalui laporan cetakan tertulis berisi daftar efek Robert Widjaja, versi Optima Securities yang rutin dikirimkan.

Pada 9 September 2009, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli berupaya menenangkan Robert sembari membawa dua orang yang diperkenalkan sebagai calon investor Optima Securities. Salah satu investor itu adalah Jodi Haryanto. Dalam pertemuan tersebut Robert diwakili Chandra.

Harjono, berdasarkan keterangan Chandra yang juga terkonfirmasi melalui berkas laporannya ke polisi, berusaha meyakinkan bahwa persoalan Optima Securities segera tuntas, dan pengembalian dana Rp100 miliar yang ditanamnya di Optima Securities tinggal menunggu negosiasi dengan dua calon investor tersebut.

Sepanjang perjalanan kasus ini, calon investor yang berminat menanam modal di Optima Securities hanya Indonesia Recovery Fund dan PT Garuda Capital Investama. Keduanya dimainkan orang yang sama, mantan wakil bendahara Partai Demokrat, Jodi Haryanto.

Jodi dikenal sebagai Direktur Utama PT Eurocapital Peregrine Securities, salah satu sekuritas yang terdepak dari keanggotaan bursa 2 tahun silam akibat suspen berkepanjangan, menyusul sengketa dengan komisaris utamanya sendiri, Rudi Wirawan Rusli. Kasusnya sampai sekarang masih di pengadilan.

Robert dan Chandra tidak tertarik dengan negosiasi yang ditawarkan Harjono. Prioritas mereka adalah adanya jaminan pengembalian aset. Untuk itu, dia mengajukan gadai saham Optima Securities 70% sebagai jaminan. Harjono meneken persetujuan pada 30 September 2009.

Dengan harapan dananya kembali utuh, Chandra kemudian mengadukan nasibnya ke BEI dan Bapepam-LK, serta melaporkannya ke polisi atas dasar dugaan penggelapan direksi Optima Securities pada 23 Oktober 2009 melalui laporan Nomor Po.LP/3026/K/X/2-009/SPK unit I.

Dalam dokumen pemeriksaan polisi per 18 Januari 2010, Harjono menyebut nama Ahmad Rudiansyah sebagai pelaku penjualan aset Penta Widjaja di Optima Securities senilai Rp85 miliar. Namun penyidik menduga nama itu alibi Harjono untuk menghindari tanggung-jawab.

Pada 26 April 2010, Bisnis berkunjung ke kantor Optima Securities di Menara Rajawali, Jakarta Selatan untuk mengecek nama itu. Resepsionis dan satpam kantor Optima Securities kebingungan, karena nama Ahmad yang ada hanyalah Ahmad Royani dan Achmad Halim.

Robert Widjaja mungkin tidak pernah tahu namanya sempat menjadi perbincangan di rapat direksi dan rapat koordinasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Robert, yang menanam uangnya di PT Optima Kharya Capital Securities (Optima Securities), sempat diposisikan sebagai ‘kunci’ penyelesaian kasus Grup Optima. Situasi tersebut bermula dari pemeriksan BEI, tak lama setelah kasus itu meledak awal September 2009.

Pemeriksaan itu menemukan perbedaan data antara saldo di Optima Securities dengan saldo di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).Atas perbedaan tersebut, Dirut Optima Securities Harjono berdalih hal tersebut hanya karena salah input dan bisa dikoreksi.

Tim pemeriksa BEI lalu menunggu, dan butuh hampir sebulan untuk sadar bahwa alasan Harjono mengada-ada, sampai Optima Securities mengaku bermasalah. Fakta material itu akhirnya mengundang suspen, 23 Oktober 2009.

Untuk mengklarifikasi situasi tersebut, 3 hari setelah suspen, Harjono dan Direktur Optima Securities Lanny V. Taruli mendatang kantor BEI. Keduanya ditemui oleh Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito.

Dalam pertemuan itu, Harjono menyatakan nilai efek nasabahnya yang bermasalah Rp165 miliar tersebar di 50 rekening.

Pernyataan ini menganulir pengakuan sebelumnya di hadapan Bapepam-LK yang mengklaim hanya terdapat 10 rekening.

Harjono juga mengaku Rp400 miliar dana Optima Securities terpakai untuk menambal kewajiban PT Optima Kharya Capital Management (Optima Management), seiring dengan anjloknya bursa pada akhir 2008.

“Optima Management melikuidasi obligasi aset dasar kontrak pengelolaan dana dan reksa dana. Waktu likuidasi, nilai asetnya hancur, ada rush lagi. Untuk menambal, dana Optima Securities dipakai,” kata Eddy dalam rapat direksi BEI, tak lama setelah pertemuan itu.

Harjono, dalam pertemuan itu, juga mengusulkan cara minimalisasi kerusakan dengan mengalihkan atau merelokasi konflik melawan puluhan nasabah Optima Securities kepada tiga nasabah terbesar, yakni Robert, Jawadi, investor asal Yogyakarta, dan Aryo asal Solo.

Dia meyakinkan direksi BEI bahwa dirinya bisa berunding dengan Robert, Jawadi, dan Aryo, untuk ‘mengorbankan’ sekitar Rp170 miliar total efek mereka di Optima Securities. Operasi penyelamatan itu diskenariokan rahasia (silence operation). Publik tak perlu tahu.

Menanggapi usulan tersebut, Eddy menyatakan tidak bisa ikut campur. Itu pilihan Harjono. Namun, dia menekankan prioritas BEI adalah agar Optima Securities menyelesaikan persoalan secepatnya seperti ketentuan pasar modal.

Segendang sepenarian dengan BEI, Bapepam-LK yang kian sensitif dengan penggelapan dana nasabah sejak mencuat kasus Sarijaya-Antaboga, juga membiarkan silence operation tersebut. Atas nama mencegah kepanikan pasar, efek nasabah Optima Securities pun tak dibekukan.

Psikologi kepanikan itu pula yang menjelaskan kenapa Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida kemudian mengizinkan Harjono bernegosiasi dengan Robert dkk. Izin yang kemudian justru menempatkan otoritas bursa dan pasar modal ke posisi pasif.

Padahal, Robert, melalui Chandra, mengaku negosiasi itu tak pernah ada. “Negosiasi yang ada adalah September 2009, Optima Securities mengajukan ganti rugi tunai Rp22,5 miliar, tanah, dan saham PT Colorpark Indonesia Tbk,” kata Chandra, 21 Juni 2010.

Operasi rahasia

Di balik meja kantornya, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito melancarkan silence operation versinya. Diam-diam, pria yang gemar berjaket kulit a la pejabat Bareskrim Polri ini mengonfirmasi langsung ketiga investor tersebut.

Ketika ditemui di kantornya 28 Juni 2010, Sardjito mengakui operasi rahasia itu menemukan bahwa Robert, Jawadi, dan Aryo, menolak proposal Harjono dan membantah ada negosiasi. Dari fakta itulah akhirnya, Bapepam-LK menolak usulan relokasi konflik.

“Secara logis, tidak mungkin ada investor rela uangnya dipakai menambal dana orang lain ketika dia belum tentu bisa mendapatkan kembali asetnya. Karena itu, kami langsung blokir rekening efek Optima Securities yang diduga terafiliasi Harjono,” katanya.

Rekening itu berjumlah 34 buah plus 11 rekening nominee. Bersamaan dengan itu, Sardjito menolak permintaan Lanny untuk membuka blokir Optima Securities. Apalagi, argumennya ganjil, jika nasabah tak bisa menarik dana, Optima Securities seolah memakai dana mereka.

Saat itu, muncul kabar Jawadi, pemilik Toko Progo di Yogyakarta, hendak memindahkan Rp60 miliar dananya di Optima Securities ke PT Dinamika Usahajaya. Pada saat yang sama, Robert, nasabah dengan eksposur aset terbesar, juga ngotot keluar dari Optima Securities.

Tak pelak, tekanan dari Bapepam-LK yang diiringi serangkaian permintaan pemindahan dana nasabah utamanya menyebabkan posisi Harjono terjepit. Dia lalu mendekati Dirut BEI Ito Warsito agar menekan Robert guna menyetujui skenario relokasi konflik.

Permintaan itu disaksikan Dirut KSEI Ananta Wiyogo, Dirut Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Yunus Hoesein, dan mantan Dirut BEI Erry Firmansyah dalam pertemuan tertutup di kantor KSEI pada pertengahan Desember 2009.

Ito menolak permintaan itu, karena bisa berkonsekuensi hukum. Di tengah kemelut, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa BEI Uriep Budhi Prasetyo mengambil solusi jitu: Pastikan dahulu jumlah efek bodong yang diklaim Optima Securities hanya 67 buah, sebelum membahas proposal Harjono.

Rekonsiliasi data oleh BEI dilancarkan Januari 2010 dan baru selesai 2 bulan karena data off balance sheet yang dipasok Optima Securities berubah-ubah. Keterangan Harjono juga tidak konsisten soal jumlah efek bermasalah, dari 50 efek menjadi 67 efek.

Akhir Februari 2010, Uriep melaporkan hasil rekonsiliasi dari pemeriksaannya. Dari total 1.827 rekening nasabah Optima Securities, hanya 421 yang aktif. Sisanya, sebanyak 1.406 rekening diketahui tidak lagi aktif.

Dari 421 rekening aktif, 262 berpotensi bersih karena efek dan nasabahnya cocok dengan data back office internal system (boffis) di Optima Securities dan central depository and book entry settlement system (C-BEST) di KSEI. Namun, sekitar 150 rekening terindikasi bodong dan 50 di antaranya diduga terafiliasi Harjono.

Temuan ini membungkam klaim-klaim Harjono. Proposal penyelamatannya pun dibuang ke tempat sampah. Pada 5 Maret 2010, setelah sekian lama, Bapepam-LK dan BEI baru bernyali membekukan rekening seluruh nasabah Optima Securities.

“Setelah freeze, kita membuat satuan tugas seperti kasus Sarijaya. Ini silence operation, tidak muncul di media. Perusahaan efeknya [Optima Securities] yang kirim form ke nasabah, nanti hasil klaim ditaruh ke kita,” ujar Uriep dalam rapat koordinasi BEI, 15 Maret 2010.

Dengan skenario silence operation yang baru ini, Uriep bisa bernapas lega. Kekhawatiran soal kepanikan pasar teratasi, dan tugas verifikasi segera tuntas, meski akhir ceritanya tak berbeda seperti dalam kasus Sarijaya tidak menyinggung soal pengembalian dana nasabah.

Akhir Juni 2010, Uriep menyatakan ada 401 efek nasabah yang aktif di Optima Securities, dan sebanyak 130 nasabah dinyatakan clean and clear, 132 masih diverifikasi, dan sisanya dengan nilai efek Rp21 miliar masih menunggu klaim nasabah.

“Sekarang rambut saya mulai menghitam lagi,” ujarnya sembari tersenyum ketika ditemui di lobi Bapepam-LK, 28 Juni 2010.

Kondisi khusus

Di kalangan karyawan Optima Securities, Harjono Kesuma dikenal pendiam. Interaksi interpersonalnya tidak begitu intens, Apalagi, koridor menuju ruangannya tak melewati episentrum ruang karyawan di kantor Optima Securities, Menara Rajawali, Jakarta Selatan.

Namun di balik sikap diam itu, Harjono tidak abai dengan nasib sekitar 60 karyawannya. Terhitung per 23 Oktober 2009, sejak sanksi suspen membekap Optima Securities hingga laporan ini diturunkan, Harjono bertahan. Tak satu pun karyawan yang di-PHK.

“Memang ada beberapa kawan yang mengundurkan diri, tapi tak ada pemecatan,” tutur seorang karyawan Optima Securities yang menolak disebut identitasnya. “Kami berharap Bapepam-LK tetap membiarkan Optima Securities beroperasi.”

Harapan serupa dikemukakan Harjono melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana. Pengacara senior ini secara langsung mengajukan surat berisi skema penyelesaian kewajiban kliennya kepada Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Sardjito.

“Skemanya adalah pemulihan aset nasabah [asset resettlement], penggantian kerugian tiga nasabah terbesar Optima Securities dengan aset berupa tanah seluas 30 hektare di Sentul dan beberapa saham,” tuturnya dalam wawancara 23 Juni 2010.

Namun, Eggi meminta Bapepam-LK mencabut suspen, karena cenderung tidak adil. Di satu sisi otoritas pasar modal mewajibkan Optima Securities membayar dana nasabah, tapi di sisi lain kliennya dihambat menjalankan bisnis untuk meraih dana guna membayar kewajiban.

Soal nasib nasabah, dia menilai ada perbedaan cara pandang. Menurut dia, kerugian adalah konsekuensi investasi. “Kala-kala untung, kala-kala rugi. Nilai kerugian Optima Securities itu hanya Rp300 miliar, karena Rp400 miliar itu utang afiliasi ke Optima Management,” ujarnya.

Bapepam-LK bergeming. Optima Securities tetap diwajibkan memenuhi modal kerja bersih disesuaikan Rp25 miliar guna mencabut suspen. Ini lingkaran setan, sebab pokok yang diatasi Optima Securities untuk membuka suspen itulah yang membuat modal kerjanya minus Rp700 miliar.

Sardjito menilai pembukaan suspen Optima Securities belum tentu mengatasi persoalan karena ada risiko eksodus. Berdasar keterangan BEI dan Bapepam-LK, 130 nasabah Optima Securities yang rekeningnya lolos verifikasi memilih memindahkan efek ke sekuritas lain.

“Jika ada nasabah pindah, setidaknya Optima Securities masih bisa mencari nasabah baru dan punya posisi tawar untuk berunding dengan investor guna membantu menyelesaikan kewajiban,” demikian argumentasi Eggi.

Eggi juga mengaku Bapepam-LK tidak pernah menekan Optima Securities menyelesaikan kewajiban dengan ancaman pidana. “Jika pasal pidana bermain, tanggung-jawab penyelesaian dana nasabah OKCS pun beralih kepada negara,” ujarnya.

Silence revolution

Bagi Ketua Bapepam-LK A. Fuad Rahmany, meski ada konsekuensi munculnya kesan lamban dan tidak tegas, pilihan mengedepankan penyelesaian bisnis di atas penyelesaian hukum adalah pilihan ideal untuk menangani kasus Optima Securities.

Hingga kini, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK belum mengoper hasil pemeriksaan Optima Securities ke polisi. Optima Securities yang sudah menyedot dana nasabah tersuspen satu semester lebih, hidup tak boleh dibunuh pun enggan.

Padahal, Peraturan Bursa No.III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan Bursa menyebut izin broker dicabut jika disuspen 6 bulan lebih. Namun, pilihan Bapepam-LK mengambangkan Optima Securities juga tidak datang dari ruang hampa.

Pilihan itu dipicu oleh ending antiklimaks kasus Sarijaya. Akhir kasus tersebut telah menjadi jurisprudensi bahwa pasal-pasal pidana penggelapan dana investor di pasar modal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan.

Kala itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Herman Ramli, pelaku penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas, dengan hukuman 26 bulan. Hukuman itu tak ada artinya dibandingkan dengan kerugian nasabah yang hampir seperempat triliun.

“Yang paling utama adalah kepentingan nasabah diselamatkan dulu sebelum bicara soal pidana. Saya dengar nasabah sudah menggugat Harjono, tapi mengenai status tersangka Harjono, saya tidak komentarlah,” tutur Fuad dalam wawancara 23 Juni 2010.

Bagi Fuad, kasus Optima Securities paling tidak memperkuat tekad melanjutkan apa yang disebutnya silence revolution pasar modal, yakni radikalisasi perubahan sistem pengawasan anggota bursa (AB) dan perlindungan nasabah, hingga revisi UU Pasar Modal Nomor 8/1995.

Beberapa usul ekstrem muncul dalam draf revisi itu, a.l. pasal sita, kewenangan menyadap, mencekal, membuka rekening bank untuk penyidikan. Bahkan mengambil-alih sekuritas penyeleweng dana nasabah, mirip statutory management di Bank Indonesia (BI).

Revisi UU Pasar Modal kali terakhir dibahas dalam rapat Bapepam-LK di Bandung, Jawa Barat akhir Juni lalu. Targetnya, RUU dibahas DPR tahun ini, meski diyakini mengundang resistensi berbagai kalangan, baik dari BI maupun anggota DPR.

“Memang ada perlawanan. Namun, kami berharap kasus Optima Securities membuka mata bahwa kewenangan Bapepam-LK sangat terbatas. Di negara lain, kewenangan seperti yang kami usulkan sudah dimiliki otoritas pasar modalnya,” ujar Sardjito.

Sejak skandal Antaboga merebak, kesadaran otoritas pasar modal dan bursa memperkuat pengawasan Anggota Bursa (AB) kian muncul ke permukaan. Hal ini terlihat dari inisiatif BEI membentuk manajemen risiko AB pada Oktober 2008.

Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) ditugasi menyusun basis data nasabah dan AB, sedangkan divisi hukum BEI menggarap aspek legal formal. Serangkaian upaya itu makin terakselerasi setelah kasus Sarijaya pecah.

Dalam rapat koordinasi BEI 23 Januari 2009, disepakati terbentuknya Tim Pematangan dan Finalisasi Risk Management AB. Rapat itu menargetkan dokumen rancangan manajemen risiko tersebut selesai akhir Februari 2009.

Ironisnya, APEI justru tidak mampu memenuhi target tersebut dengan alasan masih terjadi polemik seputar batasan risiko yang dilaporkan, tahapan pelaporan, hingga uraian mengenai kegunaannya. Erry Firmansyah, dirut BEI ketika itu, pun berang.

“Bukannya proyek database nasabah sudah dibahas September 2008 oleh APEI? Di Bandung kan disepakati database yang simpel, kok sekarang jadi susah? Ngapain bikin database kalau AB sendiri takut lapor?” ujarnya.

Proyek itu pun terpaksa ditunda. BEI lagi-lagi kembali ke cara klasik, yakni pembinaan AB melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali AB-hingga sekonyong-konyong skandal Optima Securities pecah.

Mukjizat

Sebelum skandal Optima Securities menampar otoritas bursa dan pasar modal, boleh dikata AB punya ‘mukjizat’. Pembinaan BEI yang cenderung kooperatif memungkinkan mereka berbisnis seperti biasa, sembari memperbaiki pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan dokumen pemeriksaan AB per Januari 2009, masih ada 49 broker melakukan pelanggaran serius. Update selanjutnya, Agustus, relatif sama. Sebanyak 43 AB masih mencatat perbedaan antara dana nasabah di KSEI dan catatan boffis mereka.

Otoritas bursa merespons lebih keras, kali ini dengan teguran. Surat teguran dikirim untuk AB dengan nilai perbedaan di bawah Rp400 juta, sedangkan 15 AB lain yang nilai perbedaannya di atas Rp400 juta langsung masuk daftar pemeriksaan.

Untuk memperkuat pengawasan itu, pada saat bersamaan BEI membangun sistem informasi nasabah dan pegawai AB. Ada pelatihan yang dibuat untuk penerapan sistem itu.

Draf standar kontrak pembukaan rekening efek dirombak agar tidak ada lagi klausul yang menjebak calon investor untuk memberi kuasa AB ‘menyekolahkan’ efek mereka.

Kabar bagus juga berembus dari divisi pemeriksaan BEI. Dari 34 AB yang diperiksa, tidak satupun yang terindikasi sama seperti Optima Securities. Justru, AB yang sempat dicurigai bermasalah terbukti bersih ketika diaudit.

Kliring Penjaminan Efek Indonesia juga membangun sistem pengawasan portofolio AB dan KSEI. Untuk sementara, laporan tersebut fokus pada volume portofolio. Pada uji coba 5 Maret, dari total 117 AB, hanya 14 yang portofolio di Boffis-nya lebih besar.

“Ke depan, sistem itu akan terhubung langsung dengan penghitungan modal kerja bersih disesuaikan AB, untuk memotret posisi mereka secara harian, hingga meningkatkan pengawasan dana dan aset nasabah,” ujar Uriep.

Hingga kini, BEI dan Bapepam-LK masih memverifikasi nasabah Optima Securities. Biro Transaksi Lembaga Efek Bapepam-LK sibuk menyosialisasikan kartu acuan kepemilikan sekuritas, agar nasabah bisa memonitor posisi efeknya.

Kepada Bisnis, Sardjito, ‘jenderal lapangan’ tim gabungan Bapepam-LK dan BEI dalam penanganan kasus Grup Optima yang selama ini bungkam, berjanji semua persoalan akan dijawab dan dipaparkan ke publik segera setelah verifikasi itu tuntas.

Sampai laporan ini diturunkan, Harjono, kunci kasus Optima Securities, masih memilih bungkam. “Selama ku menyembah-Mu, kupercaya bahwa mukjizat masih terjadi,” demikian nada sambung ponselnya, menyambut telepon konfirmasi. (arif.gunawan@bisnis. co.id)

skandal optima: BAYAR! … 080710

Bursa Efek Indonesia (BEI) mendesak PT Optima Securities untuk menambah modal agar penyelesaian dana nasabah yang tersangkut tidak berlarut-larut.

“Harusnya Optima menambah modalnya, agar segera selesai,” tegas Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Uriep Budhi Prasetyo di gedung BEI, SCBD, Jakarta Kamis (8/7/2010).

Ia pun menambahkan, BEI tidak bisa memberi batas waktu atas nasabah yang belum mengajukan klaim. Pasalnya tidak ada yang mengatur hal tersebut.

“Ya kita juga tidak akan kasih deadline. Seperti kasus Sarijaya, ada beberapa akun nasabah yang belum ajukan klaim. Kita akan tunggu (nasabah Optima) sampai mereka ajukan klaim,” jelasnya.

Masih adanya nasabah yang belum ajukan klaim, lanjut Uriep, diduga terdapat dana yang minim. Hingga percuma saja, jika mereka mengajukan klaim dana.

“Dana mereka dibawah yang dipersyaratkan. Kan kalau mau pindah ke sekuritas lain dari Optima, dana minimal Rp 25 juta. Dan di rekening mereka cuma Rp 8 juta,” ucapnya.

Selain dana yang minim, nasabah juga memiliki saldo kredit (utang marjin) kepada Optima. “Nantinya kalau klaim akan selisih,” papar Uriep.

Hingga kini, sudah ada 240 account nasabah yang telah selesai diverifikasi oleh BEI dan dipindahkan ke Sekuritas lain (clean and clear). Sisanya, 135 account tengah diproses dan 135 lain belum ajukan klaim.

“Dari 270 nasabah, setengahnya belum ajukan klaim,” katanya.

Sumber: detikcom
08/07/2010 – 12:18
Bursa Minta Optima Bayar Nasabah
Agustina Melani

(inilah.com/Agung Rajasa)
INILAH.COM, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimbau PT Optima Securities memberikan solusi dengan memberikan dana segar untuk selisih efek yang dimiliki nasabah PT Optima Securities.

“Dana segar dibutuhkan untuk menyelesaikan seleksi efek nasabah PT Optima Securities,” ujar Direktur Pengawasan BEI, Urip Budiprasetyo, Kamis (8/7).

Ia menambahkan seleksi efek tersebut fluktuatif, tergantung harga saham. Diperkirakan selisih efek tersebut sebesar Rp250 miliar-Rp300 miliar.

Sebelumnya, ada sekitar 139 nasabah yang belum mengajukan klaim senilai Rp21 miliar. Urip menuturkan PT Optima Kharya Capital Securities memberikan beberapa proposal untuk menyelesaikan rekening sekitar 132 nasabah tersebut. Menurut Urip, beberapa nasabah tersebut masih ada yang memiliki utang ke perusahaan karena marjin.

Selain itu, 130 rekening nasabah sudah clean and clear dan telah didistribusikan. Sedangkan rekening nasabah yang belum clean and clear sekitar 132 rekening nasabah. [mel/cms]

skandal optima: penyelesaian TRU$ … 280610

Senin, 28 Juni 2010 | 13:36
kontan
KASUS OPTIMA

BEI Selesaikan 33 Rekening Nasabah Optima yang Bermasalah

JAKARTA. Jumlah rekening nasabah PT Optima Kharya Securities yang bermasalah semakin berkurang. Pekan ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan kembali menyelesaikan transaksi 33 dari 132 rekening nasabah Optima itu.

“Jadi nantinya masih ada 99 rekening nasabah yang diproses karena ada masalah selisih,” kata Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Uriep Budhi Prasetyo, hari ini (28/6).

Menurut Uriep, selisih jumlah dana nasabah dengan data yang ada mencapai Rp 250 miliar hingga Rp 300 miliar. Sebelumnya sudah ada 130 rekening nasabah yang berhasil dipindahtangankan ke perusahaan efek lainnya.

Sekitar 130 rekening ini sudah melewati tahap penyelesaian dana nasabah seperti yang ditawarkan manajeman Optima. Selain itu, terdapat 139 rekening nasabah yang hingga kini belum melaporkan klaim dengan nilai mencapai Rp 21 miliar.

Anna Suci Perwitasari

skandal optima: yang CEMAS PAJAK … 220610

Sepertiga nasabah Optima belum klaim efek
Selasa, 22/06/2010 18:24:19 WIBOleh: Agust Supriadi
JAKARTA (Bisnis.com): PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengimbau nasabah PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS) agar mengklaim rekening efeknya, menyusul proses verifikasi yang mendekati tahap final.

Direktur Pengawasan dan Kepatuhan Anggota Bursa BEI Uriep Budhi Prasetyo mengatakan dari sekitar 401 nasabah OKCS yang rekeningnya aktif, sejauh ini 262 telah mengajukan klaim.

“Dari situ, sekitar 130 nasabah telah clean and clear dan sekitar 132 masih diverifikasi. Kami menyarankan nasabah segera mengklaim efek mereka, karena masih ada sekitar 130 nasabah yang belum mengajukan klaim,” tuturnya kepada Bisnis, sore ini.

Saat ini, lanjutnya, proses verifikasi telah memasuki tahap (batch) empat, yang ditargetkan menjernihkan status 40 lagi rekening nasabah. Sekitar 30 rekening telah jelas status kepemilikan dan nilai klaimnya dan akan dialihkan ke 20 broker berbeda.

Sebelumnya, Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek (TLE) Nurhaida menyatakan sekitar 100 nasabah yang rekeningnya telah dinyatakan bersih berkeinginan memindahkan efeknya ke broker lain. Ditambah 30 nasabah, total ada 130 nasabah OKCS yang akan memindahkan rekening efeknya ke sekuritas lain.(htr)

skandal optima: yang berhasil amankan dana … 200610

Jumat, 18/06/2010 18:47 WIB
100 Nasabah Optima Berhasil Amankan Dana
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – Bapepam-LK mengaku sudah ada kurang lebih 100 nasabah yang pemilik rekening efek di PT Optima Kharya Securities, telah berhasil memindahkan rekening efeknya ke perusahan efek lain.

“Sudah kurang dari 100 nasabah, sekitar itu melakukan pemindahan ke broker lain. Pastinya saya tidak ingat,” ujar Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek Nurhaida saat ditemui di Kantor Bapepam-LK, Jalan Wahidin Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Nasabah yang telah melakukan pemindahan efek ini, termasuk ke dalam daftar 240 nasabah yang mengajukan klaim atas rekening efeknya. Pemilihan broker merupakan hak dari nasabah yang bersangkutan, tanpa ada paksaan dari Bapepam-LK.

“Mereka pilih sendiri,” jelasnya.

Sampai saat ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menunggu setidaknya ada 160 nasabah PT Optima Kharya Securities yang belum mengajukan klaim. Atas dasar itulah, disinyalir Bapepam-LK belum juga mencabut izin usaha Optima, meskipun pemberlakuan suspensi sudah melebihi batas 180 hari.

“Itu juga kita masih tunggu. Masing-masing kan punya alasan, kenapa belum ajukan klaim. Bisa saja mereka mempunyai utang, jadi jika melakukan klaim maka dia masih memiliki defisit,” paparnya.

Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany pun sebelumnya berancang-ancang untuk mencabut izin Optima. Namun dirinya lebih mengutamakan terlebih dahulu pengembalian dana nasabah PT Optima Kharya Securities yang digelapkan oleh Direktur Utamanya Harjono Kesuma.

Total rekening efek Optima yang sudah diverifikasi BEI dan Bapepam-LK, hingga saat ini masih 400 rekening. Dari jumlah tersebut, baru 240 nasabah yang mengajukan klaim.

Optima telah dinyatakan suspen sejak akhir Oktober 2009, lantaran adanya dugaan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh manajemen perseroan.

(wep/dnl)

skandal optima: belum dicabut … 120610

Jumat, 11 Juni 2010 | 14:19

KEBIJAKAN BAPEPAM

Bapepam Belum Mencabut Izin Optima

JAKARTA. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) belum akan mencabut izin PT Optima Kharya Capital Securities (OKCS). Wasit pasar modal itu menilai risikonya masih cukup besar.

Ketua Bapepam Fuad Rahmany beralasan proses verikasi dana nasabah Optima masih belum rampung. Dia mengatakan masih ada sekitar 150 nasabah Optima yang belum melaporkan kepemilikan dana kepada tim verifikasi.

Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor III-C tentang Pembekuan dan Pencabutan Keanggotaan Bursa, otoritas pasar modal akan mencabut izin broker setelah perusahaan efek tersebut telah disuspend selama 6 bulan. Bapepam sendiri sudah menghentikan sementara aktivitas Optima lebih dari enam bulan.

Kendati demikian, Fuad berjanji akan mencabut izin broker Optima. Dia mengatakan Optima memiliki catatan buruk dan modalnya tidak akan cukup untuk kembali menjalankan roda usaha sebagai perantara dagang.

Ade Jun Firdaus kontan