Saham Bumi : blog saham SEJUTA INVESTOR THE BAKRIES

Februari 14, 2017

biank utank, bumiku … 150610_140217

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 12:31 am

reaction_1

Rencana penerbitan saham baru melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue oleh PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan nilai yang bombastis nyatanya belum diketahui secara resmi oleh pihak regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengaku, sudah hampir satu minggu rencana tersebut diumumkan ke publik tetapi ia belum menerima proposal pendaftaran oleh perusahaan tambang batu bara tersebut. Sebelumnya, Bumi Resources berencana untuk menerbitkan saham baru dengan nilai investasi mencapai Rp35 triliun atau sekitar US$2,6 miliar dengan nilai Rp926 per saham.(ay)read more…

JAKARTA kontan. Saham PT Bumi Resource Tbk (BUMI) memang sedang ramai dibeli investor. Tercatat saham BUMI dari 13 Juli 2016 bertengger di harga Rp 82 per saham dan naik 407% menjadi Rp 414 per saham pada perdagangan, Senin (13/2).

Menurut beberapa analis, meningkatnya harga saham secara drastis ini disebabkan naiknya harga batubara global yang cukup signifikan. Serta proses restrukturisasi utang yang akan dilakukan. Lantas secara fundamental apakah outlook BUMI sudah kembali kuat.

Analis Samuel Sekuritas Sharlita Malik mengatakan setelah adanya pencapaian kesepakatan utang bumi melalui PKPU yang disetujui kreditur, utang BUMI telah berkurang menjadi US$ 1,6 miliar dari total utang sebesar US$ 4,2 juta. “Kami melihat ini dapat menjadi kunci utama kinerja BUMI ke depannya,” katanya dalam riset, Rabu (8/2).

Pengurangan utang BUMI akan melalui konversi saham dengan jalan right issue sebesar US$ 2 miliar dan obligasi wajib konversi senilai US$ 639 juta. BUMI juga sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan right issue V sebesar 37,8 miliar lembar saham dengan pelaksanaan di harga Rp 926,16 per lembar. Paling lambat aksi ini dilakukan pada 30 Juli mendatang.

Sehingga setelah proses debt to equity swap ini, akan terjadi dilusi signifikan sebesar 44% bersama dengan efek dilusi dari Mandatory Convertible Bond. Sebagai informasi kepemilikan saham BUMI setelah right issue menjadi 22,6% CIC, 26,1% public, 4,6 senior notes 2016, 10,6% Senior Notes 2017, 2,8% Convertible Bonds, 16,8% Long Haul Holdings, 3,5% PT Damar Reka Energi,13,1% Other Secure and Unsecure. Dari sebelum right issue 63,6% public, 30,1 Long Haul Holdings, 6,3% PT Damar Reka Energi.

Selain itu, Sharlita melihat sejalan dengan asumsi harga batubara global dikisaran US$ 70 per metric ton, rata-rata harga jual (ASP) batubara yang jauh lebih tinggi 40% mencapai US$ 59,7 per ton dibanding tahun lalu. Hal ini juga Akan menghasilkan arus kas yang kuat dan kemampuan untuk membayar utang tranche yang dimulai pada semester kedua tahun ini.

Prediksi Sharlita, tahun ini BUMI akan menorehkan pendapatan mencapai US$ 2,93 miliar, naik 44% dari estimasi tahun 2016 sebesar Rp 2,03 miliar. Sementara laba bersih perusahaan akan tumbuh menjadi US$ 275 juta dari tahun 2016 sebesar US$ 77 juta.

peningkatan tata kelola diharapkan sesuai dengan ekspektasi pasar. Karena dengan kreditur terbesar diberi hak untuk memilih salah satu Direktur atau Komisaris. Dia melihat China Investment Corporation dan China Development Bank dan berbagai kreditur lainnya memiliki kendali yang signfikan untuk restrukturisasi BUMI.

Sementara Analis JP Morgan Soo Chong Lim mengatakan memprediksi asumsi harga batu bara global rata-rata tahun ini mencapai US$ 70 per metric ton meninggalkan level harga US$ 80 per metric ton. sedangkan operasional arus kas BUMI sangat sensitif dengan harga batubara.

Jika terjadi penurunan US$ 5 per metric ton di Newcastle Coal Price menjadi US$ 65 per metric ton, akan memotong EBITDA mencapai 30% atau sebesar US$ 181 juta. ”Di mana dapat mendorong pelunasan Senior Secured Facility dan menurunkan harga saham BUMI,” katanya dalam riset (6/2).

Dari sisi produksi estimasinya BUMI akan meningkatkan produksinya di tahun ini mencapai 92 juta ton atau naik 5,7% dari tahun lalu 87 juta ton. Peningkatan produksi ditopang oleh tambang Arutmin yang mulai berproduksi kembali. Sehingga secara keseluruhan BUMI dapat meningkatkan produksi mencapai 101 juta hingga 2020 dengan peningkatan capex yang stabil.

Dalam hitungannya Soo, memprediksi peningkatan pendapatan pada tahun ini menjadi US$ 2,54 miliar naik 21% dari estimasi 2016 sebesar US$ 2,09 miliar. Sementara laba bersih perusahaan juga naik 121% menjadi Rp 295 juta dari US$ 133 juta pada estimasi 2016.

Sehingga dia masih merekomendasikan overweight saham BUMI, melihat isu restrukturisasi yang hampir selesai, dan masih stabilnya outlook harga batubaradikisaran US$ 70 per metric ton. Sementara Sharlita juga masih merekomendasikan buy di target harga Rp 608 per saham ditambah adanya tata kelola yang sesuai ekspektasi pasar dengan direksi baru.

whispering

JAKARTA kontan. Kilau prospek fundamental PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sepertinya kian jelas. Dimana Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 9 November 2016 lalu disepakati kreditur.

“Kami melihat ini dapat menjadi kunci utama kinerja BUMI ke depannya,” tulis Sharlita Malik, analis Samuel Sekuritas dalam risetnya, Rabu (8/2).

Sejalan dengan tren harga batubara ASP (average selling price) yang jauh lebih tinggi di 2017, akan menghasilkan arus kas yang kuat dan kemampuan untuk membayar utang tranche yang dimulai pada semester kedua tahun ini.

Restrukturisasi utang yang tengah dilakukan itu juga akan mengurangi utang BUMI sebesar US$ 1,6 miliar. Sehingga, EBITDA BUMI tahun ini akan melonjak jadi US$ 847 juta dari sebelumnya US$ 247 juta untuk prediksi EBITDA BUMI2016.

Demikian pula dengan laba bersihnya. Sharlita memprediksi, laba bersih BUMItahun ini akan menyentuh US$ 275 juta. Jauh lebih tinggi ketimbang periode 2016 yang diprediksi US$ 77 juta.

Kemarin, sekitar 99.96% pemegang saham juga menyetujui melakukan right issue V sebesar 37.8 miliar lembar saham dengan pelaksanaan di harga Rp 926 per saham. Pelaksanaan aksi korporasi ini paling lambat 30 Juli 2017.

Namun, perlu dicatat, aksi korporasi ini memberikan efek dilusi sebesar 50,8% terhadap pemegang saham lama yang tak mengambil haknya dalam HMETD tersebut.

Sharlita mempertahankan rekomendasi buy BUMI dengan target harga Rp 608 per saham dengan 31% potential upside. Target harga tersebut merefleksikan P/E 10.8x.

Ia juga mengingatkan, ada dua resiko yang juga perlu menjadi pertimbangan. “Penurunan harga batubara dan peningkatan tata kelola perusahaan yang tidak se3suai ekspektasi pasar,” pungkasnya.

whispering

JAKARTA. Information has it that according to the management team of postponement of debt payment obligations (PKPU), 80% of creditors have agreed the plan for restructuring the debts of PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Despite the debts’ restructuring should be taken through voting mechanism, the process at least may reflect the result of the voting, which is scheduled on 9 November 2019 at Central Jakarta Commercial Court.

The proposal of the debts settlement mentioned that one of the agreement clauses include the scheme of debt to equity swap with the price of Rp 926,16 per a share. Director and Corporate Secretary of BUMI Dileep Srivastava gave a positive sign about the plan for debt to equity swap.

The debt to equity swap mechanism will involve 11 creditors, such as Country Forest Limited (CFL), Castleford Investment and Axis Bank with a total credit of US$ 1,81billion. The value of debt conversion will be equal with 39.39% of the value of BUMI shares. BUMI is scheduled to issue the shares on 30 June 2017.

Another clause is the release of a worth of US$ 100 million of tradable contingent value rights (CVR) for the creditor of New Senior Secured BUMI. The CVR itself will mature in a five years period since the date of issuance.

The agreement clauses also include the release of a worth of US$ 639 million of mandatory convertible bonds (MCB) for some creditors, namely CFL, Axis, UBS and DBS. The MCB has a 6% coupon rate and will mature in a seven years period since the effective date of the scheme.

Meanwhile, the restructuring clause to the China Development Bank (CDB) stipulates that BUMI will settle 32.24% of the debts with new senior secured facility and/or new note 2021, while others will be settled through tranche C facility. “We will implement the plan after settling the process of postponement of debt payment obligations (PKPU)”, Dileep added.

A source of KONTAN mentioned that the PKPU mechanism offers the best solution. In this case, BUMI cannot settle the debts if the company is bankrupt. “Let alone, the BUMI’s subsidiaries are still productive”, he said.

To date, the team of PKPU has verified a worth of Rp 135.78 trillion debt bills of 270 creditors.

(Muhammad Farid/Translator)

lol

Jakarta. kontan:  Proses restrukturisasi utang PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sepertinya akan berbuah manis. Tim pengurus PKPU BUMI konfirmasi hampir 80% kreditur perusahaan sudah menyetujui rencana perdamaian.

Berdasarakan dokumen yang diterima KONTAN, Jumat (4/11) pagi tim pengurus telah menyampaikan hal tersebut kepada otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI), Kemarin. Dalam suratnya, salah satu pengurus BUMI William E. Daniel menyampaikan, pihaknya bersedia memberikan informasi terkait jalannya proses PKPU BUMI kepada BEI.

Ia juga menjelaskan, meski belum dilakukannya pemungutan suara, tapi berdasarkan hasil dari rapat-rapat kreditur dan pertemuan di luar pengadilan dengan direksi perusahaan dan kreditur diantaranya, China Investment Corporation Limited (CIC), Trustee Bondholder, dan Trustee Noteholder sudah dapat menyetuji perjanjian perdamaian yang ditawarkan.

“Pengurus memperoleh konfirmasi hampir 80% kreditur perseroan dapat menyetujui restrukturisasi utang yang ditawarkan perseroan dalam rencana perdamaian,” tulis William.

Dengan adanya dukungan mayoritas kreditur sebanyak 80%, pada prinsipnya syarat disetujuinya rencana perdamaian akan dapat terpenuhi karena sudah sesuai dengan Pasal 281 ayat 1 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Adapun untuk pemungutan suara itu akan dilakukan kembali pada 9 November 2016 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sekadar tahu saja, salah satu klausul yang sudah disepakati para kreditur adalah, terkait harga saham sebagai debt to equity conversion sebesar Rp 926,16 per lembar. Harga itu turun dari penawaran awal Rp 1.149 per lembar saham.

Kesepakatan lain juga soal, rencana penerbitan saham baru (right issue) yang selambat-lambatnya akan dilakukan pada 30 Juni 2017 mendatang.

Hingga kini, tim pengurus sudah memverifikasi tagihan BUMI yang totalnya mencapai Rp 135,78 triliun dari 270 kreditur. Rinciannya, sebesar Rp 52,85 triliun dari 61 kreditur pemegang jaminan (separatis) yang mendaftar dan Rp 82,92 triliun dari 146 kreditur konkuren.

ets-small

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) ditetapkan perpanjangan masa restrukturisasi utang tetap harga selama 90 hari oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Perpanjangan tersebut diberikan berdasarkan usulan yang diajukan debitur setelah mendapatkan surat permohonan dari dua kreditur pemegang hak jaminan atau separatis.
Sumber : IPS RESEARCH

lol

 

BUMI: Bumi Resources (BUMI IJ; Rp74; Not Rated) with bondholders, creditors and the debt payment suspension committee (PKPU) have verified the entities which will have the voting right in the voting to BUMI’s debt settlement proposal which will be conducted on 27 June 2016. (Kontan)
Sumber : IPS RESEARCH

whispering

Jakarta kontan. Masa perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)PT Bumi Resources Tbk (BUMI) resmi diperpanjang 22 hari, setelah majelis hakim mengetuk palu, Kamis (9/6).

“Mengabulkan permohonan perpanjangan masa PKPU tetap PT Bumi Resource Tbk selama 22 hari,” ucap Suko Triyono, ketua majelis halim dalam amar putusannya. Menurutnya, permohonan debitur sudah sesuai dengan Pasal 228 ayat 4 dan 229 ayat 1 Undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Majelis hakim juga tidak menemui perselisihan maupun keberatan dari para pihak.

Dalam pertimbangannya, Suko menyampaikan telah menerima laporan dari hakim pengawas terkait hasil rapat kreditur. Seluruh kreditur secara aklamasi menyetujui perpanjangan PKPU tetap karena proses pencocokan tagihan belum terselesaikan.

Total tagihan BUMI saat ini sebesar Rp 138 triliun yang terdiri dari 142 kreditur yang telah terverifikasi. Sementara itu, masih ada 72 kreditur lain dengan nilai piutang Rp 29 triliun yang belum melalui proses pencocokan tagihan dari tim pengurus.

Permasalahan lain juga masih dihadapi debitur dalam proses restrukturisasi utangnya. Sedikitnya terdapat tiga kali penagihan serupa yang dilakukan yakni oleh individu pemegang surat utang, wali amanat (trustee), dan anak usaha debitur (special purpose vehicle/SPV).

Menanggapi perpanjangan tersebut, kuasa hukum salah satu kreditur yang juga sekaligus pemohon PKPU BUMI, Castleford Investment Holdings Ltd Januardo Sihombing mengatakan BUMI dapat menyelesaikan seluruh tagihannya meski bidang usahanya sedang tidak memiliki prospek yang baik.

Ia juga masih percaya kepada debitur yang dinilai memiliki iktikad baik. Kinerja perusahaan maupun harga saham debitur yang semakin anjlok tidak menjadi perhatian kreditur. “Menurut kami tidak ada masalah, kendati kondisi usaha mereka yang memang sedang lesu,” kata Januardo seusai rapat.

Pihak Castleford, lanjutnya, tidak mempermasalahkan proposal perdamaian sementara yang ditawarkan oleh debitur. Memang sempat ada perbedaan penetapan bunga, tetapi telah mencapai kesepakatan setelah prinsipal bernegosiasi dengan debitur.

Dia berpendapat bentuk dukungan tersebut dikarenakan Castleford juga tidak menginginkan debitur dinyatakan dalam pailit. Selain itu, tujuan utama penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah tercapainya perdamaian semua pihak.

Januardo tidak meminta revisi proposal perdamaian kendati debitur telah mendapatkan status PKPU tetap dan masa berakhirnya diperpanjang.

“Dari kami sudah cukup puas, tetapi sambil dilihat saja bagaimana debitur menyikapi perpanjangan waktu yang telah didapatkan,” ujarnya.

Dalam ringkasan proposal perdamaian yang diterima Bisnis, pinjaman Castleford sebesar US$ 53 juta, seluruhnya akan dikonversi menjadi saham debitur berkode emiten BUMI. Adapun, utang-utang konkuren lain termasuk vendor dikonversi menjadi saham BUMI dan melalui skema pembayaran dengan tenor maksimal selama 10 tahun.

dollar small

 

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten tambang batu bara yang terafiliasi dengan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) memiliki utang nyaris hingga Rp100 triliun. Sebagian besar utang itu akan jatuh tempo pada tahun ini.

Dalam catatan perseroan, total pinjaman BUMI mencapai US$7,32 miliar setara dengan Rp99,36 triliun (kurs Rp13.575 per dolar AS). Utang itu terdiri dari total pokok pinjaman US$6,45  miliar dan bunga US$870 juta.

Direktur & Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava dalam laporan tertulis kepada PT Bursa Efek Indonesia pekan lalu menyebutkan emiten bersandi BUMI itu harus melunasi utang sebesar US$4,22 miliar tahun ini. Utang itu tercatat dalam laporan keuangan perseroan yang terakhir kali dirilis per 30 September 2015.

“Sampai dengan saat ini, belum diketahui ada atau tidaknya kreditur yang menolak atau menyetujui rencana perdamaian,” katanya.

Pinjaman jangka pendek mencapai US$220,78 juta, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu setahun mencapai US$3,63 miliar, dan obligasi konversi sebesar US$375 juta.

Utang jangka pendek dari Credit Suisse 2012 mencapai US$143,89 juta dan dari Castleford Investment Holdings Ltd. pada 2014 mencapai US$50 juta. Sedangkan, tiga utang terbesar yang bakal jatuh tempo tahun ini a.l. dari Country Forest Limited 2009 senilai US$1,06 miliar, Obligasi senior II senilai US$700 juta, dan pinjaman China Development Bank senilai US$500 juta.

Kini, manajemen BUMI menghadapi proses persidangan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Proses PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut dimohonkan oleh Castleford Investment Holdings Ltd sebagai pemilik piutang US$50 juta.

Berikut rincian utang Bumi Resources:

Utang-utang PT Bumi Resources Tbk. dibagi menjadi utang separatis (dijamin oleh jaminan bersama) dan utang kongkruen
(dalam US$ juta)
Kreditor Pokok Bunga & penalti Jumlah
Utang Separatis
Bumi Netherland, BV/CIC/CFL 1.062,0 347,8 1.409,9
China Development Bank 550,2 61,5 611,7
Bumi Capital Pte.  Ltd. Senior Notes 2016 300,0 74,5 374,5
Bumi Investment Pte. Ltd. Senior Notes 2017 700,0 163,8 863,8
Credit Suisse, AG, Singapore Branch 117,5 86,3 203,8
UBS AG, Singapore Branch 62,5 24,7 87,2
Axis Bank Limited, Hong Kong Branch 135,0 16,7 151,7
Deutsche Bank AG, Singapore Branch 54,0 6,5 60,5
Raiffeinsen Bank International Facility 80,7 12,2 92,9
Credit Suisse, Singapore Branch 114,3 18,3 132,6
Total Utang Separatis 3.176,2 812,4 3.988,6
Utang konkruen
Obligasi konversi (convertible bonds) 375,0 58,2 433,2
Castleford 53,0 0,0 53,0
Pinjaman antarperusahaan 2.646,0 0,0 2.646,0
Vendor-vendor 201,5 0,0 201,5
Total utang kongkruen 3.275,5 58,2 3.333,7
Jumlah keseluruhan utang 6.451,7 870,6 7.322,3
Sumber: laporan tertulis perseroan, diolah.

rose KECIL

Utang Bumi ke JPMorgan jatuh tempo 18 Juni
Selasa, 15/06/2010 21:49:10 WIBOleh: Ratna Ariyanti
JAKARTA (Bisnis.com): Pinjaman jangka pendek PT Bumi Resources Tbk dari JPMorgan Chase Bank sebesar US$145,93 juta yang diperoleh pada 14 Desember 2009 jatuh tempo pada 18 Juni.

Senior Vice President Investor Relations & Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan perseroan masih mengevaluasi beberapa opsi seperti perpanjangan dan refinancing pinjaman jangka pendek tersebut.

Bumi mempunyai kesempatan untuk memperpanjang pinjaman bertenor 6 bulan itu hingga Oktober mendatang.

Dalam keterbukaan informasi tersebut, perseroan juga menjelaskan pertanyaan otoritas bursa mengenai urgensi peminjaman dari Abraham Capital Ltd sebesar Rp50 miliar pada 3 Maret dengan jangka waktu 3 bulan dan suku bunga 20% per tahun yang dilakukan dengan pertimbangan posisi kas dan bank perseroan pada 31 Maret mencapai US$59,62 juta.

“Sebagian besar saldo kas per Maret 2010 dimiliki oleh perusahaan batu bara [KPC dan Arutmin], bukan pada saldo kas perseroan. Pinjaman itu diperoleh terkait dengan pembelian saham-saham dalam Newmont Nusa Tenggara sebesar 7%,” tutur Dileep.

Adapun pertimbangan perseroan yang berani membayar bunga hingga 20% per tahun adalah karena perseroan memerlukan pembiayaan untuk merampungkan pembelian saham dan menilai bahwa bunga pinjaman tersebut masih dalam tingkat yang wajar, mengingat pinjaman dalam denominasi rupiah. (wiw)

Agustus 4, 2010

bantahan yang belum meyakinkan … 040810

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 11:09 pm

Bumi Sangkal Suap Gayus
Rabu, 04 Agustus 2010 | 17:41 WIB
TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta -PT Bumi Resources Tbk tetap menyangkal telah memberikan suap kepada Gayus Halomoan Tambunan untuk membereskan kasus pajak Bumi.

“Kami membayar pajak sesuai aturan dan hukum. Itu sudah dikuatkan oleh keputusan pengadilan,” ujar Direktur PT Bumi Resources Tbk Dileep Srivastava melalui pesan pendek hari ini.

Dalam persidangan terdakwa Ajun Komisaris Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (3/7), pegawai Dirjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan mengakui bahwa uang sebesar Rp 28 miliar yang dimilikinya berasal dari imbalan pengurusan pajak.

Uang itu antara lain berasal dari grup Bakrie yakni PT Bumi Resources Tbk dan dua anak perusahaannya, PT Arutmin dan PT Kaltim Prima Coal.

Menurut DIleep, pengakuan Gayus bukan merupakan pernyataan baru. “Sikap kami tetap sama seperti beberapa bulan lalu,” kata dia. Sejak kasus ini mengemuka, Bumi selalu membantah semua tuduhan. “Siapa yang menuduh harus membuktikan, bukan sebaliknya,” kata Dileep.
Dalam persidangan Gayus juga menyebutkan beberapa pegawai pajak yang turut terlibat.

FAMEGA SYAVIRA

Juni 24, 2010

herald di genggaman BUMI@2366 … 240610

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 3:06 pm

Kamis, 24/06/2010 14:59 WIB
Bumi Resources Raih Lampu Hijau Garap Proyek Herald
Whery Enggo Prayogi – detikFinance
Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah mendapat sinyal positif atas ijin operasi tambang di proyek Dairi, Sumatera Utara yang dimiliki perseroan secara tidak langsung melalui Herald Resources Ltd. BUMI pun optimis produksi seng dan timbal dapat dimulai pada triwulan-II 2011.

“Herald sudah eksplorasi dan siap eksploitasi di triwulan-II 2011. Kami juga sudah mendapatkan green light dari pemerintah untuk ijin lokasi,” ujar Direktur BUMI, Dileep Srivastava di Balai Kartini Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Kamis (25/6/2010).

Proyek Dairi yang dimiliki Herald mempunyai potensi kandungan seng (zinc) dan timbal (lead) terbesar di dunia dan berlokasi di Sumatera Utara. Ijin dari Departemen Kehutanan pun, nampaknya akan segera didapat dari target semula pada triwulan-I 2010.

Perseroan pun telah menyiapkan dana US$ 211 juta untuk eksplorasi dan pengembangan yang diperkirakan membutuhkan waktu 20 bulan. Dengan investasi sebesar itu, BUMI memproyeksikan peningkatan EBITDA sebesar US$ 150 juta per tahun dari proyek Dairi.

BUMI merupakan pemilikan baru Herald Resources Ltd. setelah menuntaskan akusisi 100% saham yang tercatat di Australian Securities Exchange (ASX).

BUMI melalui Calipso memiliki 205.912.956 saham atau setara dengan 98,39% saham Herald melalui penawaran tender terakhir yang ditutup pada 20 Oktober 2009 di harga AUD 0,93 per saham.

Berdasarkan peraturan Australian Stock Exchange (ASX) yang tertera dalam Corporations Act 2001, suatu perusahaan yang menguasai sedikitnya 91% saham emiten di ASX, wajib membeli saham yang belum dimiliki jika di antara pemegang saham ada yang hendak menjualnya.

Oleh karena Calipso memiliki 98,39% saham Herald, maka Calipso wajib melakukan pembelian jika sisa pemegang saham Herald memutuskan melepaskan kepemilikan sahamnya kepada Calipso.

Sebelumnya Dileep memang pernah mengatakan kalau BUMI berencana melakukan delisting saham Herald begitu 100% sahamnya dikuasai oleh Callipso. Kini, setelah 100% saham dikuasai, BUMI memulai proses delisting Herald dari ASX.

Herald merupakan pemilik 80% saham di proyek Dairi. Sisanya sebesar 20% dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

(wep/dro)
24/06/2010 – 14:57
BUMI Akan Lepas Aset Anak Usaha
Agustina Melani

INILAH.COM, Jakarta – RUPSLB PT Bumi Rasources Tbk (BUMI) menyetujui Perseroan untuk melego aset anak usahanya.

Hal ini disampaikan Vice President Investor Relation BUMI, Dileep Srivastava usai acara RUPST/LB di Jakarta, Kamis (24/6).

Terkait penambahan modal tanpa HMETD, dia menegaskan tetap maksimum 10% dari modal disetor atau 1,94 miliar lembar saham. Harga penawaran sekitar 2.366 per lembar saham. Target dana sekitar US$495,89 juta. “Non prempetive issue tidak ada penundaan. Kita akan sampaikan hasil ke Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada September 2010, diharapkan pelaksanaan secepatnya,” kata Dileep.

Dileep menuturkan penggunaan dana hasil non prempetive issue untuk mengurangi pinjaman. Dikabarkan empat kreditur akan mengambil non prempetive issue antara lain Country Forest Ltd anak usaha China Invesment Corporation (CIC), Raeffeise Zentralbank Osterreich, Credit Suisse dan JP Morgan Chase Bank NA. [cms]
Kamis, 24/06/2010 15:16 WIB
Produksi Batubara BUMI Naik 19,23% di Semester I-2010
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

(ilustrasi foto: Reuters) Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menargetkan dapat mencapai produksi batubara hingga 31 juta ton pada semester-I 2010. Ini lebih baik 19,23% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan Direktur BUMI, Dileep Srivastava usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (25/6/2010).

“Triwulan-I kan sudah 16 juta ton, triwulan ini sekitar 15 juta ton, hingga pertengahan tahun mencapai 31 juta ton,” jelasnya.

Dari perkiraan target tersebut, berarti perseroan berhasil meningkatkan jumlah volume produksi mereka 19,23% dari posisi tahun 2009 yang mencapai 26 juta ton.

“Akan terjadi peningkatan yang signifikan, dan kami optimis target produksi 67 juta ton batubara BUMI di tahun 2010 dapat tercapai. Triwulan-I pun kami telah melebihi pencapaian dari tahun lalu sebesat 11,3 juta ton,” jelasnya.

Capaian produksi ini disumbang oleh dua anak usaha mereka, yaitu PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal.

Namun, Dileep tidak menyebut secara rinci target penjualan mereka di semester-I 2010. Pasalnya terjadi fluktuasi harga batubara di pasar dunia.

Pada triwulan-I 2010, harga rata-rata yang dapat dijual perseroan berkisar US$ 72-88 per ton. Dan diperkirakan, harga ini akan menurun pada triwulan-II, dikisaran 67-68 per ton.

“Kita inginnya volume yang tinggi, harga yang terbaik dengan sistem cash, namun tingkat pengeluaran yang rendah,” paparnya.

(wep/dro)
BUMI Bumi Resources Tbk RUPSLB 24-06-2010 10:00:00 Balai Kartini, Mawar Conference Room, LT 2. Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 1. Persetujuan untuk menjaminkan ataumengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan perseroan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur perseroaan maupun kreditur anak perusahaan, termasuk anamun tidak terbatas pada
i. gadai atas sebagian atau seluruh saham yang dimiliki dan dikuasai perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya.
ii. Fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventori) , rekening escrow perseroan dan atau anak perusahaan.
iii. Jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik perseroan atau anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau dierima oleh perseroan maupun anak perusahaan , baik sekarang ataupun yang akan ada di kemudian hari; sebaimana disyaratkan oleh pasal 102 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
2. Persetujuan untuk penambahan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bappepam-LK no. IX.D.4 dan Persetujuan Perubahan struktur permodalam serta perubahan Anggaran dasar sehubungan dengan perubahan struktur permodal tersebut.
3. Pengangkatan kembali susunan direksi perseroan.

Juni 4, 2010

catatan lapkeu bumi yang belum lengkap … 040610

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 7:44 am

http://petajalaninvestasigw.blogspot.com/2010/04/bumi-bole-juga-loh-220410.html klik link ini kalo mo tau catatan2 penting dari lapkeu bumi, terutama soal penghasilan dan beban bumi Q1 2010 … tampaknya arus kas Q1 2010 juga meningkat outflownya … menurut teman gw, seorang yang memahami akuntansi, situasi likuiditas bumi sedang menurun … well, gw seh yakin manajemen maseh bisa manuver, dan mungkin salah satunya dengan menjual saham baru kepada investor terpilih …

Juni 3, 2010

isu pajak : dolar2 liar lier … 040610

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 11:06 pm

04/06/2010 – 17:25
Ditjen Pajak: Bakrie Bayar Pajak Rp2,1 Triliun
Rosdianah Dewi

(inilah.com)
INILAH.COM, Jakarta – Direktur Intelegen dan Penyidikan Ditjen Pajak Pontas Pane mengatakan Bakrie Grup telah membayar sebagian tunggakan pajak dari 3 anak usahanya.

Tunggakan yang dibayar itu adalah nilai SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007. Jumlahnya totalnya cukup besar yakni mencapai Rp2,1 triliun untuk tiga perusahaan. “Itu untuk Bumi Recources Tbk (BUMI) Rp948 miliar, KPC Rp828 miliar dan sisanya Arutmin,” ujarnya di Gedung Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/6).

Namun Pontas menegaskan pembayaran itu tidak berarti menghentikan proses pidana Bakrie Grup. Pontas mengatakan penyidikan baru akan dihentikan apabila ada permintaan penghentian perkara dengan kesanggupan melunasi. “Penghentian penyidikan bisa dilakukan sepanjang wajib pajak mau melunasi utangnya ditambah sanksi denda 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar (400 persen),” tandasnya. [cms]
Bumi Bantah Pernah Beri Dana ke Gayus
Dileep: laporan keuangan selama ini transparan, diaudit, serta bisa diakses publik.
JUM’AT, 4 JUNI 2010, 11:57 WIB
Heri Susanto

VIVAnews – PT Bumi Resources, Tbk. membantah kabar bahwa Bumi dan anak perusahaannya, Kaltim Prima Coal, pernah memberikan sejumlah dana kepada Gayus Tambunan, tersangka penggelapan pajak dan pencucian uang.

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar,” ujar Dileep Srivastava, Senior Vice President Investor Relation Bumi Resources di Jakarta, Jumat, 4 Juni 2010.

Muncul pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepada penyidik kepolisian, Gayus mengaku pernah menerima sejumlah uang dari Kaltim Prima Coal dan Bumi Resources.

Menurut Dileep, tuduhan tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan perusahaan. Sebab, katanya lagi, sebagai perusahaan publik, laporan keuangan Bumi Resources selama ini selalu transparan, sudah diaudit, serta bisa diakses oleh publik.

“Status pajak kami clear,” katanya sembari menambahkan bahwa baru-baru ini Mahkamah Agung telah memperkuat keputusan atas kasus pajak KPC.

MA sebelumnya menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Direktorat Pajak terkait sengketa pajak PT Kaltim Prima Coal senilai Rp1,5 triliun. Juru bicara MA Hatta Ali menjelaskan Mahkamah menolak karena putusan pengadilan pajak dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, hakim agung ini menjelaskan keputusan Ditjen Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan mengandung cacat yuridis dari segi prosedural. “Untuk setiap pemeriksaan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi pemeriksaan-bukti-permulaan maka pemeriksaan LPPS (Laporan Pemeriksaan Pajak Sumir) harus dihentikan lebih dahulu,” ia menjelaskan.

Pada kenyataannya, kata Hatta Ali, hal itu alpa dilakukan Ditjen Pajak. Surat Keputusan (SK) pemeriksaan bukti permulaan, kata dia, terbit 4 Maret 2009. Sementara SK Penghentian LPPS baru terbit keesokan harinya, 5 Maret. “Secara logika sudah kelihatan, ternyata SK yang terbit itu mustinya dibalik,” Ali menjelaskan.

• VIVAnews
03/06/2010 – 19:25
Dileep: Status Pajak Kita Jelas!
Agustina Melani

(IST)
INILAH.COM, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengaku laporan keuangan termasuk pajak disampaikan transparan, diaudit dan dapat diakses oleh umum.

Hal itu disampaikan Senior Vice President Investor Relation BUMI, Dileep Srivastava lewat pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Kamis (3/6). “Status pajak kita jelas. Selain itu, kasus pajak KPC telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dan gugatan ditolak MA. Kami tetap berpegang pada keputusan MA,” tutur Dileep.

Lebih lanjut ia mengatakan, isu kasus penyuapan kepada Gayus oleh perseroan dinilai tidak berdasar. Perseroan pun tidak ada hubungannya dengan kasus Gayus. [mel/hid]
Kamis, 03 Juni 2010 | 16:35

MAFIA PAJAK

Tiga Perusahaan Bakrie Bakal Dipanggil Polisi Terkait Suap Gayus

JAKARTA. Pihak Mabes Polri menegaskan tidak akan serta-merta mempercayai pengakuan Gayus Tambunan yang mengaku menerima sejumlah duit dengan sebesar US$ 3 juta dari beberapa anak perusahaan Grup Bakrie terkait penanganan pajak.

Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi menegaskan, polisi tidak bisa menerima pengakuan sepihak apalagi dari seorang tersangka. “Tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan saja. Tapi kita juga harus melihat berdasarkan bukti yang harus kita kumpulkan,” tegas Ito, Kamis (3/6).

Gayus sendiri dalam pemeriksaan oleh penyidik Tim Independen Mabes Polri mengaku menerima duit dari 40 perusahaan yang ia tangani sejak tahun 2007-2009. Sementara temuan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan ada 149 transaksi dalam rekening Gayus. Ketua Tim Independen Mabes Polri Irjen Mathius Salempang mengatakan dalam pemeriksaan terhadap Gayus, mengaku mendapatkan US$ 500 ribu dari KPC pada 2008 dan dari Bumi Resources US$ 500 ribu. Pada 2009 ia menerima US$ 2 juta dari KPC dan Arutmin.

Ito menegaskan, karena informasi dari Gayus berkaitan dengan pajak, polisi tidak bisa langsung turun menangani karena harus melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak. “Ini domainnya masalah pajak, pasti koordinasi dengan Ditjen Pajak bukan hanya Bareskrim. Untuk klarifikasi di mana diserahkannya, siapa saksinya. Dikirim aliran dananya lewat apa. Itu kan ada proses panjang,” tandasnya.

Polisi sendiri akan memanggil beberapa perusahaan Group Bakrie sebagaimana disebutkan oleh Gayus memberi suap. “Pasti. Iya kita minta keterangan,” tandasnya.

Apakah sudah ada temuan sementara polisi terkait informasi dari Gayus? “Itu kan baru pengakuan, belum ada,” katanya. Hanya, soal kapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Bakrie, ia masih belum bisa memastikan waktunya. “Kita berjalan lah,” kilahnya.

Epung Saepudin
Dirjen Pajak Terima Surat Keputusan MA Soal KPC
Kamis, 3 Juni 2010 – 20:20 wib

Andina Meryani – Okezone

JAKARTA – Akhirnya, Dirjen Pajak M Tjiptardjo telah menerima surat keputusan dari Mahkamah Agung (MA) terkait keputusan penolakan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus tunggakan pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Untuk itu, pihaknya saat ini tengah mempelajari peluang untuk kembali mengajukan peninjauan kembali (PK) atas sengketa pajak dengan PT KPC.

“Surat keputusan PK KPC sudah dapat, kita pelajari dalam waktu dekat. Kita akan konsultasi juga dengan jaksa. Apa kita ada peluang untuk PK lagi enggak. Dalam waktu dekat kita putuskan,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (3/6/2010).

Menurutnya, alasan ditolaknya PK oleh MA tersebut bukan dikarenakan adanya tumpang tindih surat perintah bukti permulaan (buper) atas berkas kasus tersebut, melainkan adanya miskomunikasi terkait penerbitan surat tersebut.

Sebagai informasi, pada Mei 2008, Ditjen Pajak telah menerbitkan surat perintah untuk pemeriksaan rutin atas pajak KPC yang masa berlakunya hingga 5 Maret 2009.

Namun, pada 4 Maret 2009, Ditjen Pajak menerbitkan surat perintah buper yang sebenarnya baru terbilang efektif dua hari sesudah tanggal penyidikan. Hal inilah yang dijadikan alasan KPC bahwa terdapat tumpang tindih berkas.

“Surat (perintah penyidikan itu) enggak bisa diposting, tapi naik status penyidikan bukan menghentikan surat yang lama,” jelasnya.(ade)

Maret 17, 2010

24% awal BAGUS @bumi … 170310

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 11:49 am

Rabu, 17/03/2010 11:27 WIB
Bakrie Cs Resmi Kuasai 24% Saham Newmont
Nurseffi Dwi Wahyuni – detikFinance

Jakarta – Konsorsium Multicapital yang merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk dengan Pemda Nusa Tenggara Barat melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) kembali membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara pada Senin (15/3/2010). Dengan begitu maka MDB resmi menguasai 24% saham Newmont.

Demikian disampaikan oleh Juru Bicara Newmont Rubi Purnomo kepada detikFinance, Senin (17/3/2010).

“Mereka sudah bayar untuk divestasi 7% saham Newmont untuk jatah 2009. Kemarin Senin malam di kantor Newmont di Jakarta semua proses sudah diselesaikan,” ujarnya.

Rubi mengatakan, proses pembayaran yang dilakukan oleh MDB melalui transfer kepada kedua pemegang saham asing Newmont Nusa Tenggara yaitu Newmont Indonesia Limited dan Nusa Tenggara Mining Corporation (Afiliasi Sumitomo).

Besaran dana yang ditransfer menurut Rubi adalah US$ 229,4 juta karena ada US$ 17,4 juta yang dipotong dari dividen tahun lalu. Seharusnya besaran dana yang dibayarkan adalah US$ 246,8 juta.

“Pembayarannya melalui transfer ke Citibank New York, dan ke Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Dengan demikian mereka (MDB) sudah resmi memegang 24% saham Newmont,” tandas Ruby.

Selain itu, Rubi mengatakan, Newmont akan kembali menawarkan 7% saham divestasinya untuk tahun 2010 kepada Pemerintah Indonesia paling lambat 31 Maret 2010.

“Saat ini kami sedang dalam tahap valuasi harga, jadi harga masih kami hitung, paling lambat 31 Maret 2010 akan dilaporkan,” ujarnya.

BUMI dan Pemda NTB melalui PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sebelumnya membentuk perusahaan patungan PT Multi Daerah Bersaing untuk akuisisi saham Newmont. DMB merupakan perusahaan yang dimiliki tiga pemerintah daerah yaitu pemprov NTB, pemerintah kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa.

Saat ini konsorsium tersebut telah resmi memiliki 17 persen saham di Newmont setelah pemerintah memilih menyerahkan saham jatah divestasinya ke perusahaan milik Bakrie tersebut ketimbang kepada PT Aneka Tambang Tbk. (dnl/qom)

Februari 4, 2010

pajak bumi mosok ga wajar seh (22) … 040210

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 9:54 pm

Perlawanan Grup Bakrie
Kamis, 04 Februari 2010 | 00:48 WIB

Gugatan praperadilan Grup Bakrie terhadap Direktorat Jenderal Pajak tidaklah wajar. Kelompok usaha ini mempersoalkan keabsahan penyidikan yang tak termasuk dalam wilayah penanganan praperadilan. Karena pengadilan tak bisa menolak perkara, gugatan ini pun tetap diproses. Tapi sungguh aneh jika kelak pengadilan mengabulkannya.
Perkara ini berawal dari ditemukannya tunggakan pajak sebesar Rp 2,1 triliun dari tiga perusahaan tambang batu bara Grup Bakrie pada 2007. Salah satu perusahaan itu, yakni PT Kaltim Prima Coal, mengemplang pajak Rp 1,5 triliun. Adapun dua perusahaan lainnya, PT Arutmin Indonesia dan PT Bumi Resources, masing-masing menunggak sekitar Rp 300 miliar. Setengah dari kewajiban itu sudah dibayar oleh KPC. Arutmin bahkan telah melunasi hampir seluruhnya.
Masalahnya, kasus tak berhenti sampai di situ. Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak telanjur membawa kasus KPC dan Bumi ke ranah pidana sejak akhir Maret tahun lalu. Sedangkan Arutmin baru dalam tahap pemeriksaan awal. Ketiganya diindikasikan tak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pembayaran pajak secara benar.
Berdasarkan Undang-Undang Pajak, penyelesaian kasus pidana hanya bisa dilakukan lewat dua cara. Pertama, penyelesaian di luar jalur pengadilan jika wajib pajak bersedia membayar denda empat kali lipat plus utang pokoknya. Kedua, lewat sidang di pengadilan dengan ancaman hukuman kurungan paling lama enam tahun plus denda maksimal empat kali lipat.
Dua pilihan itu tak ada yang menyenangkan bagi Grup Bakrie. Keduanya mengharuskan ketiga perusahaan membayar denda lebih dari Rp 10 triliun. Bisa dipahami kalau Bakrie melakukan perlawanan keras agar kasusnya diselesaikan lewat jalur administratif. Maklum, dendanya cuma 2 persen per bulan untuk jangka waktu maksimal dua tahun.
Peluang inilah yang kini dibidik Bakrie lewat gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Januari lalu. Yang dipersoalkan adalah keabsahan proses penyidikan oleh tim Pajak, yang sesungguhnya tidak masuk ranah praperadilan. Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas diatur bahwa pengadilan hanya berwenang menangani dan memutuskan perkara menyangkut sah-tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan dan penuntutan.
Jika hakim benar-benar berpegang pada aturan itu, jelas ia akan menolak mentah-mentah gugatan Bakrie. Masalahnya, integritas dan kualitas hakim sering diragukan. Kemenangan Asian Agri dalam gugatan praperadilan di pengadilan yang sama, satu setengah tahun yang lalu, merupakan pelajaran pahit bagi pemerintah. Saat itu hakim memutuskan bahwa penyitaan sekitar seribu dokumen yang disembunyikan Asian Agri di kawasan Duta Merlin, Jakarta, oleh aparat pajak tidak sah. Buntutnya, pelimpahan berkas perkara dugaan penyelewengan pajak Rp 1,4 triliun oleh perusahaan perkebunan sawit milik Sukanto Tanoto itu pun terganjal.
Agar putusan serupa tak terulang, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Yudisial harus memantau kasus pajak Bakrie sejak dini. Mereka perlu bertindak jika terjadi permainan di luar sidang yang membuat hakim mengeluarkan vonis yang ganjil.

Januari 1, 2010

believe it or not, bumi TERPERCAYA … 010110

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 5:54 pm

http://petajalaninvestasigw.blogspot.com/2010/01/pajak-bumi-mosok-seh-ga-beres-10-161209.html … bener2 berseliweran sentimen positif dan negatif di sekeliling bumi dah …

Desember 10, 2009

isu politis meluluuuuuuuu di the bakries … 101209

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 7:05 pm

10/12/2009 – 13:45
Perseteruan Sri Mulyani-Bakrie Kembali Menyeruak
Ahluwalia

Sri Mulyani-Aburizal Bakrie
(inilah.com /Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta – The Wall Street Journal, Kamis (10/12) bikin geger. Pasalnya, koran internasional itu kembali mengungkit perseteruan Menkeu Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie seiring menyeruaknya kasus Century. Apa yang sebenarnya terjadi?

Aburizal Bakrie berkomitmen bakal mempreteli habis kasus Bank Century. Sehingga masyarakat dapat gambaran jelas terkait aliran dana serta ada tidaknya kesalahan prosedur dalam kasus itu.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, usai melantik pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, di Bekasi, semalam mengatakan, pihaknya tidak ragu untuk membongkar kasus tersebut sampai tuntas.

“Kami akan minta aparat untuk menggunakan semua data sebagai dasar penyelidikan. Ini penting, agar jangan nantinya fitnah yang dipakai sebagai suatu dasar untuk mengambil keputusan,” ujar mantan Menko Kesra itu.

Ical juga minta agar Pansus di DPR tidak takut dan menyerah pada tekanan, baik tekanan yang menghambat maupun berupa fitnah. “Itu saya sampaikan kepada Sekjen selaku ketua Pansus,” katanya. Mantan Menko Perekonomian ini menjelaskan keyakinannya bahwa kasus Bank Century akan bisa dibongkar.

Sikap ini jelas memperpanjang perseteruan antara Aburizal dengan Menkeu Sri Mulyani. “Aburizal Bakrie tidak senang pada saya,” tandas Sri Mulyani. “Saya kira tak seorang pun di Golkar yang akan fair atau baik pada saya,” ujar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tentang pembentukan Pansus DPR atas pengucuran dana bailout US$700 juta untuk Bank Century. Sri Mulyani dan Boediono merupakan dua pejabat negara yang kini terancam skandal tersebut.

Soal Pansus DPR atas skandal Century ini, Sri Mulyani melihat hal itu merupakan upaya politikus-politikus rivalnya untuk menggulingkan dirinya dari jabatannya. Penyebabnya adalah mereka tidak senang pada upaya-upaya Sri Mulyani untuk memperbaiki birokasi di Indonesia.

Sri Mulyani yakin Pansus Century DPR itu merupakan upaya untuk mendiskreditkan dirinya oleh para politikus yang menentang agenda reformasinya. Ia bahkan terang-terangan menyebut nama Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar dan mantan Menko Kesra berperan dalam kasus Pansus DPR soal Century itu.

Ketegangan antara Sri Mulyani dan Bakrie berawal tahun lalu ketika Menkeu menolak menutup perdagangan saham saat harga saham Bakrie mengalami kejatuhan. Namun Bakrie membantah ada masalah antara dirinya dan Sri Mulyani.

Pada November tahun lalu, keenam saham Grup Bakrie disuspensi yakni PT Bumi Resources (BUMI), setelah jatuh 32,03% pada level Rp 2.175, PT Bakrieland (ELTY), dihentikan pada level Rp 150 setelah anjlok 36,17%, dan PT Bakrie Sumatera (UNSP), pada level Rp 460 setelah anjlok 35,21%.

Selain itu saham PT Bakrie Telecom (BTEL), disuspensi setelah anjlok 40% pada level Rp 150 dan PT Bakrie & Brothers (BNBR) yang dihentikan di level Rp 145 setelah anjlok 40,82% dan PT Energi Mega (ENRG) yang dihentikan setelah anjlok 32,69% pada level Rp 350.

Saat itu otoritas BEI memperpanjang suspensi saham Grup Bakrie dengan maksud untuk membantu pergerakan pasar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejatuhan pasar bursa mengingat emiten di kelompok Bakrie secara kapital menguasai sekitar 30% bursa.

Pasar ketika itu berada dalam tren bearish sehingga dikhawatirkan memberi sentimen negatif pada pergerakan indeks saham. Yang ditakutkan investor pelaku pasar modal saat itu adalah saham-saham Grup Bakrie akan turun lebih banyak lagi, dan efeknya kepada saham-saham yang lain pun jauh besar juga. Sehingga, indeks ditakutkan turun jauh lebih dalam.

Namun Menkeu Sri Mulyani ngotot untuk membuka kembali perdagangan saham Grup Bakrie. Yang terjadi kemudian adalah, begitu suspensi dibuka, tak hanya saham Grup Bakrie yang anjlok cukup dalam tetapi juga ikut menggoyang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Perseteruan dua tokoh ini mengandung daya ledak yang luar biasa. Namun, yang perlu diingat adalah setiap pejabat publik harus bertanggungjawab atas semua kebijakannya. Sebab, sang pejabat publik itu mendapat sejumlah privilege dan fasilitas istimewa yang diambil dari pajak rakyat.

Kalau ada pejabat yang mengambil kebijakan salah, kemudian ini dimanfaatkan oleh lawannya, itu lah realitas dunia. Sebab, bukankah ada adigium politik yang populer: tidak ada makan siang gratis, anda harus bayar![mdr]

November 20, 2009

csr ala the bakries … 201109

Filed under: PERUT BUMI RES — bumi2009fans @ 4:20 pm

3 Emiten Beri Beasiswa untuk Mahasiswa Bakrie
Beasiswa diberikan kepada 18 mahasiswa Universitas Bakrie angkatan 2009.
JUM’AT, 20 NOVEMBER 2009, 16:17 WIB
Arinto Tri Wibowo, Nerisa

Beasiswa Bakrie School of Management (dokumentasi BSM)
BERITA TERKAIT
Universitas Bakrie Gandeng UI
Beasiswa untuk Mahasiswa Bakrie School
Web Tools

VIVAnews – PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) memberi beasiswa kepada 18 mahasiswa Universitas Bakrie angkatan 2009.

Penandatanganan berkas perjanjian penerimaan beasiswa dilakukan di Universitas Bakrie, Jakarta, Jumat 20 November 2009.

Hingga kini, Universitas Bakrie telah memberi beasiswa kepada lebih dari 70 persen total mahasiswa Bakrie. Dananya berasal dari Yayasan Pendidikan Bakrie dan sumber pendanaan lain.

Selama tiga tahun terakhir, Universitas Bakrie telah memberi beasiswa kepada 222 mahasiswa angkatan 2007, 206 mahasiswa angkatan 2008, dan 129 mahasiswa angkatan 2009.

Program beasiswa tersebut bertujuan untuk menjadikan Universitas Bakrie sebagai komunitas unggulan.

arinto.wibowo@vivanews.com

• VIVAnews
21/11/2009 – 13:58
Bakrie Sumbang Rp4 M ke Korban Gempa Sumbar

(inilah.com/Dokumen)
INILAH.COM, Jakarta – Bakrie Telecom Tbk (BTEL) menyerahkan dana sebesar Rp5 miliar untuk pembangunan maupun perbaikan berbagai fasilitas kesehatan, pendidikan dan ibadah di 4 wilayah Sumatera Barat, Padang, Pasaman Barat, Padang Pariaman, dan Pariaman.

Sumbangan ini merupakan wujud kepedulian Bakrie untuk membantu meringankan beban para korban Sumbar melalui Esia dan Bakrie Untuk Negeri. Fasilitas yang akan dibangun nantinya antara lain Masjid Asra di Padang, SDN 03 Batang Anai di Padang Pariaman

dan SDN 14 Marunggi di kota Pariaman.

Esia sendiri menyalurkan dana sebesar Rp1,3 miliar yang disisihkan Rp10 ribu dari setiap hasil penjualan Hape Esia Slank. Donasi ini merupakan tanda simpati kelompok band Slank bagi masyarakat Sumatera Barat. Mereka jugalah yang menentukan peruntukkan dana donasi termasuk pihak-pihak yang akan menerima bantuan.

Rakhmat Junaidi, Direktur Corporate Services PT Bakrie Telecom Tbk menjelaskan pelaksanaan zikir bersama dan dukungan donasi dari Hape Esia Slank menunjukkan kepedulian dan rasa kebersamaan perusahaan pada masyarakat Sumatera Barat. Di saat bencana terjadi, Esia telah bertindak cepat dengan mengirimkan karyawannya yang tergabung dalam tim tanggap bencana Esia dari Medan, Jakarta, Pekanbaru dan Jambi. Mereka terlibat aktif dalam proses evakuasi korban dan distribusi sembako di berbagai wilayah Sumbar.

Selain itu Esia juga menyiapkan 20 saluran telepon gratis yang dipergunakan sebagai hotline number di rumah sakit M. Djamil Padang dan membebaskan biaya percakapan telepon antar pelanggan Esia di Sumatera Barat maupun ke dan dari Jakarta.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Hisyam Sulaiman, Ketua Pelaksana Harian Bakrie Untuk Negeri mengatakan donasi Rp3,5 miliar dari BUN merupakan dukungan yang diberikan berbagai unit usaha di bawah Kelompok Usaha Bakrie. “Kami merasakan betul keprihatinan akibat bencana gempa karena beberapa unit usaha Bakrie telah lama hadir menjalankan usaha di ranah Minang. [cms]

… KENAPA GA KASIH AJA BWAT NASABAH B-LIFE DAN KORBAN LAPINDO YANG BELUM DIPENUHI HAK2NYA … ya itu pertanyaan lugu bwat SANG LICIK 😛 …

Older Posts »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.